Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Force majeure hanya dapat digunakan sebagai alasan PHK jika perusahaan benar-benar tutup akibat pandemi, namun pandemi COVID-19 masih memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penyesuaian. 3. UUK men

1. PANDEMIK COVID 19
≠ atau ═
FORCE MAJEURE
(Telaah Force Majeure Dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan)
Dr.Willy Farianto,S.H.,M.Hum
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jakarta,16 Mei 2020

2. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Force Majeure
Keadaan Tertentu
Alasan PHK & Penyebab Berakhirnya Perjanjian Kerja
??
?
Pengusaha melakukan PHK dengan alasan Force Majeur dalam Pasal 164 ayat (1):
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2
(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).”
Force Majeure & Keadaan Tertentu
Pasal 61 ayat (1) huruf d
Perjanjian Kerja berakhir apabila :
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf d:
Keadaan atau kejadian tertentu seperti
bencana alam, kerusuhan sosial dan
gangguan keamanan.

4. Kasus Positif Sembuh Meninggal
Seluruh Dunia 4,178,346 286,513 1,462,560
Indonesia 14.749 3,063 1,007
Update : 12 Mei 2020 Pukul 15.40 WI8
Source: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins. Created with Datawrapper
Pandemik COVID 19

5. 1. PP No. 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar
Penerapan PSBB
2. Keppres No. 12 tahun
2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19)
sebagai Bencana Nasional
3. SE Menaker No.
M/3/HK.04/III/2020 tentang
Perlindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha
dalam Rangka Pencegahan
dan Penanggulangan Covid-
19
4. SE Menaker No.
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa
Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)
Pembatasan Kegiatan
Perkantoran, Kegiatan
Pendidikan, dan Kegiatan
Peribadatan
Penetapan Covid -19 sebagai
bencana nasional non
bencana alam
Perlindungan bagi pekerja
terjangkit Covid-19 (ODP,
PDP dan Positif) dan
ketentuan penetapan upah
berdasarkan kesepakatan.
Pengusaha dapat melakukan
penundaan pemberian
tunjangan hari raya
keagamaan sesuai
kesepakatan

6. • Upah Penuh
• Upah saat bekerja saja
• Upah dipotong
• Upah tidak dibayar
• Pekerja dirumahkan
• Bekerja dari rumah WFH
• Kerja bergilir
• Di “Cutikan” diluar
tanggunan
PHK
Kompensasi
tidak sesuai UUK
Dampak terhadap Perusahaan:
1. Berkurangnya Pekerjaan
2. Hilangnya Pekerjaan
3. Timbulnya Kerugian
Penerapan PSBB
Dampak terhadap Pekerja

7. Force Majeure adalah
Pembelaan Debitur untuk
menunjukkan bahwa tidak
terlaksananya apa yang
dijanjikan, disebabkan oleh
hal-hal yang sama sekali
tidak dapat diduga, dan
dimana ia tidak dapat berbuat
apa-apa terhadap keadaan
yang timbul diluar dugaan
tadi.
Prof. Subekti :
Pasal 1244 KUH Perdata
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya,
kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan
bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak
tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu
disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang
tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun t
idak ada itikad buruk kepadanya”.
Pasal 1245 KUH Perdata
“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga
bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang
terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, a
tau melakukan suatu perbuatan yang terlarang
baginya”.
Force Majeure

8. Syarat Force Majeure Pasal 164 ayat (1) UUK adalah:
Force Majeure diikuti dengan perusahaan TUTUP. Dalam hal Pandemik
Covid 19 tidak menyebabkan perusahaan TUTUP maka tidak dapat
menggunakan force majeure sebagai alasan PHK
Pandemik Covid 19, masih memungkinkan bagi pengusaha melakukan
berbagai upaya mulai dari efisiensi biaya produksi, mengurangi upah pekerja
level managerial, sampai dengan merumahkan pekerja.
Force Majeure dalam UUK

9. Keadaan Tertentu dalam UUK

10. Mengatasi Dampak Pandemik Sesuai UUK

11. Menghilangkan tunjangan tidak tetap
pekerja WFH
Mengurangi upah Pekerja pada jabatan
manajerial
Win-win Solution Pengusaha & Pekerja
Kerja bergilir dengan upah actual work
Membayar THR pekerja baik secara
bertahap atau sesuai kesepakatan dengan
pekerja/ Serikat Pekerja
Bagi pekerja yang dirumahkan dan
tidak bekerja, perusahaan memberikan
bantuan sesuai tanggungan atau
Membayar upah secara menurun dari
100% untuk 4 bulan pertama, 75%
untuk empat bulan kedua dan
seterusnya sampai jangka waktu 1 tahun
PHK menjadi Langkah terakhir dengan membayar
kompensasi sesuai UUK

12. Terimakasih