2. ALAT – ALAT BUKTI
Paton alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material.
Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata (Ps. 164
HIR, 284 Rbg, 1866 BW), a.l. :
1. Alat Bukti Tertulis
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan (Bekentenis Confession)
5. Sumpah
Alat bukti lain :
6. Pemeriksaan setempat (descente)
7. Keterangan Ahli (Expertise)
2
3. Alat Bukti Tertulis
Dasar hukum :
Ps. 138, 165, 167 HIR; Ps. 164,
285 – 305 Rbg; S 1867 no. 29;
Ps. 1867 – 1894 KUHPerdata;
Ps. 138 – 147 Rv.
Alat bukti tertulis surat
3
SURAT
AKTA
BUKAN AKTA
AKTA
DIBAWAH TANGAN
AKTA OTENTIK
4. Saksi-saksi
Dasar Hukum : Ps. 139-152, 168-172 HIR; Ps. 165-179 Rbg; Ps. 1895, 1902-1912 BW
Kesaksian adalah kepastian yg diberikan kpd hakim di persidangan tentang peristiwa
yg disengketakan dgn jalan pemberitahuan secara lisan & pribadi o/ orang yg bukan
salah 1 pihak dlm perkara, yg dipanggil di persidangan
Ps. 139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW setiap orang yg bukan salah 1 pihak dapat
bertindak sbg saksi, kecuali :
I. segolongan orang yg dianggap tdk mampu bertindak sbg saksi :
a. tidak mampu secara mutlak (absolut)
1. keluarga sedara & keluarga semenda menurut keturunan yg lurus dr salah 1
pihak Ps. 145 (1) sub 1 HIR, 172 (1) Sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW
2. suami/istri salah 1 pihak, meski sudah cerai Ps. 145 (1) sub 2 HIR, 172 (1)
Sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW
b. tidak mampu secara nisbi (relatif)
1. anak-anak dibawah 15 th Ps. 145 (1) sub 3 jo. (4) HIR, 172 (1) Sub 4 jo. 173
Rbg, 1912 BW
2. orang gila Ps. 145 (1) sub 4 HIR, 172 (1) Sub 5 Rbg, 1912 BW
4
5. II. Segolongan orang yg a/ permintaan mereka sendiri
dibebaskan memberi kesaksian
hak ingkar (verschoningsrecht) Ps. 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2
BW :
a. saudara pa & pi serta ipar pa & pi dr salah 1 pihak
b. keluarga sedarah menurut keturunan yg lurus & saudara pa & pi dr
suami/istri
salah 1 pihak
c. semua orang yg krn martabat, jabatan/hubungan kerja yg sah wajib
mempunyai rahasia sehubungan dgn martabat, jabatan/hubungan
kerja yg sah itu
Ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW azas “unus testis nullus testis” satu
saksi bukan saksi
Ps. 171 (2) HIR, 308 (2) Rbg, 1907 BW keterangan yg diberikan o/ saksi
harus tentang peristiwa atau kejadian yg dialaminya sendiri
Kewajiban seorang saksi : menghadap, bersumpah, memberi keterangan
Sifat kesaksian sbg alat bukti : tidak memaksa
6. Persangkaan
Dasar Hukum : Ps. 164, 173 HIR; Ps. 284, 310 Rbg; Ps. 1866, 1915 -
1922 KUHPerdata.
Pasal 1915 KUHPerdata Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh
undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang
diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-
undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.
Ps. 173 HIR (Ps. 310 Rbg) hanya mengatur persangkaan yg
didasarkan a/ kenyataan atau praesumptiones facti (feitelijke atau
rechterlijke vermoedens).
6
7. Pengakuan (Bekentenis Confession)
Dasar hukum : HIR (Ps. 174, 175, 176), Rbg (Ps. 311, 312, 313), BW (Ps. 1923 – 1928).
Pengakuan mrpk keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg
diajukan o/ lawan.
Ps. 1923 BW membedakan antara pengakuan yg diberikan di muka hakim di persidangan
(Ps. 174 HIR, 311 Rbg, 1925 & 1926 BW) & pengakuan yg diberikan di luar persidangan (Ps.
175 HIR, 312 Rbg, 1927 & 1928 BW).
Ps. 176 HIR, Ps. 313 Rbg, Ps. 1924 BW pengakuan tdk boleh dipisah-pisahkan
(onsplitsbare aveu).
Ilmu pengetahuan membagi pengakuan mjd 3 :
1. Pengakuan murni (aveu pur et-simple), ialah pengakuan yg sifatnya sederhana & sesuai
sepenuhnya dgn tuntutan pihak lawan.
2. Pengakuan dgn kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie), ialah pengakuan yg
disertai dgn sangkalan thd sebagian dr tuntutan.
3. Pengakuan dgn klausula (geclausuleerde bekentenis, aveu complexe), ialah suatu pengakuan
yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan.
Pengakuan dgn kualifikasi maupun dgn klausula harus diterima dgn bulat & tdk boleh
dipisah-pisahkan dr keterangan tambahannya onsplitsbare aveu.
7
8. Lanjutan … Pengakuan : Pengakuan yg diberikan di muka hakim di
persidangan
Pengakuan yg diberikan di muka hakim di
persidangan (gerechtelijke bekentenis), mrpk
keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yg
tegas & dinyatakan o/ salah 1 pihak dalam perkara di
persidangan, yg membenarkan baik seluruhnya atau
sebagian dr suatu peristiwa, hak atau hubungan
hukum yg diajukan o/ lawannya, yg mengakibatkan
pemeriksaan lebih lanjut o/ hakim mjd tidak
diperlukan.
Ps. 1926 BW pengakuan yg diberikan di
muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik
kembali, kecuali apabila terbukti bahwa
pengakuan itu adalah akibat dr suatu
kesesatan atau kekeliruan.
8
9. Sumpah
Dasar hukum : HIR (Ps. 155-158, 177), Rbg (Ps.182-185, 314), BW (Ps.
1929 -1945)
HIR mengenal 3 macam sumpah sebagai alat bukti :
1. Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir)
2. Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed)
3. Sumpah pemutus (decisoir)
9
10. Lanjutan … Sumpah :
Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir)
Dasar hukum : Ps. 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW
Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir) adalah sumpah yg diperintahkan o/
hakim krn jabatannya kpd salah 1 pihak u/ melengkapi pembuktian peristiwa
yg menjadi sengketa sbg dasar putusannya
Syarat : harus ada pembuktian permulaan yg lengkap terlebih dahulu
Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan
pembuktian lawan
Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn telah dilakukannya sumpah,
maka pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan
putusannya
10
11. Lanjutan … Sumpah : Sumpah penaksiran
(aestimatoir, schattingseed)
Dasar hukum : Ps. 155 HIR, Ps. 182 Rbg, Ps. 1940 BW
Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed) adalah sumpah yg
diperintahkan o/ hakim karena jabatannya kpd penggugat u/
menentukan jumlah uang ganti kerugian, demikian apabila penggugat
telah dapat membuktikan haknya a/ ganti kerugian itu serta jumlahnya
masih belum pasti & tdk ada cara lain u/ menentukan jumlah ganti
kerugian tsb kecuali dgn taksiran
Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan
pembuktian lawan
11
12. Lanjutan … Sumpah :
Sumpah pemutus (decisoir)
Dasar hukum : Ps. 156 HIR, Ps. 183 Rbg, Ps. 1930 BW
Sumpah pemutus (decisoir) adalah sumpah yg dibebankan atas permintaan salah
1 pihak kpd lawannya u/ memutuskan persoalan, menentukan siapa yg harus
dikalahkan & siapa yg harus dimenangkan
Tidak memerlukan pembuktian permulaan terlebih dahulu, sehingga dapat
dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan
Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn telah dilakukannya sumpah,
maka pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan
putusannya
12
13. Pemeriksaan setempat (descente)
Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai
perkara o/ hakim karena jabatannya yg dilakukan diluar gedung atau
tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri
memperoleh gambaran atau keterangan yg memberi kepastian ttg
peristiwa yg menjadi sengketa.
Yang diperiksa adalah barang tetap, karena tidak bisa dibawa/diajukan
di persidangan yg berlangsung di gedung pengadilan, misal :
pemeriksaan letak gedung, batas tanah
Dasar hukum : Ps. 153 HIR
Kekuatan pembuktian diserahkan kpd pertimbangan hakim.
13
14. Keterangan Ahli (Expertise)
Keterangan ahli adalah keterangan pihak ke 3 yg obyektif dan bertujuan u/
membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim
sendiri.
Dasar hukum : Ps. 154 HIR (Ps. 181 Rbg, 215 Rv)
Ps. 154 HIR tdk menegaskan apa & siapa ahli itu
Ahli diangkat o/ hakim selama pemeriksaan berlangsung.
Ahli wajib disumpah u/ menjamin obyektivitas keterangannya.
Ahli dapat menunjuk ahli lain sbg gantinya atau hakim dapat mengangkat
seorang ahli secara ex officio Ps. 222 Rv
Seorang ahli yg telah disumpah u/ memberikan pendapatnya kmd tdk
memenuhi kewajibannya dapat dihukum u/ mengganti kerugian Ps. 225 Rv
14
15. Lanjutan … Keterangan Ahli (Expertise)
Perbedaan antara saksi dengan ahli :
15
S A K S I A H L I
Kedudukannya tidak dapat diganti dgn
saksi lain
Kedudukannya dapat diganti dgn ahli
lain
Satu saksi bukan saksi Satu ahli cukup u/ didengar mengenai
satu peristiwa
Tidak diperlukan mempunyai keahlian Mempunyai keahlian ttt yg
berhubungan dgn peristiwa yg
disengketakan
Saksi memberi keterangan yg
dialaminya sendiri sebelum terjadi
proses
Ahli memberi pendapat/kesimpulan
ttg peristiwa yg disengketakan selama
terjadinya proses
Saksi harus memberikan keterangan
secara lisan, keterangan saksi yg
tertulis mrpk alat bukti yg tertulis
Keterangan ahli yg tertulis tidak
termasuk dalam alat bukti tertulis
Hakim terikat u/ mendengarkan
keterangan saksi
Hakim bebas u/ mendengar atau tidak
