[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas tentang kewaspadaan dini, yang mencakup deteksi dini dan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dokumen ini juga menjelaskan konsep dan implementasi kewaspadaan dini di tingkat daerah melalui forum kewaspadaan dini masyarakat dan tim kewaspadaan dini daerah.

1. PUSDIKLAT BELA
KEWASPADAAN
DINI

2. Pemberian Mata Diklat ini bertujuan untuk membekali peserta
Diklat Kader Bela Negara agar dapat menumbuhkembangkan
kepekaan, kesiagaan dan antisipasi terhadap setiap potensi
ancaman dan mampu mengantisipasi dampak ideologi, politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa sebagai calon Kader Bela Negara.
Kompetensi Dasar

3. • Mengerti dan memahami tentang kewaspadaan dini.
• Mengerti dan Memahami deteksi dini dan peringatan
dini.
• Mengerti dan memahami kewaspadaan dini di daerah.
• Mengerti dan memahami implementasi awal
kewaspadaan dini : temu cepat dan lapor cepat.
Indikator Keberhasilan

4. PERUBAHAN
Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2013
tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen
Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang
Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan serta kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di
Daerah tanggal 11 januari 2018.

5. PENGERTIAN
BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2015 :
Kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung
sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter
secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi
setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain,
kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak
ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman
bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH :
Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal
segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan
meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

6. VISUALISASI
KEMAMPUAN
KEWASPADAAN
DINI
KEWASPADAAN
DINI DI DAERAH
TIM
KEWASPADAAN
DINI DAERAH
FORUM
KEWASPADAAN
DINI
MASYARAKAT
DETEKSI DINI
DAN
PERINGATAN
DINI DLM
SISKAMNAS

7. POTENSI
ANCAMAN
NONMILI
MILITER
NIRMILI
TER
MILITER
FKDM
TNI
TKD
PEMDA
K/L
SINERGISME
KEWASPADAAN DINI
DI DAERAH
DETEKSI
&
PERINGATAN DINI
ANCA
MAN
KEUTUHAN WILAYAH, KEDAULATAN DAN KESELAMATAN
BANGSA
KEPEKAAN, KESIAGAAN DAN ANTISIPASI
KEWASPADAAN DINI

8. ANCAMAN
Ancaman adalah setiap upaya,
pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik
dari dalam negeri maupun luar negeri,
yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat
membahayakan keselamatan bangsa,
keamanan, kedaulatan, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan kepentingan nasional di
berbagai aspek, baik ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun
pertahanan dan keamanan.

12. INTELIJEN
• Adalah suatu ilmu atau pengetahuan untuk mengumpulkan atau menilai bahan
keterangan (baket) yang berguna bagi kepentingan pemakai intelijen itu sendiri, yang
dapat berupa perorangan (individu), komandan militer, atau seorang pembuat
kebijakan (policy maker), yang dapat pula suatu instansi, kepala negara atau kepala
pemerintahan.
• Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan
kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari
informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan
peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap
ancaman terhadap keamanan nasional.
Jono Hatmodjo, Intelijen sebagai Ilmu (Intelligence as a Science), Balai
Pustaka Jakarta, 2003
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011
tentang Intelijen Negara

13. PRINSIP-PRINSIPANALISIS INTELIJEN*:
• Forecasting (Perkiraan). Forecasting pada dasarnya adalah suatu olah pikir
dalam memberikan perkiraan tentang bayangan dari sebuah gambaran
tentang kemungkinan perkembangan situasi yang bisa terjadi di masa yang
akan datang.
• Early detection (Deteksi Dini). Early Detection pada dasarnya merupakan
sebuah fungsi atau juga sebuah upaya untuk dapat “menemukan”
terdapatnya “sesuatu” gejala awal atau indikasi awal, yang walaupun saat
ini masih berskala kecil, tetapi diperkirakan akan dapat berkembang
menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian serius.
• Early Warning (Peringatan Dini). Early Warning pada dasarnya adalah
sebuah upaya untuk memberikan gambaran situasi yang bisa menjadi
ancaman yang perlu mendapatkan perhatian. Sebab bila diabaikan akan
mengundang berbagai implikasi, dampak, risiko. Atau bahaya yang dapat
muncul di masa yang akan datang, berdasarkan identifikasi masalah,
judgement dan early detection.
*Supono Soegirman, Etika Praktis Intelijen Dari Sungai Tambak Beras hingga
Perang Cyber, Penerbit Media Bangsa, Jakarta 2014

14. Kaidah penyusunan forecasting
• Cyclic Forecasting, penyusunan perkiraan yang
dilakukan dengan mengikuti teori bahwa segala
sesuatu memiliki siklus sendiri dan biasanya kejadian-
kejadian yang selalu mengikutinya selalu berulang
mengikutinya.
• Causative Forecasting, perkiraan yang disusun
dilakukan dengan cara mengaitkan prinsip sebab
akibat, baik yang bersifat positif maupun yang
bersifat negatif.

15. DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI
DALAM SISKAMNAS
INTELIJEN
NEGARA
PENYELIDIKA
N
PENGAMANA
N
PENGGALANG
AN
• Badan Intelijen Negara;
• Intelijen Tentara Nasional
Indonesia;
• Intelijen Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
• Intelijen Kejaksaan
Republik Indonesia;
• Intelijen
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian.
PERINGATAN
DINI
DAN ANTISIPASI
Bentuk dan sifat ancaman
yang potensial dan nyata
terhadap keselamatan dan
eksistensi bangsa dan negara
serta peluang yang ada bagi
kepentingan dan keamanan
nasional.
PUSDIKLAT BELA
PUSDIKLAT BELA

16. KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
MASYARA
KAT
FKDM
• Wakil-wakil ormas;
• Perguruan Tinggi;
• Lembaga pendidikan lain;
Tokoh masyarakat;
• Tokoh adat;
• Tokoh agama;
• Tokoh pemuda;
• dan elemen masyarakat
Iainnya.
Deteksi &
Cegah Dini
AGHT DI
DAERAH
PUSDIKLAT BELA
PUSDIKLAT BELA
TKD PEMDA UNSUR PERANGKAT
DAERAH
BANG SDM DAERAH
DIKLAT &
SOSIALISASI
INTELIJEN NEGARA

17. FKDM ?

18. FKDM
• Pembentukan FKDM dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah
• Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil organisasi
kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh
agama atau elemen masyarakat lainnya.
• Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, FKDM di daerah
kabupaten/kota, dan FKDM di kecamatan, berjumlah masing-masing
paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1
(satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang
anggota.

19. FKDM
FKDM bertugas:
a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan,
dan mengomunikasikan data serta informasi
dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
b. Memberikan laporan informasi dan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

20. TEMU CEPAT DAN LAPOR
CEPAT

21. Unsur-Unsur
Keterangan
Jono Hatmodjo (2003;15) menjelaskan unsur-unsur keterangan sebagai berikut :
• Apa (What) : yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi dan sebagainy
• Siapa (Who) : yang melakukan, yang mengatakan dan lain- lain.
• Kapan (When) : kejadian itu sudah, sedang, berlangsung atau apakah yang akan
terjadi. Jika ditentukan, jangka waktu pengumpulan itu harus dis
• Dimana (Where): penyebutan atau penjelasan tempat atau tempat-tempat yang re
• Bagaimana (How) : cara bagaimana melaksanakannya serta berlangsungny
itu.
• Mengapa (Why) : pertanyaan-pertanyaan demikian ditanyakan motivasinya pada w
sama.

22. LAPORAN
INFORMASI
Jono Hatmodjo (2003;18) menjelaskan bahwa laporan informasi adalah
laporan yang hanya berisikan bahan keterangan (informasi) faktual yang
dapat dianggap obyektif jika dapat menggambarkan kejadian-kejadian yang
sebenarnya atau fakta-fakta lain yang tidak terdapat lagi di luar ini. Dari
penjelasan Jono Hatmodjo (2003;164) sebuah laporan informasi berisi :
• Kepada (tujuan pengiriman laporan)
• Dari (pengirim laporan)
• Sumber (sumber informasi)
• Nilai lapangan (penilaian)
• Masalah (permaslahan yang dilaporkan)
• Isi laporan (berisikan bahan keterangan/informasi faktual)
• Catatan dari Sumber (beberapa catatan dari sumber yang merupakan
pendapat sumber itu sendiri)
PUSDIKLAT BELA

23. Sifat dan Karakterteristik
Bahan Keterangan
Supono Soegirman (2014;280) menjelaskan tentang beberapa sifat dan karakterteristik yang
harus dipenuhi bahan keterangan sebagai berikut :
• Lengkap, dalam arti memenuhi 5 W + 1 H (what, who, when, where, why, how).
• Jelas, dalam arti bahasanya mudah dipahami dengan rincian diantaranya, tidak terlalu
banyak menggunakan bahasa asing, runtut, dan sebagainya.
• Cepat, lebih cepat lebih baik jika memang sifat bahan keterangan menghendaki demikian.
• Relevan, dalam arti terdapat keterkaitan yang konsisten dengan persoalan pokok yang
sedang menjadi perhatian.
• Singkat dan padat, dalam arti subtansinya mencukupi kebutuhan dan sekaligus juga tidak
disajikan berkepanjangan.
PUSDIKLAT BELA

24. Check, re-check dan cross
check
Agar kebenaran informasi dapat dipertanggungjawabkan, perlu diadakan beberapa langkah
pemeriksaan seperti yang diuraikan oleh Supono Soegirman (2014;106) berikut ini :
• Check (pemeriksaan)
Check dilakukan oleh penerima laporan kepada yang memberikan laporan untuk memastikan maksud
dan inti substansi pelaporannya. Dengan demikian, tidak terjadi salah persepsi atau perbedaan persepsi
antara pelapor dengan penerima.
• Re-check (pemeriksaan ulang)
Dilakukan oleh penerima laporan kepada sumber informasi langsung. Bukan melalui pelapor. Hal ini
dilakukan karena boleh jadi ketika melaporkan sesuatu substansi kepada pelapor, ternyata dilaporkan
secara kurang lengkap atau bahkan ada perbedaan.
• Cross Check (pemeriksaan silang)
Dilakukan oleh penerima laporan kepada pelapor lain dengan menggunakan sumber informasi yang
berbeda dengan sumber yang digunakan pelapor pertama. Jika sumber yang digunakan ternyata akan
kurang efektif.
PUSDIKLAT BELA

25. Penilaian
• Riyanto (2014;15) menjelaskan bahwa : “A1 biasanya informasi yang didapatkan dari
tokoh-tokoh atau pelaku utama serta decision makers-nya. Sementara itu, nilai
informasi yang perlu dilakukan cross check adalah informasi yang berasal dari media
massa disimbolkan dengan C-3. Kebanyakan dari nilai informasi intelijen bernilai
B-2 atau hasil langsung operasi lapangan”.
• Supono Soegirman (2014;176) menguraikan : “Akurasi dan kebenaran informasi, juga
sangat tergantung pada “relevansi” antara sumber informasi dengan informasi yang
diberikan. Sekadar contoh, seorang ulama yang perillakunya baik, tidak pernah
berbohong, dan sebagainya, belum tentu dapat memberikan informasi yang memiliki
“kebenaran-akurasi informasi” yang tinggi, sebab relevansinya kurang. Di dalam
intelijen, ulama tersebut sebagai “sumber informasi” dapat digolongkan sebagai
terpercaya, misalnya diberi nilai neraca B. Tetapi informasinya belum tentu memiliki
nilai tinggi dalam hal akurasi, meskipun belum tentu salah. Karena itu, masih perlu
dilakukan cek, recek dan cross cek. Dalam intelijen misalnya, nilai informasinya
diberi kriteria 3. dengan demikian, perlu dicek agar setelah itu dapat meningkat yang
semula klasifikasinya B-3 lalu menjadi B-2”.
PUSDIKLAT BELA

26. RANGKUMAN
• Early detection (Deteksi Dini). Early Detection pada dasarnya merupakan sebuah
fungsi atau juga sebuah upaya untuk dapat “menemukan” terdapatnya “sesuatu” gejala
awal atau indikasi awal, yang walaupun saat ini masih berskala kecil, tetapi
diperkirakan akan dapat berkembang menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian
serius.
• Early Warning (Peringatan Dini). Early Warning pada dasarnya adalah sebuah upaya
untuk memberikan gambaran situasi yang bisa menjadi ancaman yang perlu
mendapatkan perhatian. Sebab bila diabaikan akan mengundang berbagai implikasi,
dampak, risiko. Atau bahaya yang dapat muncul di masa yang akan datang,
berdasarkan identifikasi masalah, judgement dan early detection.
• Kewaspadaan dini merupakan sinergisme deteksi dini dan peringatan dini dalam
sistem keamanan nasional dengan kewaspadaan dini di daerah yang diselenggarakan
secara optimal guna mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga
negara dalam menghadapi potensi ancaman dan berbagai dampak ideologi, politik,
ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan
NKRI dan keselamatan bangsa.

27. DISKUSI

28. PENGOLAHAN (PENILAIAN &
PENGANALISAAN)
NERACA INFORMASI
KEPERCAYAAN TERHADAP
SUMBER KETERANGAN
A = DIPERCAYA SEPENUHNYA
B = BIASANYA DAPAT DIPERCAYA
C = AGAK DAPAT DIPERCAYA
D = BIASANYA TDK DPT DIPERCAYA
E = KEPERCAYAAN TDK DAPT
DINILAI
KEBENARAN ISI BAHAN
KETERANGAN
1 = KEBENARANNYA DITEGASKAN
OLEH SUMBER LAIN
2 = SANGAT MUNGKIN BENAR
3 = MUNGKIN BENAR
4 = KEBENARANNYA MERAGU-
RAGUKAN
5 = TIDAK MUNGKIN BENAR
6 = KEBENARANNYA TDK DAPAT
DINILAI

29. DISKUSI KEWASPADAAN DINI
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL
Kepala Grup Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia Luctor E Tapiheru dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, hari Rabu 18
Oktober 2017 mengatakan bahwa Bank Indonesia sepaham dengan kepolisian dan pengadilan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Mata Uang bagi jaringan pengedar uang palsu yang sanksinya cukup berat, Bank Indonesia bekerja sama dengan Bareskrim Polri berhasil
mengungkap jaringan peredaran uang palsu yang melibatkan enam tersangka.
Sementara itu pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi menunjukan barang bukti uang
palsu yang telah dimusnahkan secara tertutup di Bank Indonesia pada Oktober 2017. Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai
beredarnya uang palsu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Bank Indonesia terus
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara membedakan ciri-ciri uang palsu yang muncul menjelang proses kampanye atau Tiga D (dilihat,
diraba, dan diterawang) agar masyarakat bisa mengetahui ciri-ciri uang palsu yang bisa saja muncul jelang dan saat Pilkada nanti. Momentum Pilkada
seringkali rentan terjadi politik uang, dan para oknum sengaja memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan peredaran uang palsu. Bank Indonesia
juga bekerja sama dengan pihak kepolisian di seluruh Indonesia untuk berupaya mencegah terjadinya penyebaran uang palsu di tengah masyarakat.
Nantinya, penanganan kasus uang palsu akan lebih efektif bukan hanya kepada pengedar uang, tetapi juga hingga pemodalnya.
KEJADIAN AKTUAL
Saat anda membeli minuman di Kedai Kopi “Nikmat” langganan anda milik Sdr. Abdul Haris (67) yang berlokasi di Jalan Aria Putra No 57A, Pamulang,
Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 20.30, Sdr. Abdul Haris mengungkapkan bahwa ia baru saja menjadi
korban Sdr. Sugihartono (64) yang sengaja mengedarkan uang palsu dengan cara membeli kopi dengan uang palsu Rp. 50.000,-, kemudian Sdr. Abdul
Haris menyerahkan uang kembalian yang asli. Setelah Sdr. Sugihartono membayar dan pergi sekira pukul 19.45, Sdr. Abdul Haris baru sadar bahwa uang
yang diterimanya merupakan uang palsu setelah membandingkan dengan uang yang asli. Sdr. Abdul Haris menduga bahwa pelaku adalah anggota
jaringan pengedar uang palsu yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Saat anda berada di Kedai Kopi “Nikmat” tersebut secara kebetulan
anda juga bertemu dengan Sdr. Bambang (54) yang kebetulan tetangga pelaku dan juga pelanggan tetap di Kedai Kopi “Nikmat” milik Sdr. Abdul Haris.
Sdr. Bambang menceritakan bahwa ia pernah ditawarkan oleh Sdr. Sugihartono untuk membeli uang palsu dengan cara memberikan uang asli pecahan
Rp. 50. 000,- sejumlah Rp. 400. 000.- dan akan menerima uang palsu pecahan Rp 50. 000.- sejumlah Rp. 1. 200. 000,- sebagai gantinya. Baik Sdr. Abdul
Haris maupun Sdr. Bambang mengetahui bahwa saat ini anda telah menjadi pegawai Bank Indonesia dan berharap anda bertindak dengan melaporkan hal
tersebut kepada pihak Bank Indonesia guna bersama-sama pihak kepolisian mengungkap jaringan pengedar uang palsu di Kota Tangerang Selatan.
DISKUSI
Hari ini diperanggapkan adalah hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 07.00, anda adalah seorang staf di Departemen Pengedaran Uang
Bank Indonesia dan saat ini sudah berada di kantor anda di Jakarta. Buatlah Laporan Informasi dari anda kepada Kepala Grup Departemen Pengedaran
Uang Bank Indonesia tentang kejadian tersebut. Diskusikan dalam hubungan kelompok/kelas hal-hal berikut :
1. Tentukan Sumber informasi (hanya 1 orang sumber).
2. Beri penilaian terhadap sumber.
3. Temukan Unsur Unsur Keterangan dengan format 5W + 1H (SIABIDIBAME) dari Kejadian Aktual di atas.
4. Susunlah analisa singkat dan sederhana untuk mendapatkan sebuah perkiraan (forecasting) dengan menggunakan kaidah Cyclic Forecasting (perkiraan
berdasarkan siklus kejadian) atau Causative Forecasting (perkiran yang didasarkan hubungan sebab akibat) terkait kejadian aktual di atas, dengan tetap
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis nasional yang melatarbelakangi kejadian aktual tersebut, guna memperkirakan kejadian berikutnya
yang mungkin akan terjadi.

30. • PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL
• Kepala Grup Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia Luctor E Tapiheru
dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, hari Rabu 18 Oktober
2017 mengatakan bahwa Bank Indonesia sepaham dengan kepolisian dan
pengadilan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang bagi jaringan pengedar uang palsu yang sanksinya cukup berat,
Bank Indonesia bekerja sama dengan Bareskrim Polri berhasil mengungkap
jaringan peredaran uang palsu yang melibatkan enam tersangka.
• Sementara itu pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Direktur Eksekutif
Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi menunjukan barang bukti uang
palsu yang telah dimusnahkan secara tertutup di Bank Indonesia pada Oktober
2017. Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai
beredarnya uang palsu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018
yang akan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Bank Indonesia terus
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara membedakan ciri-ciri
uang palsu yang muncul menjelang proses kampanye atau Tiga D (dilihat,
diraba, dan diterawang) agar masyarakat bisa mengetahui ciri-ciri uang palsu
yang bisa saja muncul jelang dan saat Pilkada nanti. Momentum Pilkada
seringkali rentan terjadi politik uang, dan para oknum sengaja memanfaatkan
momentum tersebut untuk melakukan peredaran uang palsu. Bank Indonesia
juga bekerja sama dengan pihak kepolisian di seluruh Indonesia untuk berupaya
mencegah terjadinya penyebaran uang palsu di tengah masyarakat. Nantinya,
penanganan kasus uang palsu akan lebih efektif bukan hanya kepada pengedar
uang, tetapi juga hingga pemodalnya.

31. • Saat anda membeli minuman di Kedai Kopi “Nikmat” langganan anda milik Sdr. Abdul
Haris (67) yang berlokasi di Jalan Aria Putra No 57A, Pamulang, Kota Tangerang Selatan
pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 20.30, Sdr. Abdul Haris
mengungkapkan bahwa ia baru saja menjadi korban Sdr. Sugihartono (64) yang sengaja
mengedarkan uang palsu dengan cara membeli kopi dengan uang palsu Rp. 50.000,-,
kemudian Sdr. Abdul Haris menyerahkan uang kembalian yang asli. Setelah Sdr.
Sugihartono membayar dan pergi sekira pukul 19.45, Sdr. Abdul Haris baru sadar bahwa
uang yang diterimanya merupakan uang palsu setelah membandingkan dengan uang
yang asli. Sdr. Abdul Haris menduga bahwa pelaku adalah anggota jaringan pengedar
uang palsu yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Saat anda berada di
Kedai Kopi “Nikmat” tersebut secara kebetulan anda juga bertemu dengan Sdr. Bambang
(54) yang kebetulan tetangga pelaku dan juga pelanggan tetap di Kedai Kopi “Nikmat”
milik Sdr. Abdul Haris. Sdr. Bambang menceritakan bahwa ia pernah ditawarkan oleh Sdr.
Sugihartono untuk membeli uang palsu dengan cara memberikan uang asli pecahan
Rp. 50. 000,- sejumlah Rp. 400. 000.- dan akan menerima uang palsu pecahan Rp 50.
000.- sejumlah Rp. 1. 200. 000,- sebagai gantinya. Baik Sdr. Abdul Haris maupun Sdr.
Bambang mengetahui bahwa saat ini anda telah menjadi pegawai Bank Indonesia dan
berharap anda bertindak dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak Bank Indonesia
guna bersama-sama pihak kepolisian mengungkap jaringan pengedar uang palsu di Kota
Tangerang Selatan.
• DISKUSI
• Hari ini diperanggapkan adalah hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul
07.00, anda adalah seorang staf di Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia dan
saat ini sudah berada di kantor anda di Jakarta. Buatlah Laporan Informasi dari anda
kepada Kepala Grup Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia tentang kejadian
tersebut. Diskusikan dalam hubungan kelompok/kel

32. 1.Tentukan Sumber informasi (hanya 1 orang sumber).
2.Beri penilaian terhadap sumber.
3.Temukan Unsur Unsur Keterangan dengan format 5W
+ 1H (SIABIDIBAME) dari Kejadian Aktual di atas.
4.Susunlah analisa singkat dan sederhana untuk
mendapatkan sebuah perkiraan (forecasting) dengan
menggunakan kaidah Cyclic Forecasting (perkiraan
berdasarkan siklus kejadian) atau Causative
Forecasting (perkiran yang didasarkan hubungan
sebab akibat) terkait kejadian aktual di atas, dengan
tetap memperhatikan perkembangan lingkungan
strategis nasional yang melatarbelakangi kejadian
aktual tersebut, guna memperkirakan kejadian
berikutnya yang mungkin akan terjadi.

33. TERIMAKASIH