Urusan-Urusan Pemerintahan

1. Urusan-Urusan Pemerintahan
Hubungan Pusat dan Daerah
Pemerintahan Nasional
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol
Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

2. Pendahuluan
• Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
• Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Urusan – urusan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Asas - asas Otonomi Daerah
• Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan Otonomi Daerah.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
• Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
• Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada
daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

5. Tugas Pembantuan
• Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.
• Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pembagian Urusan Pemerintahan
• Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah
kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
umum di Daerah.
• Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.
• Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

7. Klasifikasi Urusan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
• Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
• Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota.

8. Klasifikasi Urusan Pemerintahan
• Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.
• Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan.
• Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan
fiskal nasional; dan agama.

9. Klasifikasi Urusan Pemerintahan
• Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
a)melaksanakan sendiri; atau
b)melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang
ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

10. Urusan Pemerintahan Konkuren
• Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang
menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
• Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
• Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

11. Urusan Pemerintahan Wajib
• Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan
penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6) sosial.
• Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8) pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11)
koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olahraga;
14) statistik; 15) persandian; 16) kebudayaan; 17) perpusatakaan; dan 18) kearsipan.

12. Urusan Pemerintahan Pilihan
• Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

13. Referensi
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

14. Terima Kasih 