1. PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI TERHADAP PELAKU
YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk)
SEMINAR HASIL
Diajukan Oleh:
Nama : Ramot W Hasibuan
NPM : 17600016
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS HUKUM
TAHUN AJARAN
2021
2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun
mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan
dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak
bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak
semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai
negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat
dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi
kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari
kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah
kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar
anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah,
lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.
3. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini,
menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit
dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang
seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman
kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram
dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek
pelecehan seksual.
Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan
menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan
tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang
mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia
menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek
jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Selain itu,
pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan
aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (informed consent) dari
pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang
dilakukan padanya.
4. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman
kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu
negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT seharusnya tidak
menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat
disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak
dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas
dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD
NRI 1945.
5. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka adapun
rumusan masalah adalah :
1. Bagaimana pengaturan penjatuhan hukum kebiri didalam hukum
positif terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap
anak (Studi Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk).
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas
maka adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu :
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penjatuhan hukum
kebiri didalam hukum positif terhadap pelaku kejahatan
kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan
seksual anak (Studi Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk).
6. D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini
baik secara teoritis, praktis, maupun secara diri sendiri yaitu
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum
antara lain hukum pidana dan secara khusus terhadap hukum
penitensier dan hukum perlindungan anak.
2. Secara Praktisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi
pemahaman kepada aparat penegak hukum antara lain pengacara
atau advocate, kepolisian, kejaksaan, dan hakim tentang
pemberian hukuman kebiri di Indonesia
3. Secara diri sendiri (pribadi)
Sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar studi
S1 hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
7. D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini
baik secara teoritis, praktis, maupun secara diri sendiri yaitu
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum
antara lain hukum pidana dan secara khusus terhadap hukum
penitensier dan hukum perlindungan anak.
2. Secara Praktisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi
pemahaman kepada aparat penegak hukum antara lain pengacara
atau advocate, kepolisian, kejaksaan, dan hakim tentang
pemberian hukuman kebiri di Indonesia
3. Secara diri sendiri (pribadi)
Sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar studi
S1 hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
8. BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian,
yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit
permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian
juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan
diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah
semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah
akan dieliminasi sebagian. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan
hukuman pidana serta penerapan hukuman kebiri kimia bagi
pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan studi putusan
No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk.
9. B. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu
penelitian perpustakaan (library research). Jenis penelitian ini
adalah penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat
dilaksanakannya suatu penelitian. Peneliti dapat memilih dan
menelaah bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat
memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang
dilaksanakan. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian
hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder
belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-
bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.
10. C. Metode Pendekatan
Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus
(case approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach).
Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah
ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk
sampai kepada suatu keputusan.
2. Pendekatan Undang-Undang (statue approach)
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani.
11. D. Sumber Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu dan sekaligus memberikan dan sekaligus
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan
sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat
dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan
hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
Dalam hal melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan-
bahan tersebut digunakan untuk menganalisa putusan tentang Penjatuhan
Pidana Penjara dan Kebiri Terhadap Pelaku yang Dengan Sengaja
Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang
terdapat di Pengadilan Negeri Mojekerto dengan nomor register 69/Pid.
Sus/2019/PN. Mjk.
12. E. Metode Penelitian Hukum
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum
tertentu dengan jalan menganalisanya. Maka dari pada itu metode
penelitian terbagi atas 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris.
Dari kedua jenis penelitian tersebut, metode penelitian
hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode
penelitian normatif adalah penelitian perpustakaan. Dinamakan
penelitian normatif, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada
peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat
erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum
normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder
pada perpustakaan.
13. F. Analisis Bahan Hukum
Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan
penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan
penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai
penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari
penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan
teori dan menggambarkan secara kompleks dengan melakukan
pengamatan terhadap bahan tertulis seperi Undang-undang, buku-
buku, dan dokumen tertentu.
14. BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa adapun pengaturan penjatuhan hukum kebiri didalam hukum positif
terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap tersangka yakni saudara
MUH. ARIS Bin SYUKUR terhadap korban yakni FARAH BILQIS
MAGFIROH sudah sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang PP Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak yang mana aturan tersebut sudah berlaku secara sah di Indonesia.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kebiri kimia
terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak atas Putusan No.
69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk terhadap saudara MUH. ARIS Bin SYUKUR sudah
memuat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara,
yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Yang mana
dalam hal ini terdakwa dikenakan Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun
2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU R.I.
No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. UU No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan denda sebesar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa pidana kebiri
kimia.
15. B. Saran
1. Negara sebaiknya mengkaji kembali dalam menggunakan hukuman
kebiri sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kekerasan seksual
terhadap anak yang sedang merebak, dikarenakan banyak terjadi
perbedaan pendapat terhadap pemberian hukuman kebiri kepada
pelaku pedofilia. Meskipun masyarakat mempunyai kesamaan
pendapat bahwa pelaku pedofilia harus dihukum dengan hukuman
yang berat.
2. Dalam menjatuhkan putusan, sebaiknya Hakim mempertimbangkan
dengan saksama apakah putusannya tersebut dapat dieksekusi atau
tidak di Indonesia, mengingat bahwa putusan yang menjatuhkan
pidana tambahan kebiri kimia pada saat itu belum ada Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara
pelaksanaannya. Selain itu, sebaiknya Hakim mencantumkan dasar
hukum atau pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam
putusannya karena sebuah putusan dapat dijadikan yurisprudensi
bagi putusan lain, sehingga hakim pada perkara yang sama dapat
menerapkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dengan
pertimbangan tersebut sebagai referensi.
