Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum peradilan agama yang mencakup pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, teori pembuktian, hukum pembuktian, macam-macam alat bukti seperti saksi, surat, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, dan pengetahuan hakim.

1. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM
ACARA PERADILAN AGAMA

2. Pengertian Pembuktian
• Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas
mengkonstatir, mengkualifikasir, dan kemudian
mengkonstituir.
• Mengkostituir artinya hakim harus menilai
apakah peristiwa atau fakta-fakta yang
dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar
terjadi.
• Membuktikan artinya mempertimbangkan secara
logis kebenaran suatu fakta/peristiwa
berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut
hukum pembuktian yang berlaku.

3. Tujuan Pembuktian
Untuk memperoleh kepastian bahwa suatu
peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar
terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga
nampak adanya hubungan hukum antara para
pihak

4. Teori Pembuktian
1. Teori Pembuktian Bebas
Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-
ketentuan yang mengikat hakim.
2. Teori Pembuktian negatif
dimana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan
yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim
untuk melakukan sesuatu.
3. Teori Pembuktian Positif
dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala
tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang
dalam Undang-Undang.

5. Hukum Pembuktian
1. Bersifat mencari kebenaran formil
2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim
3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan
materil
4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian

6. Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan pasal 1856
BW, menyatakan bahwa barang-siapa yang :
- Mengaku mempunyai suatu hak, atau
- Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan)
untuk menguatkan haknya, atau
- Membantah hak orang lain, maka ia harus
membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

7. Alat – alat bukti
• Alat bukti surat
• Alat bukti saksi
• Alat bukti persangkaan Pasal 164 HIR
• Alat bukti pengakuan
• Alat bukti sumpah
• Pemeriksaaan ditempat (pasal 153 HIR)
• Saksi ahli (pasal 154 HIR)
• Pembukuan (pasal 167 HIR)
• Pengetahuan Hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA
No.14/1985)

8. Macam – macam kekuatan alat bukti
1. Bukti mengikat dan menentukan
• Meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk
memutuskan perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa
membutuhkan alat bukti lainnya.
• Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat
memutus lain dari pada yang telah terbukti dengan satu alat bukti
itu.
• Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/bukti
sebaliknya.
• Alat bukti ini adalah:
• Sumpah decisoir (pasal 156 HIR/pasal 183 R.Bg)
• Sumpah pihak (dilator) = (pasal 177 HIR/pasal 183 R.Bg)
• Pengakuan (pasal 174 HIR/pasal 311 R.Bg)

9. 2. Bukti sempurna, artinya :
• Meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk
memutuskan perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak
memerlukan adanya alat bukti lain.
• Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, kecuali jika dapat
dibuktikan sebaliknya.
• Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya.
• Alat bukti ini adalah :
• Akta otentik (pasal 165 HIR/pasal 285 R.Bg)
• Pasal 1394 KUH Perdata: Apabila tergugat dapat menunjukkan tiga
kwitansi pembayaran 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka angsuran
yang sebelumnya harus dianggap lunas.
• Pasal 1965 KUH Perdata: Itikad baik selamanya harus dianggap
ada, sedangkan siapa yang menunjukkan kepada suatu itikad buruk
diwajibkan membuktikannya.

10. 3. Bukti bebas, artinya:
Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangan yang
logis.
Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut.
Terserah kepada keyakinan hakim yang menilai.
Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan
pertimbangan yang logis.
Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.
Alat bukti ini adalah:
Saksi yang disumpah (pasal 172 HIR/pasal 307 R.Bg). meskipun
ada 10 oranng saksi, kalau hakim ragu-ragu maka hakim tidak
terkait atau wajib mempercayai saksi-saksi itu.
Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg)
Pengakuan diluar sidang (pasal 175 HIR/pasal 312 R.Bg)

11. 4.Bukti permulaan, artinya:
• Meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya
kebenarannya, tetapi belum mencukupi syarat formil
sebagai alat bukti yang cukup.
• Bukti ini masih perlu (harus) ditambah dengan alat bukti
lain agar menjadi sempurna.
• Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini.
• Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.
• Alat bukti ini adalah:
• Alat bukti saksi tetapi hanya seorang diri (pasal 136
HIR/pasal 306 R.Bg) sehingga harus ditambah dengan
alat bukti lain, misalnya sumpah suppletoir.
• Akta dibawah tangan yang dipungkiri tanda tangannya
dan isinya oleh yang bersangkutan (pasal 165 HIR/pasal
289 R.Bg).

12. 5. Bukti bukan bukti, artinya:
• Meskipun nampaknya memberikan keterangan yang
mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak
memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah.
• Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
• Ia seperti bukti tetapi bukan bukti.
• Hal ini adalah:
• Saksi yang tidak disumpah (pasal 145 (4) HIR/pasal 172 R.Bg)
• Saksi yang belum cukup umur15 tahun
• Foto-foto, rekaman casset/video dan sebagainya
• Kesaksian tak langsung (pasal 717 HIR/pasal 308 R.Bg )

13. Bukti Surat
Alat bukti tertulis atau surat ialah segala
yang memuat tanda-tanda bacaan yang
dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau
menyampaikan buah pikiran seseorang dan
digunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

14. Fungsi Akta
1. Fungsi formal. Yaitu adanya akta merupakan
syarat sah suatu perbuatan hukum. Misalnya:
• Pasal 1610 BW tentang perjanjian
pemborongan
• Pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang
piutang dengan bunga
• Pasal 1851 tentang perdamaian, yang untuk itu
semuanya disyaratkan adanya akta di bawah
tangan
• Pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik
2. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta sebagai alat
bukti, meskipun bukan merupakan syarat sahnya
suatu perbuatan hukum.

15. Fungsi Akta Sebagai Alat Bukti
Sebagai alat bukti, maka ketentuan pembuktian akta
dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kekuatan secara
fungsional, yaitu:
1. Kekuatan pembuktian lahir
Yaitu bahwa surat secara lahiriyah tampil sebagai akta yang
sah, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil
Yaitu membuktian tentang adanya sesuatu
perbuatan/keadaan menurut hukum atau adanya suatu
pernyatan.
3. Kekuatan pembuktian formil
Yaitu membuktian tentang kebenaran isi dari suatu
perbuatan/keadaan atau pernyataan yang dimuat di dalam
akta.

16. Bukti Saksi
Saksi ialah orang yang memberikan
keterangan di muka sidang, dengan memenuhi
syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa
atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami
sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau
keadaan tersebut.
Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

17. Bukti Persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan yang
ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal
atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa
yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik
yang berdasarkan undang-undang atau
kesimpulan yang ditarik oleh hakim.
Persangkaan diatur dalam pasal 173
HIR, 1916 BW.

18. Persangkaan menurut Undang – Undang
(Pasal 1916 BW)
Persangkaan – persangkaan yang oleh Undang-undang
dihubungkan dengan perbuatan tertentu antara lain:
- Perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan
batal.
- Peristiwa – peristiwa yang menurut Undang- Undang
dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak
pemilik atau pembebasan dari hutang.
- Kekuatan yang diberikan oleh Undang-Undang
kepada putusan hakim.
- Kekuatan yang diberikan Undang-Undang kepada
pengakuan atau sumpah salah satu publik.

19. Bukti Sumpah
Sumpah ialah suatu pernyataan yang hidmat
yang diberikan atau diucapkan pada waktu
memberi janji atau keterangan dengan
mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya
bahwa siapa yang memberi keterangan atau
janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

20. Macam Sumpah
1. Sumpah / janji untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, yang disebut sumpah
promissoir. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. sumpah diucapkan sebelum mereka
memberikan keterangan/ melakukan sesuatu.
B. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil
sahnya suatu keterangan atau tindakan.
C. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti;
dan
D. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.

21. Termasuk sumpah promissoir :
1. Sumpah Jabatan
2. Sumpah Pegawai Negeri Sipil
3. Sumpah Saksi
4. Sumpah Ahli
5. Sumpah Tolk (Juru Bahasa)
6. Sumpah Hakim

22. 2. Sumpah assertoir (confirmatoir) dilakukan
para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri :
A. Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi
keterangan atau melakukakan sesuatu
B. Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu
peristiwa atau hak
C. Sumpah ini termasuk alat bukti
D. Sumpah mengakhiri sengketa

23. Pemeriksaan di tempat (Descente)
Pemeriksaan setempat (descente) ialah
pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim
karena jabatannya, yang dilakukan di luar
gedung atau tempat kedudukan
Pengadilan, agar hakim melihat sendiri
gambaran atau keterangan yang memberi
kepastian tentang peristiwa yang menjadi
sengketa.

24. Keterangan Saksi Ahli
Keterangan pihak ketiga yang obyektif yang
bertujuan untuk membantu hakim dalam
pemeriksaan guna meambah pengetahuan
Hakim sendiri.

25. Alat bukti pembukuan
- Pasal 167 HIR pasal 296 R.Bg menyatakan
bahwa Hakim bebas memberikan kekuatan
pembuktian untuk keuntungan seorang
kepada pembukuannya yang dalam hal khusus
dipandang patut.
- Alat bukti pembukuan ini dalam bidang
keperdataan dan hukum dagang.

26. Contoh :
Seorang penggugat menggugat kepada lawan
(tergugat) untuk melunasi hutangnya, kemudian
tergugat menyatakan bahwa hutangnya sudah
lunas, lalu peggugat menunjukkan pembukuan
debit-kredit terhadap tergugat di mana ada
pengeluaran pinjaman.

27. Pengetahuan Hakim
Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap
mengetahui hukum. Pencari keadilan datang datang
padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia
tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali
hukum tidak tertulis untuk memutuskan
berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana
dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang
Maha Esa. diri sendiri, masyarakat Bangsa dan
Negara (Pasal 14 UU No. 14/1970 dan
penjelasannya)

28. Pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim
karena jabatannya waktu bermusyawarah
mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak
dikemukakan oleh kedua belah pihak.