Peraturan organisasi

13,561 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan organisasi

  1. 1. PERATURAN ORGANISASINOMOR 1TENTANGSISTEM, MEKANISME KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI AMGPMPasal 1KETENTUAN UMUM1. Yang dimaksudkan dengan Peraturan Organisasi (PO) AMGPM adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentangsistim dan mekanisme kerja Organisasi yang mengikat seluruh anggota dan kelembagaan Organisasi; yaitu hal-hal yangbelum diatur di dalam AD/ART serta keputusan lain di dalam Kongres.2. Fungsi dan tujuan Peraturan Organisasi adalah demi terwujudnya keseragaman persepsi terhadap konstitusi Organisasidemi dan tercapainya pemerataan langgam dan tindak kerja seluruh aparat pelaksana Organisasi pada semua jenjangkepemimpinan sesuai dengan ketentuan konstitusi3. Selanjutnya Peraturan Organisasi ini disebut PO.1 yang mengatur tentang Sistem, Mekanisme Kelembagaan, danKeanggotaan Organisasi AMGPMPasal 2PENERIMAAN ANGGOTA1. Anggota Biasa :1.1. Anggota Biasa diterima oleh Pengurus Ranting setempat melalui Masa Alih Status Anggota Tunas Remaja,kecuali anggota biasa yang telah ada sebelum peraturan ini dibuat.1.2. Pelaksanaan Masa Alih Status Anggota Baru di dalam satu daerah pelayanan Ranting, diatur sebagai berikut :a. Pengurus Ranting memberitahukan kepada Majelis Jemaat Cq. Sub Seksi PAK dan Katekisasi tentang MasaAlih Status anggota Tunas Remaja ke AMGPM atau atas permintaan sekurang-kurangnya 10 orang calonanggota biasa yang disalurkan melalui Sub Seksi Pelayanan PAK dan Katekisasi.b. Calon anggota biasa yang tidak terlibat sebagai anggota Tunas Remaja dapat diterima sebagai peserta masaalih status melalui koodinasi dengan Majelis Jemaat Cq. Bakopel Sektor.c. Bagi Jemaat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu Ranting, maka pelaksanaan masa alih status anggotadapat dilakukan dalam koodinasi bersama.d. Apabila ada Ranting yang tidak memungkinkan dilaksanakannya masa alih status, maka Pengurus Cabangdan atau Daerah bersama Majelis Jemaat setempat dapat mengambil peran dalam proses masa alih statustersebut.1.3. Anggota Biasa yang diterima ialah mereka yang telah mengikuti masa alih status yang kriteria serta tata-carapelaksanaanya diatur oleh Pengurus Besar berdasarkan Kurikulum Pendidikan Kader Angkatan Muda GPM.1.4. Anggota biasa yang diterima, diwajibkan menanda-tangani formulir kesediaan menjadi anggota denganmenerima tujuan dan bersedia melaksanakan amanat pelayanan Organisasi.1.5. Anggota Biasa berhak memperoleh Kartu Anggota AMGPM yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar.1.6. Anggota Biasa yang berdomisili di dalam wilayah pelayanan satu Ranting diwajibkan menjadi anggota di Rantingtersebut.1.7. Anggota biasa hanya dapat berpindah dan dapat diterima menjadi Anggota Ranting lain, jika yang bersangkutanberpindah tempat domisili.2. CALON ANGGOTA DAN ANGGOTA LUAR BIASA :2.1. Anggota Tunas Remaja/Katekisasi yang usianya dibawah 17 tahun dan yang bersangkutan ingin menggabungkandiri dengan AMGPM, diterima sebagai calon anggota, sampai memenuhi syarat-syaratkeanggotaan untuk menjadi anggota biasa.2.2. Anggota Luar Biasa yang berusia di atas 45 tahun (senior) wajib didaftarkan oleh Pengurus Ranting setempat,dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ranting di tempat dia berdomisili.3. Anggota Kehormatan :3.1. Yang dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan Angkatan Muda GPM adalah:a. Tokoh-tokoh Nasional/Daerah, tokoh-tokoh Gereja.b. Mereka yang mempunyai andil yang besar dalam perjuangan untuk menegakkan misi dan eksistensiOrganisasi, baik pada masa PPMM, PPKM maupun pada masa Angkatan Muda GPM.3.2. Pengusulan calon Anggota Kehormatan dilakukan melalui pengurus Daerah yang diajukan secara tertulis kepadapengurus Besar.3. Pengurus Besar mempelajari dan membahas usulan Daerah tersebut di dalam RapatPleno Pengurus Besar dankemudian melaporkannya dalam lembaga legislatif untukmeminta penetapan.4. Calon Anggota kehormatan yang akan ditetapkan, diberikan kesempatan untuk menghadiri agenda penetapandalam lembaga legislatif atas undangan Pengurus Besar.5. Anggota Kehormatan tidak dapat dibebaskan dan atau gugur status keanggotaannya.
  2. 2. 4. Anggota Penyantun :4.1. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota Penyantun adalah mereka yang pernah menjadi Anggota Biasa,Anggota Luar Biasa atau yang tidak termasuk kedua kategori di atas.4.2. Anggota Penyantun dalam memberikan bantuannya bersifat tidak mengikat Organisasi.5. Daftar keanggotaan:5.1. Daftar Keanggotaan wajib dimiliki oleh semua jenjang Organisasi yang sekurang-kurangnya menjelaskan tentangnama Anggota, Tempat tanggal lahir, Jenis kelamin,status keanggotaan, pendidikan terakhir, pekerjaan,potensi dan tahun masuk/diterima sebagai anggota, AMGPM.5.2. Daftar Keanggotaan anggota diisi oleh pengurus ranting, selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Cabang untukdibuat rekapitulasi dan diteruskan kepada Pengurus Daerah untuk dibuat tabulasi data di tingkat Daerahdan wajib diserahkan kepada Pengurus Besar untuk selanjutnya dibuat tabulasi data AMGPM.5.3. Setiap anggota AMGPM berhak memiliki Kartu Tanda Anggota AMGPM.5.4. Format Kartu Tanda Anggota AMGPM diatur sebagai berikut:a. Dasar KTA berwarna putih.b. Berukuran 8 x 6 cm.c. Pada bagian belakang tertulis 1) No.KTA, 2) Nama, 3) Tempat/Tanggal Lahir, 4) Daerah, 5) Alamat, 6) Namadan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PB AM GPM.d. Pada bagian depan KTA tertulis : 1) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku – Kartu Tanda Anggota, 2) LogoKamu adalah Garam dan Terang Dunia, 3) Tanda Tangan / cap jempol.e. Terhadap sistem penomoran diatur sebagai berikut :001 : Nomor KTA1 : Kode Organisasi01 : Kode Daerah001 : Nomor Register Anggota sesuai Buku Induk11 : Bulan dimana KTA dibuat2006 : tahun dimana KTA dibuat dan dikeluarkan.Bagian Depan Bagian BelakangANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKUKARTU TANDA ANGGOTAKAMU ADALAH GARAM DAN TERANG DUNIATanda tangan/Cap jempolNomor KTA :N a m a :Tempat/Tgl Lahir :Daerah :Alamat :PENGURUS BESAR AMGPMPdt.Elifas.T.Maspaitella,M.Si Pdt. M.Takaria,M.SiKetua Umum Sekretaris UmumPasal 3K O N G R E S1. Kongres berlangsung sekali dalam 5 (lima) tahun, terhitung sejak berakhirnya Kongres sebelumnya.2. Kongres yang berlangsung sebelum Masa 5 (lima) tahun disebut Kongres Istimewa.3. Kongres Istimewa dapat berlangsung berdasarkan Keputusan Kongres.4. Kongres Istimewa dapat berlangsung atas permintaan Pengurus Daerah dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 darijumlah Daerah AMGPM menyetujui.5. Kongres Istimewa yang berlangsung atas permintaan Pengurus Daerah apabila:a. Pengurus Besar telah menyimpang dari Keputusan Kongres, Keputusan MPP dan Keputusan Pengurus Besar.b. Dalam melaksanakan amanat pelayanan Organisasi, Pengurus Besar telah menyimpang dari Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga AMGPM.6. Dalam keadaan tertentu Pengurus Besar dapat meminta diselenggarakannya Kongres Istimewa.7. Kongres Istimewa yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar dalam keadaan tertentu (Pasal 3:6) setidak-tidaknyamendapat persetujuan 2/3 jumlah Daerah.8. Tata Tertib Kongres Istimewa disusun oleh PB dan ditetapkan di dalam Kongres Istimewa.Pasal 4
  3. 3. PENGURUS BESAR1. Pengurus Besar dalam menjalankan tugasnya lebih menitik-beratkan pada fungsinya sebagai perencana, pengarah danpengkoordinasi Organisasi.2. Menentukan kebijakan-kebijakan strategis Organisasi.3. Pengurus Besar bertugas melaksanakan Kongres dengan tahapan sebagai berikut:3.1. Membentuk dan melantik Panitia Pelaksana di Daerah.3.2. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Kongres selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan sebelum Kongres, danbatas waktu penyampaian daftar peserta dari daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumKongres berlangsung.3.3. Memanggil pengurus Daerah untuk menghadiri Kongres selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongresberlangsung3.4. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kongres.3.5. Membuka dan menutup persidangan Kongres.3.6. Kedudukan Pengurus Besar dalam memimpin sidang-sidang pleno dalam Kongres sebagai Pimpinan SidangSementara.3.7. Pengurus Besar memimpin, penetapan / pengesahan Peserta, Pembacaan Tata Tertib, Pengesahan Jadwal Acaradan pemilihan Majelis Ketua.3.8. Sebelum penutupan Sidang-sidang Pleno, Majelis Ketua mengembalikan tugas-tugas memimpin sidangkepada Ketua dan Sekretaris Pengurus Besar terpilih untuk menutup Sidang-sidang pleno.4. Anggota AMGPM yang akan mengikuti Kongres tetapi bukan Utusan Daerah, dapat ditetapkan oleh Pengurus Besarsebagai Peninjau dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar. Pengurus Besar juga dapatmengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri Kongres sebagai Undangan/Konsultan.5. Pengurus Besar dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu yang berupa Komisi, Panitia Kerja dan lain-lainbagi kelancaran pekerjaannya.6. Pengurus Besar dapat mengangkat dan membebaskan anggota dan staf yang ditempatkan di dalam Badan-badanPembantu tersebut.7. Pengurus Besar Demisioner tetap bertanggung jawab sampai dilakukannya serah terima jabatan yang dilaksanakanbersamaan dengan pengukuhan Pengurus Besar terpilih.8. Secara material penyerahan Inventarisasi organisasi dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah pengukuhandengan prosedur penyerahannya di atur secara formal oleh pengurus demisioner, dan dapat di pertanggung-jawabkansesuai komitmen Kongres.9. Naskah serah terima jabatan ditulis di atas kertas bermeterai, ditanda-tangani oleh Pengurus Besar Demisioner,Pengurus Besar Terpilih dan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Sebagai Saksi.10.Pengurus Besar dikukuhkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh MPHSinode GPM.11. Pengukuhan Pengurus Besar dilaksanakan dalam ibadah penutupan kongres dan dilanjutkan denganresepsi penutupan.12. Masa Kerja Pengurus Besar dimulai berlaku sejak tanggal pelantikan.Pasal 5KOORDINATOR WILAYAH1. Koordinator Wilayah adalah struktur Pengurus Besar yang berkedudukan di wilayah Kabupaten dan atau wilayahtertentu berdasarkan keadaan geografis.2. Koordinator Wilayah di jabat oleh anggota AMGPM yang pernah menjadi PengurusAMGPM minimal PengurusDaerah dan wilayah pelayanannya berada pada Ibu Kota Kabupaten dan atau wilayah lain yangditentukan berdasarkan keadaan geografis.3. Seorang Koordinator Wilayah mewadahi semua daerah yang berada pada wilayah kabupaten, atau wilayah lain yangtelah di tentukan.4. Tugas Koordinator Wilayah adalah melaksakan tugas-tugas Pengurus Besar di wilayah yang menjadi tanggung-jawabnya, antara lain :4.1. Melakukan koordinasi intern organisasi dan sinkronisasi program-program Pengurus Besar di Daerah-daerah.4.2. Mengakomodir seluruh kepentingan daerah dalam wilayah kerjanya untuk disinkronkan agar pelaksanaannyaterarah dan berkesinambungan.4.3. Memberikan laporan terhadap perkembangan organisasi di Daerah-daerah dalam wilayah pelayanannya.4.4. Menghadiri setiap agenda legislatif di tingkat daerah dalam wilayah pelayanannya dan atau berdasarkan mandatyang diberikan.4.5. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan perangkat pemerintah daerah dan atau pemerintah kecamatandalam wilayah pelayanannya demi pengembangan pelayanan AMGPM.4.6. Menghadiri rapat pleno Pengurus Besar berdasarkan panggilan yang disampaikan.5. Koordinator Wilayah Pelayanan AMGPM terbagi atas 7 wilayah yaitu :5.1. Korwil 1 meliputi Ternate, Bacan, Obi dan Sula
  4. 4. 5.2. Korwil 2 meliputi Buru Utara dan Buru Selatan5.3. Korwil 3 Meliputi Masohi, Seram Utara, Lease, Banda, Seram Timur dan Telutih5.4. Korwil 4 Meliputi Kairatu, Piru dan Taniwel5.5. Korwil 5 Meliputi Kei Kecil, Kei Besar dan Aru5.6. Korwil 6 Meliputi Tanimbar Utara dan Tanimbar Selatan5.7. Korwil 7 Meliputi PP Babar, Lemola, Kisar dan DamerPasal 6KONFERENSI DAERAH1. Konferensi Daerah berlangsung satu kali dalam 5 (lima) tahun, terhitung sejak berakhirnya Konferensi Daerahsebelumnya.2. Konferensi Daerah yang berlangsung sebelum masa lima tahun disebut Konferensi Daerah Istimewa dan harusmendapat persetujuan Pengurus Besar.3. Konferensi Daerah Istimewa dapat berlangsung atas panggilan Pengurus Daerah atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang dan atau Ranting di dalam Daerah tersebut.4. Konferensi Daerah Istimewa yang berlangsung atas permintaan Pengurus Cabang/Ranting, apabila :a. Pengurus Daerah dalam melaksanakan amanat pelayanan Organisasi telah menyimpang dari AngaranDasar/Anggaran Rumah Tangga.b. Pengurus Daserah telah menyimpang dari Keputusan Kongres, Keputusan MPP, Keputusan Pengurus Besar danKeputusan Konperda, Keputusan MPPD dan Keputusan Pengurus Daerah.5. Pengurus Besar bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh untuk membuka dan menutup KonperensiDaerah (Konperda), Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD).Pasal 7PENGURUS DAERAH1. Pengurus Daerah bertugas mempersiapkan Konferensi Daerah dengan tahapan sebagai berikut1.1. Membentuk dan melantik Panitia pelaksana di Daerah / Cabang.1.2. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Konferensi Daerah selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelumKonferensi Daerah, dan batas waktu penyampaian daftar peserta Cabang selambat-lambatnya 2 (dua)bulan sebelum Konferensi Daerah dilaksanakan.1.3. Memanggil Cabang untuk menghadiri Konferensi Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumKonferensi Daerah dilaksanakan.1.4. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Konferensi Daerah.1.5. Membuka dan menutup persidangan Konferensi Daerah.1.6. Pengurus Daerah dalam memimpin sidang-sidang kedudukannya adalah sebagai Pimpinan SidangSementara.1.7. Pengurus Daerah memimpin penetapan/penggesahan Peserta, Pembacaan Tata Tertib, PengesahanJadwal Acara dan pemilihan Majelis Ketua1.8. Sebelum penutupan sidang-sidang dalam Konferensi Daerah, Majelis Ketua mengembalikan tugaspemimpin sidang beserta suluruh hasil keputusan Konferda kepada Ketua dan Sekretaris PengurusDaerah terpilih untuk menutup sidang-sidang pleno.2. Anggota Angkatan Muda GPM yang menghadiri Konferensi Daerah tetapi bukan Utusan Cabang dapatditetapkan oleh Pengurus Daerah sebagai Undangan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PengurusDaerah.3. Pengurus Daerah juga dapat mengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri Konferda sebagaiUndangan/Konsultan.4. Pengurus Daerah dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu yang berupa Komisi, Panitia Kerja danlain-lain bagi kelancaran pekerjaannya.5. Pengurus Daerah dapat mengangkat dan membebaskan anggota staf yang ditempatkan di dalam Badan-badanPembantu tersebut.6. Pengurus Daerah Demisioner tetap bertanggung-jawab sampai dilaksanakannya serah terima jabatan.7. Serah terima jabatan Pengurus Daerah dilaksanakan selengkap-lengkapnya termasuk inventaris Organisasi.8. Naskah serah terima jabatan ditulis dan atau diketik di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh PengurusDaerah Demisioner, Pengurus Daerah terpilih dan Pengurus Besar dan atau Majelis Pekerja Klasis sebagai Saksi.9. Pengurus Daerah dilantik oleh Pengurus Besar dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pengurus Besar.10. Pelantikan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam ibadah penutupan acara persidangan Konferensi Daerah.11. Masa kerja Pengurus Daerah terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pelantikan.12. Pengurus Daerah yang direkrut masuk dalam struktur Pengurus Besar AMGPM, tetap melaksanakan tugasnyasampai dilaksanakan konferda, dan yang bersangkutan tetap mempunyai hak penuh selaku peserta biasakonferda.
  5. 5. Pasal 8KONFERENSI CABANG1. Konferensi Cabang berlangsung satu kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya KonferensiCabang sebelumnya.2. Konferensi Cabang yang berlangsung sebelum masa 3 (tiga) tahun disebut Konferensi Cabang Istimewa danharus mendapat persetujuan Pengurus Daerah.3. Konferensi Cabang Istimewa dapat berlangsung atas panggilan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting yang berada di dalam wilayah pelayanan Cabang.4. Konfetrensi Cabang Istimewa yang berlangsung atas permintaan Pengurus Ranting apabila :a. Pengurus Cabang dalam melaksanakan amanat pelayanan Organisasi, telah menyimpang dari AnggaranDasar dam Anggaran rumah Tangga.b. Pengurus Cabang telah menyimpang dari keputusan-keputusan Kongres, Keputusan MPP, KeputusanPengurus Besar, Keputusan Konferensi Daerah, Keputusan MPPD, Keputusan Pengurus Daerah, KeputusanKonferensi Cabang Keputusan MPPC dan Keputusan Pengurus Cabang.5. Pengurus Daerah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh untuk membuka dan menutupKonperensi Cabang (Konpercab), dan Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang (MPPC).Pasal 9PENGURUS CABANG1. Pengurus Cabang bertugas mempersiapkan Konferensi Cabang dengan tahapan sebagai berikut:1.1. Membentuk dan melantik Panitia Pelaksana di Cabang/Ranting.1.2. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Konperensi Cabang selambat-lambatnya3 (tiga) bulan sebelumKonferensi Cabang dilaksanakan, dan batas waktu penyampaian daftar peserta Ranting selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Cabang dilaksanakan.1.3. Memanggil Ranting untuk menghadiri Konperensi Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumKonferensi Cabang dilaksanakan.1.4. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Konferensi Cabang.1.5. Membuka dan menutup persidangan Konferensi Cabang.1.6. Pengurus Cabang dalam memimpin sidang-sidang kedudukannya adalah sebagai Pimpinan SidangSementara.1.7. Pengurus Cabang memimpin penetapan/penggesahan Peserta, Pembacaan Tata Tertib, PengesahanJadwal Acara dan pemilihan Majelis Ketua.1.8. Sebelum penutupan sidang-sidang dalam Konferensi Cabang, Majelis Ketua mengembalikan tugasmemimpin sidang beserta suluruh hasil keputusan Konfercab kepada Pengurus Cabang terpilih untukmenutup sidang-sidang pleno.2. Anggota AMGPM yang menghadiri Konferensi Cabang tetapi bukan Utusan Ranting dapat ditetapkan olehPengurus Cabang sebagai Undangan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang.3. Pengurus Cabang juga dapat mengundang pihak-pihak lain untuk menghadiri Konfercab sebagaiUndangan/Konsultan.4. Pengurus Cabang dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu yang berupa Komisi, Panitia Kerja danlain-lain bagi kelancaran pekerjaannya.5. Pengurus Cabang mengangkat dan membebaskan anggota staf yang ditempatkan dalam Badan-badan Pembantutersebut.6. Pengurus Cabang demisioner tetap bertanggung jawab sampai dilaksanakannya serah-terima jabatan.7. Serah Terima Jabatan Pengurus Cabang dilaksanakan selengkap-lengkapnya termasuk inventarisasi Organisasi.8. Naskah Serah Terima Jabatan ditulis di atas kertas bermeterai dan ditanda-tangani oleh Pengurus CabangDemisioner, Pengurus Cabang Terpilih dan Pengurus Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PengurusDaerah sebagai Saksi.9. Pengurus Cabang dilantik oleh Pengurus Daerah dan atau Pejabat lain yang dtunjuk oleh Pengurus Daerah.10. Pelantikan Pengurus Cabang dilaksanakan dalam ibadah penutupan Persidangan Konferensi Cabang.11. Masa kerja Pengurus Cabang terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Pelantikan.12. Pengurus Cabang yang direkrut masuk dalam struktur Pengurus Besar, Pengurus Daerah AMGPM, tetapmelaksanakan tugasnya sampai dilaksanakan Konfercab, dan yang bersangkutan tetap mempunyai hak penuhselaku peserta biasa Konfercab.Pasal 10RAPAT RANTING
  6. 6. 1. Rapat Ranting berlangsung 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya Rapat Ranting.2. Rapat Ranting berlangsung sebelum masa 2 (dua) tahun disebut Rapat Ranting Istimewa dan harus mendapatpersetujuan Pengurus Cabang.3. Rapat Ranting Istimewa dapat berlangsung atas panggilan Pengurus Ranting atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang terdaftar dalam daerah pelayanan ranting.4. Rapat Ranting Istimewa yang berlangsung atas permintaan anggota apabila :a. Pengurus Ranting dalam menjalankan amanat pelayanan organisasi telah menyimpang dari tujuan,pengakuan dan azas organisasi.b. Pengurus Ranting telah menyimpang dari Keputusan Kongres, MPP, Pengurus Besar, Konferda,MPPD, Keputusan Pengrus Daerah, Konfercab, MPPC, Keputusan Pengurus Cabang, Rapat Ranting RapatKerja Ranting, Keputusan Pengurus Ranting.Pasal 11PENGURUS RANTING1. Pengurus Ranting bertugas mempersiapkan Rapat Ranting dengan tahapan sbb :1.1. Membentuk dan melantik panitia pelaksana Rapat Ranting.1.2. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Rapat ranting kepada panitia pelaksanaselambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Rapat Ranting dan mengumumkan daftar peserta Rapat Rantingselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Ranting berlangsung.1.3. Menetapkan jumlah anggota yang akan menghadiri Rapat Ranting.1.4. Memanggil anggota untuk menghadiri Rapat Ranting selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum RapatRanting.1.5. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rapat Ranting.1.6. Membuka dan menutup sidang-sidang Rapat Ranting.1.7. Pengurus Ranting dalam memimpin sidang-sidang kedudukannya adalah sebagai Pimpinan SidangSementara.1.8. Pengurus Ranting memimpin penetapan/penggesahan Peserta, Pembacaan Tata Tertib, PengesahanJadwal Acara dan pemilihan Majelis Ketua.1.9. Sebelum penutupan sidang-sidang dalam Rapat Ranting, Majelis Ketua mengembalikan tugas memimpinsidang beserta suluruh hasil keputusan Rapat Ranting kepada Ketua dan Sekretaris PengurusRanting terpilih untuk menutup sidang-sidang.2. Anggota yang menghadiri Rapat Ranting tetapi bukan anggota yang ditetapkan Pengurus Ranting, dapatditetapkan sebagai Peninjau dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Ranting.3. Pengurus Ranting dapat mengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri Rapat Ranting sebagaiUndangan/Konsultan.4. Pengurus Ranting dapat membentuk dan membubarkan badan pembantu yang berupa komisi, panitia kerja, danlain-lain bagi kelancaran pekerjaannya.5. Pengurus Ranting dapat mengangkat dan membebaskan anggota dan staf yang ditempatkan dalam badan-badan pembantu tersebut.6. Pengurus Ranting Demisioner tetap bertanggung jawab sampai dilakukan serah terima jabatan.7. Serah Terima Jabatan Pengurus Ranting dilaksanakan selengkapnya termasuk inventaris organisasi.8. Naskah serah terima jabatan ditulis di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh Pengurus RantingDemisioner, Pengurus Ranting terpilih dan Pengurus Cabang dan atau Pengurus Daerah.9. Pengurus Ranting dilantik oleh Pengurus Cabang, dan atau Pengurus Daerah atau pejabat lain yang ditujuk olehPengurus Cabang atau Pengurus Daerah.10. Pelantikan Pengurus Ranting dilaksanakan bersamaan dengan penutupan acara persidangan Rapat Ranting.11. Masa kerja Pengurus Ranting terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan pelantikan.12. Pengurus Ranting yang direkrut masuk dalam struktur Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus CabangAMGPM, tetap melaksanakan tugasnya sampai dilaksanakan Rapat Ranting, dan yang bersangkutan tetapmempunyai hak penuh selaku peserta biasa Rapat Ranting.Pasal 12PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS ORGANISASI1. Pergantian Antar Waktu Pengurus Organisasi terjadi apabila :1.1. Berpindah tempat domisili untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.1.2. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis.1.3. Meninggal dunia.1.4. Dibebaskan dari jabatannya oleh karena :a. Dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan menyimpang dari Anggaran Dasardan Anggaranrumah Tangga.
  7. 7. b. Dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan menyimpang dari Keputusan-Keputusan LembagaLegislatif, Eksekutif, Disiplin Organisasi dan Disiplin Gereja (GPM).c. Tidak menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa adapemberitahuan atau alasan yang jelas.2. Pergantian Antar Waktu Pengurus Organisasi harus mendapat persetujuan Perangkat Kepengurusan di atasnya.3. Calon Pengganti Anggota pengurus dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus yang dibuat khusus untuk itu.4. Calon Pengganti Penanggung Jawab organisasi dipilih oleh Lembaga Legislatif yang dibuat khusus untuk maksudtersebut.5. Calon Pengganti Anggota pengurus harus dilaporkan kepada Perangkat Kepengurusan di atasnya untuk prosespelantikan.6. Kecuali Pengurus Besar, penanggung-jawab organisasi yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasdapat diganti oleh Anggota Pengurus yang lain atas persetujuan Perangkat Kepengurusan di atasnya apabilakondisi Daerah atau Cabang atau Ranting tersebut belum memungkinkan dilaksanakannya Konferda Istimewa,Konfercab Istimewa, atau Rapat Ranting Istimewa untuk itu.Pasal 13RANGKAP JABATAN1. Semua Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi AMGPM.2. Seseorang yang sementara menjadi Pengurus pada salah satu jenjang Kepengurusan AMGPM hanya dapatmenjadi Pengurus pada jenjang lain di atasnya, dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pengurusjenjang dibawahnya.3. Ketua umum dan atau Sekretaris umum organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan yang sama dalamOrganisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Organisasi Politik yang setingkat dalam wilayah pelayanannya.4. Pengurus organisasi AMGPM yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dan atau atau lebih rendah,apabila akan mencalonkan diri sebagai ketua dan atau sekretaris pengurus organisasi, maka yang bersangkutandiharuskan mengundurkan diri terlebih dahulu dengan membuat surat pengunduran diri secara tertulis atausecara lisan di hadapan peserta lembaga legislatif (Kongres, Konferda, Konfercab dan Rapat Ranting).Pasal 14PEJABAT PENANGGUNG-JAWAB SEMENTARA1. Perangkat Kepengurus di atas dapat menunjuk pejabat penanggung jawab sementara (care taker) bagi perangkatkepengurusan dibawahnya apabila :1.1. Kalender Konstitusi telah berakhir sedangkan Konferda atau Konfercab atau Rapat Ranting belumdilaksanakan.1.2 Pengurus Organisasi menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga.1.3. Pengurus Organisasi menyimpang dari Keputusan-Keputusan Lembaga Legislatif dan Eksekutif padajenjangnya.2. Pejabat penanggung jawab sementara bertugas :2.1. Bertanggungjawab atas perangkat kepengurusan yang dipimpinnya.2.2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan segala sesuatu bagi pelaksanaan Konferensi Daerah, atau KonferensiCabang atau Rapat Ranting.2.3 Melaksanakan Konferensi Daerah, atau Konferensi Cabang atau Rapat Ranting.3. Masa tugas Pejabat penanggung-jawab sementara berakhir setelah Pengurus Terpilih dilantik.4. Masa tugas Pejabat Penanggung jawab Sementara adalah selama 3 bulan; dan dapat diperpanjang lagi untukwaktu tidak lebih dari satu bulan.Pasal 15HAL MEWAKILI ORGANISASI1. Pengurus Besar mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi/Lembaga/Instansi lain di tingkat Propinsi/Nasional dan Internasional yang mengundang AMGPM.2. Pengurus Daerah mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi/Lembaga/Instansi lain yang setara dengan Daerah Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang mengundang AMGPMdibawah koordinasi unsur Pengurus Besar di Daerah (KORWIL).3. Bila dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota atau yang setara dengannya terdapat lebih dari satu Daerah AMGPM,maka semua Daerah tersebut mempunyai status yang sama untuk mewakili Organisasi, dibawah koordinasi unsurPengurus Besar diwilayah Daerah tersebut.4. Pengurus Cabang mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang dialaksanakan oleh Orgaisasi/Lembaga/Instansi lain yang setara dengan Kecamatan yang mengundang AMGPM.5. Bila dalam satu wilayah Kecamatan terdapat lebih dari satu Cabang AMGPM, maka semua Cabang mempunyaistatus yang sama untuk mewakili Organisasi dibawah koordinasi Pengurus Daerah.
  8. 8. 6. Pengurus Ranting mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi/Lembaga/Instansi Lain yang setara dengan Desa atau Kelurahan yang mengundang AMGPM.7. Bila dalam satu wilayah negeri atau kelurahan terdapat lebih dari satu Ranting AMGPM maka semua Rantingmempunyai status yang sama untuk mewakili Organisasi dibawah koordinasi Pengurus Cabang dan atau PengurusDaerah.8. Setiap kegiatan yang dilakukan AMGPM pada semua jenjang organisasi berhak dibuka dan ditutup oleh jenjangpengurus di atasnya.Pasal 16HAL MENYATAKAN SIKAP DAN PERNYATAAN1. Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting, hanya diperkenankan untuk mengeluarkan / menyatakan sikap danpernyataan meluputi ruang lingkup wilayah pelayanannya.2. Sikap dan penyataan tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD/ART, PO, Keputusan Lembaga Legislatif danEksekutif serta seluruh kebijakan organisasi.3. Sikap dan pernyataan tersebut sebelum disampaikan, harus dikonsultasikan dengan Pengurus Besar melaluiperangkat kepengurusan berjenjang.4. Pernyataan sikap harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada Lembaga Eksekutif sebagai Lembaga konsultatif.Pasal 17DISIPLIN ORGANISASI1. Disiplin Organisasi adalah upaya pelayanan dan penggembalaan yang bertujuan mengarahkan setiap anggota danPengurus Organisasi kepada ketaatan hidup pribadi yang sesuai dengan pengakuan dan hidup berorganisasi sesuaikonstitusi.2. Setiap anggota dan pengurus organisasi yang sikap dan perbuatannya bertentangan dengan Firman Allah,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lembaga legislatif, dikenakanhukuman disiplin.3. Pendekatan pelayanan penggembalaan kepada anggota dan pengurus organisasi untuk mengembalikan yangbersangkutan kepada sikap sepatutnya. Diusahakan dengan tahapan sebagai berikut :3.1. Penguruas Organisasi pada tingkatnya mengumpulkan segala data mengenai perbuatan seseorang yangdikenakan sanksi disiplin untuk menentukan bentuk dan cara pelayanan sesudah mendengar yangbersangkutan.3.2. Bila usaha pelayanan tersebut tidak berhasil, maka Pengurus pada tingkatnya dapat mengambil tindakanpenggembalaan sementara sesudah mendengar keterangan dari yang bersangkutan.3.3. Keputusan Pengurus mengenai tindakan penggembalaan sementara tersebut beserta semua berkaspersoalannya diteruskan kepada perangkat Kepengurusan di atasnya untuk dipelajari dan dipertimbangkan.3.4. Hasil pertimbangan perangkat Kepengurusan di atasnya kemudian dikembalikan kepada perangkatkepengurusan yang mengirimnya untuk dilaksanakan.4. Berdasarkan persoalan yang dihadapi, tindakan pelayanan dan penggembalaan yang diambil berupa :4.1. Teguran baik secara lisan maupun tertulis.4.2. Skorsing untuk jangka waktu tertentu dilakukan oleh Pengurus jenjang yang bersangkutan.4.3. Membebaskan yang bersangkutan untuk sementara waktu atau seterusnya dari tugas dan tanggung jawabsebagai Pengurus Organisasi.4.4. Dibebaskan hak yang bersangkutan sebagai anggota AMGPM.5. Setiap tindakan penggembalaan yang dilakukan harus disertai dengan batas waktu yaitu antara 3 (tiga) bulansampai 3 (tiga) tahun. Bila selesai tenggang waktu tersebut yang bersangkutan tidak memperlihatkan adanyaperubahan dalam sikap dan perbuatannya, maka tindakan penggembalaan dapat diperpanjang lagi seterusnya,kecuali Kongres menetapkan lain.6. Pengurus Besar berwewenang membebaskan hak seseorang sebagai anggota AMGPM.7. Seseorang yang dibebaskan haknya sebagai anggota AMGPM dapat membela diri di Kongres baik secara langsungmaupun tertulis.Pasal 18MEKANISME PROTOKOLER1. Mekanisme protokoler dipergunakan di dalam upacara-upacara resmi Organisasi.2. Tata-Urutan upacara resmi Organisasi diatur sebagai berikut :2.1. Upacara yang bersifat umum intern Organisasi:a. Ibadahb. Acara Nasional, yang terdiri dari :- Menyanyikan lagu : “Indonesia Raya”- Mengheningkan-cipta/in-memoriam (dipimpin pengurus yang bersangkutan)
  9. 9. c. Acara Organisasi yang terdiri dari :- Menyanyikan Lagu Wajib AMGPM- Membacakan Mukadimah Anggaran Dasar AMGPM.Pada bagian acara nasional maupun organisasi semua peserta berdiri.d. Laporan Ketua Panitiae. Pidato Ketua AMGPM (PB/PD/PC/PR)f. Sambutan-sambutan.g. Menyanyikan Lagu : “Bagimu Negeri”h. Penutup.2.2. Upacara resmi yang bersifat khusus Organisasi :a. Ibadah.b. Acara nasional yang terdiri dari :- Menyanyikan lagu : “ Indonesia Raya “- Mengheningkan-cipta/inmemoriam. (dipimpin pengurus yang bersangkutan)c. Acara Organisasi yang terdiri dari :- Menyanyikan Lagu Wajib AMGPM.- Membacakan Mukadimah Anggaran Dasar AMGPM.Pada bagian acara nasional maupun organisasi semua peserta berdiri.d. Acara khusus Organisasi.e. Pidato Ketua AMGPM (PB/PD/PC/PR)f. Sambutan-sambutan.g. Menyanyikan Lagu : “Bagimu Negeri”h. Penutup.2.3. Acara Penutupan Organisasia. Menyanyikan lagu wajib AMGPMb. Sambutan Ketua Umum PB/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua Ranting Terpilih (khusus untukKongres/Konperda/Konpercab/Rapat Ranting). Untuk MPP/MPPD/ MPPC/Rapat Kerja Ranting oleh Ketuamasing-masing jenjang.c. Pidato Penutupan oleh Pengurus Besar (Konperda/MPPD), Pengurus Daerah (Konpercab/MPPC),Pengurus Cabang (Rapat Ranting/Rapat Kerja Ranting) atau berdasarkan mandat yang diberikan olehPengurus masing-masing jenjang.d. Sambutan-sambutan.e. Ibadah.2.4. Acara / Upacara Demisioner pengurus organisasi diatur sebagai berikut:a. Menyanyikan Lagu Wajib AMGPM.b. Pembacaan Akta Demisioner oleh Pengurus jenjang yang lebih tinggi.c. Pelepasan atribut organsiasi.d. Menyanyikan lagu (dipilih oleh pengurus yg akan demisioner)e. Penutup.2.5. Acara Serah terima jabatan dilaksanakan satu paket dengan pelantikan pengurus dan susunannya sebagaiberikut:a. Setelah pelaksanaan pengukuhan diikuti dengan pembacaan naskah serah terima.b. Penanda-tanganan naskah serah terima.c. Serah terima dilaksanakan secara simbolis berupa: Penyerahan Cap Organisasi dari ketua lama dan ataupengurus yang mewakili kepada ketua yang baru.d. Acara pelantikan.2.6. Upacara Pemakamana. Menanyikan lagu Wajib AM GPMb. Pembacaan Riwayat Hidupc. Pidato Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua Ranting atau Pengurus lainnya berdasarkanmandat.d. Penyerahan kepada keluarga.3. Kecuali Pasal 18 Ayat 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6, seluruh acara upacara resmi organisasi diawali dengan acara prosesi.4. Setiap Upacara resmi organisasi wajib menggunakan Pakaian dan Emblem Organisasi.5. Khusus dalam Ibadah Pembukaan Kongres, MPP, Konferda, MPPD, Konfercab, MPPC, Rapat Ranting dan RapatKerja Ranting, dilakukan akta pembukaan persidangan oleh Ketua (Umum) pada masing-masing jenjangkepengurusan yang ditandai dengan penyalaan lilin dan menabur garam.6. Tata Ruang Upacara Organisasi diatur sebagai berikut:a. Bendera Merah Putih sebelah kananb. Fandel Organisasi ditempatkan sebelah kiric. Gambar Presiden, Wakil Presiden di sisi kiri dan kanan bagian depan, serta gambar Garuda bagian tengahkeatas.d. Tempat duduk pejabat pemerintahan pada posisi di depan.e. Tempat duduk pejabat gereja di sebelah kiri.
  10. 10. f. Tempat duduk pengurus organisasi di sesuaikan.Pasal 19PENGEMBANGAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI1. Demi mencapai daya-guna dan hasil-guna pelayanan di antara anggota AMGPM, maka Daerah/Cabang/Rantingyang wilayah pelayanan luas dan padat anggotanya perlu dimekarkan menjadi lebih dari satuDaerah/Cabang/Ranting baru.2. Kriteria dan tata-cara pemekaran Daerah/Cabang/Ranting diatur sebagai berikut :2.1 Pengurus yang bersangkutan (pada jenjangnya) melakukan studi kelayakan (fisibility study) tentangkemungkinan dilakukannya pemekaran.2.2 Rencana pemekaran dibuat dalam satu kertas kerja rencana pemekaran (proposal) yang minimal memuathal-hal:a. Peta wilayah pemekaran.b. Jumlah minimal calon anggota.c. Rencana pembagian harta kekayaan.d. Hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan.2.3. Kertas kerja (proposal) tentang pemekaran tersebut, diajukan oleh Pengurus ke Lembaga Legislatif (MPPD,MPPC, Rapar Kerja Ranting) untuk ditetapkan menjadi program kerja organisasi.2.4. Setelah rencana pemekaran tersebut ditetapkan menjadi program kerja organisasi, selanjutnya pengurusberkewajiban langkah-langkah sebagai berikut :a. Memberikan laporan kepada pengurus jenjang di atasnya tentang rencana pemekaran tersebut.b. Bersama-sama dengan perangkat pengurus di atasnya melakukan pembinaan secara rutin dan simultankepada calon Darah/Cabang/Ranting yang akan di mekarkan. Pembinaan yang dilakukan meliputipembinaan keanggotaan, penyiapan kepengurusan, penyiapan kelengkapan-kelengkapan organsiasi danpembinaan-pembinaan keorganisasian lainya sesuai kebutuhan. Lamanya masa pembinaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya rencana pemekaran.c. Setelah masa 3 (tiga) bulan pembinan berjalan, pengurus bersama-sama dengan Pengurus pada jenjangdi atasnya mengtur langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan penetapan (peresmian) sebagaiDaerah/Cabang/Ranting divinitif.2.5. Penetapan (peresmian) calon Daerah / Cabang / Ranting menjadi Daerah / Cabang / Ranting divinitifdilakukan oleh perangkat pengurus di atasnya melalui Surat Keputusan Pemekaran Pengurus yangbersangkutan. Tembusan Surat Keputusan Pemekaran tersebut disampaikan kepada Pengurus jenjang diatasnya secara berjenjang sampai ke tingkat Pengurus Besar.2.6. Penetapan (peresmian) calon Daerah/Cabang/Ranting yang menjadi Daerah/Cabang/Ranting divinitifdilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 Butir 2.2. PeraturanOrganisasi ini.2.7. Dengan ditetapkannya (diresmikannya) menjadi Daerah/Cabang/Ranting yang difinitif, makaDaerah/Cabang/Ranting tersebut wajib melaksanakan Konferensi Daerah/Konferensi Cabang/Rapat Rantinguntuk memilih kepengurusan organisasi dan agenda-agenda lainya sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi AMGPM.3. Apabila 2 (dua) atau lebih dari Daerah/Cabang/Ranting yang berdekatan, dapat disatukan demi efisiensi danefektivitas pelayanan.4. Kriteria dan tata-cara penyatuan Daerah/Cabang/Ranting akan diatur lebih lanjut menurut ketentuan yangditetapkan oleh MPP.5. Jemaat-jemaat yang statusnya Kategorial dan atau khusus, dapat membentuk Cabang dan Ranting, sesuai kondisi.Struktur Kepengurusan Organisasi disesuaikan dengan struktur AMGPM. Cabang dan atau Ranting Kategorial danatau khusus secara struktur/fungsional berada dalam tanggung jawab Pengurus Daerah setempat.6. Dalam keadaan tertentu Pemekaran Daerah/Cabang/Ranting dapat dilakukan berkaitan dengan terjadinyapemekaran wilayah pelayanan gereja (GPM).7. AMGPM di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting dapat dibubarkan apabila :a. Tidak lagi memenuhi persyaratan tentang pembentukan Daerah, Cabang dan Rantingb. Timbulnya situasi-situasi khususc. Mendapat pertimbangan Pimpinan Gereja pada tingkat Klasis dan atau Jemaat serta Pimpinan Organisasisetingkat di atasnyaPasal 20A T R I B U T1. Atribut AMGPM terdiri dari :1.1. Pakaian :a. Jaket berbentuk Kebaya dansa berlengan Jas, dengan warna bagian luar ungub. Pakaian dalam berbentuk kemeja berwarna putih berbahan dasar katunc. Celana panjang / rok berwarna hitam.
  11. 11. 1.2. Bendera : Warna dasar putih, bagian tengahnya terdapat logo AMGPM, bagian tepi di berikan bisberwarnakuning.1.3. Emblem : berbentuk lingkaran dengan diameter 3 cm dan gambar logo diletakkan pada bagian dada sebelahkiri2. Tata-cara Penggunaan Atribut diatur sebagai berikut :2.1. Pakaian :a. Jaket/Jas, digunakan/dipakai oleh Pengurus Organisasi pada waktu menghadiri semua acara resmiorganisasi berupa resepsi, dan pada waktu mewakili organisasi dalam acara resmi.b. Dalam setiap acara resmi organisasi, yang laki-laki diwajibkan menggunakan dasi.c. Kemeja putih dapat dipakai oleh Pengurus Organisasi dalam menghadiri dan atau mewakili organisasi jikabelum memiliki Jaket/Jas2.2. Bendera : Bendera digunakan di dalam setiap acara resmi organisasi (kecuali pelantikan Pengurus di dalamibadah minggu bersama jemaat) dan tempatnya disesuaikan.2.3. Emblem : digunakan (dikenakan) pada Jaket/Jas Organisasi, dapat digunakan juga pada kemeja putih(pakaian dalam jas) bagi yang belum memiliki jasPasal 21TATA CARA PERUBAHAN AD/ART1. Setiap Daerah, Cabang dan Ranting berhak menyampaikan draft usulan perubahan AD/ART dan PO AMGPM.2. Usulan perubahan di tingkat Ranting selanjutnya dimasukan kepada Pengurus Cabang. Selanjutnya usulanperubahan Cabang dimasukan ke Pengurus Daerah untuk selanjutnya dibawakan di dalam Kongres dan atau MPP.3. Setiap Daerah yang mengajukan usulan perubahan dan atau penambahan AD/ART dan PO AMGPM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres dan atau MPP sudah harus dimasukan ke PB.4. PB AMGPM selanjutnya menyusun draft usulan perubahan AD/ART untuk dibahas dan mendapat persetujuanKongres.Pasal 22KETENTUAN PENUTUP1. Peraturan Organisasi ini hanya bisa dirubah dan disahkan oleh Musyawarah Pimpinan Paripurna.2. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : Marbali, Daerah Kepulauan AruPada Tanggal : 25 Oktober 2011PENGURUS BESARPdt. Elifas Tomix Maspaitella, M.Si Pdt. Max Takaria, M.SiKetua Umum Sekretaris Umum
  12. 12. MEMORI PENJELASAN PERATURAN ORGANISASISISTEM, MEKANISME KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI AMGPMPENJELASAN UMUMBahwa AD/ART AMGPM sebagai ketentuan hukum di tingkat keputusan Organisasi tertinggi, mendasari seluruh cara kerjaanggota maupun alat-alat kelengkapan Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan Organisasi. Walaupun demikian,sebagai akibat dari kedudukan AD/ART sebagai produk hukum yang hanya mengatur hal-hal bersifat pokok saja, makadalam praktek Organisasi sangat sering terjadi munculnya berbagai masalah yang tidak semua pemecahannya dapatdiselesaikan dengan hanya menunjuk dan atau berdasarkan pada AD/ART yang ada.Pada dasarnya kemungkinan terjadi masalah-masalah tersebut sudah diantisipasi oleh AD/ART; yang telah membukapeluang bagi penyusunan suatu peraturan yang terperinci sifatnya ( baca: Peraturan Organisasi). Bagian akhir ART (Bab IXpasal 35 ayat 2) misalnya secara tegas memberi kemungkinan bagi tingkat keputusan yang lebih rendah. Disamping begianpasal AD/ART juga menghendaki adanya suatu Peraturan Organisasi (PO) yang mengatur hal-hal yang belum jelastercantum di dalam AD/ART Angkatan Muda GPM.Sesuai dengan kedudukannya, maka fungsi dan tujuan Peraturan Organisasi (PO) ini adalah mewujudkan keseragamanpemahaman (penapsiran) terhadap konstitusi Organisasi (AD/ART) serta mewujudkan pemerataan/keseragaman langgamdan tindak kerja aparat dan kader Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan Angkatan Muda GPM ( AD Bab IX Pasal 14jo.ART Bab V Pasal 21-30).Pemahaman yang benar atas konstitusi dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait akan sangat membantu aparat dan parakader Organisasi dalam rangka pelaksanaan program-program Organisasi, sebagai sarana pencapaian tujuan Organisas (ADBab V Pasal 6,7.8 jo. Bab XI Pasal 16).PENJELASAN PASAL PER-PASAL.Pasal 1. Cukup JelasPasal 2.Ayat (1).Butir 1.1. Masa Alih Status adalah Jenjang Dasar pendidikan kader formal organisasi Angkatan Muda GPM, yang di aturdalam sistim pendidikan kader Angkatan Muda GPM.Ketentuan ini tidak berlaku bagi Anggota AMGPM yang telah adasebelum berlakunya Peraturan Organisasi (PO) ini.Butir 1.2.Huruf a. Cukup JelasHuruf b. Cukup JelasHuruf c. Cukup JelasHuruf d. Jika pada ranting tertentu, para Pengurus belum terbiasa melaksanakan acara-acara yang bersifat formalorganisasiButir 1.3. Cukup JelasButir 1.4. Cukup JelasButir 1.5. Butir ini menunjukaan, bahwa walaupun AMGPM menganut Stelsel keanggotaan pasif (keanggotaan yangbersifat otomatis) tetapi demi kepentingan penataan keanggotaan organisasi secara objektif, menyeluruh dan terkendalimaka Pengurus Besar wajib mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Angkatan Muda GPM.Butir 1.6. Cukup JelasButir 1.7. Cukup JelasAyat (2).Butir 2.1. Yang dimaksud dengan Anggota Luar Biasa dalam butir ini adalah seseorang yang berumur dibawah 17 tahun. Iadapat menjadi Anggota AMGPM jika yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat keanggotan sebagaiman diaturdalam AD/ART AMGPM maupun dalam Peraturan Organisasi ini. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yangberasal dari kelompok Agama lain dan atau aliran denominasi Gereja-gereja lain.(Kontradiksi dengan ART bab II. Pasal 2 ayat 2]Butir 2.2. Cukup JelasAyat (3).Butir 3.1. Cukup Jelas.Butir 3.2. Cukup Jelas.Butir 3.3. Cukup Jelas.Butir 3.4. Cukup Jelas.Butir 3.5. Cukup JelasAyat (4).Butir 4.1. Cukup JelasButir 4.2. Cukup Jelas.Ayat (5).Butir 5.1. Cukup Jelas.Butir 5.2. Cukup Jelas.
  13. 13. PASAL 3.Ayat (1).Ini yang disebut agenda konstitusi organisasi atau agenda lima tahunan.Ayat (2).Disebut “Kongres Istimewa” apabila :a. Kongres berlangsung sebelum masa lima tahun (cf. ART Bab IV Pasal 9 Ayat 9).b. Kongres tersebut hanya melaksanakan salah satu atau sebagian dari tugas-tugas Kongres (cf. ART Bab IV Pasal 9 Ayat10). Misalnya Kongres dilaksanakan hanya untuk tugas merubah atau menetapkan AD/ART atau hanya untuk memilihPengurus Besar, dalam hal ini ketua umum dan sekretaris umum.Ayat (3). Cukup Jelas.Ayat (4). Cukup JelasAyat (5). Cukup JelasAyat (6).Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah keadan perang, sengketa bersenjata, perubahan peta politik nasional danideologi negara atau dalam keadaan darurat. Pelaksanaan Kongres Istimewa dalam keadaan tertentu, Pengurus Besar tidakperlu mendapat persetujuan dari 2/3 dari jumlah Daerah yang adaPASAL 4Ayat (1). Cukup JelasAyat (2). Cukup JelasAyat (3).Butir 3.1. Cukup Jelas.Butir 3.2. Cukup Jelas.Butir 3.3. Cukup Jelas.Butir 3.4. Cukup Jelas.Butir 3.5. Cukup Jelas.Butir 3.6. Cukup Jelas.Butir 3.7. Cukup JelasButir 3.8. Cukup JelasAyat (4).Utusan Daerah harus mendapat mandat dari Daerah yang bersangkutan, sedangkan peninjau dari Daerah dikoordinasikandengan Pengurus Daerah yang bersangkutan.Ayat (5).Tugas Badan Pembantu adalah tugas perbantuan/asistensi bagi Pengurus Besar. Dapat Bersifat Parmanen atau bersifatsementara sesuai dengan kebutuhan.Ayat (6). Cukup JelasAyat (7).“Demisioner” artinya masa dimana Pengurus Besar mengembalikan mandat kepada Kongres, tetapi Pengurus Besar masihtetap bertanggung-jawab atas jalannya Kongres dan masih tetap melaksanakan tugas sehati-hari sambil menunggudikukuhkannya Pengurus Besar yang baru. Pengurus Besar dinyatakan demisioner pada saat laporan pertanggung-jawabannya diterima dan di sahkan oleh Kongres. Pengurus Besar didemisionerkan oleh Majelis Ketua dalamkedudukannya selaku Pimpinan Kongres. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan acara demisioner sebagaimana di aturdalam Pasal 17 Peraturan Organisasi ini.Ayat (8).Inventarisasi organisasi adalah seluruh kekayaan organisasi baik bergerak maupun yang tidak bergerak.Ayat (9). Cukup JelasAyat (10). Cukup JelasAyat (11). Cukup JelasAyat (12). Cukup JelasPasal 5.Ayat (1). Cukup JelasAyat (2). Cukup JelasAyat (3). Cukup JelasAyat (4). Cukup JelasPASAL 6.Ayat (1). Cukup JelasAyat (2).Disebut “Konferda Istimewa” apabila :a. Konferda berlangsung sebelum masa lima tahun (cf. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 10).
  14. 14. b. Konferda berlangsung hanya melaksanakan salah satu atau sebagian dari tugas-tugas Konferda (cf. ART Pasal 12 Ayat11). Misalnya Konperda di laksanakan hanya untuk tugas memilih Pengurus Daerah (Ketua dan atau SekretarisDaerah) atau hanya untuk tugas-tugas yang lain. “Harus mendapat persetujuan Pengurus Besar” dalam arti bahwapelaksanaan Konferensi Daerah Istimewa sepatutnya harus mendapat pertimbangan yang matang dari PengurusBesar. Pengurus Besar dalam kedudukannya selaku penanggung-jawab dan pengarah organisasi harus melakukanlangkah-langkah inventarisasi atas pokok-pokok masalah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Konfrensi DaerahIstimewa dimaksud. Pengujian atas layak tidaknya Konferda Istimewa harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif dan konstitusional.Ayat (3).“Atas panggilan Pengurus Daerah” harus mendapat persetujuan Pengurus Besar (lihat penjelasan Ayat 2 Pasal ini “bagianpersetujuan PB”).Ayat (4).Huruf a. Cukup Jelas.Huruf b. Cukup Jelas.PASAL 7.Ayat (1).Butir 1.1. Cukup JelasButir 1.2. Cukup JelasButir 1.3. Cukup JelasButir 1.4. Cukup JelasButir 1.5. Cukup JelasButir 1.6. Cukup JelasAyat (2).Utusan Cabang harus mendapat mandat dari Pengurus Cabang yang bersangkutan, sedangkan peninjau dari Cabangdikoordinasikan dengan Pengurus Cabang yang bersangkutan.Ayat (3). Cukup JelasAyat (4).Tugas Badan Pembantu adalah tugas perbantuan/asistensi bagi Pengurus Daerah. Dapat Bersifat Parmanen atau bersifatsementara sesuai dengan kebutuhan.Ayat (5).Ayat (6).“Demisioner” artinya masa dimana Pengurus Daerah mengembalikan mandat kepada Konferda, tetapi Pengurus Daerahmasih tetap bertanggung-jawab atas jalannya Konferda dan masih tetap melaksanakan tugas sehati-hari sambil menunggupelantikan Pengurus Daerah yang baru. Pengurus Daerah dinyatakan demisioner pada saat laporan pertanggung-jawabannya diterima dan di sahkan oleh Konferda. Pengurus Daerah didemisionerkan oleh Pengurus Besar. Mekanismedan tata cara pelaksanaan acara demisioner sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Peraturan Organisasi ini.Ayat (7). Cukup JelasAyat (8). Cukup JelasAyat (9). Cukup JelasAyat (10). Cukup JelasAyat (11). Cukup JelasAyat (12). Cukup JelasPasal 8.Ayat (1). Cukup Jelas.Ayat (2).Disebut “Konfercab Istimewa” apabila :a. Konfercab berlangsung sebelum masa tiga tahun (cf. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 10).b. Konfercab berlangsung hanya melaksanakan salah satu atau sebagian dari tugas-tugas Konpercab (cf. ART Pasal 13ayat 11). Misalnya Konpercab di laksanakan hanya untuk tugas memilih Pengurus Cabang atau hanya untuk tugas-tugas yang lain. “Harus mendapat persetujuan Pengurus Daerah” dalam arti bahwa pelaksanaan Konferensi CabangIstimewa sepatunya harus mendapat pertimbangan yang matang dari Pengurus Daerah. Pengurus Daerah dalamkedudukannya selaku penanggung-jawab dan pengarah organisasi di tingkat Daerah harus melakukan langkah-langkah inventarisasi atas pokok-pokok masalah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Konfrensi Cabang Istimewadimaksud. Pengujian atas layak tidaknya Konfercab Istimewa harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbanganyang rasional, objektif dan konstitusional.Ayat (3).“Atas panggilan Pengurus Cabang” harus mendapat persetujuan Pengurus Daerah. (lihat penjelasan Ayat 2 Pasal ini“bagian persetujuan PD”).Ayat (4).Huruf a. Cukup Jelas.
  15. 15. Huruf b. Cukup Jelas.PASAL 9.Ayat (1). Cukup JelasAyat (2). Cukup Jelas.Ayat (3). Cukup Jelas.Ayat (4).Tugas Badan Pembantu adalah tugas perbantuan/asistensi bagi Pengurus Daerah. Dapat Bersifat Parmanen atau bersifatsementara sesuai dengan kebutuhan.Ayat (5). Cukup JelasAyat (6).“Demisioner” artinya masa dimana Pengurus Cabang mengembalikan mandat kepada Konperensi Cabang, tetapi PengurusCabang masih tetap bertanggung-jawab atas jalannya Konperensi Cabang dan masih tetap melaksanakan tugas sehati-hari sambil menunggu pelantikan Pengurus Cabang yang baru. Pengurus Cabang dinyatakan demisioner pada saat laporanpertanggung-jawabannya diterima dan di sahkan oleh Konperensi Cabang. Pengurus Cabang didemisionerkan olehPengurus Daerah.Mekanisme dan tata cara pelaksanaan acara demisioner sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Peraturan Organisasi ini.Ayat (7). Cukup Jelas.Ayat (8). Cukup Jelas.Ayat (9). Cukup Jelas.Ayat (10). Cukup JelasAyat (11). Cukup JelasAyat (12). Cukup JelasPASAL 10.Ayat (1). Cukup Jelas.Ayat (2).Disebut “Rapat Ranting Istimewa” apabila :a. Rapat Ranting berlangsung sebelum masa dua tahun (ART Bab III Pasal 15 Ayat 2).b. Rapat Ranting berlangsung hanya melaksanakan salah satu atau sebagian dari tugas-tugas Rapat Ranting (cf. ART Pasal16 ). Misalnya Konpercab di laksanakan hanya untuk tugas memilih Pengurus Ranting atau hanya untuk tugas-tugasyang lain. “Harus mendapat persetujuan Pengurus Cabang” dalam arti bahwa pelaksanaan Rapat Ranting Istimewasepatunya harus mendapat pertimbangan yang matang dari Pengurus Cabang Pengurus Cabang dalam kedudukannyaselaku penanggung-jawab dan pengarah organisasi di tingkat Cabang harus melakukan langkah-langkah inventarisasiatas pokok-pokok masalah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Rapat Ranting Istimewa dimaksud. Pengujian ataslayak tidaknya Rapat Ranting Istimewa harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif dankonstitusional.Ayat (3).“Atas panggilan Pengurus Ranting” harus mendapat persetujuan Pengurus Cabang. (lihat penjelasan Ayat 2 Pasal ini“bagian persetujuan PB”).Ayat (4).Huruf a. Cukup Jelas.Huruf b. Cukup Jelas.PASAL 11.Ayat (1). Cukup JelasAyat (2).Peninjau : adalah khusus bagi anggota yang berada pada Masa Alih Status.Ayat (3). Cukup JelasAyat (4). Cukup JelasAyat (5).“Demisioner” artinya masa dimana Pengurus Ranting mengembalikan mandat kepada Rapat Ranting, tetapi PengurusRanting masih tetap bertanggung-jawab atas jalannya Rapat Ranting dan masih tetap melaksanakan tugas sehati-harisambil menunggu pelantikan Pengurus Ranting yang baru. Pengurus Ranitng dinyatakan demisioner pada saat laporanpertanggung-jawabannya diterima dan di sahkan oleh Rapat Ranting. Pengurus Ranting didemisionerkan oleh PengurusCabang.Mekanisme dan tata cara pelaksanaan acara demisioner sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Peraturan Organisasi ini.Ayat (6). Lihat Penjelasan Pasal 7 Ayat 7 Peraturan ini.Ayat (7). Cukup JelasAyat (8). Cukup JelasAyat (9). Cukup Jelas
  16. 16. Ayat (10).Cukup JelasPasal 12.Ayat (1).Butir 1.1. Cukup JelasButir 1.2. Cukup JelasButir 1.3. Cukup JelasButir 1.4.Huruf a. Cukup Jelas.Huruf b. Disiplin gereja diberikan ada pemberitahuan resmi dari pimpinan gereja kepada Pengurus Besar, PengurusDaerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, untuk di terapkan.Huruf c. Cukup Jelas.Ayat (2).“Persetujuan” dalam Ayat ini adalah langkah-langkah koordinasi dan konsultasi antara perangkat kepengurusan yangbersangkutan dengan perangkat kepengurusan di atasnya.Ayat (3).“Persidangan Pengurus” bukanlah forum legislatif Istimewa, tetapi forum eksekutif. Pada Tingkat Pengurus Besar,Pengurus Daerah, Pengurus Cabang atau Pengurus Ranting persidangan pengurus dapat dilakukan dengan dua cara :Pertama. persidangan pengurus interen. Yaitu Pengurus Besar,Pengurus Daerah,Pengurus Cabang, Pengurus Rantingmenentukan/menetapkan sendiri calon pengganti anggota pengurus dan memberitahukan kepada anggota melalui forumMPP, MPPD, MPPC.Kedua. persidangan pengurus yang diperluas. Yaitu pengurus yang bersangkutan dapat mengundang perangkat pengurusdibawahnya untuk bermusyawarah dan menentukan/menetapkan calon penganti anggota pengurus tersebut.Ayat (4).Yang dimaksud dengan “Penanggung-jawab Organisasi” adalah Ketua Umum/Sekretaris Umum pada tingkat PengurusBesar, Ketua/Sekretaris Daerah pada tingkat Pengurus Daerah, Ketu/Sekretaris pada tingkat Pengurus Cabang,Ketua/Sekretaris Ranting pada tingkat Pengurus Ranting. Sedangkan “Lembaga Legislatif” yang dimaksud adalah KongresIstimewa untuk tingkat Pengurus Besar, Konperensi Daerah Istimewa untuk tingkat Daerah, Konperensi Cabang Istimewauntuk tingkat Cabang dan Rapat Ranting Istimewa untuk tingkat Ranting.Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Kongres Istimewa/Konperensi Daerah Istimewa/ Konperensi Cabang Istimewa/Rapat Ranting Istimewa untuk maksud ini dapat mengunakan mekanisme dan tata cara pelaksanaanKongres/Konperda/Konpercab/Rapat Ranting pada umumnya, dengan ketentuan hanya melakasanakan agenda tunggalyaitu pemilihan penanggung-jawab organisasi (Ketua dan atau Sekretaris) atau dapat pula menyertakan agenda-agendalainya yang sesuai dengan kebutuhan.Ayat 5Istilah “Pelantikan” hanya dikenal pada tingkat Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting. Pelantikan padadasarnya berhubungan langsung dengan kewenangan “mengesahkan” yang melekat pada perangkat kepengurusan yangberada di atas.Pada tingkat Pengurus Besar, tidak dikenal istilah pelantikan tetapi istilah “Pengukuhan”. Sebab Pengurus Besar adalahaparat tertinggi dalam organisasi. Dengan pengukuhan berarti Pengurus Besar meminta aparat/badan lain di luar jenjangdan struktur organisasi AMGPM ; yang dalam hal ini Badan Pekerja Harian Sinode GPM selaku Pimpinan Gereja ProtestanMaluku. Kehadiran Badan Pekerja Harian Sinode GPM pada acara pengukuhan bukan untuk mengesahkan anggota calonpenganti Pengurus Besar tetapi untuk “meresmikan dan memberi penguatan”.Ayat (6).“ Sesuatu hal “ dalam Ayat ini dapat berupa :a. Berpindah tempat domisili.b. Meninggal dunia.c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.d. Atau karena sebab-sebab lain yang sangat prinsip objektif, rasional dan konstitusional.Sedangkan yang dimaksud dengan “belum memungkinkan” dalam bagian ini menunjukan pada fakta-fakta objektif yangada di Daerah/Cabang/Ranting yang bersengkutan. Dan oleh karena itu, sebelum perangkat kepengurusan yang ada di atasmemberikan persetujuannya ia wajib melakukan penelitian atas fakta-fakta dimaksud.PASAL 13Ayat (1).Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan di luar organisasi Angkatan Muda GPMAyat (2). Cukup Jelas.Ayat (3).Ketentuan ini hanya dimaksudkan untuk ketua umum dan sekretaris umum PB AMGPM sebagai pemimpin eksekutiftertinggi organisasi dalam rangka menjaga netralitas organisasi termasuk untuk menjalankan fungsi kordinatif dan kontrolterhadap pengurus jenjang di bawahnyaAyat (4). Cukup Jelas
  17. 17. Pasal 14.Ayat (1).Jika kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya dalam satu tahun belum dapat melaksanakan Konperda,Konpercab dan Rapat Ranting. Care Taker yang di tinjuk harus di ambil dari lingkup jenjang organisasidi atasnya dan ataupelayan yang ditunjuk.Butir 1.1. Cukup Jelas.Butir 1.2. Cukup JelasButir 1.3. Cukup JelasAyat (2).Butir 2.1. Cukup JelasButir 2.2. Cukup JelasButir 2.3. Cukup JelasAyat (3). Cukup Jelas.Ayat (4). Cukup Jelas.Pasal 15.Ayat (1). Cukup JelasAyat (2). Cukup JelasAyat (3). Cukup JelasAyat (4). Cukup JelasAyat (5). Cukup JelasAyat (6). Cukup JelasAyat (7). Cukup JelasPASAL 16Ayat (1). Cukup JelasAyat (2).Sikap dan Pernyataan adala sikap dan pernyataan organisasi dan bukan sikap dan pernyataan orang-perorangan.Ayat (3). Cukup JelasPASAL 17Ayat (1).Yang dimaksud dengan”pengakuan” disini adalah pengakuan sebagainama yang diatur dalam AD Bab III Pasal 4 Ayat 1, 2dan 3.Ayat (2). Cukup JelasAyat (3).Butir 3.1. Cukup JelasButir 3.2. Cukup JelasButir 3.3. Cukup JelasButir 3.4. Cukup JelasAyat (4).Butir 4.1. Cukup JelasButir 4.2. Cukup JelasButir 4.3. Cukup JelasButir 4.4. Cukup JelasAyat (5). Cukup JelasAyat (6). Cukup JelasAyat (7). Cukup JelasPASAL 18Ayat (1). Cukup JelasAyat (2).Butir 2.1.Yang dimaksud dengan “bersifat umum interen organisasi” adalah upacara yang dilaksanakan oleh AMGPM berkaitandengan acara-acara yang bersifat umum tetapi dilaksanakan secara intern organisasi. Misalnya resepsi peringatan Hari-hariBesar Nasional/Internasional, Hari Besar Gerejawi atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.Huruf a. Cukup Jelas.Huruf b. Cukup Jelas.Huruf c. Cukup Jelas.Huruf d. Para Pejabat/pihak yang memberikan sambutan, antara lain:
  18. 18.  Penanggung-jawab organisasi pada jenjangnya. Penanggung-jawab organisasi pada jenjang di atasnya. Pejabat gereja. Pejabat Pemerintah.Atau pejabat lain yang di undang sesuai kebutuhan.Huruf e. Cukup Jelas.Butir 2.2.Yang dimaksud dengan “bersifat khusus organisasi” adalah upacara yang dilaksanakan oleh AMGPM berkaitan denganacara khusus organisasi. Misalnya acara HUT Angkatan Muda GPM, acara Pelantikan/pengukuhan pengurus, acaraKongres/Kongres Istimewa, Konperda/Konperda Istimewa, Konpercab/Konpercab Istimewa, Rapat Ranting/Rapat RantingIstimewa atau MPP/MPPD/MPPC/Rapat Ranting.Huruf a. Cukup Jelas.Huruf b. Cukup Jelas.Huruf c. Cukup Jelas.Huruf d. point ini hanya digunakan untuk pelantikan/pengukuhan pengurus jika pelantikannya berlangsung terpisahdari acara ibadah. Jika pelantikannya berlangsung dalam ibadah minggu dan atau akhir acara lembaga legislatif maka yangdipergunakan hanya point “c” dan “d” dan penyematan atribut organisasi pada penanggung-jawab organisasi, diikutiseluruh pengurus yang dilantik.Huruf e. Pidato desampaikan oleh penanggung-jawab organisasi pada jenjangnya.Huruf f. Pejabat/pihak yang menyampaikan sambutan antara lain: Penanggung-jawab organisasi pada jenjang yang ada di atasnya. Pejabat Gereja. Pejabat Pemerintah. Atau Pejabat lain yang di undang sesuai kebutuhan.Huruf g. Cukup Jelas.Butir 2.3.Huruf a. Cukup Jelas.Huruf b. Cukup Jelas.Huruf c. Cukup Jelas.Huruf d Cukup JelasHuruf e Cukup JelasButir 2.4.Peserta prosesi adalah perangkat kepengurusan yang melaksanakan acara dimaksud bersama-sama dengan perangkatkepengurusan di atasnya.PASAL 19.Ayat (1).Pada tingkat Daerah sekurang-kurangnya terdapat 3 Cabang/Ranting, pada tingkat Cabang sekurang-kurangnya terdapat 3Ranting dan pada tingkat Ranting sekurang-kurangnya terdapat 25 AnggotaAyat (2).butir 2.1. Cukup Jelasbutir 2.2. Cukup Jelas.huruf a. Cukup Jelas.huruf b. Cukup Jelas.huruf c. Cukup Jelashuruf d. Cukup Jelasbutir 2.3. Cukup Jelas.butir 2.4. Cukup Jelas.huruf a. Cukup Jelas.huruf b. Cukup Jelas.huruf c. Cukup Jelasbutir 2.5. Cukup Jelas.butir 2.6. Cukup Jelasbutir 2.7. Cukup JelasAyat (3). Cukup JelasAyat (4). Cukup JelasAyat 7 point a : Yang disebut dengan tidak memenuhi lagi persyaratan pembentukan antara lain : tidak lagi memilikipengurus, anggota, wilayah dan pengakuan Daerah/ Cabang/Ranting tetangga.point b : Yang dimaksud dengan situasi khusus antara lain : bencana alam, masalah sosial budaya dan politik lintas agamaPasal 20Ayat (1) Cukup Jelas
  19. 19. 1.1. Dipakai khusus untuk acara resmi AMGPM/acara resmi lainnya.1.2. Dipakai pada setiap acara organisasi dan ditempatkan pada sisi kanan (dilihat dari depan).1.3. Cukup JelasAyat (2). Cukup Jelas.2.1. Cukup Jelas2.2. Cukup Jelas2.3. Cukup JelasPasal 21.Ayat 1 : Cukup JelasAyat 2: Cukup jelasAyat 3: Cukup JelasAyat 4: Cukup JelasPasal 22Ayat 1 : Cukup JelasAyat 2 : Cukup JelasDitetapkan di : Marbali, Daerah Kepulauan AruPada Tanggal : 25 Oktober 2011PENGURUS BESARPdt. Elifas Tomix Maspaitella, M.Si Pdt. Max Takaria, M.SiKetua Umum Sekretaris Umum

×