Hukum Acara PTUN (Eksekusi)

1. U PA Y A H U K U M
Achmad Hasan Basri, S.H.,
M.H., CCD.

2. UPAYA HUKUM
Biasa : a. Perlawanan
b. Banding
c. kasasi
Luar biasa : a. Perlawanan oleh pihak ketiga
(derdenverzet)
b. Peninjaun Kembali

3. Upaya Hukum
• Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang
dikalahkan untuk tidak menerima putusan
pengadilan, yang berupa perlawanan atau
banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali dalam hal
menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
• Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah
usaha untuk mencari keadilan pada tingkat
pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang
menjatuhkan putusan tersebut.

4. Perlawanan
• Dilakukan terhadap putusan yang diputus
ketua PTUN dalam rapat permusyawaratan
• Tenggang waktu pengajuan 14 hari sejak
penetapan dikeluarkan
• Isi perlawanan pada pokoknya menyatakan
bahwa gugatan Penggugat telah sempurna
atau telah benar-benar sesuai dengan fakta-
fakta yang didalilkan dalam gugatan
• Perlawanan diperiksa dan diputus dengan
acara singkat

5. * Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal dilakukan
dengan cara mengajukan gugatan biasa (vide Pasal 62
ayat 3b jo. Pasal 56).
• Untuk melengkapi gugatan perlawanan dilampirkan
salinan Penetapan Dismissal Ketua PTUN yang
bersangkutan.
• Dasar gugatan atau hal yang diminta untuk diputus
dalam perlawanan adalah menjelaskan mengenai
mengapa Penetapan Dismissal Ketua dianggap tidak
tepat menurut Pelawan, disertai tuntutan agar
Penetapan Dismissal Ketua dinyatakan tidak berdasar.
• Jika diperlukan dalam gugatan perlawanan, Pelawan
sendiri diminta hadir dalam persidangan untuk
didengar oleh Majelis perlawanan.
• Gugatan perlawanan ditandatangani oleh Pelawan dan
Kuasanya

6. CARA PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM
PERLAWANAN
a. Pemeriksaan terhadap perlawanan atas Penetapan
Dismissal tidak perlu sampai memeriksa materi
gugatannya, seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-
saksi, ahli dan sebagainya.
b. Barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar,
maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok
perkaranya yang dimulai dengan pemeriksaan
persiapan dan seterusnya.
c. Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah
Majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan
perlawanan tersebut, tetapi dengan Penetapan Ketua
Pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis.

7. • Pemeriksaan gugatan perlawanan terhadap
dismissal dilakukan oleh Majelis dalam
sidang yang terbuka untuk umum
• Pemeriksaan terhadap perlawanan atas
Penetapan Dismissal tidak boleh sampai
memeriksa materi gugatan.
• Dalam hal perlawanan ditolak, maka bagi
Pelawan tidak tersedia upaya hukum. Dalam
hal perlawanan diterima, maka persidangan
terhadap perkaranya dilakukan dengan acara
biasa oleh Majelis Hakim yang sama, dengan
nomor perkara yang sama.

8. Pokok pemeriksaan yang dilakukan
terhadap gugatan perlawanan
• Tepat tidaknya penetapan Ketua PTUN yang
menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak
berdasar.
• Dengan demikian yang diuji adalah tepat tidaknya
penggunaan salah satu atau lebih alasan yang
ditentukan dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan
huruf e UU PERATUN yang digunakan sebagai
dasar untuk mendismissal gugatan Penggugat
oleh Ketua PTUN dengan menyatakan gugatan
tidak diterima atau tidak berdasar

9. Banding
• Adalah pemeriksaan dalam instansi tingkat
kedua oleh pengadilan atasan yang
mengulang seluruh pemeriksaan perkara baik
tentang fakta-fakta ataupun penerapan
hukumnya
• Bersifat Devolutif : seluruh pemeriksaan
perkara dipindah dan diulang oleh PT TUN

10. Pengajuan Banding
• Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara
tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan
putusan tersebut
• Diajukan paling lambat 14 hari sejak putusan pertama
dibacakan dan diterima
• Permohonan diajukan kepada panitera dan akan
dicatat dalam daftar perkara
• Pengajuan banding disertai dengan memori banding
disampaikan kepada terbanding
• Terbanding akan memberikan kontra memori banding
• Permohonan pemeriksaan banding disertai
pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih
dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

11. Putusan Hakim TUN yang tdk dapat
Diajukan Banding
1. Penetapan ketua pengadilan TUN mengenai
permohonan secara Cuma-Cuma
2. Penetapan dismissal dari ketua pengadilan TUN,
upaya hukum dengan cara perlawanan.
3. Putusan PTUN terhadap Perlawanan yang diajukan
penggugat atas penetapan dismissal pada pasal 62
ayat 6 UU PTUN tidak dapat diajukan banding
4. Putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan
pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan tetap (pasal 118 ayat 2 dan 62 dan 63 UU
PTUN).
5. Putusan PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama
yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan
pemeriksaan banding lagi.

12. PUTUSAN BANDING
1. Terhadap Putusan PTUN menyatakan tidak
berwenang majelis hakim PT TUN berpendapat
lain maka:
a. PT TUN dapat mameriksa dan memutus perkara
tersebut
b. Memerintahkan pengadilan TUN (Tgk I)
memeriksa dan memutus perkara tersebut
2. Bila PT TUN berpendapat pemeriksaan PTUN
kurang lengkap maka ia dapat bertindak :
a. Melakukan sidang untuk mengadakan
pemeriksaan tambahan
b. Memerintahkan PTUN melakukan pemeriksaan
tambahan

13. K A S A S I
• Tenggang waktu pengajuan 14 hari dengan
disertai kontra memori kasasi yang berisi
alasan men gajukan kasasi
• Hanya dapat diajukan satu kali
• Hanya dapat diajukan jika sudah menempuh
upaya banding
• Yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak
yang berperkara

14. PUTUSAN KASASI
• Dapat membatalkan putusan atau penetapan
pengadilan dalam hal:
1. Tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang
2. Salah menerapkan hukum atau melanggar
hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh UU
yang akan dapat membatalkan putusan
4. didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang
duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang
hukumnya sehingga terbukti tidaknya peristiwa
tidak akan diperiksa

15. Perlawanan oleh pihak ketiga
(derdenverzet)
• Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini ialah
pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses
perkara yang dimaksud pada pasal 83, yaitu
mereka yang tidak intervensi (pasal 118
UUPTUN).

16. Syarat Perlawanan pihak ke 3
a. Melalui prosedur pasal 56 serta ia atau mereka mempunyai
kepentingan yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal 53;
b. Putusan yang berkekuaan hukum tetap yang dimaksud dalam
pasal 116 ayat (1) berisi amar:
1. kewajiban tergugat untuk mencabut KTUN yang digugat, yang
disebutkan oleh pasal 97 ayat (10)
2. kewajiban tergugat untuk mencabut KTUN yang digugat disertai
kewajiban menerbitkan KTUN yang baru yang disebut oleh pasal
97 ayat (9);
3. kewajiban badan atau pejabat TUN untuk menerbitkan KTUN yang
menyangkut kepegawaian, yang dibebani kewajiban mencabut
KTUN yang bersangkutan atau mencabut keputusan yang
bersangkutan serta menerbitkan keputusan baru dalam hal
gugatan didasarkan pasal 3 disertai ganti kerugian dan rehabilitasi
dalam kedudukan dan jabatan semula.

17. Pemeriksaan Upaya Hukum
Perlawanan
• Selanjutnya upaya hukum ini akan di proses
dalam rapat permusyawaratan (pasal 62) dan
pemeriksaan persiapan (pasal 63).
• Putusan pengadilan ini bersifat eksekutorial
setelah berkekuatan tetap oleh karenanya
tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

18. Peninjauan Kembali
• Jangka waktu pengajuan PK adalah 180 hari
• Prinsip PK :
1. Hanya dapat diajukan satu kali
2. Tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan pengadilan
3. Dapat dicabut selama belum ada putusan
dan bila itu terjadi tidak dapat diajukan lagi
upaya kasasi
4. Diputus MA pada tingkat pertama dan
terakhir

19. Peninjauan Kembali
Dalam ps 67 UU No 14/ 1985 jo UU No 5/ 2004 alasan-alasan PK
adalah sbb:
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yg diketahui setelah perkaranya diputus atau
didasarkan pada bukti-bukti yg kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan palsu;
b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yg
bersifat menentukan yg pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan;
c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yg tidak diituntut atau lebih
daripada yg dituntut;
d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e) Apabila antara pihak-pihak yg sama oleh pengadilan yg sama atau
sama tingkatannya telah diberikan putusan yg bertentangan satu
dengan yg lain;
f) Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.
11/14/2023 19

20. Peninjauan Kembali
Tenggang Waktu
PK yaitu harus diajukan dalam waktu 180 hari untuk :
– Yg disebut dalam huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu
muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yg
berperkara;
– Yg disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang
hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah
sumpah dan disahkan oleh pejabat yg berwenang;
– Yg disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak
yg berperkara.
Pasal 69 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004
11/14/2023 20

21. Tingkatan Pengadilan
1. Satu Tingkat (PTUN) Contoh Perlawanan
2. Dua Tingkat:
a. (PTUN-PTTUN) Contoh perkara yang bersifat
regional seperti keputusan penetapan UMR;
b. (PTUN-MA) Contoh Perkara keputusan tentang
pembebasan lahan untuk kepentingan umum
atau
c. (PTTUN-MA) Contoh perkara yang telah
menempuh upaya banding administrasi
3. Tiga Tingkat (PTUN-PTTUN-MA).

22. TERIMA KASIH