Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

1. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp.
(+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
LEMBAR JAWABAN QUIZ
Mata Kuliah :Pendidikan Pancasila
Kelas :IT-5
Prodi :S1-PJJ Informatika
Nama Mahasiswa:Hendro Gunawan
NIM : 200401072103
Dosen : Dra. Yusreini Sabrie, M.M
RUBRIK PENILAIAN QUIZ - Pertemuan 02
a). Analisis tentang “Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia”.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI),pengertian kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin
pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain.Sedangkan
pengertian kepribadian bangsa Indonesia adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu
kesatuan nasional, kepribadian nasional.Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan
kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia
dengan bangsa-bangsa lainnya.
b). Analisis tentang “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum”.
Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bahasa Inggris sumber hukum itu disebut source of law. Dasar hukum
atau landasan hukum adalah legal basis atau legal groud,yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan
atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dibenarkan secara hukum.Sementara itu
perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk pada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau
norma tertentu berasal.
Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Memorandum DPR-GR
9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan
oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.Memorandum DPR-GR di
sahkan pula oleh MPRS melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973
dan ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia
yang hakekatnya adalah sebuah pandangan hidup.
Dalam ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan ditegaskan sebagai berikut:
a). Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
b). Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
c). Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945,Yaitu ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap,Persatuan
Indonesia,dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,dan batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945.Kemudian dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber
hukum negara.
d). Mengenai pengertian sumber hukum adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang
“staatsfundamentalnorm” yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber
segala sumber hukum.”Staatsfundamentalnorm” (norma fundamental negara) merupakan istilah yang
digunakan oleh Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (Die theorie von
stufenordnung der rechtsnormen) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma
(stufentheorie).
Mengenai norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hierarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4
(empat) tingkatan, yaitu:
1). Staatsfundamentalnorm yang merupakan norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum ;
2). Staatsgrundgezetze yang merupakan hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara
menjadi konstitusi atau vervassung.
3). Formelegezetze atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan
yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;

2. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp.
(+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
4). Ferordnung en dan autonome satzungen yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom,baik
yang lahir dari delegasi maupun atribusi.
Sedangkan menurut Denny Indrayana dalam Kurnisar bahwa inti dari konsep Staatsfundamentalnorm
(norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah;
1). Staatsfundamentalnorm adalah norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama;
2). Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi dalam suatu negara,ia tidak dibentuk oleh suatu norma
yang lebih tinggi lagi,tetapi pre-supposed atau ditetapkan dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan
merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya;
3). Isi dari staatsfundamentalnorm merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar
suatu negara (statsvervassung),termasuk norma pengubahnya;
4). Hakekat hukum suatu staatsfundamentalnorm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang
dasar.
Apabila konsep staatsfundamentalnorm yang dikemukakan Hans Nawiasky tersebut diterapkan dalam
sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem
yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok,pemberlakuan suatu norma
akan bersumber dan disarkan pada norma yang lebih tinggi,dan norma yang lebih tinggi berlaku,bersumber
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar
negara(staatsfundamentalnorm).
Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertamakali disampaikan oleh
Notonegoro.Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu.Posisi ini
mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila,serta dapat
digunakan untuk menguji hukum positif.Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai
staatsfundamentalnorm,maka pembentukan hukum,penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan
dari nilai-nilai Pancasila.
c. Apa yang saudara pahami tentang filosofis Pancasila.
Pancasila yang nilai-nilainya diambil dari harta kekayaan rohani bangsa Indonesia seperti adat
istiadat,budaya,agama,kepercayaan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat fundamental dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara dan juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa sehingga dengan Pancasila hingga samapai
saat ini masih sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sebagai dasar negara maka Pancasila merupakan
dasar,pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara baik dalam
penyelenggaraan negara maupun oleh para penyelenggara negara.Fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu
bangsa dapat dilihat bahwa hingga saat ini walaupun bangsa Indonesia bersifat beranekaragam suku
bangsa,agama,adat istiadat,budaya,bahasa dan lain sebagainya tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang diikat
oleh Bhinneka Tunggal Ika.
Disamping sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa,Pancasila juga merupakan pandangan hidup
bagi bangsa Indonesia.Sebagai pandangan hidup bangsa maka Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman
diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia.Sebagai
pandangan hidup,Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup,norma,dan pedoman semua aspek
kehidupan mulai dari masyarakat hingga berbangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945dan Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik
Indonesia.
Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan sebagai dasar dan idiologi negara,nilai-nilainya telah ada dan
dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan sejak nenek moyang bangsa
Indonesia.Nilai-nilai adat istiadat,kebudayaan,agama,dan kepercayaan telah dimiliki oleh bangsa Indonesia
jauh sebelum Indonesia merdeka.Bahkan nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat
untuk memecahakan persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.Oleh karena itu Pancasila disamping
sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa juga sebagai idiologi bangsa Indonesia.
Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila,yang masing-masing harus
dipahami sesuai dengan konteks kualitasnya,dalam pengertian proses terbentuknya Pancasila secara
kausalitas.Misalnya Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,sebagai Dasar Filsafat Negara
Republik Indonesia,sebagai Idiologi Bangsa dan Negara Indonesia dan masih banyak kedudukan dan fungsi
Pancasila lainnya.Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun

3. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp.
(+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
bilamana kita kelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi pokok Pancasila yaitu sebagai
Dasar Filsafat dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
d. Kemukakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu:
1.Pancasila sebagai Dasar Filosofis.
2.Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.
3.Pancasila sebagai Idiologi Bangsa Indonesia.
4.Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.
5.Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur dan Pemersatu bangsa Indonesia.
6.Pancasiala sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Nasional Indonesia.
RUBRIK PENILAIAN QUIZ – Pertemuan 09
a). Kemukakan secara singkat proses reaktualisasi Pancasila dalam IpoleksosbudHankam!
Proses reaktualisasi Pancasila ke dalam IpoleksosbudHankam adalah Pancasila digunakan sebagai
landasan dalam pembuatan kebijakan.Misalnya,dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan oleh negara
lain,Pancasila digunakan sebagai landasan bahwa tindakan pemerintah harus berorientasi pada
masyarakat.Hal ini merupakan penerapan dari Pancasila sila ke dua.
b). Temukan secara empirikal bahwa reaktualisasi Pancasila memberikan nilai falsafah!
Mewujudkan Nilai-nilai Falsafah Hukum Pancasila sebagai sebuah nilai-nilai fundamen hukum Indonesia
bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.Nilai-nilai hukum barat yang sangat logis individual telah tertanam
dengan azas konkordansi secara empirik telah begitu jauh dari ruang berpikir penstudi hukum di
Indonesia.Maka untuk membentuk kembali kesadaran akan gagasan Falsafah Hukum Pancasila perlu kembali
menuangkan pemikiran-pemikiran klasik dan kontemporer akan Falsafah Pancasila.
c). Berikan contoh-contoh reaktualisasi Pancasila dalam keadilan sosial!
Aktualisasi implementasi nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,adalah melaksanakan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengembangan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.Bersikap adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban.Menghormati hak-hak orang lain,suka memberi pertolongan kepada orang lain,menjauhi sikap
pemerasan terhadap orang lain,tidak bersifat boros,tidak bergaya hidup mewah,tidak melakukan perbuatan
yang merugikan kepentingan umum,suka bekerja keras,menghargai hasil karya orang lain,serta bersama-sama
berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
TERIMAKASIH

4. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp.
(+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
Nilai
Tanda Tangan Dosen
Pengampu
Tanda Tangan
Mahasiswa
(Dra.Yusreini Sabrie, M.M) (Hendro Gunawan)
Diseahkan pada Tanggal : Tanggal Mengumpulkan :
24-06-2021