Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber pengenal, asal, dan nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila.
2. Fungsi dan Kedudukan
Pancasila
Peserta didikdiharapkan mampu:
1. menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidupbangsa,
sumber dari segala sumber hukum,kepribadian bangsa, serta cita-cita dan tujuan bangsa
Indonesia;
2. menghayati pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan
hidupbangsa, sumberdari segala sumber hukum,kepribadian bangsa, serta cita-cita dan tujuan
bangsa Indonesia;dan
3. mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidupbangsa, sumber
dari segala sumber hukum,kepribadian bangsa, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bab
1
Tujuan Pembelajaran
PENDIDIKAN PANCASILA
3. PENDIDIKAN PANCASILA
Perhatikan gambar berikut.
Sebelum membahas materi bab ini, coba kamu jawab
pertanyaan- pertanyaan berikut.
1. Apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa
Indonesia?
2. Alasan apakah yang menyebabkan Pancasila memiliki
fungsi dan kedudukan tertentu bagi bangsa
Indonesia?
3. Mengapa fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut
penting?
5. PENDIDIKAN PANCASILA
Landasan Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara
Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila di depan BPUPK dengan menggunakan istilah
philosophische grondslag. Istilah tersebut bermakna “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-
dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi.”
1
Radjiman Wedyodiningrat mempertanyakan mengenai dasar yang akan digunakan
Negara Indonesia ketika terbentuk. Pertanyaan tersebut mendorong para anggota
BPUPK untuk bermusyawarah merumuskan dasar negara yang kemudian disahkan
oleh PPKI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kemudian diperkuat dengan
Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998.
Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofis bagi negara dan tertib
hukum Indonesia dengan perincian sebagai berikut.
a. Pancasila adalah dasar (basis) filosofis negara atau asas kerohanian negara,
pandangan hidup, dan filsafat hidup.
b. Di atas dasar tersebut, Negara Indonesia berdiri dengan asas politik negara berupa
republik yang berkedaulatan rakyat.
c. Sebagai basis filosofis dan asas politik Negara Indonesia.
d. UUD NRI Tahun 1945, menjadi dasar berdirinya susunan pemerintahan dan
keseluruhan hukum
e. Seluruh perincian demi tercapainya tujuan kehidupan bernegara bangsa
Indonesia, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmani maupun rohani.
6. PENDIDIKAN PANCASILA
2 Implikasi Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara
Kedudukan dan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara merupakan pengertian yang bersifat yuridis-
ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar atau falsafah negara mengandung tiga implikasi berikut.
Implikasi Politis
Implikasi Etis
Implikasi Yuridis
Implikasi politis dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi ideologi nasional.
Menurut Ramlan Surbakti, sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai nilai ideal bersama
(common values) yang dicita-citakan dan sebagai nilai bersama yang mampu mempersatukan.
Implikasi etis dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi sumber norma etik
dalam kehidupan bernegara. Pancasila dapat diwujudkan dalam norma moral (etik) yang digunakan sebagai
pedoman dasar bagi sikap dan tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Implikasi yuridis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi sumber hukum negara.
Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kemudian dijabarkan dalam pasal-
pasal UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum dasar bagi kehidupan bernegara.
7. Pancasila merupakan pedoman penyelenggaraan
negara yang bersifat umum dan kolektif. Nilai-nilai
Pancasila pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Hal ini menunjukkan
adanya hubungan kausal-organis antara Pancasila dan
Pembukaan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
Melalui undang-undang dan peraturan
perundang-undangan di bawahnya, nilai-nilai
Pancasila dijabarkan secara lebih konkret,
khusus, dan operasional. Pancasila sebagai
sumber hukum tertinggi menjadi patokan
untuk mengukur kesesuaian peraturan
perundang-undangan agar konsisten dan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kata kunci dari setiap sila, yaitu ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,
menegaskan sifat abstrak karena hanya dalam
pikiran. Makna universal menunjukkan bahwa nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan sosial tidak hanya berlaku di
Indonesia, tetapi dapat berlaku dan dimiliki pula
oleh bangsa lain di dunia.
PENDIDIKAN PANCASILA
3 Tingkatan Pancasila sebagai Dasar Negara
Abstrak dan universal
Umum dan kolektif
Khusus dan konkret
8. PENDIDIKAN PANCASILA
4 Fungsi-Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara
Sebagai dasar Negara Indonesia,
Pancasila memiliki fungsi-fungsi berikut.
1. Dasar berdiri/terbentuk dan tegaknya Negara
Indonesia.
2. Dasar untuk mengatur kegiatan
penyelenggaraan negara.
3. Dasar partisipasi warga negara untuk
mewujudkan tujuan nasional.
4. Dasar pergaulan antarwarga negara.
5. Dasar dan sumber hukum nasional.
10. Pancasila sebagai Pandangan Hidup
PENDIDIKAN PANCASILA
1 Pandangan Hidup
Pandangan hidup (way of life) merupakan prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar
mengenai tujuan seseorang hidup. Dalam pandangan hidup, ada suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang
terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur.
Di dalam lingkungan sosial ini, pandangan hidup perorangan yang satu akan beradaptasi dengan pandangan hidup
perorangan lainnya sehingga menciptakan suatu pandangan hidup bangsa. Dengan pandangan hidup yang dimiliki, suatu
bangsa dapat memandang, menentukan arah, dan memecahkan dengan tepat segala persoalan yang dihadapi, baik di
lingkungan internalnya maupun dalam pergaulan dengan masyarakat dunia.
2
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bertransformasi dari pandangan hidup masyarakat yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam adat istiadat, budaya, dan religiusitas.
Sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan organis merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai luhur tersebut diyakini kebenarannya dan manfaatnya sehingga tumbuh tekad untuk mewujudkannya dalam
sikap hidup sehari-hari.
Ketika berbicara tentang pandangan hidup bangsa, Soekarno menggunakan istilah weltanschauung. Sebagai
weltanschauung, Pancasila merupakan nilai-nilai falsafah yang sudah ada sejak lama, yang tertanam kuat dalam budaya
masyarakat Nusantara dan dipegang serta dianut sebagai sistem kebenaran dan keyakinan.
11. PENDIDIKAN PANCASILA
3 Dasar Ilmiah Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Causa Formalis
Causa Materialis
Causa materialis Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, berupa nilai-
nilai kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai
tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia yang
mencakup, antara lain adat, kebiasaan politis, sistem ekonomi, dan sistem
sosial.
Dilihat dari perspektif penyebab formal atau asal mula bentuk (causa
formalis), bentuk dan rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan wujud nyata dari ide dasar
negara yang telah dibahas dan dirumuskan bersama oleh para pendiri
negara.
12. PENDIDIKAN PANCASILA
3 Dasar Ilmiah Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Causa Finalis
Causa Efisiens
Dalam perspektif asal mula karya (causa efficiens), Pancasila ada
sebagai dasar negara karena disetujui dan disahkan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus
1945, setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
Ada materi Pancasila (causa materialis), ada ide mengenai dasar
negara yang memungkinkan Pancasila dirumuskan (causa formalis),
ada PPKI (causa efficiens) yang mewujudkan materi Pancasila sesuai
ide- ide dasar negara, dan akhirnya Pancasila sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dihasilkan
karena tujuan yang melekat padanya, yaitu sebagai dasar negara
(causa finalis).
13. PENDIDIKAN PANCASILA
4 Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Pancasila sebagai pandangan hidup
memiliki fungsi-fungsi berikut.
Pancasila sebagai pandangan hidup
mempunyai peran sebagai berikut.
a. Sebagai kerangka acuan, baik untuk menata
kehidupan diri pribadi ataupun dalam interaksi
antarmanusia dalam masyarakat, serta alam
sekitarnya.
b. Sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk
mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka
mewujudkan kehidupan bersama menuju satu
pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup
negara, yaitu Pancasila.
a. Memungkinkan bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh dan
mempunyai daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan.
b. Menunjukkan arah untuk mencapai cita-cita bangsa yang
termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
c. Menjadi pegangan dan pedoman dalam memecahkan
berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi,
sosial budaya, dan keamanan nasional.
d. Menimbulkan semangat dan kemampuan bagi bangsa
Indonesia untuk membangun dirinya.
e. Menunjukkan gagasan-gagasan terkait wujud kehidupan yang
dicita-citakan.
f. Menimbulkan kemampuan untuk menyaring segala gagasan
dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi modern.
14. PENDIDIKAN PANCASILA
5 Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Nilai Ketuhanan
Nilai Kemanusiaan
Nilai Persatuan
Nilai Kerakyatan
Nilai Keadilan Sosial
Nilai ini mengandung makna pengakuan akan kebebasan untuk
memeluk agama dan menghormati kemerdekaan beragama, tanpa
paksaan, hasutan, diskriminasi, dan tindakan memecah belah
lainnya.
Nilai kemanusiaan (sila kedua) menunjukkan adanya kesadaran
moral bahwa tiap orang adalah sederajat serta memiliki harkat dan
martabat yang setara. bagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Nilai persatuan (sila ketiga) adalah pengikat seluruh perbedaan
atau keberagaman bangsa Indonesia. Nilai persatuan Indonesia
mengandung makna adanya usaha ke arah kebulatan tekad untuk
membina nasionalisme.
Nilai kerakyatan (sila keempat) mengandung makna bahwa Negara
Indonesia menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Nilai kerakyatan menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya
dari keberadaan bangsa harus berdasar pada kepentingan rakyat.
Nilai keadilan sosial (sila kelima) ditujukan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Keadilan sosial menjamin adanya pemerataan
pembangunan sehingga kesejahteraan sebagai hasil pembangunan
dapat dirasakan dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa
kecuali.
16. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
PENDIDIKAN PANCASILA
1 Pengertian Sumber dari Segala Sumber Hukum
Istilah ‘sumber dari segala sumber hukum’ dapat dipahami sebagai sumber pengenal, sumber asal, sumber niIai-nilai
yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Tap MPR RI No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan untuk
penyusunan peraturan perundang-undangan serta terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
2
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan bahwa seluruh hukum atau peraturan, mulai dari
pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, dan seluruh peraturan pelaksana lainnya harus bersandar pada
Pancasila sebagai landasan hukumnya. Seluruh produk hukum harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai
Pancasila. Segala sumber hukum juga memuat pemahaman bahwa seluruh sumber hukum yang berlaku di Indonesia
(baik formal maupun materiel) bersumber pada Pancasila. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang ditinjau
dari bentuk dan tata cara penyusunannya. Sumber hukum materiel adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu
norma hukum.
17. 3 Staatsfundamentalnorm dan Cita Hukum Bangsa
Indonesia
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila memiliki status sebagai norma
dasar negara yang fundamental atau staatsfundamentalnorm. Nawiasky mengatakan bahwa norma hukum dari negara mana
pun selalu tersusun secara berlapis dan berjenjang. Norma yang sedang berlaku berasal dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi. Ada empat kelompok besar norma hukum di suatu negara.
a.
b.
c.
d.
Norma fundamental negara
(staatsfundamentalnorm)
Aturan dasar negara atau aturan
pokok negara (staats- grundgesetz)
Undang-undang formal (formell gesetz)
Aturan pelaksana dan aturan
otonom (verordnung en autonome
satzung)
Norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi
atau undang- undang dasar suatu negara.
Aturan-aturan yang masih pokok dan merupakan aturan-
aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga
merupakan norma hukum tunggal.
Norma hukum konkret dan terperinci yang berlaku dalam
masyarakat yang sudah mencantumkan sanksi, baik pidana
maupun denda.
Norma hukum yang berada di bawah formell gesetz yang
berfungsi melaksanakan ketentuan- ketentuan undang-
undang.
PENDIDIKAN PANCASILA
18. PENDIDIKAN PANCASILA
3 Staatsfundamentalnorm dan Cita Hukum Bangsa
Indonesia
Implikasi kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm adalah
sebagai berikut (Rindjin, 2012).
1. Sumber dari segala sumber hukum.
2. Melekat pada kelangsungan hidup negara sejak Proklamasi 17
Agustus 1945.
3. Bersifat imperatif.
Berdasarkan fungsi konstitutifnya, negara hukum Pancasila tidak
pernah ada tanpa keberadaan Pancasila. Hal ini karena, nilai-nilai
Pancasila tumbuh dan berkembang sebagai bingkai kehidupan
bernegara dan berbangsa Indonesia. Sementara itu, berdasarkan
fungsi regulatifnya, Pancasila memiliki fungsi sebagai tolok ukur
sistem nilai dan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang
dalam negara hukum Pancasila.
20. PENDIDIKAN PANCASILA
1 Pengertian Kepribadian Bangsa
Menurut Nicolaus Driyarkara, suatu bangsa dapat dilihat sebagai kesatuan dan keseluruhan.
Sebagai kesatuan dan keseluruhan, setiap bangsa memiliki kepribadian sendiri. Kepribadian
bangsa adalah ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu
masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional.
Dewan Perancang Nasional menjelaskan bahwa kepribadian
Indonesia adalah keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia yang
membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Keseluruhan ciri khas
tersebut merupakan cerminan garis pertumbuhan dan
perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa yang ditentukan
oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat,
lingkungan, serta suasana waktu sepanjang masa.
21. PENDIDIKAN PANCASILA
2 Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
Pancasila adalah kepribadian yang unik dan khas sehingga bangsa Indonesia memiliki
kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain. Sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan
memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia sehingga tidak dapat dipisahkan dari
bangsa Indonesia.
Menurut Notonagoro, sila-sila Pancasila mewujud dalam suatu bangunan hierarkis
piramidal. Susunan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal dinyatakan sebagai
berikut.
1. Sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
2. Sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama serta mendasari dan menjiwai
sila ketiga, keempat, dan kelima.
3. Sila ketiga didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta mendasari
dan menjiwai sila keempat dan kelima.
4. Sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga serta
mendasari dan menjiwai sila kelima.
5. Sila kelima dijiwai dan didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
22. 3 Pancasila sebagai Pernyataan Jati Diri Bangsa
PENDIDIKAN PANCASILA
Pancasila sebagai kepribadian bangsa menunjukkan bahwa di
satu sisi, rumusan kepribadian ini adalah pancaran dari
penghayatan masyarakat Indonesia sendiri. Di sisi lain,
kepribadian ini menjadi pedoman kehidupan bersama agar
ditaati dan dikembangkan secara optimal.
Menurut Kaelan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai
sebagai hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia
terkait dengan kehidupan yang dianggap baik serta memberikan
watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Corak dan watak
tersebut adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan
manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan
musyawarah, serta keadilan sosial. Nilai-nilai dasar ini
dirumuskan menjadi nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila
disebut sebagai jati diri bangsa.
24. PENDIDIKAN PANCASILA
Dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
dapat ditemukan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur. Sementara itu, pada alinea keempat
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dapat ditemukan
tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
”