SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
HUBUNGAN KERJA
DALAM KELOMPOK USAHA
PROBLEM & SOLUSI
Willy Farianto
Partner at Fardalaw
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com
FARIANTO & DARMANTO
LAW FIRM
1 Februari 2018
2018©FARDALAW–Allrightreserved
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
LATAR
BELAKANG
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & menurut Imam Soepomo :
Pekerja Pengusaha
HUBUNGAN KERJA
UU 13/2003
POLA HUBUNGAN
Kelompok Usaha, BOB
=
≠
atau
HUBUNGAN KERJA
atau
Disamakan
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Imam Soepomo. (2016). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Cetakan ke-6). Jakarta: Penerbit Djambatan., hlm. 1
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
Pengusaha Pekerja
Perjanjian Kerja
Pekerjaan Upah Perintah
Orang yang bekerja
dengan menerima
upah/imbalan
HUBUNGAN KERJA
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Perseorangan,
Persekutuan dan
Badan Hukum
2018©FARDALAW–Allrightreserved
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
Prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak
boleh dialihkan kepada pihak lain.
Imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja dapat
berbentuk uang atau bukan uang.
Penerima kerja sangat tergantung perintah/instruksi/petunjuk dari pihak
pemberi kerja dan ada hubungan sub-ordinasi
UNSUR PERJANJIAN KERJA
PEKERJAAN
UPAH
PERINTAH
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Aloysius Uwiyono (ed.), et al., Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 57
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
Organisasi Bisnis Perusahaan
Multinasional
National Multinational Enterprise:
International multinational enterprise:
Non Multinasional Enterprise
Nasional Multinasional Enterprise
Internasional Multinasional Enterprise
1.
2.
3.
August, R. (2012). International business law: Text, cases, and readings
(Cetakan ke-6). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, hlm. 166-172
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
PT A
PT B PT C PT D PT E
MUTASI ANTAR BADAN
HUKUM
JOB
ASSIGNMENT
JOB SHARING
Pekerja dipindahkan
dari satu perusahaan
ke perusahaan yang
berbeda badan hukum
dalam satu kelompok
usaha
Pekerja melakukan
pekerjaan
untuk beberapa
perusahaan yang
tergabung dalam
kelompok usaha
Pekerja ditugaskan
sementara ke
perusahaan lain yang
tergabung dalam
kelompok usaha
PINJAM NAMA
Pekerja dipinjam
namanya untuk menjadi
Direktur pada beberapa
perusahaan lain yang
tergabung dalam
kelompok usaha
POLA HUBUNGAN KELOMPOK USAHA
2018©FARDALAW–Allrightreserved
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
PINJAM NAMA
Penjelasan
 Hubungan kerja Pekerja dengan salah satu Perusahaan dalam
kelompok usaha
 Di beberapa Perusahaan lainnya Pekerja menempati posisi Dewan
Direksi
 Pekerja melakukan pekerjaan untuk seluruh Perusahaan dalam
Kelompok Usaha
 Upah diperoleh hanya dari Perusahaan yang terikat hubungan kerja
 Posisi BOD di seluruh Perusahaan akan digantikan apabila Pekerja
berakhir hubungan kerjanya dengan Perusahaan yang terikat
hubungan kerja
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Solusi
 Pinjam nama perlu memperhatikan pertanggung jawaban BOD,
upah, dan pajak.
 Disarankan pekerja yang dipinjam namanya, dibuatkan perjanjian
yang memuat Indemnity clause untuk melindungi pekerja
Masalah
 Pertanggungjawaban sebagai BOD
 Tidak ada tambahan penghasilan dari
status BOD nya
 Pajak atas penghasilan BOD
PT A
PT B PT C PT D PT E
Pekerja
BOD
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
MUTASI ANTAR BADAN HUKUM
PT A
PT B PT C PT D PT E
Pekerja
Penjelasan
 Dipahami juga sebagai Transfer Payroll
 Subjek dalam Perjanjian Kerja Berubah
 Hubungan kerja berpindah dari Perusahaan
pelepas ke Perusahaan penerima
 Upah, Perintah & Pekerjaan dari Perusahaan
penerima
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Solusi
 Pengakuan masa kerja
 Persamaan benefit antar Perusahaan & Kelompok
Usaha
 Persamaan PP/PKB
 Perlu merubah / mengganti subjek Perjanjian Kerja
Masalah
 Tidak ada dasar hukum mutasi antar badan
hukum
 Perbedaan badan hukum
 Perbedaan benefit
 Tuntutan reset to zero (RTZ)
 Perhitungan masa kerja
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
JOB SHARING
Penjelasan
 Melakukan pekerjaan untuk Perusahaan lain
 Membagi beban upah pekerja ke Perusahaan lain
yang pekerjaannya diselesaikan oleh pekerja
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Solusi
 Perlu dituangkan sejak awal dalam dalam
Perjanjian Kerja maupun Jobdesk Pekerja
untuk melakukan job sharing/time sharing
Masalah
 Perbedaan badan hukum
 Tuntutan benefit yang lebih
 Tidak ada penjelasan job sharing/time sharing
PT A
PT B PT C PT D PT E
Pekerja
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
JOB ASSIGNMENT
PT A
PT B PT C PT D PT E
Pekerja
Penjelasan
 Pekerjaan dan Perintah dari Perusahaan
penerima
 Hubungan kerja tetap dengan Perusahaan
pelepas
 Upah dan benefit tetap dari Perusahaan
pelepas. Sedangkan di BOB dari perusahaan
penerima
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Job Assigment Badan Operasi
Bersama (BOB)
2017©FARDALAW–Allrightsreserved
JOB ASSIGNMENT
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Solusi
 Secondment Agreement antar Perusahaan
 Job Offer & Secondment Agreement antar
Pekerja dengan Perusahaan Pelepas
 PP/PKB mengatur job assignment,
harmonisasi benefit dengan perusahaan
pelepas dan membedakan status Pekerja
Secondee dengan Pekerja asli.
Masalah
 Tidak ada dasar hukum job assignment
 Perbedaan badan hukum
 Perbedaan benefit yang lebih rendah
 Bersifat sepihak
 Tidak ada secondment agreement antar
Perusahaan
SOHO Pancoran South Jakarta
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3,
North Wing Noble 1102 – Pancoran
Jakarta Selatan 12810
Telp (62-21) 80625809
Email office@fardalaw.com
Website www.fardalaw.com

More Related Content

What's hot

PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerjaGindha Wayka
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruhcutzurnali
 
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diri
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diriPanduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diri
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diriAntonio_Grafiko
 
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizenPemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizenAl-waris Suarez
 
karyawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phkkaryawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phkkartasamba2008
 
Peraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagroPeraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagroAli usman
 
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum EriRomadhon
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniaKartika Febriyanti
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAFardalaw Labor
 
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagas Ar-Rosyd
 
PHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaPHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaKartika Febriyanti
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhanmuizzon
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisiguest200b003b
 

What's hot (20)

PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
 
PHK
PHKPHK
PHK
 
14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diri
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diriPanduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diri
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diri
 
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizenPemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
 
karyawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phkkaryawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phk
 
Peraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagroPeraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagro
 
Merumahkan karyawan
Merumahkan karyawanMerumahkan karyawan
Merumahkan karyawan
 
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
 
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
 
PHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaPHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerja
 
Uu no 13[1]
Uu no 13[1]Uu no 13[1]
Uu no 13[1]
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhan
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
 

More from Fardalaw Labor

Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIFardalaw Labor
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIFardalaw Labor
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaFardalaw Labor
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Fardalaw Labor
 
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingPerubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingFardalaw Labor
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Fardalaw Labor
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialFardalaw Labor
 

More from Fardalaw Labor (14)

Covid 19
Covid 19 Covid 19
Covid 19
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHI
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
 
PPHI
PPHIPPHI
PPHI
 
Kumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MKKumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MK
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
 
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingPerubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 
PHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun DiniPHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun Dini
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrial
 

HUBUNGAN KERJA

  • 1. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved HUBUNGAN KERJA DALAM KELOMPOK USAHA PROBLEM & SOLUSI Willy Farianto Partner at Fardalaw SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com FARIANTO & DARMANTO LAW FIRM 1 Februari 2018 2018©FARDALAW–Allrightreserved
  • 2. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved LATAR BELAKANG Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & menurut Imam Soepomo : Pekerja Pengusaha HUBUNGAN KERJA UU 13/2003 POLA HUBUNGAN Kelompok Usaha, BOB = ≠ atau HUBUNGAN KERJA atau Disamakan 2018©FARDALAW–Allrightreserved Imam Soepomo. (2016). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Cetakan ke-6). Jakarta: Penerbit Djambatan., hlm. 1
  • 3. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved Pengusaha Pekerja Perjanjian Kerja Pekerjaan Upah Perintah Orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan HUBUNGAN KERJA Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perseorangan, Persekutuan dan Badan Hukum 2018©FARDALAW–Allrightreserved
  • 4. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved Prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja dapat berbentuk uang atau bukan uang. Penerima kerja sangat tergantung perintah/instruksi/petunjuk dari pihak pemberi kerja dan ada hubungan sub-ordinasi UNSUR PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN UPAH PERINTAH 2018©FARDALAW–Allrightreserved Aloysius Uwiyono (ed.), et al., Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 57
  • 5. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved Organisasi Bisnis Perusahaan Multinasional National Multinational Enterprise: International multinational enterprise: Non Multinasional Enterprise Nasional Multinasional Enterprise Internasional Multinasional Enterprise 1. 2. 3. August, R. (2012). International business law: Text, cases, and readings (Cetakan ke-6). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, hlm. 166-172
  • 6. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved PT A PT B PT C PT D PT E MUTASI ANTAR BADAN HUKUM JOB ASSIGNMENT JOB SHARING Pekerja dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan yang berbeda badan hukum dalam satu kelompok usaha Pekerja melakukan pekerjaan untuk beberapa perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Pekerja ditugaskan sementara ke perusahaan lain yang tergabung dalam kelompok usaha PINJAM NAMA Pekerja dipinjam namanya untuk menjadi Direktur pada beberapa perusahaan lain yang tergabung dalam kelompok usaha POLA HUBUNGAN KELOMPOK USAHA 2018©FARDALAW–Allrightreserved
  • 7. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved PINJAM NAMA Penjelasan  Hubungan kerja Pekerja dengan salah satu Perusahaan dalam kelompok usaha  Di beberapa Perusahaan lainnya Pekerja menempati posisi Dewan Direksi  Pekerja melakukan pekerjaan untuk seluruh Perusahaan dalam Kelompok Usaha  Upah diperoleh hanya dari Perusahaan yang terikat hubungan kerja  Posisi BOD di seluruh Perusahaan akan digantikan apabila Pekerja berakhir hubungan kerjanya dengan Perusahaan yang terikat hubungan kerja 2018©FARDALAW–Allrightreserved Solusi  Pinjam nama perlu memperhatikan pertanggung jawaban BOD, upah, dan pajak.  Disarankan pekerja yang dipinjam namanya, dibuatkan perjanjian yang memuat Indemnity clause untuk melindungi pekerja Masalah  Pertanggungjawaban sebagai BOD  Tidak ada tambahan penghasilan dari status BOD nya  Pajak atas penghasilan BOD PT A PT B PT C PT D PT E Pekerja BOD
  • 8. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved MUTASI ANTAR BADAN HUKUM PT A PT B PT C PT D PT E Pekerja Penjelasan  Dipahami juga sebagai Transfer Payroll  Subjek dalam Perjanjian Kerja Berubah  Hubungan kerja berpindah dari Perusahaan pelepas ke Perusahaan penerima  Upah, Perintah & Pekerjaan dari Perusahaan penerima 2018©FARDALAW–Allrightreserved Solusi  Pengakuan masa kerja  Persamaan benefit antar Perusahaan & Kelompok Usaha  Persamaan PP/PKB  Perlu merubah / mengganti subjek Perjanjian Kerja Masalah  Tidak ada dasar hukum mutasi antar badan hukum  Perbedaan badan hukum  Perbedaan benefit  Tuntutan reset to zero (RTZ)  Perhitungan masa kerja
  • 9. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved JOB SHARING Penjelasan  Melakukan pekerjaan untuk Perusahaan lain  Membagi beban upah pekerja ke Perusahaan lain yang pekerjaannya diselesaikan oleh pekerja 2018©FARDALAW–Allrightreserved Solusi  Perlu dituangkan sejak awal dalam dalam Perjanjian Kerja maupun Jobdesk Pekerja untuk melakukan job sharing/time sharing Masalah  Perbedaan badan hukum  Tuntutan benefit yang lebih  Tidak ada penjelasan job sharing/time sharing PT A PT B PT C PT D PT E Pekerja
  • 10. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved JOB ASSIGNMENT PT A PT B PT C PT D PT E Pekerja Penjelasan  Pekerjaan dan Perintah dari Perusahaan penerima  Hubungan kerja tetap dengan Perusahaan pelepas  Upah dan benefit tetap dari Perusahaan pelepas. Sedangkan di BOB dari perusahaan penerima 2018©FARDALAW–Allrightreserved Job Assigment Badan Operasi Bersama (BOB)
  • 11. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved JOB ASSIGNMENT 2018©FARDALAW–Allrightreserved Solusi  Secondment Agreement antar Perusahaan  Job Offer & Secondment Agreement antar Pekerja dengan Perusahaan Pelepas  PP/PKB mengatur job assignment, harmonisasi benefit dengan perusahaan pelepas dan membedakan status Pekerja Secondee dengan Pekerja asli. Masalah  Tidak ada dasar hukum job assignment  Perbedaan badan hukum  Perbedaan benefit yang lebih rendah  Bersifat sepihak  Tidak ada secondment agreement antar Perusahaan
  • 12. SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 – Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com