1. HIMPAUDI adalah organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia yang didirikan pada tahun 2005. 2. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan dan meningkatkan kualitas pendidik serta perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. 3. Struktur organisasi HIMPAUDI terdiri atas tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang; dengan pengurus yang terpilih melal

1. ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INDONESIA
(HIMPAUDI)

2. ANGGARAN DASAR (AD)
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)
PEMBUKAAN
Sumber daya manusia adalah kunci utama bagi suksesnya pembangunan bangsa. Upaya
pengembangan sumber daya manusia merupakan proses sepanjang hayat dan harus dilakukan secara
sungguh-sungguh, terus menerus, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pendidikan. Salah satu faktor
yang sangat berpengaruh terhadap program pendidikan adalah unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini bertanggungjawab terhadap pengasuhan, pembelajaran,
perlindungan yang mengusahakan optimalisasi berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh
kembang anak secara holistik. HIMPAUDI sebagai organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan yang berlaku nasional.
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 1
N a m a
Organisasi ini bernama “Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia selanjutnya
disingkat “HIMPAUDI”.
1. HIMPAUDI adalah organisasi yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
2. PENDIDIK anak usia dini adalah tenaga yang berperan sebagai pamong, fasilitator, pembimbing, dan
menjadi panutan bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik (guru).
3. TENAGA KEPENDIDIKAN adalah pengelola, pakar, praktisi, yang menangani program Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).
Pasal 2
W a k t u
HIMPAUDI didirikan di Jakarta pada tanggal 6 (Enam), bulan Juni tahun 2005 (dua ribu lima) sampai dengan
waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Tempat
HIMPAUDI berkedudukan di Ibu Kota Negara dan berada di seluruh wilayah Indonesia.
BAB II
ASAS, SIFAT, LANDASAN, DAN KEDAULATAN
Pasal 4
A s a s
HIMPAUDI berasaskan Pancasila
Pasal 5
S i f a t
HIMPAUDI adalah organisasi profesi yang bersifat independen

3. Pasal 6
L a n d a s a n
HIMPAUDI berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 7
K e d a u l a t a n
Kedaulatan HIMPAUDI berada ditangan anggota dan sepenuhnya dilaksanakan melalui musyawarah.
BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 8
M a k s u d
HIMPAUDI menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat
berusaha secara berdayaguna dan berhasil guna.
Pasal 9
T u j u a n
HIMPAUDI bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
anak usia dini Indonesia.
Pasal 10
F u n g s i
HIMPAUDI berfungsi sebagai wadah untuk :
1. Mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
3. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak
usia dini.
BAB IV
A T R I B U T
Pasal 11
HIMPAUDI mempunyai lambang, lencana, bendera, lagu, mars dan himne yang akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 12
Anggota HIMPAUDI adalah pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia serta orang-orang yang
memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini Indonesia.

4. Pasal 13
Keanggotaan
Anggota HIMPAUDI terdiri dari :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan
Syarat dan tata cara penerimaan Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Pasal 14
Kewajiban dan Hak Anggota
Kewajiban dan Hak Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15
Pemberhentian Anggota
Pemberhentian Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI, PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 16
Struktur Organisasi
- Tingkat Pusat
- Tingkat Wilayah
- Tingkat Daerah
- Tingkat Cabang.
Pasal 17
Susunan Pengurus Pusat
Pengurus Pusat HIMPAUD bersifat kolektif yang terdiri atas:
1. Dewan Pembina
2. Dewan Penasihat
3. Dewan Pakar
4. Ketua Umum
5. Ketua-ketua
6. Sekretaris Umum
7. Sekretaris-sekretaris
8. Bendahara Umum
9. Bendahara-bendahara
10. Bidang-bidang
Pasal 18
Susunan Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang
Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang HIMPAUDI terdiri atas:
1. Pembina 6. Wakil Sekretaris
2. Penasihat 7. Bendahara
3. Ketua 8. Wakil Bendahara
4. Wakil-wakil Ketua 9. Bidang-bidang
5. Sekretaris

5. Pasal 19
Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan
1. Pengurus Pusat HIMPAUDI disahkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan pelaksanaannya diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Wilayah, Daerah dan Cabang HIMPAUDI diangkat, disahkan dan dilantik oleh pengurus
setingkat lebih tinggi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah musyawarah dan pelaksanaannya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 20
Masa Bakti Pengurus
Masa bakti pengurus HIMPAUDI di semua tingkatan adalah empat (4) tahun berdasarkan Surat Keputusan (SK)
terhitung sejak tanggal penetapan SK
Pasal 21
Wewenang dan Tanggung Jawab
Wewenang dan tanggung jawab pengurus meliputi:
1. Pengurus Pusat di tingkat Pusat
2. Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi
3. Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten / Kota
4. Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan
BAB VII
PERMUSYAWARATAN ORGANISASI
Pasal 22
Permusyawaratan HIMPAUDI dilaksanakan melalui :
1. Musyawarah Nasional (Munas) untuk tingkat Nasional
2. Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk tingkat Provinsi
3. Musyawarah Daerah (Musda) untuk tingkat Kabupaten/Kota
4. Musyawarah Cabang (Muscab) untuk tingkat Kecamatan
5. Rapat-rapat
Pasal 23
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan
Tata cara pencalonan dan pemilihan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
K E K A Y A A N
Pasal 24
1. Sumber kekayaan HIMPAUDI berasal dari :
1.1 Iuran Anggota
1.2 Sumbangan yang tidak mengikat
1.3 Usaha-usaha dari sumber yang halal dan tidak melanggar UU yang berlaku
2. Kekayaan HIMPAUDI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

6. BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 25
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sedikitnya dua per tiga (2/3)
wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) peserta yang hadir.
BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 26
Pembubaran HIMPAUDI dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sedikitnya dua per tiga (2/3)
wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) peserta yang hadir.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 27
Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.