SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
AD/ART

                      FOKUS (FORUM KOMUNIKASI OSIS)

                                   SMA/SMK/MA

                        KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ANGGARAN DASAR

Bab I

Nama, Tempat Kedudukan, Waktu Pendirian, Status dan Lambang

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Padang Pariaman

(FOKUS) Kab.Padang Pariaman

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Sekretariat FOKUS berkedudukan di Jalan Padang-Bukittinggi Km.53 Kayutanam, Kec.
2x11 Kayutanam, Kab.Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat

Pasal 3

Waktu Pendirian

FOKUS didirikan pada tanggal 15 November 2011 di Anai Resort, Kayutanam

Pasal 4

Status

FOKUS berstatus sebagai wadah yang mempererat tali silaturahim antar pengurus OSIS
SMA/SMK/MA di Kabupaten Padang Pariaman

Bab II

Yurisdiksi, Azas, dan Lambang

Pasal 5

Yurisdiksi
Organisasi ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia

Pasal 6

Azas

Organisasi ini berasaskan Pancasila, dan dasar-dasar pemikiran FOKUS sebagai suatu
organisasi kesatuan.

Pasal 7

Lambang

--
--
--
--
--
--

Bab III

Tujuan, Fungsi dan Usaha

Pasal 8

Tujuan

FOKUS Kab. Padang Pariaman bertujuan :

     1. Terhayatinya nilai‐nilai Pancasila di lingkungan pendidikan

     2. Terbinanya persatuan dan kebersamaan anata pelajar Se-Kabupaten Padang Pariaman
        menuju kesatuan pelajar yang solid

     3. Terciptanya profesionalitas dan intelektualitas yang berjiwa nasionalisme di kalangan
       Pengurus OSIS SMA/SMK/MA

      4. Menjadikan OSIS SMA/SMK/MA sebagai pengkaderan para pemimpin-pemimpin
     masa depan
      5. Menjadikan FOKUS sebagai wadah penyalur aspirasi pengurus OSIS SMA/SMK/MA
     Se-Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 9

Fungsi

Fungsi FOKUS adalah sebagai forum komunikasi yang merupakan wadah berhimpunnya
para Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah tingkat SMA/SMK/MA untuk secara bersama
meningkatkan peran dan usaha dalam bidang:
1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pencegahan NAPZA

4. Sosial-Budaya

Pasal 10

Usaha

Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini akan lebih menggiatkan pengurusnya untuk dapat
bersosialisasi. Mengadakan Aktifitas/kegiatan yang bertujuan mempererat komunikasi antar
pengurus OSIS SMA/SMK/MA

Bab IV

Kepengurusan

Pasal 11

Kepengurusan

1. Pengurus FOKUS terdiri dari:

        a. Pengurus Inti

        b. Pengurus Koordinator

        c. Dewan Penasehat

        d. Dewan Pendiri

2. Ketentuan mengenai kepengurusan Forum Komunikasi OSIS SMA/SMK/MA Kab.
Padang Pariaman diatur dalam ART

Pasal 12

Hak dan Kewajiban

Setiap Pengurus FOKUS:

1. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh FOKUS.

2. Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama Pengurus FOKUS.

3. Menjaga Nama baik FOKUS dan menjunjung tinggi Kode Etik FOKUS.

4. Berhak menerima segala informasi dari pusat yang menyangkut kepentingan bersama.
5. Berhak untuk mengikuti semua program kegiatan FOKUS, yang secara resmi
diselenggarakan di lingkungan FOKUS.

6. Berhak untuk menyampaikan pendapat,usulan dan saran dalam musyawarah dan forum.

Pasal 13

Berakhirnya Kepengurusan

Kepengurusan berakhir:

1. Karena masa jabatan telah habis

2. Karena diberhentikan

BAB V

Organisasi

Pasal 14

Bentuk

FOKUS merupakan perkumpulan Pengurus OSIS SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Padang
Pariaman.

Pasal 15

Sifat

FOKUS Kab. Padang Pariaman bersifat :

1.Bersifat lokal, independen, mandiri, non partai politik dan nirlaba.

2. Persaudaraan, artinya senantiasa berusaha mewujudkan dan menjaga
semangat kebersamaan dalam setiap aktivitasnya

3. Moralis, artinya senantiasa menjunjung tinggi akhlak mulia dalam
setiap aktivitasnya

4. Cendekia, artinya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panduan
dalam aktivitasnya

5. Mandiri, artinya sebagai organisasi antar pengurus OSIS SMA/SMK/MA berhak
menentukan arah kebijaksanaannya tanpa dipengaruhi organisasi manapun

Pasal 16

Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi FOKUS adalah:
1. Dewan Pendiri

2. Dewan Penasehat

3. Pengurus Inti

4. Pengurus Koordinator

Pasal 17

Dewan Pendiri

1. Dewan Pendiri adalah semua orang yang menandatangani deklarasi pendirian FOKUS

2. Dewan Pendiri menjadi pengurus dalam waktu 1 (satu) tahun.

3. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kalinya menetapkan dan mengesahkan AD dan ART
FOKUS

4. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kali menetapkan Kode Etik FOKUS.

5. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kali menetapkan susunan pengurus Koordinator

6. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kali menetapkan besaran iuran pangkal pengurus.

7. Dewan Pendiri berhak mengawasi pelaksanaan program kerja Pengurus selanjutnya.

Pasal 18

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat bertugas memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak untuk
kemajuan FOKUS.

2. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang pernah menjadi Pengurus OSIS
SMA/SMK/MA dan mempunyai keteladanan.

3. Dewan Penasehat diangkat oleh Pelindung dan Pembina FOKUS.

4. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya berpenguruskan 3 (tiga) orang dengan
kepengurusan terdiri dari seorang Ketua merangkap Pengurus, seorang Wakil Ketua
merangkap Pengurus, dan seorang Sekretaris merangkap Pengurus.

5. Masa bakti Pengurus Dewan Penasehat sesuai dengan periode masa bakti kepengurusan
dan dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu
Pengurus Dewan Penasehat dimungkinkan.

Pasal 19

Pengurus Inti

Pengurus Inti terdiri dari:
1. Ketua Umum

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Bendahara

5. Koordinator bidang terdiri dari:

       a. Ketuhanan Yang Maha Esa

       b. Pembinaan Potensi dan Akademis

       c. Pencegahan NAPZA

       d. Humas

       e. Bela Negara

       f. Wirausaha

       g. IPTEK

       h. Sosial Budaya

BAB VI

KODE ETIK

Pasal 20

Kode Etik

FON memiliki Kode Etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata-laku setiap
Pengurus dan Pengurus sebagaimana terlampir.



Pasal 21

Tugas dan Wewenang Pengurus Inti adalah:

a. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah

b. Memperhatikan saran dari Dewan Penasehat

c. Mengelola tata usaha serta keuangan organisasi

e. Pengurus Inti bertanggung jawab terhadap keputusan Musyawarah

f. Masa bakti Pengurus Inti adalah 1 (satu) tahun
Pasal 22

Tugas dan Wewenang Pengurus Koordinator

Tugas dan Wewenang Pengurus Koordinator adalah:

a. Merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Inti

b. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah

c. Pengurus Koordinator bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah

e. Masa bakti Pengurus Koordinator adalah 1 (satu) tahun

Bab VII

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Luar Biasa

Pasal 23

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah daerah adalah lembaga musyawarah tertinggi organisasi FOKUS yang
dihadiri oleh:

       i. Pengurus Inti

       ii. Pengurus Koordinator

       iii. Dewan Penasehat

       iv. Dewan Pendiri

2. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Inti.

3. Musyawarah Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban:

       a. Menetapkan perubahan AD dan ART FOKUS

       b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Inti

       c. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja FOKUS

       d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Koordinator

4. Setiap peserta masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

5. Tata cara pelaksanan Musyawarah Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Musyawarah Luar Biasa
1. Musyawarah Luar Biasa hanya dapat diadakan atas penetapan Sidang Dewan Penasehat
berdasarkan permohonan tertulis dari:

       a. Pengurus Inti, dan

       b. Pengurus Koordinator

2. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) jumlah perwakilan yang sah dari jumlah pengurus inti dan pengurus Koordinator.

3. Ketetapan-ketetapan lain yang berlaku untuk Musyawarah Daerah juga berlaku untuk
Musyawarah Luar Biasa.

Bab VIII

KEUANGAN

Pasal 25

Keuangan

1. Sumber Keuangan FOKUS diperoleh dari:

       a. Uang Pangkal PendaftaranPengurus

       b. Uang Iuran Pengurus yang diminta pada waktu yang tidak ditentukan melainkan
       disesuaikan dengan kebutuhan

       c. Usaha lain yang sah sesuai dengan azas serta tujuan FOKUS

       d. Pemasukan dari penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diadakan secara
       komersial

       e. Sumbangan / donasi yang tidak mengikat

2. Proporsi distribusi dana untuk kegiatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FOKUS.

3. Pengelolaan keuangan Pengurus Inti dan perangkatnya harus terpusat dibawah
pengendalian Pengurus Inti yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Pasal 26

Pengelolaan Keuangan

   3. Pengurus Inti dan Pengurus Koordinator wajib mengelola seluruh keuangan FOKUS
      selama masa baktinya.



Bab IX

Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pembubaran
Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Daerah atas usul yang diajukan
oleh:

       a. Dewan Penasehat, atau

       b. Sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah pemegang hak suara dalam
       Musyawarah Daerah

2. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam Musyawarah Daerah

Pasal 28

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah berdasarkan hasil keputusan dalam
musyawarah daerah/luar biasa

2. Pengusulan perubahan dilakukan dalam Musyawarah Daerah dan harus mendapat
persetujuan dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah pemegang hak suara yang
hadir dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 29

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran FOKUS hanya dapat diputuskan dalam Musyawarah Luar Biasa yang khusus
diadakan hanya untuk maksud tersebut dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah Pemegang hak suara.

2. Sisa keuangan sesudah diambil dahulu semua hutang-hutang dan ongkos-ongkos
pembubaran harus diserahkan kepada suatu badan (perkumpulan) yang bertujuan 9ocial.

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

Aturan Peralihan

   1. Bilamana diperlukan, Pengurus dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Inti yang
      seluruhnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
      Dasar ini.

Pasal 31
Penutup

1. Penjelasan Anggaran Dasar merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Anggaran Dasar ini dimaksudkan untuk menghindarkan penafsiran dan interpretasi yang
berbeda terhadap isi dan bunyi dari Bab, Pasal, Ayat dan Butir, maupun Sub-butir dari
Anggaran Dasar ini.

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ...................................



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar FOKUS dan
karenanya hal-hal yang sudah dijelaskan pada Anggaran Dasar, tidak diulang didalam
Anggaran Rumah Tangga, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran
Dasar FOKUS.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 2

Penyusunan dan Pengesahan

1. Kode Etik disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Musyawarah Daerah

2. Penyempurnaan serta perubahan Kode Etik hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah
Daerah / Musyawarah Luar Biasa dengan ketentuan bahwa acara tersebut dengan persetujuan
Dewan PenasehatBAB III

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 3

Persyaratan Pengurus FOKUS

1. Persyaratan bagi Pengurus FOKUS Inti dan Koordinator adalah:

          a. Pengurus OSIS aktif di SMA/SMK/MA saat diangkat
b. Bersedia membaktikan dirinya bagi kepentingan FOKUS dan mempunyai dedikasi
          yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.

          c. Memiliki kemampuan organisasi sesuai dengan AD FOKUS.

          d. Sehat jasmani dan rohani.

2. Persyaratan menjadi Pengurus Inti adalah seorang Pengurus FOKUS.

Pasal 4

Masa Jabatan Seorang Pengurus

Masa jabatan seorang pengurus berakhir apabila:

   1. Yang bersangkutan diberhentikan oleh Musyawarah Daerah/Luar Biasa

   2. Masa jabatan telah habis 1 (satu) tahun

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Seorang Pengurus :

1. Setiap Pengurus memiliki hak dan kewajiban kepengurusan yang sama.

2. Hak menyampaikan pendapat, hak bicara, hak dipilih dan memilih disalurkan sesuai
dengan ketentuan organisasi.

3. Setiap pengurus OSIS berkewajiban untuk membayar uang pangkal kepengurusan

4. Setiap warga berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keteladanan dan moral
dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus OSIS di sekolah masing-masing.

Pasal 6

Persyaratan Kepengurusan

a. Mengajukan permohonan menjadi Pengurus FOKUS dengan mengisi dan melengkapi
formulir kepengurusan.

b. Menyertakan scan/poto kopi kartu identitas dan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai siswa dan merupakan pengurus
OSIS di sekolahnya.

c. Membayar uang pangkal Pengurus FOKUS

Pasal 7

Berakhirnya Kepengurusan

1. Hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak kepengurusan warga:
a. Melanggar kode etik organisasi.

          b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
          organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik FOKUS.

          c. Kegagalan dalam menjalankan tugas, yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah
          daerah/Luar Biasa

          d. Melakukan tindakan pidana dan telah memiliki kepastian hukum yang tetap.

          e. Tidak memenuhi kewajiban sebagai Pengurus FOKUS.

2. Pemberhentian status kepengurusan FOKUS, ditetapkan melalui Surat Keputusan
Pengurus Inti berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Dewan Penasehat.

3. Seorang Pengurus yang gugur kepengurusannya karena meninggal dunia secara otomatis
akan digantikan oleh pengurus OSIS pengganti di sekolah asalnya.

Pasal 8

Tata Cara Pemberhentian Kepengurusan

1. Berakhirnya kepengurusan karena pelanggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 14
diatas, diputuskan oleh Pengurus Inti atas rekomendasi Dewan Penasehat.

BAB IV

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 9

Penyelenggaraan, Tempat, dan Biaya Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Inti, Pengurus Koordinator dan
Dewan Penasehat dengan mengangkat Panitia pemilihan, Panitia Pengarah, dan Panitia
penyelenggara.

2. Panitia Pemilihan bertugas sesuai dengan ketentuan pada sebagaimana tercantum dalam
AD dan ART FOKUS. Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan,
rancangan acara dan tata tertib sidang. Sedangkan Panitia Pelaksana bertugas
menyelenggarakan kegiatan fisik Musyawarah Daerah.

Pasal 10

Pemimpin Sidang, Acara, dan Tata Tertib Sidang

1. Pemimpin Sidang Pleno I pada Musyawarah Daerah adalah Ketua Dewan Penasehat,
didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Inti dan Ketua Panitia Pengarah Musyawarah
Daerah.
2. Acara dan tata tertib sidang harus disahkan oleh sidang Pleno I (Pertama) Musyawarah
Daerah.

3. Pemimpin Sidang pada Musyawarah Daerah dipilih oleh sidang Pleno I (Pertama) yang
dipimpin Ketua Dewan Penasehat.

4. Pemimpin Sidang Musyawarah Daerah terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota,
sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris
merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota lainnya.

5. Rancangan acara dan tata tertib dan materi Musyawarah sudah harus dikirim ke pengurus
OSIS SMA/SMK/MA tiap sekolah di kabupaten Padang Pariaman selambat-lambatnya 1
(satu) minggu sebelum Musyawarah Daerah

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan FOKUS adalah:

       a. Uang Pangkal pendaftaran pengurus

       b. Uang Iuran Pengurus yang diminta pada waktu yang tidak ditentukan melainkan
       disesuaikan dengan kebutuhan

       c. Pemasukan dari penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diadakan secara
       komersial

       d . Sumbangan / donasi yang tidak mengikat

       e. Usaha lain yang sah sesuai dengan azas serta tujuan FOKUS

2. Pengurus Inti berkewajiban mengelola keuangan FOKUS yang bersumber sebagaimana
disebutkan pada bagian (1) diatas.

3. Pendapatan keuangan yang diperoleh dari usaha lain/donasi/sumbangan/uang iuran/uang
pangkal dikelola secara terpusat.

Pasal 12

Uang Pangkal dan Iuran Pengurus

1. Pengurus Inti berwenang untuk menetapkan besarnya uang pangkal dan uang iuran
pengurus dengan pertimbangan usul Pengurus Koordinator.

2. Uang Pangkal dan Uang Iuran dipungut oleh Bendahara Forum dan digunakan bersama.
Pasal 13

Pemutakhiran Data Kepengurusan

1. Pengurus melakukan pencatatan kepengurusan yang selalu dimutakhirkan.

2. Pencatatan yang selalu dimutakhirkan tersebut agar dapat diperoleh dengan cara yang
cepat dan mudah untuk digunakan oleh Pengurus Inti dan Koordinator sesuai dengan tingkat
kewenangannya, untuk menyelenggarakan pelayanan bagi pengurusnya.

Pasal 14

Keuangan Program/Panitia

1. Untuk dapat membiayai kegiatannya dalam melaksankan program kerja yang ditetapkan
oleh Musyawarah Daerah, maka Pengurus Inti atau Koordinator dapat melakukan usaha
untuk memperoleh dana, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan AD dan ART
FOKUS.

2. Pengurus dapat menerima sumbangan dalam bentuk apapun dari siapapun dan manapun
asalkan sumbangan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD dan ART
FOKUS.

3. Pengurus Inti dapat menyerahkan pelaksanaan dari usaha pengerahan dana kepada
perorangan/panitia yang bertanggung jawab kepada Dewan Penasehat.

4. Seseorang/Panitia yang diserahi tanggung jawab oleh Pengurus Inti untuk keperluan diatas,
wajib melakukan pembukuan atas dana yang diterima, diteruskan ataupun digunakan.

Pasal 15

Pembukuan

1. Tahun Buku Organisasi FOKUS dimulai ..........................dan ditutup pada tanggal .............

2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi.

4. Pengurus Inti wajib melaporkan pembukuan melaporkan pembukuan tersebut kepada
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Luar Biasa (bila ada).

Pasal 16

Perbendaharaan

1. Pengurus Pusat FOKUS wajib mengelola seluruh keuangan FOKUS yang ada selama masa
baktinya.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
Pasal 17

Syarat-syarat Perubahan

1. Ketentuan-ketentuan dalam ART ini hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh
Musyawarah Daerah FOKUS atas usul Pengurus Inti dan persetujuan Dewan Penasehat.

2. Usulan Perubahan ART harus dicantumkan dalam acara Musyawarah Daerah.

3. Keputusan Perubahan ART ini harus disetujui oleh (setengah) jumlah suara yang hadir
dalam Musyawarah Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Aturan Peralihan

1. Segala sesuatu penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya
perubahan ART ini harus sudah diselesaikan oleh Pengurus Inti selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sejak tanggal ditetapkannya perubahan ART ini.

2. Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, selama belum diadakan perubahan dan selama
tidak bertentangan dengan ART ini.

Pasal 19

Penutup

   1. Hal - hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran
      Rumah Tangga ini akan diatur dalam musyawarah daerah/musyawarah luar biasa.

   2. Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau
      kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan dilakukan
      perbaikan sebagaimana mestinya oleh Musyawarah Daerah/Luar Biasa.

   3. Anggaran Rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan pada : 04 November 2012

RAPAT DEWAN PENDIRI FORUM KOMUNIKASI OSIS ( FOKUS )
SMA/SMK/MA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

More Related Content

What's hot

AD Forum Komunitas Catur Profesional
AD Forum Komunitas Catur ProfesionalAD Forum Komunitas Catur Profesional
AD Forum Komunitas Catur ProfesionalBima Vabrian
 
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017IPeKBKota
 
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017IPeKBKota
 
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYAAnggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYAArif Hidayat
 
Anggaran dasar pemuda pancasila
Anggaran dasar pemuda pancasilaAnggaran dasar pemuda pancasila
Anggaran dasar pemuda pancasilaRofiq Nie
 
Contoh Draft A D A R T
Contoh Draft  A D  A R TContoh Draft  A D  A R T
Contoh Draft A D A R Tgazzah
 
Final art ymml januari 2012 pembina
Final art ymml januari 2012 pembinaFinal art ymml januari 2012 pembina
Final art ymml januari 2012 pembinaDanang Sumiharta
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panapotek agam farma
 
Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...
Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...
Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...Dadang Solihin
 
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...lsm pendidikan noorwangsanegara
 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Mia Mancani
 
Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Dadang Solihin
 
Buku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okBuku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okTeddie Dian Patria
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Dadang Solihin
 

What's hot (20)

AD Forum Komunitas Catur Profesional
AD Forum Komunitas Catur ProfesionalAD Forum Komunitas Catur Profesional
AD Forum Komunitas Catur Profesional
 
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
 
Ad art-yayasan
Ad art-yayasanAd art-yayasan
Ad art-yayasan
 
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
 
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYAAnggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
 
Ad art smi
Ad art smiAd art smi
Ad art smi
 
Anggaran dasar pemuda pancasila
Anggaran dasar pemuda pancasilaAnggaran dasar pemuda pancasila
Anggaran dasar pemuda pancasila
 
Contoh Draft A D A R T
Contoh Draft  A D  A R TContoh Draft  A D  A R T
Contoh Draft A D A R T
 
Anggaran rumah tangga pan
Anggaran rumah tangga panAnggaran rumah tangga pan
Anggaran rumah tangga pan
 
Final art ymml januari 2012 pembina
Final art ymml januari 2012 pembinaFinal art ymml januari 2012 pembina
Final art ymml januari 2012 pembina
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
 
Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...
Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...
Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kin...
 
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
Musyawarah daerah provinsi kabupaten kota n0 01_juklak_juknis_tap-pendiri_po_...
 
AD / ART Koperasi
AD / ART KoperasiAD / ART Koperasi
AD / ART Koperasi
 
AD ART
AD ARTAD ART
AD ART
 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
 
Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
 
Buku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okBuku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi ok
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
 
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
 

Similar to FOKUS-AD

Rancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaRancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaToto Wirjosoemarto
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka finalAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka finalMohammad Akbar
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxGafurKroos
 
Anggaran Rumah Tangga KOKOPI
Anggaran Rumah Tangga KOKOPIAnggaran Rumah Tangga KOKOPI
Anggaran Rumah Tangga KOKOPIKOKOPI
 
DRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docx
DRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docxDRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docx
DRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docxekaweka7
 
SOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptx
SOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptxSOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptx
SOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptxbarselona46
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAbdul Aziz Mubarok
 
Draft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas vDraft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas vswirawan
 
Adart yayasan ja 011
Adart yayasan ja 011Adart yayasan ja 011
Adart yayasan ja 011jeumpa-aceh
 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...Wahyu Nugroho
 
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTAAD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA4sh3v99
 
Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)Strobillus Found
 

Similar to FOKUS-AD (20)

Anggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHIAnggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHI
 
Rancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaRancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tangga
 
Anggaran dasar afpm.fix
Anggaran dasar afpm.fixAnggaran dasar afpm.fix
Anggaran dasar afpm.fix
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka finalAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
 
Forum
ForumForum
Forum
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
 
Angaran dasar puap
Angaran dasar puapAngaran dasar puap
Angaran dasar puap
 
Peraturan dasa1
Peraturan dasa1Peraturan dasa1
Peraturan dasa1
 
Anggaran Rumah Tangga KOKOPI
Anggaran Rumah Tangga KOKOPIAnggaran Rumah Tangga KOKOPI
Anggaran Rumah Tangga KOKOPI
 
DRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docx
DRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docxDRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docx
DRAFT AD ART UKM SENI PARIS BARANTAI.docx
 
Anggaran rumah tangga afpmi.fix
Anggaran rumah tangga afpmi.fixAnggaran rumah tangga afpmi.fix
Anggaran rumah tangga afpmi.fix
 
SOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptx
SOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptxSOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptx
SOTK IAI 2022-2026 untuk PD NTT.pptx
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 
AD ART IPeKB 2012.pdf
AD ART IPeKB 2012.pdfAD ART IPeKB 2012.pdf
AD ART IPeKB 2012.pdf
 
Adart
AdartAdart
Adart
 
Draft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas vDraft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas v
 
Adart yayasan ja 011
Adart yayasan ja 011Adart yayasan ja 011
Adart yayasan ja 011
 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
 
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTAAD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
 
Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)
 

More from Khy SeVen

Struktur sotk dinas kesehatan
Struktur sotk dinas kesehatanStruktur sotk dinas kesehatan
Struktur sotk dinas kesehatanKhy SeVen
 
Struktur kabinet fokus
Struktur kabinet fokusStruktur kabinet fokus
Struktur kabinet fokusKhy SeVen
 
Kode etik fokus
Kode etik fokusKode etik fokus
Kode etik fokusKhy SeVen
 
Data sma padang pariaman
Data sma padang pariamanData sma padang pariaman
Data sma padang pariamanKhy SeVen
 
Visi dan misi fokus
Visi dan misi fokusVisi dan misi fokus
Visi dan misi fokusKhy SeVen
 
Struktur sotk dinas pendidikan
Struktur sotk dinas pendidikanStruktur sotk dinas pendidikan
Struktur sotk dinas pendidikanKhy SeVen
 

More from Khy SeVen (8)

Struktur sotk dinas kesehatan
Struktur sotk dinas kesehatanStruktur sotk dinas kesehatan
Struktur sotk dinas kesehatan
 
Struktur kabinet fokus
Struktur kabinet fokusStruktur kabinet fokus
Struktur kabinet fokus
 
Kode etik fokus
Kode etik fokusKode etik fokus
Kode etik fokus
 
Ikrar fokus
Ikrar fokusIkrar fokus
Ikrar fokus
 
Data sma padang pariaman
Data sma padang pariamanData sma padang pariaman
Data sma padang pariaman
 
Arsip i
Arsip iArsip i
Arsip i
 
Visi dan misi fokus
Visi dan misi fokusVisi dan misi fokus
Visi dan misi fokus
 
Struktur sotk dinas pendidikan
Struktur sotk dinas pendidikanStruktur sotk dinas pendidikan
Struktur sotk dinas pendidikan
 

FOKUS-AD

  • 1. AD/ART FOKUS (FORUM KOMUNIKASI OSIS) SMA/SMK/MA KABUPATEN PADANG PARIAMAN ANGGARAN DASAR Bab I Nama, Tempat Kedudukan, Waktu Pendirian, Status dan Lambang Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Padang Pariaman (FOKUS) Kab.Padang Pariaman Pasal 2 Tempat Kedudukan Sekretariat FOKUS berkedudukan di Jalan Padang-Bukittinggi Km.53 Kayutanam, Kec. 2x11 Kayutanam, Kab.Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat Pasal 3 Waktu Pendirian FOKUS didirikan pada tanggal 15 November 2011 di Anai Resort, Kayutanam Pasal 4 Status FOKUS berstatus sebagai wadah yang mempererat tali silaturahim antar pengurus OSIS SMA/SMK/MA di Kabupaten Padang Pariaman Bab II Yurisdiksi, Azas, dan Lambang Pasal 5 Yurisdiksi
  • 2. Organisasi ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia Pasal 6 Azas Organisasi ini berasaskan Pancasila, dan dasar-dasar pemikiran FOKUS sebagai suatu organisasi kesatuan. Pasal 7 Lambang -- -- -- -- -- -- Bab III Tujuan, Fungsi dan Usaha Pasal 8 Tujuan FOKUS Kab. Padang Pariaman bertujuan : 1. Terhayatinya nilai‐nilai Pancasila di lingkungan pendidikan 2. Terbinanya persatuan dan kebersamaan anata pelajar Se-Kabupaten Padang Pariaman menuju kesatuan pelajar yang solid 3. Terciptanya profesionalitas dan intelektualitas yang berjiwa nasionalisme di kalangan Pengurus OSIS SMA/SMK/MA 4. Menjadikan OSIS SMA/SMK/MA sebagai pengkaderan para pemimpin-pemimpin masa depan 5. Menjadikan FOKUS sebagai wadah penyalur aspirasi pengurus OSIS SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Padang Pariaman. Pasal 9 Fungsi Fungsi FOKUS adalah sebagai forum komunikasi yang merupakan wadah berhimpunnya para Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah tingkat SMA/SMK/MA untuk secara bersama meningkatkan peran dan usaha dalam bidang:
  • 3. 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pencegahan NAPZA 4. Sosial-Budaya Pasal 10 Usaha Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini akan lebih menggiatkan pengurusnya untuk dapat bersosialisasi. Mengadakan Aktifitas/kegiatan yang bertujuan mempererat komunikasi antar pengurus OSIS SMA/SMK/MA Bab IV Kepengurusan Pasal 11 Kepengurusan 1. Pengurus FOKUS terdiri dari: a. Pengurus Inti b. Pengurus Koordinator c. Dewan Penasehat d. Dewan Pendiri 2. Ketentuan mengenai kepengurusan Forum Komunikasi OSIS SMA/SMK/MA Kab. Padang Pariaman diatur dalam ART Pasal 12 Hak dan Kewajiban Setiap Pengurus FOKUS: 1. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh FOKUS. 2. Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama Pengurus FOKUS. 3. Menjaga Nama baik FOKUS dan menjunjung tinggi Kode Etik FOKUS. 4. Berhak menerima segala informasi dari pusat yang menyangkut kepentingan bersama.
  • 4. 5. Berhak untuk mengikuti semua program kegiatan FOKUS, yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan FOKUS. 6. Berhak untuk menyampaikan pendapat,usulan dan saran dalam musyawarah dan forum. Pasal 13 Berakhirnya Kepengurusan Kepengurusan berakhir: 1. Karena masa jabatan telah habis 2. Karena diberhentikan BAB V Organisasi Pasal 14 Bentuk FOKUS merupakan perkumpulan Pengurus OSIS SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Padang Pariaman. Pasal 15 Sifat FOKUS Kab. Padang Pariaman bersifat : 1.Bersifat lokal, independen, mandiri, non partai politik dan nirlaba. 2. Persaudaraan, artinya senantiasa berusaha mewujudkan dan menjaga semangat kebersamaan dalam setiap aktivitasnya 3. Moralis, artinya senantiasa menjunjung tinggi akhlak mulia dalam setiap aktivitasnya 4. Cendekia, artinya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panduan dalam aktivitasnya 5. Mandiri, artinya sebagai organisasi antar pengurus OSIS SMA/SMK/MA berhak menentukan arah kebijaksanaannya tanpa dipengaruhi organisasi manapun Pasal 16 Perangkat Organisasi Perangkat organisasi FOKUS adalah:
  • 5. 1. Dewan Pendiri 2. Dewan Penasehat 3. Pengurus Inti 4. Pengurus Koordinator Pasal 17 Dewan Pendiri 1. Dewan Pendiri adalah semua orang yang menandatangani deklarasi pendirian FOKUS 2. Dewan Pendiri menjadi pengurus dalam waktu 1 (satu) tahun. 3. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kalinya menetapkan dan mengesahkan AD dan ART FOKUS 4. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kali menetapkan Kode Etik FOKUS. 5. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kali menetapkan susunan pengurus Koordinator 6. Rapat Dewan Pendiri untuk pertama kali menetapkan besaran iuran pangkal pengurus. 7. Dewan Pendiri berhak mengawasi pelaksanaan program kerja Pengurus selanjutnya. Pasal 18 Dewan Penasehat 1. Dewan Penasehat bertugas memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan FOKUS. 2. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang pernah menjadi Pengurus OSIS SMA/SMK/MA dan mempunyai keteladanan. 3. Dewan Penasehat diangkat oleh Pelindung dan Pembina FOKUS. 4. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya berpenguruskan 3 (tiga) orang dengan kepengurusan terdiri dari seorang Ketua merangkap Pengurus, seorang Wakil Ketua merangkap Pengurus, dan seorang Sekretaris merangkap Pengurus. 5. Masa bakti Pengurus Dewan Penasehat sesuai dengan periode masa bakti kepengurusan dan dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu Pengurus Dewan Penasehat dimungkinkan. Pasal 19 Pengurus Inti Pengurus Inti terdiri dari:
  • 6. 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Koordinator bidang terdiri dari: a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Pembinaan Potensi dan Akademis c. Pencegahan NAPZA d. Humas e. Bela Negara f. Wirausaha g. IPTEK h. Sosial Budaya BAB VI KODE ETIK Pasal 20 Kode Etik FON memiliki Kode Etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata-laku setiap Pengurus dan Pengurus sebagaimana terlampir. Pasal 21 Tugas dan Wewenang Pengurus Inti adalah: a. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah b. Memperhatikan saran dari Dewan Penasehat c. Mengelola tata usaha serta keuangan organisasi e. Pengurus Inti bertanggung jawab terhadap keputusan Musyawarah f. Masa bakti Pengurus Inti adalah 1 (satu) tahun
  • 7. Pasal 22 Tugas dan Wewenang Pengurus Koordinator Tugas dan Wewenang Pengurus Koordinator adalah: a. Merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Inti b. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah c. Pengurus Koordinator bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah e. Masa bakti Pengurus Koordinator adalah 1 (satu) tahun Bab VII Musyawarah Daerah dan Musyawarah Luar Biasa Pasal 23 Musyawarah Daerah 1. Musyawarah daerah adalah lembaga musyawarah tertinggi organisasi FOKUS yang dihadiri oleh: i. Pengurus Inti ii. Pengurus Koordinator iii. Dewan Penasehat iv. Dewan Pendiri 2. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Inti. 3. Musyawarah Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban: a. Menetapkan perubahan AD dan ART FOKUS b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Inti c. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja FOKUS d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Koordinator 4. Setiap peserta masing-masing memiliki 1 (satu) suara. 5. Tata cara pelaksanan Musyawarah Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24 Musyawarah Luar Biasa
  • 8. 1. Musyawarah Luar Biasa hanya dapat diadakan atas penetapan Sidang Dewan Penasehat berdasarkan permohonan tertulis dari: a. Pengurus Inti, dan b. Pengurus Koordinator 2. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah perwakilan yang sah dari jumlah pengurus inti dan pengurus Koordinator. 3. Ketetapan-ketetapan lain yang berlaku untuk Musyawarah Daerah juga berlaku untuk Musyawarah Luar Biasa. Bab VIII KEUANGAN Pasal 25 Keuangan 1. Sumber Keuangan FOKUS diperoleh dari: a. Uang Pangkal PendaftaranPengurus b. Uang Iuran Pengurus yang diminta pada waktu yang tidak ditentukan melainkan disesuaikan dengan kebutuhan c. Usaha lain yang sah sesuai dengan azas serta tujuan FOKUS d. Pemasukan dari penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diadakan secara komersial e. Sumbangan / donasi yang tidak mengikat 2. Proporsi distribusi dana untuk kegiatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FOKUS. 3. Pengelolaan keuangan Pengurus Inti dan perangkatnya harus terpusat dibawah pengendalian Pengurus Inti yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pasal 26 Pengelolaan Keuangan 3. Pengurus Inti dan Pengurus Koordinator wajib mengelola seluruh keuangan FOKUS selama masa baktinya. Bab IX Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pembubaran
  • 9. Pasal 27 Perubahan Anggaran Dasar 1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Daerah atas usul yang diajukan oleh: a. Dewan Penasehat, atau b. Sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah pemegang hak suara dalam Musyawarah Daerah 2. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam Musyawarah Daerah Pasal 28 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah berdasarkan hasil keputusan dalam musyawarah daerah/luar biasa 2. Pengusulan perubahan dilakukan dalam Musyawarah Daerah dan harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam Musyawarah Daerah. Pasal 29 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran FOKUS hanya dapat diputuskan dalam Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan hanya untuk maksud tersebut dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pemegang hak suara. 2. Sisa keuangan sesudah diambil dahulu semua hutang-hutang dan ongkos-ongkos pembubaran harus diserahkan kepada suatu badan (perkumpulan) yang bertujuan 9ocial. BAB X PENUTUP Pasal 30 Aturan Peralihan 1. Bilamana diperlukan, Pengurus dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Inti yang seluruhnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pasal 31
  • 10. Penutup 1. Penjelasan Anggaran Dasar merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini dimaksudkan untuk menghindarkan penafsiran dan interpretasi yang berbeda terhadap isi dan bunyi dari Bab, Pasal, Ayat dan Butir, maupun Sub-butir dari Anggaran Dasar ini. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ................................... ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Umum Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar FOKUS dan karenanya hal-hal yang sudah dijelaskan pada Anggaran Dasar, tidak diulang didalam Anggaran Rumah Tangga, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar FOKUS. BAB II KODE ETIK Pasal 2 Penyusunan dan Pengesahan 1. Kode Etik disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Musyawarah Daerah 2. Penyempurnaan serta perubahan Kode Etik hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Daerah / Musyawarah Luar Biasa dengan ketentuan bahwa acara tersebut dengan persetujuan Dewan PenasehatBAB III BAB III KEPENGURUSAN Pasal 3 Persyaratan Pengurus FOKUS 1. Persyaratan bagi Pengurus FOKUS Inti dan Koordinator adalah: a. Pengurus OSIS aktif di SMA/SMK/MA saat diangkat
  • 11. b. Bersedia membaktikan dirinya bagi kepentingan FOKUS dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. c. Memiliki kemampuan organisasi sesuai dengan AD FOKUS. d. Sehat jasmani dan rohani. 2. Persyaratan menjadi Pengurus Inti adalah seorang Pengurus FOKUS. Pasal 4 Masa Jabatan Seorang Pengurus Masa jabatan seorang pengurus berakhir apabila: 1. Yang bersangkutan diberhentikan oleh Musyawarah Daerah/Luar Biasa 2. Masa jabatan telah habis 1 (satu) tahun Pasal 5 Hak dan Kewajiban Seorang Pengurus : 1. Setiap Pengurus memiliki hak dan kewajiban kepengurusan yang sama. 2. Hak menyampaikan pendapat, hak bicara, hak dipilih dan memilih disalurkan sesuai dengan ketentuan organisasi. 3. Setiap pengurus OSIS berkewajiban untuk membayar uang pangkal kepengurusan 4. Setiap warga berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keteladanan dan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus OSIS di sekolah masing-masing. Pasal 6 Persyaratan Kepengurusan a. Mengajukan permohonan menjadi Pengurus FOKUS dengan mengisi dan melengkapi formulir kepengurusan. b. Menyertakan scan/poto kopi kartu identitas dan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai siswa dan merupakan pengurus OSIS di sekolahnya. c. Membayar uang pangkal Pengurus FOKUS Pasal 7 Berakhirnya Kepengurusan 1. Hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak kepengurusan warga:
  • 12. a. Melanggar kode etik organisasi. b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik FOKUS. c. Kegagalan dalam menjalankan tugas, yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah daerah/Luar Biasa d. Melakukan tindakan pidana dan telah memiliki kepastian hukum yang tetap. e. Tidak memenuhi kewajiban sebagai Pengurus FOKUS. 2. Pemberhentian status kepengurusan FOKUS, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Inti berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Dewan Penasehat. 3. Seorang Pengurus yang gugur kepengurusannya karena meninggal dunia secara otomatis akan digantikan oleh pengurus OSIS pengganti di sekolah asalnya. Pasal 8 Tata Cara Pemberhentian Kepengurusan 1. Berakhirnya kepengurusan karena pelanggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 14 diatas, diputuskan oleh Pengurus Inti atas rekomendasi Dewan Penasehat. BAB IV MUSYAWARAH DAERAH Pasal 9 Penyelenggaraan, Tempat, dan Biaya Musyawarah Daerah 1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Inti, Pengurus Koordinator dan Dewan Penasehat dengan mengangkat Panitia pemilihan, Panitia Pengarah, dan Panitia penyelenggara. 2. Panitia Pemilihan bertugas sesuai dengan ketentuan pada sebagaimana tercantum dalam AD dan ART FOKUS. Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara dan tata tertib sidang. Sedangkan Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan fisik Musyawarah Daerah. Pasal 10 Pemimpin Sidang, Acara, dan Tata Tertib Sidang 1. Pemimpin Sidang Pleno I pada Musyawarah Daerah adalah Ketua Dewan Penasehat, didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Inti dan Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Daerah.
  • 13. 2. Acara dan tata tertib sidang harus disahkan oleh sidang Pleno I (Pertama) Musyawarah Daerah. 3. Pemimpin Sidang pada Musyawarah Daerah dipilih oleh sidang Pleno I (Pertama) yang dipimpin Ketua Dewan Penasehat. 4. Pemimpin Sidang Musyawarah Daerah terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota lainnya. 5. Rancangan acara dan tata tertib dan materi Musyawarah sudah harus dikirim ke pengurus OSIS SMA/SMK/MA tiap sekolah di kabupaten Padang Pariaman selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Daerah BAB V KEUANGAN Pasal 11 Sumber Keuangan 1. Sumber keuangan FOKUS adalah: a. Uang Pangkal pendaftaran pengurus b. Uang Iuran Pengurus yang diminta pada waktu yang tidak ditentukan melainkan disesuaikan dengan kebutuhan c. Pemasukan dari penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diadakan secara komersial d . Sumbangan / donasi yang tidak mengikat e. Usaha lain yang sah sesuai dengan azas serta tujuan FOKUS 2. Pengurus Inti berkewajiban mengelola keuangan FOKUS yang bersumber sebagaimana disebutkan pada bagian (1) diatas. 3. Pendapatan keuangan yang diperoleh dari usaha lain/donasi/sumbangan/uang iuran/uang pangkal dikelola secara terpusat. Pasal 12 Uang Pangkal dan Iuran Pengurus 1. Pengurus Inti berwenang untuk menetapkan besarnya uang pangkal dan uang iuran pengurus dengan pertimbangan usul Pengurus Koordinator. 2. Uang Pangkal dan Uang Iuran dipungut oleh Bendahara Forum dan digunakan bersama.
  • 14. Pasal 13 Pemutakhiran Data Kepengurusan 1. Pengurus melakukan pencatatan kepengurusan yang selalu dimutakhirkan. 2. Pencatatan yang selalu dimutakhirkan tersebut agar dapat diperoleh dengan cara yang cepat dan mudah untuk digunakan oleh Pengurus Inti dan Koordinator sesuai dengan tingkat kewenangannya, untuk menyelenggarakan pelayanan bagi pengurusnya. Pasal 14 Keuangan Program/Panitia 1. Untuk dapat membiayai kegiatannya dalam melaksankan program kerja yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, maka Pengurus Inti atau Koordinator dapat melakukan usaha untuk memperoleh dana, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan AD dan ART FOKUS. 2. Pengurus dapat menerima sumbangan dalam bentuk apapun dari siapapun dan manapun asalkan sumbangan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD dan ART FOKUS. 3. Pengurus Inti dapat menyerahkan pelaksanaan dari usaha pengerahan dana kepada perorangan/panitia yang bertanggung jawab kepada Dewan Penasehat. 4. Seseorang/Panitia yang diserahi tanggung jawab oleh Pengurus Inti untuk keperluan diatas, wajib melakukan pembukuan atas dana yang diterima, diteruskan ataupun digunakan. Pasal 15 Pembukuan 1. Tahun Buku Organisasi FOKUS dimulai ..........................dan ditutup pada tanggal ............. 2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi. 4. Pengurus Inti wajib melaporkan pembukuan melaporkan pembukuan tersebut kepada Musyawarah Daerah dan Musyawarah Luar Biasa (bila ada). Pasal 16 Perbendaharaan 1. Pengurus Pusat FOKUS wajib mengelola seluruh keuangan FOKUS yang ada selama masa baktinya. BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
  • 15. Pasal 17 Syarat-syarat Perubahan 1. Ketentuan-ketentuan dalam ART ini hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh Musyawarah Daerah FOKUS atas usul Pengurus Inti dan persetujuan Dewan Penasehat. 2. Usulan Perubahan ART harus dicantumkan dalam acara Musyawarah Daerah. 3. Keputusan Perubahan ART ini harus disetujui oleh (setengah) jumlah suara yang hadir dalam Musyawarah Daerah. BAB VII PENUTUP Pasal 18 Aturan Peralihan 1. Segala sesuatu penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan ART ini harus sudah diselesaikan oleh Pengurus Inti selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya perubahan ART ini. 2. Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, selama belum diadakan perubahan dan selama tidak bertentangan dengan ART ini. Pasal 19 Penutup 1. Hal - hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam musyawarah daerah/musyawarah luar biasa. 2. Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh Musyawarah Daerah/Luar Biasa. 3. Anggaran Rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada : 04 November 2012 RAPAT DEWAN PENDIRI FORUM KOMUNIKASI OSIS ( FOKUS ) SMA/SMK/MA KABUPATEN PADANG PARIAMAN