Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Koperasi, mencakup ketentuan, persiapan, pelaksanaan, dan bentuk laporan RAT."
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
1. • KELOMPOK 12
• 1. M. RIZKY ROSANDI (2019031049)
• 2. REO RANGGA PUTRA (2019031020)
• 3. DANIEL NATANAEL (2019031014)
• 4. GERRY SULLIVAN (2019031057)
TATA CARA RAT
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
2. Pendahuluan
2
Rapat anggota merupakan manifestasi pemegang
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota
Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh anggota dan
pengurus ini dilakukan setiap setahun sekali, namun
dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan rapat
anggota luar biasa (khusus) atas permintaan sejumlah
anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus yang
pelaksanaanya diatur dalam AD/ART.
3. Kewenangan Rapat Anggota
3
Rapat Anggota berwenang:
a. menetapkan kebijakan umum Koperasi
b. mengubah Anggaran Dasar
c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan
Pengawas dan Pengurus
d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi
.
4. Lanjutan
4
e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat
dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi
f. meminta keterangan dan mengesahkan
pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam
pelaksanaan tugas masing-masing
g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha
h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan
pembubaran Koperasi
i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan
oleh Undang-Undang ini.
5. Ketentuan Rapat Anggota
5
a. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.
b. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan
Pengurus.
c. Undangan kepada Anggota untuk menghadiri Rapat Anggota
dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
d. Undangan dilakukan dengan surat yang sekurang-kurangnya
mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat
Anggota, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibahas dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi.
e. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.
f. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan
Pengurus.
g. Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.
6. Keputusan Rapat Anggota
Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Rapat
Anggota adalah sebagai berikut:
a. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara
musyawarah, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
c. Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak
suara.
d. Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran
Dasar dengan mempertimbangkan jumlah Anggota.
6
7. Penyelenggaraan Rapat Anggota
Rapat Anggota diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban
Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan
setelah tahun buku Koperasi ditutup
c. Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat
Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
huruf (a), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk
menyelenggarakan Rapat Anggota melalui undangan
pemanggilan kedua. 7
8. Lanjutan
d. Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum Rapat Anggota
diselenggarakan.
e. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak
mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.
f. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat.
g. Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara
musyawarah, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.
8
9. Bentuk Rapat Anggota
Rapat Anggota terdiri atas
A. Rapat Anggota Tahunan
Dalam Rapat Anggota Tahunan Pengurus wajib
mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang
berisi:
1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi
serta hasil yang telah dicapai
2. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan Koperasi
3. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan
atas dokumen tersebut;
9
10. Lanjutan
4. laporan Pengawas;
5. nama Pengawas dan Pengurus; dan
6. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi
Pengurus
Ketentuan pembuatan laporan:
1. Laporan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku.
2. Dalam hal ketentuan pembuatan laporan keuangan berdasarkan
standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tidak dapat
dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan
alasannya.
3. Laporan keuangan ditandatangani oleh Pengurus 10
11. Lanjutan
4. Laporan pertanggungjawaban tahunan ditandatangani oleh
semua Pengurus.
5. Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani
laporan pertanggungjawaban tahunan tersebut, Pengurus yang
bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.
6. Persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan
merupakan penerimaan terhadap pertanggungjawaban
Pengurus oleh Rapat Anggota.
11
12. Lanjutan
7. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik
apabila:
a) diminta oleh Menteri; atau
b) Rapat Anggota menghendakinya.
8. Apabila ketentuan – ketentuan tidak dipenuhi,
pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh
Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.
9. Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan
sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat
Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
12
13. B. RapatAnggota Luar Biasa
Selain Rapat Anggota Tahunan (RAT), dapat diselenggarakan Rapat
Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya
keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat
Anggota. Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan
atas prakarsa Pengurus atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu
perlima) jumlah Anggota
Permintaan Anggota kepada Pengurus untuk menyelenggarakan
Rapat Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis dengan disertai
alasan dan daftar tanda tangan Anggota.
Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas permintaan
Anggota hanya dapat membahas masalah yang berkaitan dengan
alasan yang tertulis pada surat permintaaan.
13
14. Lanjutan B
Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan
wewenang Rapat Anggota
Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk memutuskan
penggabungan, peleburan, atau pembubaran Koperasi dianggap sah
apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit 3/4
(tiga perempat) jumlah Anggota.
Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui oleh
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang sah.
Apabila kuorum tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat
Anggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari
dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana
penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pertama yang gagal
diselenggarakan. 14
15. Lanjutan B
Ketentuan tentang kuorum dan pengesahan keputusan dalam Rapat Anggota
Luar Biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota Luar
Biasa pertama
Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak tercapai, atas
permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
Ketua Pengadilan yang wilayah/daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada Anggota Koperasi
untuk:
Melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permintaan paling sedikit 1/5
(satu perlima) dari jumlah Anggota. Apabila Pengurus tidak
menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau
Melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa, atas permintaan apabila
setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan dari Anggota,
Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa ke dua
diselenggarakan, Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus dan/atau
Pengawas untuk hadir.
15
16. Lanjutan B
Apabila perintah Ketua Pengadilan tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan
dapat memaksa Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.
Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin merupakan
penetapan instansi pertama dan terakhir. Koperasi Primer yang jumlah
anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dapat
menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.
Ketentuan mengenai Rapat Anggota melalui delegasi Anggota diatur
dalam Anggaran Dasar.
Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat Risalah Rapat
Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1
(satu) orang Anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.
16
17. STANDAR PELAPORAN
RAPAT ANGGOTA
17
A. Standar Pelaporan RAT
Laporan RAT adalah Laporan pertangungjawaban
pengurus, badan pengawas dan dewan pengawas
syaria’ah dalam satu tahun usaha yang disampaikan
pada saat RAT. Penyusunan Laporan pertangung-
jawaban harus telah diterima anggota koperasi
maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan RAT
18. Tata Letak/Cara Pelaporan
RAT
18
Kata Pengantar
Susunan acara RAT Ke ... Tahun Usaha...
Daftar Isi
Tata Tertib Sidang RAT Ke ... Tahun Usaha...
Berita Acara RAT Ke... Tahun ...
Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Periode ... terdiri dari:
Aspek Organisasi dan managemen kelembagaan
Aspek Managemen Usaha dan permodalan
Aspek Managemen keuangan
Aspek Pelaksanaan prinsip Syari’ah
Penutup
Pencana Program Kerja Tahun... (tahun yang akan datang)
Laporan Pemeriksaan Badan Pengawas Koperasi
Rencana Program Kerja Badan Pengawas Koperasi
Laporan pertangungjawaban dewan pengawas syari’ah
Laporan Auditor Independen KAP
19. Ketentuan Syahnya
Rapat Anggota
1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari
jumlah anggota dan sahnya suatu keputusan disetujui oleh lebih dari
½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir,
2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud point (1) diatas tidak
tercapai, maka Rapat Anggota ditunda untuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari, dengan diadakan pemanggilan kembali untuk kedua
kali.
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud point (2)
diatas quorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut
dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi
semua anggota bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per
tiga) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
19
Dengan demikian Rapat Anggota benar-benar
mencermikan jati diri koperasi indonesia.
20. Jenis Rapat Anggota
1. Rapat Anggota Tahunan.
Adalah Rapat anggota yang diadakan satu tahun sekali dalam rangka laporan
pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam satu periode pembukuan.
Ketentuan mengenai Rapat Anggota Tahunan diatur lebih lanjut dalam peraturan
khusus Koperasi
20
2. Rapat Anggota RK dan RAPB
Adalah Rapat Anggota dengan agenda membahas rencana kerja dan rencana
anggaran pendapatan dan belanja beserta perubahannya, termasuk didalamnya
adalah rapat anggota mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja.
3. Rapat Anggota Luar Biasa.
Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa adalah rapat yang diseleng-garakan
oleh koperasi dalam keadaan luar biasa (Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012
Pasal 42 - 43).
21. Persiapan Rapat Anggota
1. Pengurus bersama manajer dan karyawan mengatur:
a. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat
Anggota
b. Pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota
c. Penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja
kelembagaan dan usaha,program kerja dan RAPBK dalam
1 (satu) tahun buku
d. Untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota,
Pengurus dapat melaksanakan pra-Rapat Anggota pada
setiap keompok anggota.
21
22. Lanjutan
2. Panitia Penyelenggara bertugas mempersiapkan
a. Penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota
b. Konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota
c. Buku laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada periode tutup buku
yang bersangkutan
d. Undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan
pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas, Rencana Kerja Pengurus dan
Pengawas yang wajib diterima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
berlangsungnya Rapat Anggota
e. Hal-hal yang sifatnya tekhnis antara lain: gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan
konsumsi.
22
3. Panitia Penyelenggara bertugas mempersiapkan :
a. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku bersangkutan
b. Rencana Kerja tahun berjalan
23. ACARA RAT
ACARA PEMBUKAAN
Pembukaan
Sambutan-Sambutan :
Sambutan Ketua KJKS
Sambutan Kepala Dinas Yang membidangi kop tingkat
Kab/Prop.
Sambutan Menteri Koperasi/Pembina Koperasi
DO’A
23
24. Tata Cara Pelaksanaan RAT
ACARA RAT PERIODE ....
1. Pembacaan Daftar Hadir
2. Pembacaan Susunan Acara
3. Pembacaan Tata Tertib
4. Pembacaan Notulen RAT tahun …(th sebelumnya)
5. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode tahun...
6. Laporan Pertanggung Jawaban Pengawas dan dewan pengawas syariah
tahun …
7. Pandangan Umum dan Tanggapan Anggota
8. Pengesahan Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas
Tahun…
9. Pengesahan Berita Acara Pembagian SHU
10.Pengesahan RAPB serta Program Kerja tahun …
24
25. Lanjutan
• LAIN-LAIN
1. Doa Penutup
2. Ramah-tamah
25
Dalam melaksanakan RAT pengurus yang bertugas memimpin jalanya rapat
adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan sidang : Ketua
2. Pembacaan Daftar Hadir &
Pembacaan Tata tertib sidang : Bendahara
3. Pembacaan Hasil RAT th... &
Pembacaan Pertangungjawaban : Sekretaris
4. Notulen Rapat : Sekretaris
5. Pembacaan pertanggunjawaban pengawas oleh Ketua Pengawas
27. LAPORAN DITERIMA
a. Pencapaian akan RAPB (neraca dan R/L) terpenuhi minimal
masing-masing 90 %, jika persentase kurang dari 90 %
anggota berhak untuk memberikan tanggapan/meminta
penjelasan akan argumen-argumen kuat dan jelas.
b. Program kerja dari amanat RAT tahun lalu terpenuhi.
c. Terdapat perkembangan yang signifikan terhadap pengelolaan
manajemen kelembagaan, manajemen usaha & manajemen
keuangan.
d. Pengurus tidak banyak melanggar SOM/SOP.
e. Tidak adanya double pembukuan (pembukuan ganda)
f. Mark-up terhadap data biaya tidak dilakukan.
27
28. LAPORAN DITOLAK/DIKAJI
Laporan pertanggungjawaban yang tidak memenuhi
unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, dianggap
laporan yang harus masih dikaji oleh anggota dengan
memberikan pandangan umum serta apresiasinya atas
laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas
28
29. AKIBATLAPORANDITOLAK
a. Masa jabatan pengurus dengan sendirinya berakhir, karena
pengurus dianggap tidak cakap dalam mengelola koperasi.
b. Pemberhentian General Manager dan atau manager.
c. Tertundanya pembagian SHU, sampai terpilihnya pengurus
yang baru.
d. Permintaan anggota untuk diadakan general audit khususnya
tentang hal-hal yang berkaitan dengan mark-up biaya, apabila
tenyata biaya-biaya yang timbul tidak dapat
dipertanggungjawabkan maka pengurus dan pengelola
demisioner harus mengembalikan biaya-biaya tersebut secara
tanggung renteng. 29
30. Catatan Penting
1. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan atau pengawas yang telah dapat
diterima wajib segera diputuskan untuk menjadi keputusan RAT, termasuk
didalamnya jumlah persentase pembagian SHU anggota, panitia wajib
melaksanakan pembayaran SHU terbagi baik secara tunai maupun
pemindahbukuan ke rekening simpanan Anggota serta dilakukan satu hari kerja
berikutnya.
2. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan atau pengawas dengan hasil
keputusan diterima dengan syarat, maka pengurus dan atau pengawas harus
segera merevisi laporannya sehingga hal-hal yang diharapkan dalam RAT dapat
dipenuhi.
3. Dalam memenuhi revisi laporan pertanggungjawaban pengurus dan atau
pengawas diberikan waktu paling lama satu bulan, dan apabila dalam tempo
satu bulan tidak dapat memenuhi maka laporan pertanggungjawaban pengurus
dan atau pengawas dianggap ditolak. 30
31. Lanjutan
4. Untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan revisi rapat anggota dapat
membentuk team independent yang beranggotakan dari unsur anggota, audit
external, dan dinas perkoperasian selaku pembina.
5. Laporan yang telah direvisi sesuai dengan keinginan rapat anggota
dipersamakan dengan hasil keputusan rapat anggota yang dapat diterima.
6. Pembagian SHU untuk laporan yang diterima dengan syarat hanya dapat
dilaksanakan setelah revisi laporan pertanggungjawaban dipenuhi oleh
pengurus maupun pengawas.
7. Pembagian SHU untuk laporan ditolak hanya dapat dilakukan setelah general
audit selesai dilakukan dan pengurus sementara terbentuk.
8. Hasil pemindahbukuan ke rekening simpanan anggota harus segera
dikonfirmasikan kepada anggota yang bersangkutan.
31
33. Tata Cara Penyampaian Pendapat
Dalam RA
1. Penyampaian pendapat secara langsung adalah tata cara
penyampaian pendapat yang disampaikan secara langsung pada
saat Rapat Anggota. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:
a) Pimpinan rapat anggota dengan persetujuan anggota
menentukan batasan termin dalam acara usulan/pendapat,
tanggapan maupun pandangan umum, dan tiap-tiap termin
dibatasi untuk 3 orang anggota yang memberikan usulan,
pendapat, tanggapan maupun pandangan umum.
b) Pimpinan rapat membuka termin 1, termin 2 maupun termin 3
dengan masing-masing temin 3 (tiga) orang anggota yang
mem-berikan tanggapan, usulan maupun pandangan umum.
Selanjutnya usulan tanggapan maupun pandangan umum
ditanggapi oleh pimpinan rapat sekaligus oleh seluruh peserta
rapat. 33
34. Lanjutan
34
c) Bagi anggota yang akan menyampaikan pendapat tetapi
terkendala waktu maka anggota dapat menyampikan usulan,
pendapat, tanggapan maupun pandangan umum secara tidak
langsung melalui kertas suara yang disediakan oleh panitya
penyelenggara rapat anggota.
d) Semua usulan/pendapat, tanggapan maupun pandangan umum
serta tanggapan dari pengurus maupun anggota peserta rapat
ditulis oleh notulen serta menjadi bahan putusan rapat
anggota.
e) Sebelum rapat ditutup pimpinan rapat membacakan hasil
keputusan rapat anggota berdasarkan notulen rapat untuk
disetujui oleh seluruh peserta rapat anggota.
35. Lanjutan
35
2. Penyampaian pendapat secara tidak langsung adalah penyampaian pendapat yang
disampaikan secara tidak langsung oleh anggota karena keterbatasan waktu rapat
dan ruang, sehingga penyampian pendapat cukup melalui kertas tertulis untuk
dibahas serta dibacakan dalam rapat anggota oleh pimpinan rapat. Adapun
tahapan-tahapannya sebagai berikut:
a) Panitia rapat anggota tahunan menyediakan kartu suara (Angket) kepada anggota
yang tidak diundang dalam rapat anggota karena alasan biaya tempat maupun
effektifitas rapat untuk memberikan usulan melalui angket suara kepada rapat
anggota dengan angket suara yang disediakan.
b) Kartu suara maupun angket suara wajib disediakan panitya rapat anggota serta
dibagikan sebelum pelaksanaan rapat anggota, dimana kartu suara dapat
dimanfaatkan anggota yang aspirasinya tidak tertampung di tiap termin dalam
rapat anggota.
c) Penyebaran / pemberian angket suara minimal harus sudah diterima anggota
minimal 60 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota serta harus kembali oleh
panitya minimal 30 hari sebelum rapat anggota diselenggarakan.
36. Lanjutan
36
d) Panitia mensortir sesuai dengan usulan-usulan yang masuk menurut
bidang-bidang yang ada bidang kelembagaan, bidang usaha,
maupun keuangan untuk dikerucutkan menjadi usulan-usulan yang
lebih detail.
e) Untuk melakukan sortir panitya harus bersifat independent, serta
membuat kerangka usulan sesuai dengan usulan yang ditulis oleh
anggota melalui kartu suara / angket suara yang ditampilkan dalam
bahan rapat anggota
f) Usulan yang telah masuk dan dirumuskan oleh panitya diserahkan
kepada pimpinan sidang rapat anggota untuk dibaca, dibahas serta
ditanggapi oleh anggota peserta rapat dalam rapat anggota.
g) Usulan-usulan anggota melalui kartu suara tidak menutup
kemungkinan menjadi suatu keputusan anggota, yang tentunya
bersifat membangun demi kemajuan dan kesejahteraan bersama
melalui koperasi Jasa Keuangan Syari’ah
37. Keputusan Rapat Anggota
Pengurus yang ditunjuk menjadi notulen RAT wajib mencatat
proses, jalannya RAT maupun Hasil Keputusan RAT. Hasil
pembahasan dari semua tanggapan, pandangan umum serta
usulan yang disampaikan angggota melalui rapat anggota wajib
dituangkan dalam satu keputusan rapat anggota.
Keputusan rapat anggota merupakan salah satu pedoman bagi
kepengurusan dalam menjalankan amanat anggota. Hasil
keputusan Rapat Anggota tertuang dalam berita Acara Rapat
Anggota yang ditandatangani oleh pengurus lengkap dilampiri
Notulen Rapat serta daftar hadir Rapat Anggota.
37
38. Lanjutan
38
Hasil keputusan RAT sebelum digandakan dan disampaikan
kepada anggota terlebih dahulu harus dilaporkan kepada dinas
perkoperasian serta jika dipandang perlu Keputusan RAT
diaktanotariskan.
Panitya penyelenggara wajib mendokumentasikan hasil Rapat
Anggota untuk diserahkan ke bagian personalia selaku pemegang
nomor surat untuk diarsip. Panitia penyelenggara berkewajiban
memperbanyak Hasil Keputusan Rapat Anggota untuk
didistribusikan kepada anggota maksimal 30 hari setelah
penyelenggaraan Rapat Anggota. Hasil Keputusan Rapat Anggota
merupakan ketentuan dan peraturan koperasi sekaligus kebijakan
yang harus dilaksanakan oleh seluruh kompenen organisasi yang
ada pada koperasi jasa keuangan syariah
39. Pembagian SHU
Selisih Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan
dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang
bersangkutan yang pembagiaannya diatur dalam anggaran
rumah tangga dengan keputusan Rapat anggota.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian SHU adalah
persentase atas pembagian SHU pada Anggaran Dasar maupun
anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati anggota,
39
40. % Pembagian SHU
1) 40% untuk cadangan. (lebih besar lebih baik) untuk kepentingan
penambahan permodalan koperasi Jasa Keuangan
2) 15% untuk anggota secara berimbang berdasarkan jumlah
dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi
dari nilai transaksi. Pembagian ini berdasarkan atas Simpanan
Pokok, Simpanan Wajib dan atau Modal Penyertaan
3) 15% untuk perbandingan jasanya dalam usaha memperoleh
sisa hasil usaha. Pembagian persentase ini berdasarkan atas
transaksi pembiayaan/kontribusi bagi hasil yang diberikan
oleh anggota
40
41. Lanjutan Pembagian SHU
4) 5% untuk pendidikan dan pelatihan. Dana ini dipergunakan untuk
lebih meningkatkan SDM yang ada pada Koperasi jasa keuangan
syari’ah baik untuk pengurus, pengawas, dewan syariah maupun
pengelola, dimana tata cara penggunaannya akan diatur dalam
peraturan khusus masing-masing koperasi jasa keuangan
5) 10% untuk dana pengurus dan pengawas (Badan pengawas dan dewan
pengawas syari’ah). SHU ini dibagikan kepada masing-masing
anggota pengurus, pengawas dan atau dewan pengawas syari’ah
dimana prosentase pembagiananya diatur dalam peraturan khusus
tersendiri tentang tatacara pembagian SHU bagi Pengurus, Pengawas
dan atau dewan pengawas syari’ah.
41
42. Lanjutan Pembagian SHU
6) 5% untuk dana insentif karyawan. SHU ini dibagikan kepada masing-
masing karyawan (persentasenya) diberikan berdasarkan kepangkatan
dan jabatan yang diatur dalam peraturan khusus tersendiri tentang
pembagian SHU bagi karyawan.
7) 5% untuk dana sosial. Tata cara pemanfaatan dana sosial diatur lebih
lanjut dalam peraturan khusus tentang pemanfaatan dana cadangan
social.
8) 5% untuk dana pembangunan perkoperasian. Dana cadangan
pembangunan perkoperasian dapat digunakan dana pengembangan
organisasi koperasi maupun dana iuran ke pusat koperasi, assosiasi
koperasi, dekopinda maupun dekopinwil. Yang tata cara
pemanfaatannya diatur dalam peraturan khusus.
42
43. Tekhnik Pembagian SHU
a) Perhitungan Persentase Pembagian SHU oleh pengurus harus
didasarkan pada AD/ART koperasi Jasa Keuangan
b) Berita Acara pembagian SHU harus sudah terlampir pada buku
laporan RAT
c) Saat konfirmasi kesediaan kedatangan untuk RAT panitya
penyelenggara diwajibkan menyediakan blangko yang salah satu
isinya keinginan anggota untuk mengambil SHU secara Tunai atau
pemindahbukuan ke Tabungan Anggota.
d) Panitya penyelenggara harus telah menyiapkan kwitansi
penerimaan SHU, Uang Tunai yang besarnya disesuaikan dengan
jumlah SHU terbagi hasil konfirmasi.
43
44. Lanjutan
Tekhnik Pembagian SHU
e) Untuk mempermudah pembagian panitya penyelenggara
diperbolehkan menugaskan beberapa kasir untuk membayarkan
SHU terbagi untuk anggota sesuai dengan no undangan Anggota.
f) Setelah keputusan RAT disetujui termasuk didalamnya jumlah
prosentase pembagian SHU anggota, panitia wajib melaksanakan
pembayaran SHU terbagi baik secara Tunai maupun
pemindahbukuan ke rekening Tabungan Anggota serta dilakukan
satu hari kerja berikutnya.
g) Hasil pemindahbukuan ke rekening simpanan anggota harus segera
dikonfirmasikan kepada anggota yang bersangkutan.
44
45. Penutup
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam satu
organisasi koperasi sehingga pelaksanaanya harus diatur
sedemikian hingga rapat anggota mampu memberikan kontribusi
pada organisasi koperasi dengan membuahkan keputusan-
keputusan untuk kemajuan koperasi secara umum.
45
