Sistem Administrasi Kepegawaian Negara membahas tentang konsep administrasi kepegawaian negara, rekrutmen PNS melalui proses seleksi calon pegawai, perencanaan dan analisis kebutuhan pegawai beserta jabatannya, serta proses lain seperti penilaian kinerja, pangkat, dan pensiun pegawai negara.

1. SISTEM ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
NEGARA
Disusun Oleh:
Nugroho Dwisatria Semesta

2. PENGERTIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
● Administrasi Kepegawaian Negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara
yang secara khusus membahas terkait dengan persoalan pegawai negara atau Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
● Definisi Administrasi Kepegawaian Negara menurut Nicholas Henry ialah pengurusan,
pengaturan, atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas serta
beberapa pihak untuk kepentingan birokrasi pemerintah.

3. REKRUTMEN PNS
● Menurut Eugene Mckenna dan Nic Beech bahwasanya rekrutmen ialah proses
penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
● Menurut Ambar Teguh Sulistiyani menjelaskan bahwasanya rekrutmen merupakan
proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk menjadi pegawai untuk
organisasi tertentu.
● Kegiatan dalam rekrutmen PNS meliputi: kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai,
analisis jabatan, formasi dan pengadaan pegawai.

4. KEGIATAN PERENCANAAN PEGAWAI
● Menurut Syuhadhak bahwasanya perencanaan kebutuhan pegawai adalah suatu proses
yang sistematis dan kontinu untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia bagi
suatu organisasi, dalam kondisi dan kebijakan personalia yang berkembang untuk
efektivitas organisasi jangka panjang.
● Manfaat Perencanaan PNS yakni: PNS sudah dapat diberdayakan dan dioptimalkan
dalam melaksanakan pekerjaan, kebutuhan PNS masa mendatang dapat dengan cepat
diketahui, Data PNS selalu tersedia karena perencanaan PNS, dapat dijadikan sebagai
pijakan dalam menyusun program-program pengembangan PNS.

5. ANALISIS JABATAN
● Analisa pekerjaan adalah sebuah proses pengumpulan, mengkaji semua jenis pekerjaan
yang ada dalam suatu instansi.
● Menurut Michael J. Jucius mengatakan bahwasanya untuk analisa pekerjaan
diperlukan informasi mengenai: Nama pekerjaan, jumlah pegawai yang ada dalam
pekerjaan, sarana dan prasarana, jam kerja dan tingkat kompensasi, kondisi fisik, jenis-
jenis kewajiban, syarat-syarat pendidikan dan pelatihan, kecakapan, bakat, dan
kemampuan yang dibutuhkan, dan jenjang promosi dan mutasi.

6. URAIAN PEKERJAAN
● Uraian pekerjaan adalah semacam ikhtiar informasi sistematis yang berasal dari
catatan-catatan yang termuat di dalam analisis pekerjaan.
● Isi Uraian pekerjaan yaitu antara lain: Pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawab yang
dipikul, kecapakan atau keahlian yang dibutuhkan, kondisi dan lokasi pekerjaan
tersebut dilaksanakan, dan syarat khusus yang diperlukan.
● Manfaat uraian pekerjaan antara lain: memberi arahan tentang pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman seseorang yang diperlukan, berguna bagi pencari kerja
untuk mengukur potensi diri, sebagai bahan wawancara ketika ujian seleksi, digunakan
untuk mengembangkan pegawai, dan bermanfaat untuk menentukan besaran imbalan
yang diberikan.

7. FORMASI
● Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 15 ayat 1 dan
2, merupakan penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam
melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
● Formasi ditetapkan berdasarkan pada perkiraan beban kerja dalam jangka waktu
tertentu dan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan,
keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan hal lain yang memilki
pengaruh terkait jumlah dan SDM yang dibutuhkan.

8. PENGADAAN PEGAWAI
● Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil adalah kegiatan mengisi formasi yang lowong.
● Syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap pelamar yakni: Warga Negara Indonesia,
Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun, tidak pernah di
hukum penjara atau kurungan menurut keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai calon/PNS, mempunyai
pendidikan, kecakapan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan, berkelakuan baik,
sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah, dan syarat lain yang
ditentukan dalam persyaratan jabatan.

9. SISTEM PENGGAJIAN
● Sistem Penggajian di Indonesia menggunakan gaji pokok yang didasarkan pada
kepangkatan dan masa kerja.
● Sistem penggajian PNS yang dikenal dengan adanya gabungan antara sistem skala
tunggal dan sistem skala ganda.
● Sistem gaji tunggal: sistem penggajian yang memberikan gaji sama kepada pegawai
yang berpangkat sama
● Sistem gaji ganda: sistem penggajian yang penentuan besarnya gaji dengan didasarkan
pada prestasi kerja, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab yang dipikul dalam
melaksanakan tugas.

10. PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
● Penilaian Prestasi Kerja pada dasarnya ialah penilaian hasil kerja yang dicapai oleh
seorang pegawai, meliputi jumlah dan mutu yang dihasilkan sesuai standar yang
ditetapkan.
● Penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. PP 10
Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS.

11. UNSUR-UNSUR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
● Kesetiaan
● Prestasi Kerja
● Tanggung Jawab
● Ketaatan
● Kejujuran
● Kerjasama
● Prakarsa/Gagasan
● Kepemimpinan

12. PANGKAT
● Menurut Thoha pengertian Pangkat ialah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar
untuk penggajian.
● Merujuk dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS, yang dimaksud
kenaikan pangkat ialah “penghargaan yang diberikan sebagai prestasi kerja dan
pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara.

13. JABATAN
● Jabatan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian adalah
sebuah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
● Berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian, jabatan karier dibedakan menjadi dua
jenis yaitu: Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

14. JABATAN STRUKTURAL
● Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural ialah
suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

15. JABATAN FUNGSIONAL
● Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian ialah “yang
secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi, namun dari fungsinya
diperlukan oleh organisasi.
● Contohnya: Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan sebagainya.

16. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
● Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan PNS, yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yaitu disebut dengan Diklat.
● Diklat merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka untuk
meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
● Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi yang sesuai
dengan persyaratan jabatan masing-masing.

17. PEMBERHENTIAN PNS
● Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa PNS dapat
diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat.
● Pemberhentian dengan hormat karena: meninggal dunia, atas permintaan sendiri,
mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi pemerintah, dan tidak sehat
jasmani atau rohani.
● Pemberhentian dengan tidak hormat karena: di hukum penjara berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan melakukan pelanggaran displin
pegawai sipil tingkat berat.

18. PENSIUN PNS
● Menurut PP Nomor 9 Tahun 2003 menjelaskan tentang pemberhentian dan pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian pensiun janda/dudanya dengan
dikemukakan bahwasanya pensiun merupakan jaminan hari tua dan merupakan salah
satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja dalam dinas pemerintah,
karena itu dalam proses pemberhentian, pemberian pensiun, serta bayarannya perlu
untuk diperlancarkan, supaya pensiun PNS serta janda/dudanya dapat benar-benar
diterima tepat waktu.

19. TERIMA KASIH