koperasi

1. ANGGARAN RUMAH TANGGA ( A R T )
KOPERASI AMAN MANDIRI
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Koperasi ini bernama Koperasi AMAN MANDIRI
(2) Koperasi AMAN MANDIRI berkedudukan di Jalan Tebet Utara IIC, No. 22, Kel. Tebet
Timur, Kec.Tebet Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
BAB II
USAHA
Pasal 2
Koperasi melaksanakan kegiatan usaha, yaitu :
a. Simpan Pinjam
b. Perdagangan & Industri
c. Jasa
d. Agrobisnis
e. Transportasi
f. Pertambangan
g. Asuransi
h. Peternakan
i. Perikanan
j. Kehutanan
k. Perumahan
l. Telekomunikasi
m. Pariwisata
n. Energi
o. Media
BAB IV
RAPAT ANGGOTA
Pasal 7
(1) Rapat Anggota dilakukan/dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun.
(2) Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun
berikutnya setelah tutup tahun buku (per 31 Desember)
Pasal 8
(1) Dalam Rapat Anggota Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu
satu anggota satu suara.
(2) Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk
mendapatkan mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Semua keputusan Rapat Anggota Koperasi harus dibuat dalam Berita Acara
Keputusan Rapat Anggota yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan disahkan
oleh rapat anggota.

2. Pasal 9
(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan melalui system perwakilan/kelompok anggota
ataupun tidak.
(2) Rapat Anggota yang diselenggarakan melalui kelompok anggota dilaksanakan
apabila koperasi telah mempunyai anggota minimal 500 (Lima ratus )orang.
(3) Rapat Anggota dengan system kelompok anggota diatur sebagai berikut :
a. Rapat Anggota dihadiri oleh utusan/perwakilan dari kelompok-kelompok
anggota sebagai peserta rapat anggota.
b. Masing - masing kelompok anggota menetapkan utusan kelompoknya dan
mendapatkan mandat dari Ketua Kelompoknya untuk hadir dalam Rapat
Anggota, diambil dari kalangan anggota kelompoknya.
c. Utusan masing-masing kelompok anggota membawakan dan mewakili suara
dari kelompoknya dalam Rapat Anggota dalam bentuk keputusan-
keputusan/ usul/ pendapat dari anggota-anggota kelompoknya yang
diajukan dalam rapat kelompok anggota tersebut yang membahas bahan-
bahan yang diajukan/ disajikan oleh pengurus yang diterima oleh masing-
masing kelompok anggotanya sebelum Rapat Anggota Koperasi
diselenggarakan.
d. Jumlah utusan masing-masing kelompok anggota diatur dan ditentukan
sebagai berikut :
- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 500 (Lima
Ratus) sampai dengan 1000 (Seribu) orang maka
utusan/perwakilan kelompok anggota yang bersangkutan
sebanyak 20 (Dua puluh) % (Persen), termasuk ketua kelompok
anggotanya ;
- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 1001
(Seribu Satu) sampai dengan 3000 (Tiga Ribu) orang, maka utusan
/perwakilan kelompok anggotanya adalah sebanyak 15 (Lima
belas) % (Prosen) dari jumlah anggotanya termasuk ketua
kelompok anggotanya ;
- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota lebih dari 3000
orang, maka utusan masing-masing kelompoknya adalah sebanyak
10 (Sepuluh) % (Persen) dari jumlah anggotanya termasuk Ketua
kelompoknya.
e. Tiap-tiap kelompok anggota berhak hadir dalam Rapat Anggota dan
mempunyai hak yang sama pula yaitu satu orang satu suara.
Pasal 10
Dalam hal Rapat Anggota baik dengan system kelompok ataupun tidak menggunakan
system kelompok tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai qourum, maka rapat
anggota ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila tetap belum mencapai
quorum, maka atas kesepakatan anggota rapat dilaksanakan dengan ketentuan menjadi
Rapat Anggota Luar Biasa.
Pasal 11
(1) Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota luar Biasa apabila keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat
anggota luar biasa.
(2) Rapat anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota adalah untuk hal-hal
yang sangat prinsipil, terutama apabila telah terjadi kegiatan yang bertentangan
dengan kepentingan/tujuan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.

3. (3) Usulan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Pengurus Koperasi
secara tertulis dan ditanda tangani oleh minimum 20 (dua puluh) % (Prosen) dari
jumlah anggota atau perwakilan anggota.
(4) Jika permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka pengurus harus memenuhi
rapat dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan peraturan lainnya yang berlaku.
(5) Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, pengelola
serta Penasehat dan pejabat yang menangani Koperasi yang diundang secara
khusus.
BAB V
PENGURUS
Pasal 12
(1) Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota.
(2) Pengurus dipilih dari anggota biasa yang telah menjadi anggota dan terdaftar
minimum 2 (dua) tahun.
(3) Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun, dan bisa dipilih kembali.
(4) Maksimal jabatan pengurus dapat 2 (dua) periode berturut-turut.
(5) Sesama Pengurus ataupun dengan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga.
(6) Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang telah
ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Biaya yang disusun setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan
pada Rapat Anggota.
(7) Dalam pelaksanaan tugasnya bilamana salah seorang Pengurus berhalangan tetap
dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengurus maka
pengurus lengkap bersama-sama Pengawas menetapkan dan memutuskan Pejabat
sementara yang akan menggantinya.
(8) Pada pelaksanaan Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan berikutnya Pengurus dan
Pengawas menyampaikan dan melaporkan tentang penetapan/keputusan pengisian
jabatan sementara dimaksud sampai jabatan definitif diputuskan oleh Rapat
Anggota.
Pasal 13
Syarat-syarat Pengurus adalah antara lain :
(1) Tidak menjadi/ menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain (Koperasi Primer).
(2) Berpengalaman serta pernah menjadi/ menjabat sebagai pengurus, pengawas
koperasi (Khusus untuk jabatan Ketua).
(3) Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
(4) Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian menarik.
(5) Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, dengan
pengawas, pengelola dan atau pihak lainnya.
(6) Terpilih dalam fourom Rapat Anggota dan mendapat persetujuan/ disyahkan oleh
pimpinan Rapat dalam Rapat Anggota.
(7) Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
(8) Sehat jasmani dan rohani.
(9) Untuk kesinambungan kegiatan dan pengelolaan usaha koperasi, disaat
pergantian kepengurusan pengurus lama dipilih kembali minimal 1 (satu) orang.

4. Pasal 14
Tata cara pemilihan Pengurus Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota
Tahunan dengan menggunakan Sistem Formatur Mutlak atau Sistem Pemilihan Langsung
dan Pemilihan Tidak Langsung (Formatur).
(1) Menggunakan Sistem Pemilihan Langsung, proses pemilihannya dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Melalui Pemilihan dengan sistem Formatur Rapat Anggota memilih
beberapa orang sebagai Tim Formatur.
b. Tim Formatur didampingi Penasehat dan Pembina bersidang untuk memilih
Pengurus.
c. Tim Formatur menetapkan susunan Pengurus yang terpilih untuk disahkan
dalam Rapat Anggota.
(2) Sistem Pemilihan Tidak Langsung, proses pemiihannya dilaksanakan sebagai berikut
:
a. Melalui Pemilihan Langsung Rapat Anggota memilih dan menetapkan
beberapa orang sebagai tim formatur.
b. Tim formatur dipilih dan ditetapkan dari : unsur anggota, unsur Pengawas
dan unsur Pengurus.
c. Tim Formatur didampingi Penasehat dan Pembina perkoperasian di Kab.
Banjar bersidang untuk memilih dan menetapkan minimal 3 (tiga) orang
calon Ketua Pengurus Koperasi.
d. Dipandu/ difasilitasi tim formatur tersebut calon-calon Ketua Pengurus
Koperasi terpilih tersebut diserahkan ke forum Rapat Anggota untuk
dilakukan pemilihan langsung.
e. Melalui Pemilihan Langsung Rapat Anggota memilih, menetapkan dan
memutuskan siapa yang berhak sebagai Ketua Pengurus Koperasi Terpilih.
f. Ketua Pengurus Koperasi terpilih (juga sebagai Ketua Formatur) bersama-
sama Tim Formatur lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sudah dapat memilih,
menetapkan dan memutuskan susunan kepengurusan Koperasi periode
berikutnya secara lengkap sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang
berlaku.
(3) Untuk selanjutnya pelaksanaan serah terima jabatan dari Pengurus lama kepada
Pengurus baru Koperasi dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
terpilihnya Pengurus baru dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dilampiri
Kegiatan dan Asset/ keuangan.
Pasal 15
(1) Tata kerja dan pembagian tugas pengurus diatur dalam suatu keputusan melalui
Rapat Pengurus.
(2) Pengurus membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPj),membuat,
menyusun/mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja (RAPB) Koperasi pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan pada Rapat
Anggota Tahunan.
BAB VI
PENGAWAS
Pasal 16
(1) Susunan Pengawas Koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha
Koperasi.
(2) Susunan pengawas Koperasi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
a. Ketua

5. b. Anggota
c. Anggota
(3) Masa jabatan Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
(4) Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada
tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.
(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Pengawas Koperasi menyampaikan laporan hasil
pengawasannya atas kegiatan dan asset/ keuangan Koperasi secara tertulis setiap
triwulan kontinyo dan konsisten.
(6) Bilamana periode jabatan Pengawas telah habis, maka untuk pemilihan pengawas
periode berikutnya baik sistem pemilihan, kreteria mengacu pada pasal 14.
BAB VII
PENGELOLA USAHA
Pasal 17
(1) Koperasi dapat mengangkat manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan
sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha koperasi.
(2) Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan diangkat melalui Surat
Keputusan Pengurus Koperasi dan dilaporkan pada Rapat Anggota.
(3) Dalam pelaksanaannya Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan
karyawan secara priodik dan kontinyo baik diminta ataupun tidak diminta
melaporkan tugas dan tanggung jawab penuh kepada pengurus Koperasi.
(4) Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan berhak mendapatkan Gaji,
tunjangan atau imbalan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
di Koperasi.
(5) Untuk jabatan Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian masa kerja, hak dan
kewajibannya dibuatkan kontrak kerjanya dengan mengacu peraturan/ ketentuan
yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan Koperasi.
(6) Kontrak kerja untuk jabatan Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dibuat secara
tertulis diatas kertas bermaterai dan ditanda tangani oleh pengurus atas nama
Koperasi, dan pejabat yang bersangkutan.
(7) Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain :
a. Gaji, dan atau Imbalan jasa lainnya.
b. Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.
c. Hak dan kewajibannya.
d. Konsekwensi pelanggaran isi kontrak.
e. Dalam hal perpanjangan kontrak kerja minimal 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.
BAB VIII
KESEJAHTERAAN / SOSIAL
Pasal 18
(1) Koperasi mengupayakan bantuan/tunjangan atau imbalan jasa kepada anggota,
Pengurus, Pengawas dan Manager/ karyawan antara lain seperti :
a. Jasa anggota koperasi.
b. Bingkisan/ paket.
c. Bantuan pengobatan kesehatan dan atau santunan kepada anggota yang
meninggal dunia, dan yang mengalami musibah.
(2) Besarnya jasa, bingkisan dan santunan pada tersebut diatas akan ditetapkan dalam
rapat pengurus dan disampaikan ke dalam Rapat Anggota untuk mendapatkan
pengesahan.

6. BAB IX
S A N K S I
Pasal 19
Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
maupun peraturan lain yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Pasal 20
(1) Anggota maupun anggota luar biasa yang mencemarkan nama baik dan merugikan
Koperasi serta tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota/melalaikan
kewajibannya dalam membayar simpanan dan piutangnya sesuai dengan keputusan
Rapat Anggota, maka kepada anggota yang bersangkutan diberikan peringatan /
teguran.
(2) Bilamana pada kurun waktu selanjutnya peringatan/ teguran tersebut tidak
diindahkan maka yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh pengurus dan
selanjutnya keputusan dimaksud akan dilakukan pembahasan (disetujui atau ditolak)
pada forum Rapat Anggota berikutnya.
(3) Simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan lain/jasa lainnya dari anggota
yang diberhentikan dikembalikan setelah anggota tersebut menyelesaikan kewajiban
utang piutangnya.
Pasal 21
Pengurus, pengawas maupun pengelola/karyawan Koperasi yang melakukan pelanggaran
atau penyalahgunaan wewenang atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk selanjutnya
dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
Pasal 22
(1) Pengurus,pengawas maupun pengelola Koperasi yang dengan sengaja dan atau
karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Koperasi
dikenakan sanksi ganti rugi sebesar kerugian yang disebabkan oleh masing-masing
pengurus, pengawas maupun pengelola yang bersangkutan.
(2) Apabila tersebut pada ayat 1 diatas tidak mendapat tanggapan untuk membayar
ganti rugi maka kepada yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan rapat
anggota dapat diajukan kepengadilan baik perkara pidana maupun perdata.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan
peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
(1) Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disetujui/ disahkan oleh Rapat Anggota/ Rapat
Anggota Tahunan Koperasi.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan/ ditetapkan untuk dapat dijadikan
pedoman kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.