Ketetapan Pendiri LSM Pendidikan Noorwangsanegara

1. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
1
PERATURAN ORGANISASI
KETETAPAN PENDIRI
Nomor : 01/JUKLAK/TAP/P0/XII/2011
T ENTANG
MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA
PENDIRI
LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA
Menimbang : 1.
2.
3.
Bahwa Kesinambungan dan pengembangan peran organisasi
secara effektif dan effisien, sangat ditentukan oleh penataan
segenap perangkat organisasi di setiap tingkatan;
Bahwa Musyawarah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota
merupakan perangkat institusi tertinggi organisasi yang
menentukan kadar perkembangan organisasi pada tingkatan
tersebut, oleh karena itu pelaksanaan Musyawarah Daerah
Provinsi / Kabupaten / Kota perlu penyesuaian dalam rangka dan
perlu diatur dalam ketetapan ini
Bahwa penataan Musyawarah Daerah Provinsi / Kabupaten /
Kota / sebagai bagian dari penataan organisasi harus dilakukan
secara nasional dengan memperhatikan kepentingan perwujudan
sifat dan fungsi LSMP Noorwangsanegara; Bahwa untuk itu

2. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
2
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
:
:
:
diperlukan petunjuk Pelaksana tentang
pelaksanaan Musyawarah Daerah Provinsi / Kabupaten /
Kota sebagai keputusan organisasi yang memberi arah
dan pedoman penyelenggaraan Musyawarah Provinsi/
Kabupaten / Kota LSMP Noorwangsanegara di seluruh
Indonesia.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tentang
Permusyawaratan dan Rapat-Rapat Dewan Pengurus Nasional
LSMP Noorwangsanegara
Untuk berkesinambungan dan untuk berjalannya roda organisasi
maka ditetapkan ketetapan ini
M E M U T U S K A N
PETUNJUK PELAKSANA TENTANG PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI / KABUPATEN /
KOTA
KETENTUAN UMUM
1. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Propinsi yang
selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut MUSDA dan
2. Musyawarah Kabupaten / Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat
Kabupaten / Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut MUSKAB /
MUSKOT yang diadakan setiap 3 (Tiga) Tahun sekali;
2. Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Provinsi
untuk selanjutnya disingkat MUSDA;
3. Musyawarah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat
Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disingkat MUSKAB / MUSKOT;

3. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
3
FUNGSI DAN WEWENANG
Fungsi dan Wewenang MUSDA dan MUSKAB/MUSKOT sebagaimana diatur dalam ketentuan
Anggaran Dasar / atau Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
1. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Daerah
LSMP Noorwangsanegara Provinsi / Dewan Pengurus Kabupaten / Dewan Pengurus
Kota;
2. Menetapkan Pokok-pokok Program Kerja LSMP Noorwangsanegara Provinsi /
Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan Pokok - Pokok Program Kerja Nasional
dan Organisasi LSMP Noorwangsanegara;
3. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara Provinsi /
Dewan Pengurus Kabupaten / Dewan Pengurus Kota;
4. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan / Pengurus dan Anggota Pengurus Provinsi /
Kabupaten / Kota.
PENYELEGGARA DAN PENANGGUNG JAWAB
Penyelenggara dan Penanggung Jawab Musyawarah dan Rapat-Rapat adalah Dewan Pengurus
LSMP Noorwangsanegara pada masing-masing tingkatan.
PESERTA DAN PENINJAU
1. Musyawarah Daerah LSMP Noorwangsanegara Propinsi / Kabupaten / Kota dihadiri oleh
Peserta dan Peninjau.
2. Peserta dan Peninjau MUSDA LSMP Noorwangsanegara Provinsi :
a. PESERTA :
i. Unsur Dewan Pengurus Nasional LSMP Noorwangsanegara;
ii. Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara Provinsi;
iii. Unsur Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara Kabupaten / Kota
b. PENINJAU :
i. Dewan Pengurus Nasional;
ii. Unsur Institusi atau perorangan yang diundang oleh
DPD LSMP Noorwangsanegara Provinsi;

4. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
4
3. Peserta dan Peninjau LSMP Noorwangsanegara Kabupaten/Kota :
1. PESERTA :
i. Unsur Dewan Pengurus Nasional LSMP Noorwangsanegara;
ii. Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara
iii. Dewan Pengurs Kabupaten / Kota;
iv. Unsur Isntansi Pemerintahan. Akademik;
v. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Tokoh Masyarakat
KABUPATEN / KOTA;
2. PENINJAU :
i. Unsur institusi atau perorangan yang diundang oleh DP. Kabupaten / Kota
ii. Peserta DPD Provinsi :
3. PESERTA :
i. Unsur Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara Kabupaten/Kota
ii. Peninjau :
iii. DPN
MATERI PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
1. Materi MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT LSMP Noorwangsanegara disiapkan melalui
Rapat Pengurus LSMP Noorwangsanegara di masing-masing tingkatan.
2. Sidang-sidang dan Rapat MUSDA dan MUSKAB/MUSKOT terdiri :
1. Sidang Pleno
2. Sidang Komisi
3. Sidang Komisi Khusus dan atau Sub Komisi bila dianggap perlu.
3. Materi Persidangan terdiri dari :
1. Pokok-pokok Program Kerja LSMP Noorwangsanegara
2. Rekomendasi
3. Tata Tertib Pemilihan
4. Hal lain yang dipandang perlu

5. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
5
4. Tugas dan Wewenang Sidang Pleno :
1. Mendengarkan pengarahan dan ceramah sesuai dengan ketentuan MUSDA dan MUSKAB /
MUSKOT;
1. Mendengar dan memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara dan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota;
2. Mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan pengurus Daerah LSMP
Noorwangsanegara dan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota;
3. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja LSMP Noorwangsanegara Daerah dan
Kabupaten yang berpedoman kepada Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan
Organisasi LSMP Noorwangsanegara;
4. Membentuk Komisi-Komisi menurut kebutuhan;
5. Mendengarkan Laporan Komisi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan Sidang
Pleno;
6. Memilih dan Mengesahkan Ketua Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara
dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten;
7. Memilih Formatur;
8. Mengesahkan Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara dan Dewan Pengurus
Kabupaten / Kota untuk Masa Bakti berikutnya.
5. Tugas dan Wewenang Sidang Komisi :
6. Melakukan Musyawarah dan mengambil keputusan menganai hal-hal yang menjadi lingkup
tugasnya;
7. Melaporkan hasil-hasil Sidang Komisi kepada Sidang Pleno MUSDA dan MUSKAB /
MUSKOT setelah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang Komisi yang
bersangkutan.
6. Sidang-Sidang MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT dipandu oleh Dewan Pengurus Daerah
LSMP Noorwangsanegara dan Pimpinan Sidang terpilih.
7. Pimpinan Sidang MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT dipilih dari dan oleh utusan MUSDA
dan MUSKAB / MUSKOT dan komposisinya diatur sebagai berikut :

6. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
6
1. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, seorang
Sekretaris dan 2 (Dua) Orang Anggota;
2. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan Anggota-
Anggota.
8. Pimpinan Sidang merangkum seluruh pembicaraan, mendudukkan persoalan, meluruskan
pembicaraan serta berusaha mempertemukan pendapat sesuai acara persidangan.
HAK PESERTA DAN PENINJAU
1. Peserta Berhak :
2. Mendapatkan satu hak suara yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan;
3. Mengajukan pertanyaan, usul, saran dan atau pendapat baik lisan maupun tertulis;
4. Mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengeluarkan
Pendapat/Kritik yang bersifat membangun;
5. Dipilih dan Memilih.
2. PENINJAU BERHAK :
1. Mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik lisan maupun tertulis atas seijin
Pimpinan Sidang;
2. Mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengeluarkan
Pendapat/Kritik yang bersifat membangun.
3. Setiap Peserta dan Peninjau berhak untuk menjadi anggota salah satu Komisi MUSDA
dan MUSKAB / MUSKOT.
4. Jumlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional.
5. Penggunaan hak bicara dan hak suara dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diatur dalam
Tata Tertib Musyawarah dan Rapat-Rapat.

7. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
7
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Permusyawaratan dan rapat-rapat dinyatakan syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya
½ (Setengah) ditambah 1 (Satu) jumlah peserta;
2. Apabila ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (Satu) tidak dapat dipenuhi, maka
semua jenjang permusyawaratan di atas dapat di tunda selama 2 x 60 menit, dan jika
dalam tenggang waktu tersebut belum terpenuhi maka atas persetujuan peserta yang
hadir sidang selanjutnya dinyatakan syah;
3. Ketentuan mengenai Quorum dan peryaratan rapat-rapat dan rapat-rapat Dewan
Pengurus diberlakukan sama sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini;
4. Kongres / Kongres Luar Biasa / Musyawarah Provinsi / Musyawarah Daerah
Provinsi/Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa/ Musyawarah Kabupaten-
Kota/Musyawarah Kabupaten – Kota Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (Setengah) ditambah 1 (Satu) jumlah utusan peserta;
5. Apabila ketentuan dalam ayat 1 ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang dan
semua permusyawaratan dapat ditunda selama 2 x 60 menit, dan jika dalam tenggang
waktu tersebut Quorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta sidang
selanjutnya dinyatakan sah;
6. Ketentuan mengenai Quorum dan persyaratan rapat-rapat dan rapat-rapat Dewan
Pengurus diberlakukan sama dengan diatur pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, terkecuali
khusus rapat-rapat Dewan Pengurus penundaan waktunya adalah selama dua kali 30
menit;
7. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat LSMP Noorwangsanegara
adalah sebagai berikut :
1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat;
2. Apabila yang diinginkan pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan, maka pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak oleh peserta dalam suasana
dan semangat kebersamaan untuk menunjang kebersamaan.

8. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
8
8. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila disetujui oleh
lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
9. Apabila keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya sama maka dilakukan
pemungutan suara ulang.
1. Proses pengambilan suara dilakukan oleh peserta dengan menyatakan sikap setuju atau
menolak atau abstain yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau mengacungkan tangan.
1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan
perhitungan secara langsung.
TATA CARA PEMILIHAN KETUA, FORMATUR DAN DEWAN PENGURUS
1. Pemilihan Ketua DPD LSMP Noorwangsanegara, Anggota Formatur dan
pembentukan Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :
1. Pencalonan Ketua DPD;
2. Pemilihan Ketua DPD dan Anggota Formatur;
3. Pembentukan Dewan Pengurus.
2. Calon Ketua DPD di pilih oleh peserta MUSDA dari Bakal Calon yang sudah ditetapkan oleh
Sterring Commite (SC).
3. Ketua terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur.
4. Anggota Formatur dipilih pada tahap kedua setelah pemilihan Ketua.
5. Persyaratan Calon Ketua adalah :
1. Pernah atau sedang aktif menjadi Pengurus LSMP Noorwangsanegara ditingkat
masing-masing;
1. Pernah atau sedang menjadi Pengurus Organisasi LSMP Noorwangsanegara di
tingkatan masing-masing;
1. Sehat Jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
1. Tidak melebihi 2 (Dua) Periode sebagai Ketua;
1. Mendapatkan 1 (Satu) Rekomendasi dari Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing
dan 4 (Empat) Rekomendasi dari Badan Organisasi / atau Basis organisasi / Alat

9. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
9
Kelengkapan organisasi / atau Sayap Organisasi yang berhimpun dalam LSMP
Noorwangsanegara;
1. Berprestasi, Berdedikasi, Loyal terhadap Organisasi/Negara, tak tercela dan bebas
Narkoba serta bersedia bertanggung Jawab untuk melaksanakan Amanat Organisasi
hingga akhir masa jabatan.
6. Persyaratan Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara :
1. Menerima Deklarasi LSMP Noorwangsanegara, Permufakatan Pengurus, AD/ART, Program
Umum LSMP Noorwangsanegara, Peraturan Organisasi lainnya serta mempunyai waktu dan
bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan LSMP Noorwangsanegara.
1. Diusulkan secara resmi oleh Organisasi dan atau Dewan Pengurus LSMP
Noorwangsanegara ditingkatan masing-masing;
2. Tidak melebihi 2 (Dua) Periode pernah menjadi Dewan Pengurus LSMP
Noorwangsanegara ditingkatan masing-masing;
3. Berprestasi, Berdedikasi, Loyal terhadap Organisasi/Negara, tak tercela dan bebas
Narkoba serta bersedia bertanggung jawab untuk melaksanakan Amanat Organisasi
hingga akhir masa jabatan.
7. Pemilihan Ketua dan Dewan Pengurus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Calon-calon Ketua dipilih dan ditetapkan oleh Peserta;
2. Syarat-syarat Calon Ketua sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga;
3. Calon Ketua dinyatakan sah bila didukung sekurang-kurangnya 20 persen suara dari
jumlah peserta MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT;
4. Apabila hanya satu calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat 3
diatas, maka selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
5. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang mendapat dukungan 20 persen, maka
pemilihan dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan calon yang mendapat suara terbanyak
langsung ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
6. Ketua dipilih dari Calon Ketua yang telah memenuhi persyaratan dan disahkan oleh
peserta di dalam Sidang Pleno;
7. Dewan Pengurus daerah dan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dipilih oleh Formatur.

10. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
10
8. Formatur dipilih dari dan oleh Peserta di dalam Sidang Pleno.
9. Formatur MUSDA LSMP Noorwangsanegara Provinsi sebanyak 7 (tujuh) Orang yang dipilih
dari Peserta yang terdiri dari :
1. Unsur DPN LSMP Noorwangsanegara: 1 Orang
2. Ketua DPD LSMP Noorwangsanegara Provinsi Demisioner : 1 Orang
3. Unsur DPD KNPI Kabupaten/Kota : 2 Orang
4. Unsur Organisasi Basis Organisasi / atau Sayap Organisasi tingkat Kab/ kota : 3
Orang
1. Formatur MUSKAB / MUSKOT Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) Orang yang dipilih dari
Peserta yang terdiri dari :
1. Unsur DPD Provinsi : 1 Orang
2. Ketua DPK LSMP Noorwangsanegara Provinsi : 1 Orang
3. Kabupaten/Kota Demisioner : 1 Orang
4. Unsur Organisasi Basis Organisasi / atau Sayap Organisasi tingkat Kab/ kota : 2 Orang
2. Komposisi Formatur terdiri dari seorang Ketua Merangkap Anggota, Seorang Sekretaris
Merangkap Anggota dan Anggota-Anggota.
3. Ketua Formatur untuk MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT LSMP Noorwangsanegara adalah
Ketua Terpilih.
4. Formatur mempunyai Mandat Penuh untuk menyusun kepengurusan dengan memperhatikaan
usulan nama-nama resmi yang telah ditetapkan sebagai Peserta maupun Peninjau MUSDA
dan MUSKAB / MUSKOT
5. Nama-nama Calon Pengurus yang direkomendasikan wajib melampirkan Daftar Riwayat
Hidup
6. Rekomendasi Calon Pengurus selambat-lambatnya disampaikan pada saat pendaftaran peserta
MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT
DEWAN PENGURUS DAERAH DAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA
1. Dewan Pengurus Daerah Provinsi terdiri dari :
1. K e t u a
2. Beberapa Wakil Ketua

11. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
11
3. Sekretaris
4. Beberapa Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Beberapa Wakil Bendahara
7. Divisi – divisi
DEWAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA TERDIRI DARI :
1. K e t u a
2. Beberapa Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Beberapa Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Beberapa Wakil Bendahara
7. Komite - Komite
4. Jumlah Anggota Divisi, Komite Pengurus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang di anggaran dasar (AD) / atau
Anggaran Rumah Tangga (ART) :
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
1. Pelaksanaan MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT LSMP Noorwangsanegara sesuai dengan
berakhirnya Periodesasi Kepengurusan;
2. Bagi Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
sudah berakhir masa kepengurusannya, maka pelaksanaan MUSDA Provinsi dan
Kabupaten/Kota diselenggarakan selambat-lambatnya 4 Bulan dari berakhir nya SK
kepengurusan;
3. Bagi Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara Provinsi yang selama Periode
Kepengurusannya masih terdapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang telah habis masa
kepengurusannya dan belum melaksanakan MUSKAB / MUSKOT maka Dewan Pengurus
Daerah Provinsi harus segera menuntaskan MUSKAB / MUSKOT Kabupaten/Kota tersebut
terlebih dahulu;

12. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
12
4. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota tidak dapat menyelenggarakan
MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT sesuai dengan Periodisasinya Kepengurusan
sebagaimana diatur dalam ketentuan AD dan ART maka Pengurus Daerah (DPD LSMP
Noorwangsanegara) di masing-masing tingkatan dapat melaksanakan MUSDA dan
MUSKAB / MUSKOT setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN);
5. MUSDA dan MUSKAB / MUSKOT LSMP Noorwangsanegara dilaksanakan di Ibukota
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan atau disesuaikan dengan kemampuan Daerah
yang bersangkutan.
PELANTIKAN PENGURUS
Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi, dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus
Nasional LSMP Noorwangsanegara ;
ORIENTASI PENGURUS
Setelah Dewan Pengurus Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota dan dilantik, dilanjutkan dengan
Orientasi Pengurus.
KETENTUAN PERALIHAN
1. Khusus untuk Dewan Pengurus Provinsi yang memiliki Dualisme Kepengurusan,
penyelesaiannya mengikuti ketentuan yang di tuangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesinambungan kepengurusan
terdahulu, eksistensi berdasarkan Kinerja dan Program Kerja yang telah dilaksanakaan serta
pengakuan dari pemerintah.
2. Dalam hal penyelesaian Dualisme Kepengurusan melalui MUSDA, penyelenggaraannya
mengikuti mekanisme dan tata cara sebagai berikut :
1. Mengacu pada hasil-hasil Ketetapan;
1. Mengikuti Peraturan Organisasi;
1. Membuat kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan MUSDA.
4. Penyelenggaraan MUSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lambat
4 bulan dari berakhirnya Surat Keputusan DPN tentang Struktur dan Personalia

13. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
13
5. Apabila Dewan Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara tidak tunduk dan atau
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, maka
untuk menjamin kelangsungan Roda Organisasi Dewan Pengurus Nasional dan atau Pengurus
dapat mengambil alih.
KETENTUAN PENUTUP
Ketetapan ini mulai berlaku seja di tanda tangani oleh Pendiri LSM Pendidikan
Noorwangsanegara Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akaan diatur
kemudian oleh Dewan Pengurus Nasional.
LEMBARAN LEMBAGA
TAHUN 2011 NOMOR 01
Nomor...................................... : 03 / 2011
Telah dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk keperluan
itu oleh saya..............................................................................
..................................................................................................
Aris Rismansyah, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan......
Notaris .........................................................................................
...................................................................................................
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Lebak tanggal tiga puluh
delapan desember tahun dua ribu sebelas ( 30 –12 – 2011)....
....................................................................................................
....................................................................................................
Disahkan di Bogor
pada tanggal : 28 Desember 2011
PENDIRI
LSMP NOORWANGSANEGARA,
MACHFUZH AHMAD DZOELFAKAR,