Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) adalah badan otonom yang dibentuk PPNI sebagai respon terhadap kontribusi organisasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana.

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DPW PPNI
PROPINSI JAWA TIMUR
HP. oleh : H.ASRAH JOYO WIDONO,S.Kep,Ns,SH,M.SI
Ketua BAPENA DPW PPNI Provinsi Jawa Timur
PERAN BAPENA DALAM MENGKAWAL
PENANGANAN BENCANA

2. ASRAH JOYO WIDONO, S.Kep,Ns,SH,M.Si
NIRA. 35090011939
PERUM NEW TEGAL BESAR CLUSTER
BLOK D9 Jl Moh. Yamin Tegal Besar .
HP. 081252465230
NIP. 19720405 199403 1 008
PANGKAT / GOL : Pembina / IVa
PENGALAMAN PEKERJAAN
1. RS. Dr. Saiful Anwar Malang : 1991 s/d 1992
2. RS. PTP X ( Jember Klinik ) : 1992 s/d 1994
3. Puskemas Mayang : 1994 s/d 2005
4. Dinas Kesehatan Kab. Jember: 2005 s/d 2018
5. BPBD KAB JEMBER : 2018 sd 2019
6. Kecamatan Kaliwates : 2020 – 2021
7. Kecamatan Jenggawah : 2021 – sekarang
SALAM KENAL

3. PENDIDIKAN
1. SDN Puger Kulon
2. SMP PGRI Kasiyan Jember
3. SMAN Kencong
4. SPK Celaket Malang
5. AKPER Hangtuah Surabaya
6. S1 Keperawatan Unmu Jember
7. Prodi Ners UNMU Jember
8. S1 Ilmu Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember
9. S2. Ilmu Majanemen Unmu Jember

4. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Ketua Komisariat PPNI Mayang : 1996 – 2000
2. Pengurus PPNI Kab Jember : 2000- 2010
3. Ketua PPNI Kab. Jember : 2010 – 2015
4. Ketua DPD PPNI Kab Jember : 2016 – 2021
5. Ketua Devisi Kesejahteraan DPW PPNI Jatim : 2015 – 2021
6. Wakil Ketua Bid Organisasi dan kaderisasi : 2021- 2026
7. Ketua Wantimbang DPD PPNI Kab Jember : 2022 – 2027
8. Ketua BAPENA DPW PPNI Jatim : 2021 – 2026
9. Ketua Radio Antar Penduduk Kab Jember : 2015 – 2017
10. Ketua Dewan Pembina Organisasi RAPI : 2020 – 2025
11. IPHI Kab Jember : 2015 – 2020

5. PENGALAMAN DIKLAT TEKNIS KEBENCANAAN
NO JENIS DIKLAT PENYELENGGARA SERTIFIKAT TEMPAT
PELATIHAN
KET
1 MANAJEMEN BENCANA PUSDIKLAT SDM DEPKES
RI
565348/H/N/001422/
V/2006
BAPELKES
CILOTO JAWA
BARAT
2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM
KESEHATAN DALAM MANAJEMEN
PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN AKIBAT BENCANA
PUSAT
PENANGGULANGAN
KRISIS KESEHATAN
DEPKES RI
KP.02.02.2.6195 JAKARTA
3 PENINGKATAN KAPASITAS SDM
DALAM OPERASIONAL PERAHU KARET
SAR SURABAYA OPS/100/116/15/SAR
-SBY/2009
SIDOARJO
4 PPGD DPW PPNI JATIM 0042/DPW-
PPNI/SK/K.S/III/2021
/140
JEMBER
5 BTCLS DPW PPNI JATIM 0041/DPW.PPNI/SK/K
.S/II/2021/140
JEMBER

6. PERAN BAPENA DALAM MENGKAWAL
PENANGGULANGAN KEDARURATAN DAN
BENCANA

7. POTENSI BENCANA DI INDONESIA
ERUPSI GUNUNG API
BANJIR BANDANG
PUTTING BELIUNG
KEBAKARAN
GEMPA BUMI
TSUNAMI
KONFLIK SOSIAL
KEBOCORAN GAS
COVID 19

9. APA ITU BENCANA
Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
factor non-alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis

10. BENCANA ALAM :
Bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa
gempabumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor
10

11. Bencana non-Alam :
Bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam
yang antara lain berupa
gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.
11

12. Bencana Sosial :
Bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik
sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat,
dan teror.
12

13. APA ITU BAPENA

14. AD ART PPNI
MUNAS X
PPNI

15. MAKNA LOGO BAPENA

16. TUJUAN DIBENTUKNYA BAPENA
1. Terwujudnya Koordinasi yang baik di dalam penanggulangan
bencana antara BAPENA PPNI dengan Kepengurusan PPNI,
Badan Kelengkapan PPNI dan pihak terkait di semua tingkatan
2. Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana meliputi
pencegahan (Prevention), mitigasi (Mitigation),
Kesiapsiagaan (Preparedness), tanggap darurat
(Emergency Response), rehabilitasi (Rehabilization) dan
rekontruksi (Recontruction).
3. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan
dana penanggulangan bencana.

17. PRA BENCANA
Pencegahan (Prevention)
Upaya untuk menghilangkan atau mengurangi
kemungkinan timbulnya suatu bencana.
Mitigasi (Mitigation)
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk
dari suatu ancaman bencana.
Kesiapsiagaan (Preparednes)
Persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi
(atau kemungkinan akan terjadi) bencana.

18. BENCANA
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)
Sistem peringatan untuk masyarakat ketika terjadi bencana agar
menjauh dari lokasi dan terhindar dari dampak bencana.
Tanggap Darurat (Emergency Response)
Kegiatan penanganan korban bencana sesaat setelah terjadinya
bencana sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh pejabat 
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan korban,mencegah
kecatatan dan kematian akibat bencana.

19. PASKA BENCANA
Rehabilitasi (Rehabilization)
Perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang
sifatnya sementara atau jangka pendek.
Rekontruksi (Reconstruction)
Perbaikan yang dilakukan yang sifatnya menetap
atau permanen.

20. TUGAS BAPENA PPNI
 Membanguan organisasi manajemen BAPENA PPNI yang solid, professional,
akuntabel dan transparan.
 Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan semua level
kepengurusan PPNI dan badan kelengkapan PPNI.
 Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan semua level
pemerintah baik pusat maupun daerah.
 Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan semua Lembaga,
instansi dan organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
 Mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki PPNI yang
bisa digunakan untuk penanggulangan bencana.
 Menyelenggarakan penanggulangan bencana baik secara mandiri atau
bekerja sama dengan pemerintah, LSM, Organisasi, instansi dan pihak lain
yang terkait.

21.  Menumbuhkan jiwa kerelawanan dan kesetikawanan sosial
dikalangan perawat khususnya dan masyarakat pada
umumnya
 Menggali sumber dana yang tidak mengikat untuk
mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
 Mengelola dana penanggulangan bencana secara akuntabel
dan transparan dan menyampaikan pertanggungjawaban
kepada DPP PPNI dan masyarakat.

22. WEWENANG BAPENA PPNI
1. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, Lembaga swadaya
masyarakat, Lembaga sosial, badan usaha dan organisasi profesi lain
dalam hal penanggulangan bencana.
1. Melakukan pencarian dana (Fundraising) yang berasal dari donator,
sumbangan, hibah dan dana lainnya yang tidak mengikatMengelola
dana penanggulangan bencana baik yang bersumber dari PPNI maupun
dana dari masyarakat.
2. Melakukan perekrutan tenaga relawan yang akan diberdayakan dalam
kegiatan penanggulangan bencana.
3. Menyampaikan informasi kepada Publik seputar kegiatan
penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BAPENA PPNI.
4. Membuat keputusan dan peraturan di bidang penanggulangan bencana
selama tidak bertentangan dengan AD ART PPNI, Peraturan Organisasi
PPNI dan Pedoman Organisasi PPNI.

23. STRUKTUR ORGANISASI BAPENA PPNI

24. APA YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH BAPENA
TERBENTUK  LAKUKAN PENDEKATAN KE PEMANGKU
KEBENCANAAN
AUDIENSI DENGAN BPBD PROPINSI JAWA TIMUR AUDIENSI DENGAN SAR SURABAYA

25. LAKUKAN KEGIATAN PELATIHAN BAGI RELAWAN BENCANA SEBAGAI
BENTUK PARTISIPASI AKTIF DALAM MENYIAPKAN SDM
KEBENCANAAN
PELATIHAN BLS AWAM DI BPBD OLEH BIDANG
KESIAPSIAGAAN BAPENA DPW PPNI JATIM

26. KE IKUTSERTAAN BAPENA DPW PPNI PADA
KEBENCANAAN INTERNATIONAL DI BALI
ACARA PELANTIKAN BAPENA DPD PPNI KOTA
SURABAYA
EKSISTENSI DAN KEGIATAN BAPENA DPW PPNI JATIM

27. TERLIBAT DALAM PENANGANAN BENCANA

28. TERIMA KASIH