Ringkasan dokumen ini adalah tentang tata tertib pelaksanaan sidang tahunan warga di Desa Bligo, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan tentang undangan sidang, ketentuan quorum, pimpinan sidang, tata cara pelaksanaan sidang, dan hal-hal tambahan. Tujuan diselenggarakannya sidang ini adalah untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara dem

1. TATA TERTIB SIDANG
REMBUG WARGA TAHUNAN
LKM “BLIGO BERSERI”
DESA BLIGO, KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2014
A. PENDAHULUAN
Rembug Warga Tahunan LKM “BLIGO BERSERI”. /Desa Bligo merupakan ketentuan
organisasi yang wajib dilaksanakan setiap Tahun. Untuk menjamin proses pelaksanaan
yang tertib dan demokratis, sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang
bertanggung jawab, maka perlu disusun tata tertib sidang.
B. DASAR
Sidang rembug masyarakat dilaksanakan atas dasar :
1) AD / ART LKM
2) Pedoman umum PNPM-MP
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1) Maksud : Agar pelaksanaan sidang berlangsung secara tertib dan demokratis
2) Tujuan : Dengan pelaksanaan sidang yang tertib akan tercipta keputusan-keputusan
yang dapat dipertanggung jawabkan.
D. UNDANGAN
Dalam sidang rembug warga Tahunan dihadiri oleh undangan terdiri dari Peserta dan
Peninjau
Peserta terdiri dari :
1) Perwakilan warga penerima manfaat / warga miskin dari seluruh RT dan RW se-
kelurahan.
2) Tokoh masyarakat se-Kelurahan (merupakan representasi berdasar geografi,
Gender, Organisasi, Lembaga, kelompok profesi yang ada dalam masyarakat)
3) Anggota PK – LKM beserta seluruh satuan gugus tugas LKM/BKM
4) Kehadiran peserta tidak dapat diwakilkan
Peninjau terdiri dari :
1) Camat & PJOK Kecamatan CANDI

2. 2) Kepala Desa /Kelurahan BLIGO
3) BPD BLIGO
4) LPMD/ Kelurahan BLIGO
5) PKK Kelurahan BLIGO
6) Tim Faskel 119/Konsultan PNPM MP Kab. Sidoarjo
E. KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA SERTA PENINJAU
Setiap undangan wajib :
1) Mendaftarkan diri pada panitia dan hadir 15 menit sebelum acara dimulai,
2) Menjaga ketertiban, kelancaran dan kesopanan selama sidang berlangsung,
3) Mengikuti seluruh rangkaian acara sidang bila berhalangan harus memberi tahu
pada pimpinan sidang,
Setiap undangan berhak :
1) Menyampaikan usul, saran dan pendapat yang berkaitan dengan materi sidang,
2) Memperoleh materi sidang dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam sidang
F. QUORUM SIDANG
1) Sidang dapat berlangsung bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1
undangan sidang,
2) Bila sampai batas waktu yang ditentukan belum memenuhi quorum, maka sidang
dapat ditunda paling lama 15 menit,
3) Bila sampai batas waktu penundaan masih belum memenuhi maka dapat dimulai
dengan pesetujuan undangan yang telah hadir.
G. MACAM SIDANG
1) Pengesahan Tata Tertib sidang
2) Pemilihan Pimpinan Sidang
3) Paparan hasil review Partisipatif
4) LPJ LKM, Tanggapan dan Penetapan
5) Pembahasan dan Penetapan Perubahan AD/ART (jika ada perubahan)
6) Penetapan Renta Tahun Berikutnya
7) Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)
8) Pembahasan dan penetapan Program Kerja LKM dan RAPB 2013
H. PIMPINAN SIDANG
1) Sidang akan dipimpin oleh pimpinan sidang,

3. 2) Pimpinan sidang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil dan seorang Sekretaris,
3) Pimpinan sidang berwenang menjaga, mengedalikan dan mengambil langkah untuk
mendukung ketertiban serta kelancaran jalannya sidang,
4) Mengatur dan mengendalikan waktu bagi perserta dalam berpendapat.
I. TATA CARA SIDANG
Pengesahan Tata Tertib Sidang :
1) Draft tata tertib sidang dibacakan atau diedarkan terlebih dahulu lalu ditanggapi
peserta sidang,
2) Bila ada koreksi dan disetujui maka tata tertib sidang disahkan dan digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan sidang dengan waktu pembahasan paling lama
15 menit.
Tanggapan atas LPJ :
1) Pimpinan sidang memberikan kesempatan peserta sidang untuk menanggapi
laporan yang sudang disampaikan oleh Koordinator/ yang ditunjuk oleh PK – LKM,
2) PK – LKM memberi penjelasan atas tanggapan peserta sidang,
3) Tanggapan atas LPJ dicatat dan didokumentasikan oleh pimpinan sidang sebagai
bahan koreksi dan rekomendasi bagi kepengurusan periode berikutnya,
4) Peserta menanggapi hasil LPJ dengan menerima tanpa koreksi atau menerima
dengan koreksi.
J. ATURAN TAMBAHAN
Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dimusyawarahkan kembali dengan
peserta sidang.
Sidoarjo, …….-Desember.- 2014
Ketua Sidang Sekretaris Sidang
( H. SUPRAYITNO ) ( SULIKAH )