2. Perkembangan Desentralisasi
Pemberdayaan lokal hingga pada entitas terkecil di dalam negara akhirnya
diamini oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan UU No. 6 tahun 2014
tentang Desa. ditinjau dari aspek regulasi pasca orde, baru ,UU No. 22 Tahun
1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan amandemen revisi
pertamanya dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan revisi kedua dalam UU No. 9
Tahun 2015 (tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta
tugas DPRD provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota)
3. UU No.23 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu
perangkat daerah( sama UU no 32 Tahun 2004)
Pertambangan, pendidikan menengah, dan kehutanan sekarang menjadi urusan Pemerintah
Provinsi.
Perencanaan disusun secara sistematis, dalam RPJPD, RPJMD, RKPD. ,khususnya RPJMD
harus merupakan penjabaran visi, misi, dan kepentingan program kepala daerah dan
seringkali tidak kesinambungan ((kepentingan publik yang pluralistic)
Adanya Partisipasi publik dan Informasi Publik ,memberi ruang mengontrol dan
mengevaluasi kebijakan, serta pemerintah dituntut untuk terbuka, sehingga informasi harus
bisa diakses oleh publik.
Penguatan Gubernur sebagai wakil Pusat harus diterjemahkan sebagai bentuk intervensi
positif yaitu memberi jaminan untuk kepentingan (a) terlaksananya urusan pemerintahan
umum (b) memfasilitasi dan mendistribusi sumberdaya secara adil bagi kepetingan
kabupaten/kota; (c) berperan aktif dan terlibat dalam proses pemecahan masalah yang
dihadapi kabupaten/kota.
4. Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Penyerahan kewenangan tidak lagi berprinsip UU no32 Tahun 20004 "luas, nyata,
dan bertanggung jawab", tetapi efektif dan efisien.
Pendapat Prof. Dr. Ryas Rasyid, bahwa penarikan kewenangan dari pemerintah yang
lebih rendah ke pemerintah yang lebih tinggi dalam pemerintahan modern adalah
hal yang tidak lazim. Hal tersebut menunjukan simbol ketidakpercayaan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.
Membesarkan peran provinsi, seharusnya provinsi mendapat pelimpahan
kewenangan dari negara, dan bukan mengambil kewenangan kabupaten/kotap
Pendapat Jurgen Habermas, bahwa negara dan masyarakat berada dalam ruang
publik yang mengedepankan komunikasi dua arah / dialogis. Setiap kebijakan yang
diambil negara seharusnya melibatkan peran dan aspirasi masyarakat di daerah
secara luas.
Pengawasan dengan melibatkan masyarakat atau aktor-aktor di luar negara
5. uu no 32 tahun 2004 ,Kepemimpinan Lokal
• Walikota dan Bupati dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga Gubernur bukanlah
atasan mereka,seolah kehilangan kekuasaan mereka terhadap Bupati dan Walikota
• Beban anggaran pemda kabupaten/kota bertambah dengan alasan belanja
pegawai , serta pembangunan yang tidak tepat sasaran.
• Pembagian kue yang lebih adil juga dibutuhkan pengawasan yang melekat
sehingga pemimpin lokal tidak menjadi raja kecil yang cenderung
menyelewengkan dana pemerintah pusat
• Daerah kabupaten/kota harus tunduk dan patuh pada kebijakan yang seragam
walaupun maksudnya itu baik UU 23 tahun 2014
6. Dinamika hubungan pusat dan daerah
Pemerintah pusat adalah fokus pada pengambil-alihan wewenang ketimbang
peningkatan pengawasan
Lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah
kabupaten dan kota.
Banyak kasus Bupati/walikota tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur yang
biasannya dikarenakan perbedaan latar belakang politik.
otonomi daerah yang berimbas pada naiknya anggaran kepagawaian
Masih terkungkungnya paradigma hierarkis ketimbang network atau jaringan,
seharusnya pemerintahan itu harus meninggalkan paradigma hierarkis dan beralih
ke hubungan yang horizontal
Penguatan networks seperti masyarakat sipil agar mereka lebih berdaya dalam
mengawasi pemerintahan justru yang harus lebih ditingkatkan dan difokuskan.
7. Tantangan dan hambatan pelaksanaan UU No. 23
tahun 2014.
Terjadi kesenjangan yang mencolok di daerah-daerah yang kaya sumber daya
alamnya, tetapi penduduknya tetap miskin
mengurangi dominasi atau peran yang terlampau jauh oleh Bupati/Walikota dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah
masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang
telah diambil oleh pemerintah
pelibatan rakyat merupakan suatu proses kesadaran untuk pembangunan dan dapat
membantu penyelesaian masalah-masalah pembangunan
