Putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Suami mengajukan permohonan cerai dengan alasan ketidakcocokan dan campur tangan keluarga. Istri menolak permohonan suami dan menuntut hak-haknya jika cerai, seperti nafkah istri, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah. Kedua belah pihak mengajukan bu

1. Hal 1 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
PUTUSAN
Nomor : 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Talak antara :
PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini
memberikan kuasa kepada YAHADI, S.H, pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Mandi Api Lr. Sawung
Sari No. 1323 Rt. 026 Rw. 008 Kelurahan Srijaya, Kecamatan
Alang-Alang Lebar, Talang Ratu, KM-5, Kota Palembang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014,
selanjutnya disebut Pemohon;
MELAWAN
TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Perawat,
pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan
ini memberikan kuasa kepada SUGIARTO, S.H dan EVI
KUESWANDI, S.H, pekerjaan Advokat & Pengacara beralamat di
Jalan Angkatan 6 No. 594 Rt.08 Rw. 02 Sekip Ujung Palembang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2014 selanjutnya
disebut Termohon ;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi
dipersidangan;

2. Hal 2 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, tanggal 07
Januari 2014 Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg, telah mengajukan permohonan
untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai
berikut :
1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang akad nikahnya berlangsung
di kota palembang, pada tanggal 1969 berdasarkan kutipan akta nikah yang
dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan
Ilir Barat 1 Kota Palembang nomor 319/IB 1970 Tahun 1969;
2. Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan
Termohon di alamat Termohon di atas selama lebih kurang satu tahun, setelah
itu Permohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama
lebih kurang 4 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke sungai
lilin 4 tahun pindah ke Palembang dalam usaha dagang pada tahun 1980 dan
membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah di panca usaha
berselang beberapa tahun membuat bedeng sebanyak 4 pintu di panca usaha
berselang 4 tahun membangun bedeng 2 pintu, berselang beberapa tahun
membeli sebidang tanah di depan rumah ukuran 12x20 meter;
3. bahwa dari pernikahan Permohon dengan Termohon telah di karuniai lima
orang anak;
4. Bahwa pada awalanya rumah tangga Permohon dengan Termohon berjalan
rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 tahun setelah itu rumah tangga
Permohon an Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang
menjadi penyebabnya adalah :
4.1 Bahwa tidak saling pengertian karena ikut campur keluarganya;
4.2 Bahwa keluarganya ikut campur dalam memaksakan kehendaknya sendiri
maka terjadilah percekcokan yang tidak diinginkan sampai menimbulkan
perceraian;
4.3 Bahwa saya tinggalkan istri saya dirumah hasil pencarian berdua, saya
mengembara untuk mencari solusi yang terbaik;

3. Hal 3 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon
terjadi pada tanggal 30 januari 2002 ketika itu terjadilah pertengkaran saya
dan istri saya dikarenakan keluarga mencaci maki saya dengan kata-kata yang
sangat menyakitkan sehingga terjadilah perceraian sampai saat ini. Setelah
kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di alamat
Termohon di atas dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah
terpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin yang hingga dianjukan permohonan ini telah berlangsung selama lebih
kurang sejak tahun 2002;
6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit
untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga bila tujuan
perkawinan dalam rangka oleh karenanya pemohon telah berketetapan hati
untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi,
sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan
talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A
Palembang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah
diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan mediasi juga telah dilakukan
oleh Pemohon dan Termohon dengan Mediator Dra. Asmah Arfan, S.H dan
berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 12 Februari 2014, tidak berhasil
mencapai kesepakatan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

4. Hal 4 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali
yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini:
1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang
menikah pada tanggal 24 Mei 1970 di kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir
Barat Kota Palembang sebagaimana kutipan akta Nomor 319/IB/1970;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan
alamat 22 Ilir selama 1 tahun di Palembang. Setelah itu Pemohon dan
Termohon pindah ke Peninggalan (MUBA) sambil membangun rumah orang
tua Pemohon. Selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon sudah
melayani pengobatan masyarakat. Pada tahun 1973 ditunjuk oleh Kepala Dinas
Muba untuk memimpin Balai Pengobatan di Peninggalan (surat terlampir),
tidak berapa lama kejadian terjadi perselisihan dengan keluarga Pemohon. Oleh
sebab itu Termohon minta bantuan kepada Kepala Desa untuk memberikan
tempat, agar bisa dijadikan Balai Pengobatan sekaligus menjadi tempat tinggal
Termohon. Kemudian Kepala Desa memberi Kantor Desa kepada Termohon
untuk balai pengobatan sekalian menjadi tempat tinggal. Tahun 1975 Pemohon
dan Termohon pindah dari Balai Pengobatan ke Puskesmas Sungai Lilin surat
terlampir). Setelah itu pada tahun 1978 Termohon pindah kerja ke Puskesmas
Mariana (surat terlampir). Selanjutnya Termohon ditugaskan di Balai
Pengobatan Sungai Rebo Palembang sampai pensiun pada tanggal 31
Desember 2004. Kemudian Termohon ditugaskan lagi sebagai Tenaga
Sukarela (TKS) selama 2 tahun (surat terlampir).
2.1.Bahwa benar Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah dan
membangun rumah pada tahun 1982, kemudian rumah tersebut sudah 2
kali tergadai di Bank;
2.2. Bahwa bedeng 4 pintu dan 2 pintu adalah hasil dari kredit kaplingan
Termohon tahun 1984 (surat terlampir), maka sertifikat bedeng atas nama
Termohon. Kemudian Termohon bangun bedeng tersebut secara
bertahap. Hal ini dikarenakan Termohon tidak boleh ikut campur dalam
usaha dagang Pemohon. Hasil bedeng tersebut digunakan untuk membuat

5. Hal 5 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
jalan bedeng, meninggikan sebagian rumah bedeng, renovasi bedeng dan
untuk biaya anak kuliah, serta membantu anak. Pada tahun 1999
Termohon membeli sebidang tanah lebak di depan rumah dengan luas
10x19 meter dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
pembelian tanah tersebut dilakukan secara kredit, sedngkan DP nya
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang anak
Termohon yang bernama M. Zulfakri dan dewi Oktariza . Kemudian
tahun 2006 tanah tersebut Termohon timbun menggunakan uang
Termohon sendiri. Dikarenakan tanah tersebut pembeliannya dari dua
orang anak Termohon maka untuk sementara sertifikat tanah tersebut atas
nama Termohon.
3 .Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan i
orang anak meninggal pada usia 5 bulan;
4. Bahwa pada awalnya benar keluarga Pemohon dan Termohon harmonis,
penyebab tidak harmonis Termohon ketahui adalah:
4.1 Karena Pemohon selalu mengikuti kemauannya sendiri. Keluarga
Termohon tidak pernah ikut campur mengenai urusan keluarga
Termohon dan Pemohon;
4.2 Tuduhan Pemohon tidak benar pada Termohon, melainkan Pemohon ada
perselisihan urusan dagang dengan keluarga Termohon pada tahun 2002.
4.3 Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon bukan karena perselisihan
keluarga melainkan:
a) Tanggal 18 Maret 2004 Pemohon mengajukan permohonan gugatan
cerai kepada Pengadilan Agama di Palembang, karena Pemohon mau
menikah lagi. Kemudian pengaduan tersebut dicabut kembali oleh
Pemohon (surat terlampir);
b) Usaha Pemohon sedang Vailid atau bangkrut;
c) Tahun 2004 dua orang anak Termohon masih kuliah;
d) Pemohon meninggalkan hutang dagang dengan jaminan sertifikat
rumah di bank;
e) Setiap ada kesulitan ekonomi Pemohon selalu meninggalkan
Termohon;

6. Hal 6 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
f) Pemohon sudah dua kali menikah dengan orang lain dari tahu 2004
s.d sekarang;
g) Termohon sudah ditinggalkan Pemohon dari tahun 2004 sampai
pengaduan ini diajukan, sedangkan hutang Pemohon sudah
dilunasi oleh anak-anak dan Termohon;
5. Pada point ke 5 keterangan Pemohon tidak benar, bahwa tidak harmonis rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Februari 2004,
ketika itu pada hari kedua Idul Adha Termohon meminta izin pergi kerumah
bibi di 35 Ilir Palembang. Pemohon marah dan langsung pergi dari rumah
sampai sekarang. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa
uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hasil dari pelelangan
barang-barang dagangan, sedangkan rumah sedang tergadai di bank. Keluarga
Termohon sudah berusaha menjemput Pemhon tetapi Pemohon tidk mau
pulang kerumah. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang
hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama 10 tahun sampai
sekarang.
6. Bahwa jika prmohonan Pemohon dikabulkn untuk menceraikan Termohon,
maka Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan membayar tunai sebagai
berikut:
a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
perhari selama 10 (sepuluh) tahun;
b. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan dengan biaya Rp 4.000.000,-
perbulan;
c. Nafkah Mut’ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus jut rupiah).
d. Pemohon agar mengalihkan sertifikat Hak Milik Rumah yang ditempati
sekarang atas nama anak-anak, karena anak-anak yang menrenovasi rumah
tersebut. Selain itu, rumah yang ditempati sekarang telah digadaikan
Pemohon sejak tahun 1999 dan Pemohon sudah mengatakan tidak sanggup
menebus kembali rumah tersebut yang akan disita pihak bank. Oleh karena

7. Hal 7 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
itu, Termohon dan anak-anak membayar tebusan rumah yang telah
digadaikan oleh Pemohon;
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan
replik secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara;
Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan
duplik secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara;
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :
a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/05/5U/2014 tanggal 05 Januari 2014
yang dikeluarkan oleh Lurah 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang bermeterai cukup, bukti P.1;
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/IB/1970 tanggal 27 Mei 1970 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang
bermaterai cukup, bukti P.2;
c. Asli Nota dari rumah makan Mega Raya atas Nama Darman, bukti P.3;
Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut :
1. umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Musi Banyuasin;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon
adalah adik kandung Saksi dan dengan Termohon selain adik ipar,
Termohon juga masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah tapi Saksi lupa
tanggal, bulan dan tahun Pemohon dan Termohon melangsungkan akad
nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
di Palembang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan 5 orang anak yang
saat ini kelima anak tersebut sudah berkeluarga dan mandiri semua;

8. Hal 8 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
- Bahwa setahu Saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan damai, namun belakangan ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi
selisih pendapat tentang makna talak sebab ketika Saksi berkunjung
kerumah Termohon, Termohon menerangkan bahwa dalam bertengkar
Pemohon sudah tiga kali menjatuhkan talak secara dibawah tangan dan hal
itu menurut Termohon sudah haram jika Pemohon dan Termohon
berkumpul lagi sebagai suami isteri, namun ketika keterangan tersebut
saksi konfirmasikan dengan Pemohon justru Pemohon mengatakan pernah
menjatuhkan talak secara dibawah tangan sebanyak 2 kali bukan 3 kali
dan sebab lainnya karena setiap ada masalah, keluarga Termohon
seringkali turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan
Termohon bahkan keluarga Termohon pernah mencacimaki Pemohon
dengan kata-kata kotor yang membuat Pemohon sakit hati;
- Bahwa Saksi sudah berulangkali menjelaskan kepada Termohon tentang
pengertian talak, namun Termohon tetap pada pendiriannya bahwa
Pemohon sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali dan haram untuk
berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali
Pemohon dan Termohon karena sudah sering Saksi lakukan namun
hasilnya tidak ada;
2. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
tempat tinggal di Kota Palembang;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokonya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga
sejak tahun 1982 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
di Jl. Panca Usaha 5 Ulu Palembang bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan 5 orang anak yang
saat ini kelima anak tersebut sudah berkeluarga dan mandiri semua;

9. Hal 9 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
- Bahwa setahu saksi selama ini sejak tahun 1982 sampai dengan tahun
1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai,
namun setelah itu nampak kurang begitu harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah berbicara baik dengan Pemohon maupun dengan
Termohon secara terpisah, sesungguhnya Pemohon maupun Termohon
ingin bersatu kembali sebagai suami isteri namun menurut Termohon hal
tersebut tidak mungkin dilakukan karena menurut Termohon bahwa
Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon sebanyak 3 kali
sementara menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak pernah
menjatuhkan talak pada Termohon;
- Bahwa Saksi belum pernah mengumpulkan Pemohon dan Termohon
dalam satu tempat dan waktu untuk menjelaskan makna talak karena
Termohon bersikeras dengan pendapatnya bahwa haram hukumnya jika
Pemohon dan Termohon berkumpul dalam satu atap sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu mereka masih rukun pekerjaaan
Pemohon dagang buka warung nasi, namun sekarang Saksi tidak tahu lagi
pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali
Pemohon dan Termohon;
Tambahan dari kuasa hukum Termohon kepada saksi:
- Bahwa sebelum Termohon berangkat haji Termohon datang kepada Saksi
menanyakan masalah haji dan Saksi pernah menyatukan Pemohon dan
Termohon satu kali, tetapi jawaban dari Termohon tidak mau rukun lagi,
karena Pemohon sudah menjatuhkn talak 3 kepada Termohon;
Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan
Termohon;
Bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi sebagai
berikut: :
1. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkutan kota, tempat tinggal di
Kota Palembang.;

10. Hal 10 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokonya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
Jl. Pancausaha rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan keturunan sebanyak
5 orang yang saat ini kelimanya sudah berkeluarga dan mandiri semua;
- Bahwa setahu Saksi dibawah tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan damai, namun setelah itu tidak rukun lagi
karena setelah tahun 2003 tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama entah kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Pemohon pergi tersebut, Termohon tetap tinggal ditempat
kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,
Pemohon dan Termohon mengelola sebuah restoran dan mempunyai
rumah bedeng yang disewakan, tapi restoran tersebut saat ini sudah tutup
sedangkan rumah bedengan sampai saat ini masih disewakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola dan mengambil uang sewa
bedengan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman
bersama, Pemohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah
berjalan 11 tahun lebih;
- Bahwa ada atau tidaknya upaya damai untuk mempersatukan kembali
Pemohon dan Termohon baik dari keluarga atau orang lain Saksi tidak
tahu;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon;
Bahwa terhadap Saksi Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon
dan Termohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan
kesimpulan secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita
Acara;

11. Hal 11 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;
TENTANG HUKUMNYA
I.DALAM KONVENSI:
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahw berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili/KTP
Sementara) dan pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan Saksi-Saksi,
terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian perkara ini
adalah wewenang Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan pasal 66 ayat (2)
dan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah),
Majelis Hakim berpendapat, terbukti antara Pemohon Konvensi dengan
Termohon Konvensi masih terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 24
Mei 1970, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
secara hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah berkedudukan
sebagai pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh
Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, ternyata tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat ( 5 )
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk
memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

12. Hal 12 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dra. ASMAH
ARFAN, S.H tanggal 12 Februari 2014, ternyata tidak berhasil mencapai
kesepakatan damai;
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi dalam
mengajukan perceraian ini, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi tidak ada lagi keharmonisan di sebabkan yang pada
pokoknya antara lain karena ikut campurnya keluarga Termohon Konvensi yang
puncak ketidak harmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
terjadi pada tanggal 30 Januari 2002, ketika itu terjadi pertengkaran antara
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi
mencaci maki dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, sehingga terjadi
perceraian dibawah tangan dan sejak itu sampai sekarang antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi
tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis
selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas dan apabila di
hubungkan dengan keterangan Saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat
Pemohon Konvensi, terbukti kalau antara Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut keterangan
Saksi pihak keluarga atau kakak perempuan kandung Pemohon Konvensi (Hj.
Darmani), setiap ada masalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi, keluarga Termohon Konvensi sering ikut campur dalam urusan rumah
tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan keluarga Termohon
Konvensi pernah mencaci maki Pemohon Konvensi dengan kata-kata kotor yang
membuat Pemohon Konvensi sakit hati, sehingga Pemohon Konvensi pernah
menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Termohon Konvensi dan
menurut keterangan Saksi pihak keluarga Pemohon Konvensi tersebut sudah
berulangkali menjelaskan kepada Termohon Konvensi, agar dapat rukun kembali,
namun Termohon Konvensi beranggapan Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan
talak sebanyak 3 kali dan haram untuk berkumpul lagi sebagai suami istri dan
menurut keterangan Saksi pihak pihak orang dekat Pemohon Konvensi (H.
Ismail) sepengetahuan Saksi tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dan

13. Hal 13 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Termohon Konvensi mulai kelihatan tidak harmonis setelah tahun 1990, namun
penyebabnya saksi tidak mengetahui dan saksi pernah berbicara kepada Pemohon
Konpensi dan Termohon Konvensi agar bersatu kembali, namun menurut
Termohon Konvensi oleh karena Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talak
sebanyak 3 kali dan hukumnya haram untuk kembali lagi dan menurut keterangan
pihak orang dekat Termohon Konvensi sejak tahun 2003 Pemohon Konvensi
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon Konvensi
tetap tinggal di tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebelum Pemohon
Konvensi pergi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengelola restoran,
namun sekarang sudah tutup dan mempunyai rumah dan bedeng dan bedeng
tersebut disewakan dan saksi tidak tahu siapa yang mengelola dan mengambil
sewa bedeng tersebut dan dengan kenyataan yang terjadi sekarang antara
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah lebih kurang 11
tahun lamanya serta selama berpisah tersebut walaupun ada upaya pihak keluarga
untuk merukunkan, tapi tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak
sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi
tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil kesaksian serta telah
memenuhi kwalitas saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat, sedangkan
Termohon Konvensi hanya mengajukan satu orang Saksi pihak keluarga, maka
Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai ketentuan pasal 22 ayat ( 2 )
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi serta saksi-saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat Pemohon
Konvensi serta sesuai pula dengan keterangan pihak orang dekat Termohon
Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 Januari 2002 dan sejak itu antara
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah, sehingga berdasarkan
fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon
Konvensi sudah sulit untuk dipertahankan, dengan demikian perkawinan
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin mencapai

14. Hal 14 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
tujuan mulia seperti dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam guna membentuk keluarga (rumah tangga)
bahagia dan kekal serta adanya rasa sakinah mawaddah dan Rahmah, sehingga
Majelis Hakim berpendapat perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan,
karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa,
sehingga sudah sulit untuk di rukunkan kembali, karenanya permohonan Pemohon
Konvensi telah beralasan hukum antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut untuk di
kabulkan;
II. DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di ajukan bersama-
sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian, karenanya berdasarkan ketentuan
pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima
untuk dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa apa yang di pertimbangkan dalam Konvensi di atas, di
anggap telah di pertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan
jika permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk
menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi
dengan membayar tunai sebagai berikut:

15. Hal 15 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
1. Nafkah istri yang terhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta
rupiah) perbulan;
3. Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Agar Tergugat Rekonvensi mengalihkan sertifikat hak milik rumah yang
ditempati Penggugat Rekonpensi sekarang atas nama anak-anak, karena
telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1999 dan
Penggugat Rekonvensi serta anak-anak yang membayar tebusan rumah
tersebut, karena akan disita oleh pihak Bank;
Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang
Nafkah istri yang terhutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
selama 10 (sepuluh) tahun sehingga berjumlah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga
ratus enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut:
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban secara tertulis
menyatakan Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat
Rekonvensi, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 02 Februari 2004 sampai
sekarang sudang lebih kurang 10 tahun lamanya dan Penggugat Rekonvensi juga
telah mengakui bahwa telah membeli sebidang tanah dan dibangun pada tahun
1982, namun rumah tersebut 2 kali tergadai di Bank serta membangun bedeng 4
pintu dan 2 pintu adalah hasil kredit kavlingan Penggugat Rekonvensi tahun 1984
dan pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi membeli secara kredit sebidang tanah
dengan luas 10 x 19 meter dengan Dp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan
uang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam replik secara tertulis
menanggapi jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut telah membenarkan
Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama
(gono gini) berupa:

16. Hal 16 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
1. 1.(satu) unit rumah ukuran 13 M x 7 M dan dapurnya ukuran 6 M x 6 M,
sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, senilai ± Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan/kosong ukuran 20 M x12 M senilai Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah;
3. 2 (dua) unit Bedeng senilai ±500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu:
1 unit Bedeng terdiri dari 4 pintu disewakan Rp. 3,5 juta pertahun;
1 unit Bedeng terdiri dari 2 pintu (ukuran besar) disewakan Rp. 4,5 juta
pertahun;
Sewa 2 unit Bedeng selama 1 tahun Rp. 3,5 juta + Rp. 4,5 juta = Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahwa selama 10 tahun berpisah Penggugat
Rekonvensi tidak pernah memberikan uang sewa bedeng tersebut kepada
Tergugat Rekonvensi sebagai hasil/manfaat dari harta bersama seluruhnya 10
tahun x Rp. 8.000.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
Dan Tergugat rekonvensi juga menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi,
karena berlebihan, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan tersebut
dikompensasikan dengan sewa bedeng selama 10 tahun sebesar Rp.
80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi dua, seperdua bagian sebesar
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak diberikan oleh
Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan harta gono gini atau
harta bersama mengenai pembagiannya 1 unit rumah ukuran 13 m x 7 m dan
dapur ukuran 6 m x 6 m adalah untuk Penggugat Rekonpensi dan tanah kosong
serta 2 (dua) unit bedeng 4 pintu dan 2 pintu untuk Tergugat Rekonpensi atau
sebaliknya memilih dari dua pilihan tersebut;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara tertulis menyatakan
karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi prihal mengajukan
cerai talak, bukan persoalan gugatan harta gono gini, sedangkan Tergugat
Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi dikompensasikan dengan
sewa bedeng dan harta bersama (gono gini) dibagi dua sebagaimana diuraikan
diatas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah harta bersama
(gono gini), karena masalah harta bersama dapat diajukan setelah terjadi

17. Hal 17 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
perceraian, namun Majelis Hakim mempertimbangkan semata-mata berdasarkan
pengakuan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya dan berdasarkan ayat (3) pasal tersebut jika suami melalaikan
kewajibannya dapat digugat ke Pengadilan jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,
maka kelalaian Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajiban terhadap
Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi hutang yang wajib dibayar sesuai
kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun oleh
karena Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik secara tertulis
menyatakan mempunyai bedeng 4 pintu dan 2 pintu, namun hasil sewa tersebut
digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk biaya pengerasan jalan menuju
bedeng dan biaya perbaikan bedeng serta sisanya untuk menutupi kekurangan
biaya sekolah dan kuliah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi yang telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat
Rekonvensi yang mengambil sewa bedeng tersebut selama 10 tahun, maka
Majelis Hakim berpendapat dan patut diduga kalau Tergugat Rekonvensi telah
memberikan nafkah atau telah tidak melalaikan kewajiban nafkah selama 10 tahun
kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi yang mengambil
hasil sewa bedeng tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat
Rekonvensi tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah selama 3 (tiga)
bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), terlepas adanya keberatan Tergugat Rekonpensi dengan
alasan sebagaimana dikemukakan Tergugat Rekonpesi dalam repliknya tersebut,
Majelis Hakim berpendapat adapun mengenai Nafkah Iddah dan Mut’ah adalah
merupakan ketentuan menurut Hukum Perkawinan yang wajib dibayar oleh
Tergugat Rekonvensi yang telah menceraikan Penggugat Rekonvensi
sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahkan
secara ex officio sesuai ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1

18. Hal 18 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri apabila terjadi perceraian;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas keberatan Tergugat
Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, karena faktanya yang mengajukan
permohonan cerai adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, lagi pula
Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz atau terhalang
oleh syar’i untuk mendapatkan hak-haknya bila terjadi perceraian, karenanya
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk
dipertimbangkan, akan tetapi jumlahnya tidak sebesar apa yang digugat
Penggugat Rekonvensi dan akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan
kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sekarang hanya bekerja
di restoran Mega Raya yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah) dipotong pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah), sesuai dengan bukti P.3, sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak
mengetahui pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan
Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk di pertimbangkan, akan tetapi
jumlahnya tidak sebesar apa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi yang akan
dicantumkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan
menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensi sebagaimana
dalam dupliknya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya
kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang layak dan tuntutan
Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam
repliknya dianggap selesai dengan cara kompensasi;
Menimbang, bahwa dalam duplik dan kesimpulan secara tertulis mengenai
tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 diatas tidak dicantumkan
lagi oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan
Penggugat Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;
III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

19. Hal 19 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI
I.DALAM KONVENSI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhlan talak 1(satu)
raj’i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama
Palembang;
II. DALAM REKONVENSI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi berupa:
2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah);
2.2. Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);

20. Hal 20 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir
1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj.
Sukarny, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Mugni A. Latif serta Dra.
Hj. Ristinah H. M. Nun sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh
Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Novie Sulastrie sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis
Ttd.
Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Drs. Mugni A. Latif Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun
Panitera Pengganti
Ttd.
Dra. Novie Sulastrie

21. Hal 21 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 70.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 70.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 231.000,-