Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian, makna, alasan, dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara."

1. Dosen Pengampu : Fajriani Ananda, S.Sos, M.si
KELOMPOK 3
PENDIDIKAN PANCASILA
Materi : Pancasila Sebagai Dasar Negara

2. ANGGOTA KELOMPOK :
1. JASMINE MAHARANI (2201112404)
2. ITHMAANNIN NUFUS (2201112406)
3. MUHAMMAD ATHILA JULIANSYAH (2201112407)
4. MUHAMMAD FADLY ZULKARNAIN (2201112409)
5. OLVANHAYCAL ARMANDA (2201112410)
6. IWADH RADHIYAMSYA LUBIS (2201112412)
7. FIFI AMALIA (2201112414)
8. WULAN DEANA EKA PUTRI (2201112416)

3. Pengertian Pancasila
Ir. Soekarno
Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia
yang turun – temurun yang sekian abad
lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan
barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya
falsafah Negara, tetapi lebih luas lagi, yakni
falsafah bangsa Indonesia.
Prof. Mohammad Yamin
Pancasila berasal dari kata Panca yang memiliki
arti lima dan Sila yang memiliki arti sendi,
atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang
penting dan baik.

4. Makna Dasar Negara
ETIMOLOGI
grundnorm
(norma dasar)
rechtsidee
(cita hukum)
staatsidee
(cita negara)
philosophice
grondslag
(dasar filsafat
negara)

5. Lanjutan…
TERMINOLOGI
Dasar Negara dapat diartikan
sebagai landasan dalam membentuk
dan menyelenggarakan negara yang
menjadi sumber dari segala sumber
hukum pada negara.

6. Alasan Pancasila sebagai Dasar
Negara
• Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia
karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan
sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.
• Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi
kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa
depan bangsa.selain pancasila sebagai cita – cita dan
tujuan bangsa, pancasila juga memiliki peran vital
sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di berbagai
bidang masyarakat Indonesia.
• Karena kefleksibelannya dalam mengikuti
perkembangan zaman, serta kemampuannya dalam
mencakup semua jajaran lini masyarakat. Sehingga
dijadikanlah pancasila sebagai dasar negara Republik
Indonesia.

7. Pancasila sebagai Dasar
Negara
• Pancasila sebagai dasar Negara merupakan asas kerohanian yang
meliputi suasana kabatinan atau cita – cita hukum, sehingga
merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral
maupun hukum negara.
• Pancasila menguasai seluruh hukum baik secara tertulis (UUD
1945) maupun tidak tertulis (kedudukannya sebagai dasar negara
itu sendri). Cita hukum ini mengarah pada cita-cita bersama dari
masyarakatnya.
• Pancasila sebagai dasar negara merupakan sendi-sendi ketatanegaraan
pada NKRI, yang harus menjadi ruh atau power yang menjiwai seluruh
kegiatan penyelenggaraan negara.

8. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara
01
05
03
04
02
Pancasila sebagai pedoman hidup
Pancasila sebagai jiwa bangsa
Pancasila sebagai sumber hukum
Pancasila sebagai cita-cita bangsa
Pancasila sebagai kepribadian
bangsa

9. Lanjutan…
• Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila haruslah menjadi pedoman
dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah.
• Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila yang merupakan jiwa bangsa
harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di
Indonesia.
• Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila harus diam dalam diri
tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat pancasila sebagai
kepribadian bangsa.
• Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila sebagai dasar negara tidak
boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan pancasila.
• Pancasila sebagai cita-cita bangsa, Pancasila yang dibuat sebagai dasar
negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa.

10. Penjabaran Pancasila dalam
Undang-Undang Dasar 1945
Pola pemikiran yang terdapat pada pokok-pokok
penjelasan UUD 1945, merupakan penjelmaan
dari Pembukaan UUD 1945. Pancasila
merupakan asas kerohanian dari Pembukaan
UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.
Yang disederhanakan menjadi uraian sebagai
berikut :

11. • Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan
UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.
• Pembukaan UUD 1945 dibentuk dalam wujud pokok-
pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
• Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 terjabarkan dalam pasal-pasal
UUD 1945.
Lanjutan…

12. 4 Sumber tentang Pancasila
sebagai Dasar Negara
01
Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara
Secara Yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar
negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan
Undang-Undang Dasaar 1945, yang kelahirannya ditempa
dalam proses kebangsaan Indonesia. Peneguhan Pancasila
sebagai dasar negara, terdapat pada Ketetapan MPR
Nomor XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Ketetapan MPR
Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman, Penghayatan dan
Pengalaman Pancasila dan ketetapan tentang
Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

13. 02
Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar
Negara
Kedudukan Pancasila sebagai, dibentuk setelah menerima
berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari
para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa.
Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu
ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada 8 Agustus
1945. Menurut Mahfud MD (2009:14) berdasarkan
penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku
sekarang merupakan hasil karyaa berbagai aliran politik yang ada
di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh
PPKI pada saat negara didirikan.

14. 03
Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara
Pertama, nilai-nilai Ketuhanan sebagai sumber etika
dan spiritualitas. Pancasila diharapkan dapat
melindungi dan mengembangkan kehidupan
beragama, dan agama diharapkan dapat berperan
baik dalam kehidupan masyarakat dengan penguatan
etika social.
Kedua, nilai-nilai Kemanusiaan universal yang
bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-
sifat sosial dianggap penting sebagai dasar etika-politik
kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

15. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus
mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan
berbangsa yang lebih dekat sebelum
menjangkau pergaulan yang lebih jauh lagi.
Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan
dan nilai cita-cita bangsa yang harus
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin
kebijaksanaan.
Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta
demokrasi permusyawaratan itu memperoleh
perwujudan keadilan social.

16. Lanjutan…
03
Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara
Pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa
Pancasila berperan sebagai asas dalam system demokrasi
kuntitusional. Bagi warga negara yang berkecimpung di
dalam suprastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga negara
dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun
di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam
mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak.

17. Urgensi Pancasila sebagai Dasar
Negara
U n t u k m e m a h a m i u r g e n s i
p a n c a s i l a sebagai dasar negara,
dapat menggunakan 2 pendekatan,
yaitu :
1. Pendekantan institusional
(kelembagaan)
2. Pendekatan human resourses
(personal/sumber daya
manusia).
berikut penjelasannya

18. Pendekatan Institusional yaitu, membentuk dan
menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai
Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur
sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan
negara atau terpenuhinya kepentingan nasional, yang
bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Sementara Human Resours terletak pada 2 aspek yaitu,
orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan
(aparatur negara) yang melaksanakan Pancasila secara murni
dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung
jawabnya sehingga formulasi kebijakan menghasilkan
kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

19. Implementasi Pancasila sebagai
Dasar Negara
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus
mengilhami dasar ontologis manusia. Sebab secara
kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek
Negara, Karenanya kehidupan politik harus benar-benar
merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.
Pengembangan politik Negara terutama dalam proses
reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas
sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan
esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang
menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.
1. Implementasi Pancasila dalam bidang
Politik

20. 2. Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuatlah
yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi
mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan
moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila
yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi
yang humanistic yang berorientasi pada tujuan demi
kesejahteraan rakyat secara luas, (Mubyarto,1999).
Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan
saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh
masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas
azas kekeluargaan seluruh bangsa.
Lanjutan…

21. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan
Budaya
Strategi pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan
persatuan melalui pembangunan social budaya,
ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) “Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjaamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Lanjutan…

22. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan
Keamanan
Terkait dengan nilai-nilai dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu,
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara”. Selain itu implementasinya
berada dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Yang
dikemukakan : Kedudukan warga negara dalam
Pertahanan dan Keamanan, Sistem Pertahanan dan
Keamanan, Tugas pokok TNI, dan Tugas pokok Polri.
Lanjutan…

23. dkk, P. N. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Safitri, A. O. (n.d.). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya
dalam berbagai Bidang. EduPsyCouns Journal, 92.
DAFTAR PUSTAKA

24. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
THANK
YOU
Please keep this slide for attribution 24