Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

1. KONSEPSI BARU PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERAKHIR
DIUBAH DENGAN UU NO 9 THN 2015
DR. FRANS DIONE, M.Si
fransdionesa@gmail.com
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

2. TU JU AN DESEN TRALISASI
KESEJAHTERAAN
me n ja d ika n Pe md a
se ba g a i in str u me n
me n in g ka tka n
ke se jahte r aan
me la lu i pe mbe r ia n
pe la ya n a n pu blik ,
pe mbe r d a ya a n d a n
pe r a n se r ta
masyar akat se r ta
me n c ipta ka n d a ya
sa in g d a e r a h
POLITIK
Pe md a me n ja d i
in str u me n
pe n d id ika n politik
d itin g ka t loka l
u n tu k me n d u ku n g
pe n d id ika n politik
n a sion a l d a la m
me n u n ja n g pr ose s
d e mokr a tisa si
d a la m me w u ju d ka n
ma sya r a ka t ma d a n i

3. UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi
UU 32 /’04
mencari keseimbangan
UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi
UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
Presidential Edict 6 / 1959 Dominan sentralisasi
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
UU No. 23 / 2014
Efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemda
K EBIJAK AN DESEN TRALISASI

4. T U J U A N P E R U B A H A N U U 2 2 / 9 9 M E N J A D I U U 3 2 / 0 4
A N T A R A L A I N :
- untuk meredakan konflik kewenangan antara
Pemerintah Pusat dengan daerah
- Untuk meredakan ketegangan antara kepala daerah
dan DPRD yang sangat diwarnai oleh nuansa
“legislative heavy”

5. P E R M A S A L A H A N D A L A M I M P L E M E N T A S I
U U N O . 3 2 T H 2 0 0 4
 T u jua n d e sen tr alisa si da r i a spek politi k
tid a k se imba n g d g a spe k ke se ja hte r a a n ;
 Fe n ome na ad an ya ra ja -r a ja ke c il ,
d e sen tr alisa si kor u psi, da n d in asti
ke pe mimpinan dae r ah ;
 Poten si konflik a n tar su su n an
pe me r in ta han a kiba t ketid a kje la san
pe n g a tu r a n ;
 Pe n ye le n g ga ra an pe md a ku r a n g e fe ktif

6. L A T A R B E L A K A N G P E R U B A H A N U U N 0 . 3 2 T H 2 0 0 4
1. Memperjelas konsep desentralisasi dalam kerangka NKRI
2. Memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk mencegah konflik antar susunan
pemrintahan
3. Menambah pengaturan baru yang belum diatur dalam uu no.32
tahun 2004 untuk mempercepat tujuan desentralisasi
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
U U N 0 . 2 3 T H 2 0 1 4

7. A N A T O M I
U N D A N G - U N D A N G N O . 2 3 T A H U N 2 0 1 4
Terdiri atas :
• 27 Bab
• 411 Pasal
1. Ketentuan Umum
2. Pembagian Wilayah Negara
3. Kekuasaan Pemerintahan
4. Urusan Pemerintahan
5. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
dan Daerah Provinsi Yang Berciri
Kepulauan
6. Penataan Daerah
7. Penyelenggaran Pemeruntahan Daerah
8. Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah dan Perkada
10. Pembangunan Daerah
11. Keuangan Darah
12. BUMD
13. Pelayanan Publik
14. Partisipasi Masyarakat
15. Perkotaan
16. Kawasan Khusus dan Kawasan
Perbatasan Negara
17. Kerjasama Daerah & Perselisihan
18. Desa
19. Pembinaan dan Pengawasan
20. Tindakan Hukum Thd ASN di
Instansi Daerah
21. Inovasi Daerah
22. Informasi Pemerintahan Daerah
23. Dewan Pertimbangan OTDA
24. Ketentuan Pidana : Ketentuan
Lain-lain; Ketentuan Peralihan
dan Ketentuan Penutup

8. I S U - I S U S T R A T E G I S
U N D A N G - U N D A N G N O . 2 3 T A H U N 2 0 1 4
1. HUBUNGAN PEMRINTAH PUSAT
DAN DAERAH
2. URUSAN PEMERINTAHAN
3. DAERAH PROVINSI YG BERCIRI
KEPULAUAN
4. PEMBENTUKAN DOB
5. PENYELENGGARA PEMDA
6. PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH
7. PERANGKAT DAERAH
8. PEGAWAI NEGERI SIPIL
9. PEMBANGUNAN DAERAH
10. PERATURAN DAERAH
11. KEUANGAN DAERAH
11. PELAYANAN PUBLIK
12. INOVASI DAERAH
13. SANKSI

9. PRESIDEN
Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRI
Kementerian/LPNK
KoordinasiKoordinasi
Sebagian
Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4
(1) UUD 1945
K EK U ASAAN PEMERIN TAHAN

10. H U B U N G A N P E M E R I N T A H P U S A T D A N D A E R A H
 Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada ditangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada
ditangan Presiden.
 Presiden menetapkan pedoman penyelengaaraan urusan pemerintahan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
 Pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan pemda kabupaten/kota
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 Dengan demikian hubungan Presiden dengan gubernur dan
bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota bersifat hierarkis.

11. K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N T A H A N
1. Urusan Pemerintahan Absolut: urusan pemerintahan yang
mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
2. Urusan Pemerintahan Konkuren : urusan pemerintahanyang
dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan
kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan Umum: urusan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan
bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya
urusan menjaga 4 pilar negara.

12. U R U S A N P E M E R I N T A H A N U M U M
 Gubernur, bupati/walikota mendapatkan pelimpahan
dari presiden untuk melaksanakan urusan
pemerintahan umum di wilayahnya.
 Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum,
gubernur, bupati/walikota dibantu oleh perangkat
Pemerintah Pusat dan dibentuk forum koordinasi
pimpinan daerah dan forum koordinasi kecamatan
Pendanaan dibebankan pada APBN

13. KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
K LASIF IK ASI U RU SAN PEMERIN TAHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
1. PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN PERSATUAN
KESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNAN
ANTAR SARA
4. PKS;
5. KOORDINSASI TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA
DI DAERAH;
6. PENGEMBANGAN
DEMOKRASI;
7. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YG
BUKAN MRP
KEWENANGAN DAERAH/
TDK DILAKSANAKAN
INSTANSI VERTIKAL
APBN

14. PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
o Dalam UU No. 23 Tahun 2014 , pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan
kabupaten/kota diatur secara jelas sehingga setiap tingkatan
atau susunan pemerintahan memikul tanggung jawab untuk
melayani masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.
o Kejelasan pembagian Urusan Pemerintahan juga
menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar
susunan atau tingkatan pemerintahan dan menghindari
saling lempar tanggung jawab.
14

15. WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
PEMBAGIAN U RU SAN PEMERIN TAHAN K O N K UREN
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Prmhan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum &
linmas
6. sosial
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan
Perempuan &
Pelindungan Anak,
Pangan, Pertanahan, LH,
Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk &KB,
perhubungan, Kominfo,
Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah , Penanaman
Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik,
Persandian,
Kebudayaan,
Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas
dan Efisiensi dan Kriteria
tertentu

16. K E W E N A N G A N D A E R A H P R O V I N S I D I L A U T
 Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya
paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan.
Kewenangan tersebut meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan
gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut;
dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan

17. D A E R A H P R O V I N S I Y A N G B E R C I R I K E P U L A U A N
Selain mempunyai kewenangan mengelola sumber daya
alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke
arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, Daerah
provinsi yang berciri kepulauan diberikan penugasan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan melalui
mekanisme tugas pembantuan.
•Untuk membantu mempercepat pembangunan daerah
provinsi yang berciri kepulauan dilakukan dengan cara
menggunakan mekanisme formula DAU yang menjadikan
wilayah lautnya sebagai variabel dalam penghitungan DAU
dan melalui formulasi DAK yang mangakomodasi kebutuhan
daerah provinsi yang berciri kepulauan.

18. P E M B E N T U K A N D A E R A H O T O N O M B A R U
1. Pembentukan DOB secara masif dalam waktu yang singkat melahirkan problema
baru dalam pelaksanaan desentralisasi.
misalnya : biaya pemerintahan yang semakin mahal, konflik sosial dan
horisontal dan proliferasi birokrasi secara spasial yang semakin tinggi.
2. Untuk itu dalam dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengatur setiap pembentukan DOB
harus memenuhi persyaratan dasar dan administratif, juga harus melalui tahap
daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun.
3. Daerah persiapan ditingkatkan statusnya menjadi DOB apabila dari hasil evaluasi
dinyatakan layak, dan dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dan
dikembalikan ke daerah induknya apabila Daerah Persiapan dinyatakan tidak
layak.
4. untuk kepentingan strategis nasional dan karena adanya penggabungan
beberapa daerah yang setingkat atas dasar kesepakatan masing-masing daerah
tidak disyaratkan melalui daerah persiapan

19. PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kepala daerah
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. DPRD
lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mempunyai fungsi
pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan
19

20. HUBUNGAN KERJA KDH DAN DPRD
o Hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas
mitra sejajar.
o Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk:
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
b.penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan
pemda;
d.rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara
berkala;
o Laporan keterangan pertanggungjawaban yang
disampaikan kepala daerah kpd DPRD tidak dapat
digunakan sebagai sarana pemberhentian kepala daerah
20

21. KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
21

22. TUGAS KDH
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
RPJPD dan serta menetapkan RKPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya ;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
22

23. WEWENANG KDH
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan peraturan kepala daerah dan
keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
23

24. TUGAS WAKIL KDH
a. membantu kepala daerah dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil
pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi
wakil bupati/wali kota;
24

25. TUGAS WAKIL KDH
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala daerah dalam pelaksanaan
Pemerintahan Daerah;
c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala
daerah apabila kepala daerah menjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara;
d. melaksanakan tugas dan kewajiban
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh
kepala daerah yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
25

26. KEWAJIBAN KDH DAN WAKIL KDH
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan NKRI;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan
baik;
f. melaksanakan program strategis nasional;
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi
Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah; dan
h. menyampaikan LPPD, LKPJ dan IPPD bagi KDH
26

27. LARANGAN BAGI KDH DAN WAKIL KDH
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu,
atau kelompok politiknya;
b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum
dan meresahkan sekelompok masyarakat atau
mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan
masyarakat lain;
c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta
maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan
bidang apa pun;
d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri
sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
e. melakukan KKN dan menerima uang, barang, dan/atau jasa
dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukan;
27

28. LARANGAN BAGI KDH DAN WAKIL KDH
f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan kecuali untuk mewakili daerahnya
g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatannya;
h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya;
j. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari
Mendagri dan
k. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh)
Hari berturut- turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1
(satu) bulan tanpa izin Mendagri untuk gubernur dan wakil
gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil
bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
28

29. KDH DAN WAKIL KDH BERHENTI
KARENA:
1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan.
29

30. KDH DAN WKDH DIBERHENTIKAN KARENA:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil
kepala daerah;
d. tidak menaati peraturan perundang-undangan;
e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau
kelompok politiknya;
f. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan
warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
g. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri
dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
h. melakukan KKN dan menerima uang, barang, dan/atau jasa
dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan
yang akan dilakukan; 30

31. KDH DAN WKDH DIBERHENTIKAN KARENA:
i. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan kecuali untuk mewakili daerahnya
j. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatannya;
k. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya;
l. melakukan perbuatan tercela;
m. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang
dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan;
n. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil
kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang
berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
o. mendapatkan sanksi pemberhentian.
31

32. DPRD
Posisi DPRD sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah
diatur secara komperehensif dalam
UU No. 23 Tahun 2014 maka
ketentuan DPRD yang diatur dalam
UU No. 17 Tahun 2014 sudah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
32

33. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418
sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

34. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.......
(Pasal 147 UU 23/2014)
Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah
Kabupaten/Kota.
(Pasal 148 (2) UU 23/2014)

35. ANGGARANPEMBENTUKAN
PERDA
1. membahas perda
bersama KDH
2. mengajukan usul
raperda
3. menyusun
program
pembentukan
perda bersama
kdh
F U N GSI DPRD
PENGAWASAN
1. pelaksanaan perda
dan peraturan KDH;
2. pelaksanaan
peraturan lain yang
terkait
penyelenggaraan
pemda;
3. pelaksanaan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
laporan keuangan
oleh BPK.
Pembahasan untuk
persetujuan bersama
terhadap Raperda tentang
APBD yang diajukan oleh
KDH
1. membahas KUA dan
PPAS yang disusun
KDH;
2. membahas rancangan
Perda tentang APBD;
perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban
APBD provinsi
bersama KDH

36. TUGAS DAN WEWENANG DPRD
1. membentuk Perda bersama KDH;
2. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda
tentang APBD;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KDH kepada
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian;
5. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah terhadap rencana perjanjian internasional;
6. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
7. meminta LKPJ;
8. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani
masyarakat dan daerah; dan
9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
36

37. ANGKETINTERPELASI
hak untuk
meminta
keterangan kpd
KDH mengenai
kebijakan pemda
yang penting,
strategis &
berdampak luas
bg kehidupan
bermasyarakat &
bernegara
HAK DPRD
MENYATAKAN
PENDAPAT
hak untuk menyatakan
pendapat terhadap
kebijakan KDH atau
mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di
Daerah disertai dg
rekomendasi
penyelesaiannya atau
sebagai tindak lanjut
pelaksanaan hak
interpelasi dan hak
angket.
Hak untuk melakukan
penyelidikan terhadap
kebijakan pemda yang
penting dan strategis
serta berdampak luas
pada kehidupan
masyarakat, Daerah,
dan negara yang
diduga bertentangan
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

38. 1. Mengajukan Raperda;
2. Menyampaikan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan
pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Imunitas;
6. Mengikuti orientasi dan
pendalaman;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif
HAK ANGGOTA DPRD

39. • Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak
keuangan dan administratif.
• Hak keuangan dan administratif diatur dengan peraturan
pemerintah.
• Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan
dan anggota DPRD provinsi berhak memperoleh
tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan
kemampuan Daerah.
• Pengelolaan hak keuangan dan administratif dan
tunjangan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi
sesuai dengan peraturan pemerintah

40. HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DPRD
1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga
dan Tunjangan Beras;
3. Uang Paket;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Panitia
Musyawarah;
6. Tunjangan Komisi
7. Tunjangan Panitia
Anggaran;
8. Tunjangan Badan
Kehormatan;
9. Tunjangan Alat
Kelengkapanlainnya
10. Uang Jasa
Pengabdian /Uang
duka (1 x dlm msa
jbatan)
1. Tunjangan Pemeliharaan
Kesehatan
2. Tunjangan Komunikasi
Intensif
3. Rumah Jabatan Pimpinan
DPRD
4. Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD;
5. Rumah Dinas Anggota
DPRD;
6. Pakaian Dinas;
7. Agenda Pimpinan dan
Anggota;
8. Kelompok Pakar atau Tim
Ahli
9. Belanja Sekretariat Fraksi
10. Belanja Penunjang
Operasional DPRD
BELANJA
SEKRETARIAT DPRD
1. Program dan Kegiatan
Pendukung DPRD
2. Peningkapatan
Kapasitas PNSD
Setwan
3. Belanja Operasional
Kesekretariatan
4. Dll....

41. BELANJA DPRD
HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DPRD
1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras;
3. Uang Paket;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Panitia
Musyawarah;
6. Tunjangan Komisi
7. Tunjangan Panitia Anggaran;
8. Tunjangan Badan
Kehormatan;
9. Tunjangan Alat
Kelengkapanlainnya
10.Uang Jasa Pengabdian/Uang
duka (1 x dlm msa jbatan)
1. Tunjangan Pemeliharaan
Kesehatan
2. Tunjangan Komunikasi
Intensif
3. Rumah Jabatan Pimpinan
DPRD
4. Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD;
5. Rumah Dinas Anggota DPRD;
6. Pakaian Dinas;
7. Agenda Pimpinan dan Anggota;
8. Kelompok Pakar atau Tim Ahli
9. Belanja Sekretariat Fraksi
10. Belanja Penunjang Operasional
DPRD

42. 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan UUD 1945 dan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan NKRI;
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemda;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain dalam penyelenggaraan pemda;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.
K EWAJIBAN AN GGO TA DPRD

43. LARANGAN ANGGOTA DPRD
1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah
lainnya, hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
2. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas
dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
3. melakukan KKN.
43

44. LARANGAN ANGGOTA DPRD
1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah
lainnya, hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
2. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas
dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
3. melakukan KKN.
44

45. ANGGOTA DPRD BERHENTI KARENA
1. MENINGGAL DUNIA;
2. MENGUNDURKAN DIRI;
3. DIBERHENTIKAN
45

46. ANGGOTA DPRD DIBERHETIKAN KARENA:
1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan
DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;
5. diusulkan oleh parpolnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
6. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD ;
7. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini;
8. diberhentikan sebagai anggota parpol; atau
9. menjadi anggota partai politik lain. 46

47. a. pimpinan;
b. badan musyawarah;
c. komisi;
d. badan pembentukan Perda Provinsi;
e. badan anggaran;
f. badan kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.

48. KINERJA
DPRD
HASIL
PILPRES 2014
UU PILKADA
UU MD 3
& PP 16/2010
UU PEMDA
DUKUNGAN
TENAGA
TEKNOKRASI
RENCANA KERJA
DPRD
PENG
ORGANISASIAN
ALAT KELENGKAPAN

49. PERAN GU BERN U R SEBAGAI WAK IL PEM.PU SAT
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS
PEMBANTUAN OLEH KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS LAINNYA
DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIBERI
KEWENANGAN UNTUK MENJATUHKAN SANKSI KEPADA
BUPATI/WALIKOTA
DIBIAYAI OLEH APBN

50. PERANGKAT DAERAH
o Besaran organisasi perangkat daerah tidak harus sama
pada setiap daerah tergantung dari beban kerja setiap
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-
masing daerah.
o Untuk itu dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai
dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang
efektif dan efisien.
o Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi
unggulan nasional, diperlukan pemetaan oleh K/L dan
daerah untuk mengetahui daerah yang mempunyai potensi
unggulan sesuai dengan bidang tugas K/L.
50

51. APARATUR SIPIL NEGARA
o Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjauhkan
birokrasi dari intervensi politik, maka diatur standar
kompetensi jabatan dalam birokrasi pemerintahan daerah.
o Selain memenuhi kompetensi teknis, kompetensi manajerial
dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN yang menduduki
jabatan dalam birokrasi di daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan, dan proses pengangkatannya
mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014
51

52. PEMBANGUNAN DAERAH
o UU No. 23 Tahun 2014 menciptakan adanya sinergi
pembangunan antara Pusat dan daerah dan antara provinsi
dengan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut
melalui mekanisme pemetaan urusan pemerintahan oleh K/L,
kelembagaan yang sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan didukung dengan
pendanaannya.
o Dengan sinergi tsb dapat tercapai target nasional yang
selama ini sulit untuk terealisir karena kepentingan yang
berbeda antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
52

53. PEMBAN GU NAN DAERAH
PUSAT
PEMETAAN URUSAN
WAJIB & PILIHAN
PROVINSI
KAB/KOTA
SINERGI PERENCANAAN
PUSAT, PROV DAN KAB/KOTA
MENCAPAI TARGET NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI
BAGIAN DARI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
EVALUASI RAPERDA TENTANG
RPJMD OLEH MENDAGRI
UNTUK RAPERDA PROVINSI
DAN OLEH GUBERNUR UNTUK
RAPERDA KABUPATEN/KOTA

54. KEUANGAN DAERAH
o Pemberian sumber keuangan kepada Daerah dilakukan
seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah dengan menggunakan formula
DAU dan DAK.
o Daerah harus memprioritaskan anggaran untuk membiayai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar.
o DAU diprioritaskan untuk membiayai pelayanan dasar.
o Untuk mengoptimalkan DAK, diatur adanya penguatan
peran gubernur sebagai wakil Pemeintah Pusat sebagai
budget optimizer.
54

55. PERATU RAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBUAT PROGRAM
PEMBENTUKAN PERDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
ASPIRASI DAERAH
WARGA BERHAK TERLIBAT DALAM PROSES PENYUSUNAN PERDA
DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, KESUSILAAN DAN/ATAU
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
Mendagri Gubernur
Perda Kab/Kota
Bertentangan, dibatalkan oleh
Perda Provinsi

56. IN O VASI DAERAH
1. PENINGKATAN EFISIENSI;
2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS;
3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN;
4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;
5. BERORIENTASI KEPADA
KEPENTINGAN UMUM;
6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN
7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
HASILNYA TIDAK UNTUK
KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.
PRINSIP-PRINSIP
SEMUA BENTUK PEMBARUAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
APABILA INOVASI GAGAL
APARATUR TIDAK DIPIDANA,
APABILA INOVASI TERSEBUT
DILAKUKAN BERDASARKAN
PRINSIP2 DALAM RUU DAN
DITETAPKAN OLEH PERATURAN
KEPALA DAERAH SERTA
DILAPORKAN KEPADA
MENDAGRI
PERLINDUNGAN

57. MEKANISME INOVASI DAERAH
a) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur
sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
b) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat
paripurna.
c) Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam
Perkada.
d) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh
izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi
Perangkat Daerah.
e) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan
kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
f) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
g) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan
kepada Mendagri
h) Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi
bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
i) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 57

58. PELAYANAN PUBLIK
o Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan
publik agar masyarakat tahu jenis pelayanan publik yang
disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta
kejelasan dalam prosedur dan biayanya serta saluran
keluhan yang disediakan.
o Pemerintah daerah wajib melaksanakan rekomendasi
Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.
o Pemerintah daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis
dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan daya saing daerah.
58

59. PELAYAN AN PU BLIK
Daerah
WAJIB MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PUBLIK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
MASYARAKAT
WAJIB MENGUMUMKAN SELURUH
INFORMASI
PENGADUAN ATAS PELAYANAN
PUBLIK DISAMPAIKAN MASY.
PADA OMBUDSMAN, PEMDA DAN
DPRD DAN PEMDA WAJIB
MELAKSANAKAN REKOMENDASI
OMBUDSMAN

60. SAN K SI -SAN K SI DALAM RU U PEMDA
SANKSI ADMINISTRATIF
- TEGURAN LISAN;
- TEGURAN TERTULIS;
- TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK
KEUANGAN;
- MENGIKUTI PROGRAM
PEMBINAAN KHUSUS;
- DIBERHENTIKAN DARI
PIMPINAN PADA ALAT
KELENGAKAPAN DPRD ;
- PEMBERHENTIAN SEMENTARA ;
- PERBERHENTIAN TETAP
SANKSI PIDANA
- BAGI KEPALA DAERAH YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN
PERIJINAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN
PELANGGARANNYA BERSIFAT
PIDANA

61. SANKSI KDH DAN WAKIL KDH YG TIDAK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
o KDH/wakil KDH yang tidak melaksanakan program srtategis
nasional diberi teguran tertulis oleh Mendagri utk gub/wakil
gub dan oleh gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat utk
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
o Kalau tetap tidak melaksanakan program strategis nasional,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara selama 3 (tiga) bulan.
o Kalau tetap tidak melaksanakan program strategis nasional,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
61

62. SANKSI BAGI KDH/WAKIL KDH YG MELANGGAR
LARANGAN
o KDH/wakil KDH yang menjadi pengurus suatu perusahaan
milik swasta/negara/daerah atau pengurus yayasan bidang
apa pun dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3
(tiga);
o KDH/wakil KDH yang melakukan perjalanan ke luar negeri
tanpa izin dikenai sanksi pemberhentian sementara selama
3 (tiga) bulan;
o KDH/ wakil KDH yang meninggalkan tugas dan wilayah
kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak
berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dikenai
sanksi teguran tertulis. Jika teguran disampaikan 2 kali
berturut-turut KDH/wakil KDH tidak mengindahkan,
KDH/wakil KDH ybs diwajibkan mengikuti program
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kemendgri.
62

63. SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD
o KDH yang tidak menyampaikan Perda dikenai sanksi
teguran tertulis;
o Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih
memberlakukan Perda yang dibatalkan dikenai sanksi tidak
dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan utk KDH dan
anggota DPRD serta dikenai sanksi penundaan evaluasi
Perda;
o penyelenggara Pemerintahan Daerah yg masih
memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau
retribusi daerah yang dibatalkan dikenai sanksi penundaan
atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah
bersangkutan.
63

64. SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD
o KDH yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang
telah diundangkan dikenai sanksi teguran tertulis, jika
teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak
dilaksanakan, KDH diwajibkan mengikuti program pembinaan
khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Kemendagri serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang
ditunjuk.;
o penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD , anggota DPRD dan kepala
daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan selama 3 bulan;
o KDH yg tidak menetapkan Perkada tentang RKPD dikenai
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan selama 3 (tiga) bulan;
64

65. SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD
o KDH yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam
UU dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangannya selama 6 bulan;
o KDH yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD sesuai dg waktu yang ditentukan
peraturan perundang-undangan dikenai sanksi tidak
dibayarkan hak keuangannya selama 6 (enam) bulan.;
o Anggota DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui
bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum
dimulainya tahun anggaran dikenai sanksi tidak dibayarkan
hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
o KDH yang tidak mengumumkan informasi tentang
pelayanan publik dikenai sanksi teguran tertulis , jika tidak
diindahkan diwajibkan mengikuti program pembinaan
khusus. 65

66. SANKSI BAGI KDH
o KDH yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai
sanksi teguran tertulis, jika teguran sdh disampaikan 2 kali
tidak tetap tidak doilaksanakan, Mendagri mengambil alih
pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih
pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota;
o KDH yang tidak mengumumkan informasi pembangunan
Daerah dan informasi keuangan Daerah dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis , jika teguran tidak
diindahkan, KDH diwajibkan mengikuti pembinaan khusus
yg dilaksanakan Kemendagri
66

67. SANKSI BAGI ANGGOTA DPRD
o Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan
kewajiban dikenai sanksi oleh badan kehormatan berupa
tegiaran lisan, teguran tertulis, dan/atau diberhentiakan
dari pimpinan pada alat kelengkapan
o Anggota DPRD yg melanggar larangan merangkap jabatan
sbg pejabat negara, pejabat daeeah, hakim atau PNS atau
melalkakan pekerjaan struktural pada lembaga pendidikan,
akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris,
dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas
dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai
anggota DPRD dikenai sanksi pemberhentian sbg anggota
DPRD;
o Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti
melakukan KKN berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD.
67

68. SUBTANSI PENGATURAN DLM
UU NO 9 THN 2015 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU NO 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

69. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANA
UU NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
69

70. 70
1. PP tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. PP tentang Urusan Pemerintahan;
3. PP tentang Penataan Daerah;
4. PP tentang Desain Besar Penataan Daerah;
5. PP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. PP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. PP tentang Inovasi Daerah;
9. PP tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif dan Program Pembinaan Khusus
Bidang Pemerintahan;
10. PP tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. PP tentang Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. PP tentang Hak Protokoler, Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD;
13. PP tentang Supervisi, Pemonitoran, dan Pengevaluasian atas Penggunaan DBH, DAU
dan DAK;
14. PP tentang Pinjaman Daerah;
15. PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
A. PERATURAN PEMERINTAH (PP)

71. 71
16 PP tentang Badan Usaha Milik Daerah;
17 PP tentang Perangkat Daerah;
18 PP tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau
Investor;
19 PP tentang Partisipasi Masyarakat;
20 PP tentang Perkotaan;
21 PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22 PP tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan;
23 PP tentang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
24 PP tentang Kecamatan;
25 PP tentang Satuan polisi Pamong Praja;
26 PP tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus;
27 PP tentang Kerjasama Daerah;
28 PP tentang Kewenangan Daerah pada Kawasan Perbatasan;
29 PP tentang Kelurahan
Sambungan…PERATURAN PEMERINTAH (PP)

72. 72
1. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
a. Perpres tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
b. Perpres tentang Penjabat Sekretaris Daerah
2. RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
a. Permendagri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan
APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta Ranc Perda tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
b. Permendagri tentang Tatacara Pemberian Nomor Register Peraturan Daerah;
c. Permendagri tentang Unit Pelayanan Terpadu 1 (satu) Pintu;
d. Permendagri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
e. Permendagri tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah; dan
f. Permendagri tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
B. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

73. 73
SUBSTANSI SURAT EDARAN NO. 120/253/Sj. TGL 16 JANUARI
2015
Sub Urusan (Urusan Konkuren):
1. Pegelolaan pendidikan menengah
2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe
B
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan
negara
4. Pelaksanaan perlindugan hutan di hutan lindung
dan hutan produksi
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera
ulang dan pengawasan
8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB(PKB/PLKB)
9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenaga kerjaan
10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat
tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan
tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil
dan pedesaan
 Penyelenggaraan Urpem konkuren yg
bersifat pelayanan kpd masyarakat
luas & masig yang pelaksanaan tidak
dpt ditunda & tdk dapat dilaksanakan
tanpa dukungan P3D, tetap
dilaksanakan oleh tingkat an/susunan
pemerintahan yg saat ini
menyelenggarakan Urpem konkuren
tsb. Sampai dgn diserahkannya P3D.
 Menyelesaikan scr seksama
inventarisasi P3D antar
tingkatan/susunan pemerintahan sbg
akibat pengelaihan urusan konkuren
paling lambat 32 Maret 2016 & serah
terima personel, sarana & prasarana
serta dokumen (P2D) paling lambar 2
Okt 2016
 Hasil inventarisasi P3D tsb menjadi
dokumen & dasar penyusunan RKPD,
KUA/PPAS & Ranc.Perda APBD
Prov./Kab./Kota T.A. 2017

74. Terima
Kasih