Dokumen tersebut merupakan panduan kepengurusan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kota Sukabumi yang mencakup struktur kepemimpinan organisasi tersebut dari tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan serta prosedur-prosedur penting seperti pemilihan ketua dan tim formateur.

1. PANDUAN KEPENGURUSAN
FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
(FK PSM)
KOTA SUKABUMI
PENDAHULUAN.
Tujuan suatu organjsasi hanya dapat di wujudkan dengan usaha usaha teratur,
terencana dan bijaksana di sertai dengan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu
perangkat untuk menciptakan penyelenggaraan usaha usaha demikian adalah panduan
kepengurusan yang mendukung arah dan tujuan organisasi tersebut. Adanya keharusan untuk
bekerja secara terstruktur , terarah dan rapi merupakan tugas pokok manusia sebagai ciptaan
tuhan yang maha esa.
Maksud dan tujuan disusunnya panduan kepengurusan FK-PSM adalah untuk
memberikan kerangka struktural mengenai kedudukan dari setiap pekerjaan dan tugas
tugasnya, sehingga pekerjaan yang di selenggarakan dapat berjalan efisien, efektif. Bebas
dari duplikasi, over laping dan benturan.
Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) sebagai unsur
pimpinan eksekutif dalam struktur FK-PSM mempunyai tanggung jawab yang besar untuk
menjalankan usaha – usaha pencapaian tujuan FK-PSM.untuk memjalankan tangung jawab
itu secara efisien dan efektif, maka pengurus FK-PSM memerlukan panduankhusus
kepengurusan FK-PSM sebagai berikut :
STRUKTUR KEPEMIMPINAN FKPSM
A. Pengurus Kabupaten/ Kota
1. Status Pengurus Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :
a. Pengurus Kabupaten/ Kota adalah badan/ Instansi kepemimpinan FK.PSM di
Tingkat Kabupaten/ Kota
b. Masa Jabatan pengurus Kabupaten/ Kota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak
pelantikan/ serah terima jabatan dari pengurus demisioner
2. Tugas dan kewajiban pengurus Kabupaten/ Kota, sebagai berikut
a. Pengurus Kabupaten / Kota baru dapat bekerja setelah serah terima jabatan
dengan pengurus demisioner
b. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah Kabupaten / Kota.
c. Menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah Kabupaten// Kota
d. Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap satu tahun kegiatan atau satu kali
selama periode berlangsung
e. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/ Kota pada akhir periode
f. Menyiapkan rancangan materi Musyawarah Kabupaten / Kota FK. PSM
g. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui
musyawarah Kabupaten/ Kota FKPSM
h. Dapat menskorsing, memecat merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/
pengurus sehubungan dengan pelanggaran Panduan Umum dan Panduan Khusus
FK PSM
1

2. 3. Institusi Pengambilan Keputusan di tingkat Pengurus Kabupaten/ Kota :
a. Musyawarah Kabupaten/ Kota (Muskab/Muskot)
Muskab/Muskot adalah institusi pengambil keputusan tertinggi FKPSM di
tingkat Kabupaten/ Kota. Muskab/ Muskot diharidi oleh Pengurus Kabupaten/
Kota, Majelis Pertimbangan Kabupaten/ Kota, Pengurus Provinsi, unsur
pemerintah sebagai peninjau. Sedangkan pengurus FKPSM Kabupaten/kota,
Kecamatan dan Desa/kelurahan mempunyai hak suara masing – masing 1 (satu)
suara. Muskab/Muskot berwenag untuk memberikan penilaian kepada Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Kabupaten/Kota, Memilih Ketua
Umum/Formateur dan tim Formateur, menyusun Program Kerja, merumuskan
Rekomendasi Strategis serta membahas dan menetapkan masalah – masalah
organisasi lainnya yang sinanggap strategis dan layak untuk dibahas dalam
Muskab/Muskot.
b. Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (Mukerkab/Mukerkot)
Mukerkab/Mukerkot adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi setelah
Muscab/Muskot di tingkat kabupaten /kota . Mukercab/Mukerkot berwenang
membahas Rencana kerja FK PSM serta merumuskan beberapa rekomendasi
strategis baik internal maupun eksternal FK PSM. Mukercab /Mukerkot di
laksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sekurang kurangnya sekasi dalam
satu periode kepengurusan.Mukercab/Mukerkot di hadiri oleh pengurus
kabupaten/kota, Majlis pertimbangan kabupeten/kota. Utusan pengurus FK PSM
Provinsi, unsur pemerintah sebagai pembina dan pengurus kecamatan.
c. Rapat Pengurus Lengkap
Rapat Pengurus Lengkap adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus
harian dan Divisi – divisi. Rapat pengurus Lengkap diadakan dalam rangka
membahas permasalahan teknis implementasiprogram kerja dari membahas
berbagai permasalahan FKPSM lainnya.
d. Rapat Pengurus Harian
Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus harian
guna membahas berbagai kebijakan FKPSM yang dimaksud pengurus harian
adalah fungsional FKPSM yang berada pada jajaran Ketua, jajaran sekretaris dan
jajaran bendahara.
e. Rapat Bidang
Rapat Bidang adalah Rapat yang dilaksanakan oleh bidang tertentu dengan
dihadiri oleh berbagai divisi terkait guna membahas program di tingkat bidang.
B. Pengurus Kecamatan
1. Status vPengurus Kecamatan FKPSM, sebagai berikut :
a. Pengurus Kecamatan adalah badan/Instansi kepemimpinan FKPSM di tingkat
Kecamatan
b. Masa Jabatan Pengurus Kecamatan FKPSM adalah 5 (lima) tahun terhitung
sejak pelantikan/serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
2. Tugas dan Kewajiban Pengurus Kecamatan FKPSM, sebagai berikut :
a. Pengurus Kecamatan FKPSM baru dapat bekerja setelah serah terima jabatan
dengan pengurus demisioner
b. Melaksanakan hasil – hasil ketetapan Musyawarah Kecamatan FKPSM.
2

3. c. Menyampaikan ketetapan dan program FKPSM kepada aparat FKPSM di
wilayahnya.
d. Melaksanakan sidang pleno setiap satu semester kegiatan atau satu kali selama
periode berlangsung.
e. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan FKPSM pada akhir periode.
f. Menyiapkan rancangan materi Musyawarah Kecamatan FKPSM.
g. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui
Musyawarah Kecamatan FKPSM.
3. Instutitusi Pengambilan Keputusan di tingkat Pengurus Kecamatan :
a. Musyawarah Kecamatan (Muscam)
Muscam adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi FKPSM di tingkat
Kecamatan. Muscam FKPSM dihadiri oleh Pengurus Kecamatan Utusan
Pengurus Kabupaten/Kota, Muscam pemerintah sebagai peninjau. Sedangkan
Pengurus FKPSM Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pengurus IKPSM
Desa/Kelurahan sebagai peserta utusan masing – masing memiliki 1 (satu) suara.
Muscam FKPSM berwenag untuk memberikan penilaian kepada Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Kecamatan, Memilih Ketua
Umum/Formateur dan Tim Formateur, Menyusun program kerja.
b. Musyawarah Kerja Kecamatan (Mukercam)
Mukercam adalah institusi pengambilan keputusantertinggi setelah Muscam
FKPSM di itngkat Kecamatan. Mukercam FKPSM berwenag membahas
Rencana Kerja FKPSM di tingkat Kecamatan. Mukercam FKPSM di laksanakan
setiap 1 (satu) tahun sekali atau sekurang – kurangnya sekali dalam satu periode
kepengurusan. Mukercam FKPSM dihadiri oleh Pengurus Kecamatan, Utusan
Pengurus Kabupaten/Kota, Unsur Pemerintah sebagai pembina dan pengurus
IKPSM desa/Kelurahan.
c. Rapat Pengurus
Rapat Pengurus Lengkap adalah Rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus
harian dan Divisi – divisi. Rapat Pengurus diadakan dalam Rangka membahas
permasalahan teknis implementasi program kerja dan membahas berbagai
permasalahan FKPSM lainnya di tingkat Kecamatan.
C. Pengurus Ikatan Keluarga Pekerja Sosila Masyarakat
1. Status Pengurus IKPSM, sebagai berikut :
a. Pengurus IKPSM adalah badan/Instansi kepemimpinan FKPSM di tingkat Desa/
Kelurahan
b. Masa Jabatan pengurus IKPSM adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/
serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
2. Tugas dan kewajiban pengurus IKPSM, sebagai berikut :
a. Pengurus IKPSM baru dapat bekerja setelah serah terima jabatan dengan
pengurus demisioner.
b. Melaksanakan hasil – hasil ketetapan Rapat Anggota IKPSM Desa/Kelurahan
c. Menyampaikan ketetapan dan program IKPSM kepada anggota di
Desa/Kelurahannya.
d. Menyelenggarakan materi Rapat anggota IKPSM.
3

4. e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui
musyawarah rapat Anggota IKPSM.
3. Instutitusi Pengambilan Keputusan di tingkat IKPSM :
a. Rapat Anggota IKPSM
Rapat Anggota IKPSM adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi FKPSM
di tingkat Desa/Kelurahan. Rapat Anggota IKPSM dihadiri oleh seluruh anggota,
Utusan Pengurus Kecamatan FKPSM dan Kepada Desa/Lurah sebagai peninjau.
Rapat Anggota IKPSM berwenang untuk memberikan penilaian kepada Laporan
Pertanggung jawaban (LPJ) Pengurus IKPSM dan Memilih Ketua
Umum/Formateur dan Tim Formateur, menyusun Program Kerja.
b. Rapat Pengurus
Rapat Pengurus Adalah Rapat IKPSM yang dihadiri oleh pengurus harian dan
Divisi – divisi. Rapat Pengurus diadakan dalam rangka membahas permasalahan
teknis Implementasi Program kerja dan Membahas berbagai permasalahan
IKPSM lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.
4

5. RANCANGAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)
FKPSM KOTA SUKABUMI
PERIODE 2009 – 2014
1. Prosedur Pemilihan Ketua Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat
(FKPSM) Kota Sukabumi didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan
penetapan Calon Ketua.
2. Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon dilakukan oleh SC Musda dan dibahas di
forum Musda untuk disyahkan.
3. Bakal Calon yang dapat menjadi calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi
adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Panduan Khusus FKPSM.
4. Pemilihan Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi dilakukan dengan
menggunakan kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah utusan Musda.
5. Kertas suara dianggap sah apabila :
a. Pada kertas suara terdapat stempel Pengurus FKPSM Kota Sukabumi
b. Pada kertas suara terdapat tanda tangan 1 (satu) orang Pimpinan Sidang ;
c. Hanya ditulis satu nama Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi
Pemilihan dilakukan dengan 2 (dua) putaran
6. Pada putaran pertama, pemilihandilakukan dengan sistem setiap utusan mamilih saru
nama calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi
7. Calon yang mendapatkan suara 50% tambah 1 (satu) langsung ditetapkan sebagai
Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi, apabila tidak ada calon yang memenuhi
suara 50% tambah 1 (satu) maka diambilnya 2 (dua) calon terbanyak suara untuk
dipilih kembali pada putaran kedua.
8. Pada putaran Kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem sama dengan point 7
9. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran kedua langsung ditetapkan
menjadi Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi.
5

6. RANCANGAN PROSEDUR PENDAFTARAN
BAKAL CALON KETUA FKPSM KOTA SUKABUMI
PERIODE 2009 – 2014
1. Prosedur pemilihan Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabuni PERIODE
2009 – 2014 didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Bakal
Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi.
2. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi ditunjukan kepada
SC Musda.
3. Pendaftaran Ketua Pengurus FKPSM kota Sukabumi bisa dilakukan sendiri atau
diwakilkan.
4. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi harus dilampirkan
:
a. Formulir pendaftaran yang dibuat SC Musda
b. Curriculum Vitae di arena Musda
5. Seluruh berkas pendaftaran yang sudah diterima SC selanjutnya diverifikasi dan di
umumkan di arena Musda.
RANCANGAN TATA TERTIB PEMILIHAN
TIM FORMATUR PENGURUS FKPSM KOTA SUKABUMI
PERIODE 2009 – 2014
1. Jumlah tim Formatur sebanyak 7 (tujuh) orang, Tim Formatur yang dipilih dari
peserta Musda sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) dari Ketua Terpilih, 1 (satu) orang
Pengurus Demisioner,1 (satu) orang dari Pengurus Pusat
2. Pemilihan Tim Formatur melalui tahapan pengajuan calon, pemungutan suara dan
penetapan Tim Formatur
3. Calon Tim Formatur duajukan oleh peserta Musda dan di inventarisir oleh Pimpinan
Sidang Musda. Daftar Calon yang terinventarisir disahkan Pimpinan Sidang.
4. Pemilihan Tira Formatur dengan sistem menuliskan nama calon Tim Formatur yang
telah disahkan oleh Pimpinan Sidang pada Kertas Suara yang jumlahnya sesuai
dengan jumlah delegasi Musda.
5. Pemilihan Tim Formatur dilakukan dengan 1 (satu) kali putaran.
6. Calon yang mendapat suara terbanyak dengan suara terbanyak urutan satu sampai
selanjutnya disahkan menjadi Tim Formatur.
6