2. KELOMPOK 3
Fasilitator:
1. Deputi Bidang KG: Lenny N Rosalin
2. Sekretaris Kedeputian Bidang PKA: Maydian Werdiastuti
3. Sekretaris Kedeputian Bidang KG: Dewi Respatiningsih
4. Asdep Musjak PHA: Sri Prihatini Lestari Wijayanti
5. Kepala Biro Data dan Informasi: Lies Rosdianty
2
Peserta:
1. Hadir offline: perwakilan dari seluruh
kab/kota di Provinsi Banten.
2. Hadir online: perwakilan dari kab/kota di
Pulau Jawa dan Sumatera sebanyak 248
participants
3. 3
Konvergensi kelembagaan
Elemen Kondisi Saat ini Rencana Aksi Keterangan
Komitmen (Kebijakan, strategi,
rencana aksi, dll):
• Kebijakan yang dimiliki tentang
PPA, dasar hukumnya apa, dan
ttg apa
Masih banyak kab/kota
yang belum memiliki
perda ttg PPA
Sudah punya perda tetapi
belum lengkap (hanya
Perda Perlindungan Anak
saja)
Ada pula yang masih
dalam bentuk SK
Meningkatkan
komitmen dengan
Menyusun perda yang
sudah disesuaikan
dengan perpu yang
berlaku saat ini
Yang menjadi kendala
adalah sulitnya
menyusun perda
(saran mengatasi
menjadikan sbg insiatig
Dewan)
Lembaga (struktural dan atau ad-
hoc)
• Unit kerja
(struktural/fungsional) yang
mempunyai fungsi terkait PPA
• Kelompok kerja atau
satuan/gugus tugas untuk
melaksanakan PPA
Masih banyak kab/kota yang
belum membentuk UPTD
Membentuk UPTD
sesuai amanat UU TPKS
4. 4
Konvergensi kelembagaan
Elemen Kondisi Saat ini Rencana Aksi
Sumber Daya (SDM, Anggaran):
• SDM yang telah dilatih ttg
pencegahan/pelayanan
kasus/pemulihan, jumlah dan
keahliannya
• Alokasi anggaran untuk upaya
pencegahan/penanganan
kasus/pemulihan
Masih terbatasnya SDM yang
terlatih
Minimnya anggaran yang
tersedia dalam upaya
pencegahan/penanganan
kasus/pemulihan
Meningkatkan kapasitas SDM
Meningkatkan ketersediaan anggaran
dan optimalisasi pemanfaatannya
5. 5
Konvergensi kelembagaan
Elemen Kondisi Saat ini Rencana Aksi
Metode/mekanisme kerja:
• Pedoman/panduan/SOP
untuk melaksanakan PPA
Banyak yang belum memiliki
juknis
Kalaupun sudah ada tetapi
belum disesuaikan dengan
perpu yang berlaku saat ini
Menyusun pedoman/panduan/ SOP untuk
melaksanakan PPA
Sistem data:
• Sistem pendataan
kasus/korban KtP/A
Semua kab/kota yang hadir
sudah terhubung dalam
SIMFONI PPA
Masih terjadi kesalahan
penginputan data
Belum melakukan verifikasi
data
Melakukan input/up dating data dengan
segera setelah menerima pelaporan kasus
Melakukan verifikasi data setiap 2
minggu setelah bulan penginputan data
Menjaga kerahasiaan dan keamanan data
korban sesuai perpu yang berlaku
Partisipasi masyarakat:
• Kemitraan yang dilakukan
dengan lembaga masyarakat,
dunia usaha, media massa, dll
dalam kegiatan PPA, dan
bentuk kemitraannya
Belum semua kab/kota
mengoptimalisasi pelibatan
partisipasi masyarakat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan
memperluas cakupan jejaring dalam upaya
PPA
6. KESIMPULAN
1 Kondisi saat ini 1. Penyusunan Perda Perlindungan Perempuan & Anak dengan merujuk UU TPKS
2. Pembentukan UPTD menjadi mandat dalam UU TPKS sehingga daerah wajib
melaksanakannya, lengkap dengan SDM, anggaran, serta metode kerjanya
3. Upaya PPA harus masuk dalam Renstra, Renja, RKA agar terimplementasi serta
ketersediaan juknis pelaksanaannya
4. Peningkatan kapasitas SDM pendamping di 3 jenis pelayanan (pencegahan,
penanganan, pemulihan)
5. Ketersediaan anggaran upaya PPA didamping DAK
6. Metode/mekanisme kerja di UPTD perlu dilengkapi dengan SOP minimal untuk 3
jenis layanan
7. Sistem data simfoni perlu untuk rutin dilakukan upadate dan verifikasi terhadap
data yang telah diinput (tanggal 1 – 14 setiap bulannya) dan kerahasiaan serta
keamanan data korban harus benar-benar diperhatikan
8. Berjejaring dengan semua elemen masyarakat untuk membangun system, LM
dapat memberi masukan dalam penyusunan anggaran dan metode kerja (SOP),
support anggaran dari LM yang tidak mengikat
6
7. KESIMPULAN
1 Renaksi 1. Meningkatkan komitmen dengan Menyusun perda yang sudah
disesuaikan dengan perpu yang berlaku saat ini
2. Membentuk UPTD sesuai amanat UU TPKS
3. Menyusun pedoman/panduan/ SOP untuk melaksanakan PPA
4. Melakukan input/up dating data dengan segera setelah menerima
pelaporan kasus
5. Melakukan verifikasi data setiap 2 minggu setelah bulan penginputan
dat
6. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data korban sesuai perpu yang
berlaku
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas cakupan jejaring
dalam upaya PPA
7
8. 8
Konvergensi Pelaksanaan
Elemen Kondisi Saat ini Rencana Aksi
Upaya Pencegahan :
1. Perubahan Norma ttg KTPA :
kampanye, sosialisasi, edukasi,
pengintegrasian indikator dalam
kegiatan pembangunan.
2. Perilaku lembaga dan individu yang
protektif: meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pencegahan,
3. Lingkungan yg protektif: infrastuktur
fisik yg mendukung, perlindungan dan
pelaksanaan hukum yang efektif
4. Pengurangan resiko: peningkatan
kualitas hidup,
5. Kewaspadaan: surveillance, deteksi
kasus pada daerah dan lokasi rawan
6. Dlll
Banyaknya tindak kekerasan dan seksual yang disebabkan oleh
faktor penyalahgunaan obat legal misal seperti obat batuk yang
ada kandungan dektronya dipakai untuk mabuk dan
penyalahgunaan lem aibon, sehingga banyak pelaku dan korban
anak juga minuman keras mungkin bisa masukan melibatkan bpom
dan kesehatan dan disperindag untuk upaya pencegahan.
Melibatkan Forum Anak dan Genre sebagai duta pelopor dan
pelapor.
Situasi darurat bencana, apabila ada pengungsian juga perlu di
lakukan pencegahan.
Kota Bandar Lampung, sudah ada kampung ramah perempuan dan
peduli anak di 126 kelurahan.
Dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan
terhadap perempuan dan anak, Pus;aga Kota Bandung melakukan
kerjasama dengan Perguruan Tinggi antara lain
UNPAD,UPI,UNISBA serta dengan Kemenag, Pengadilan Agama,
BNN, Baznas dan MUI yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama
(PKS)
Kabupaten Nganjuk mempunyai inovasi Sekolah Perempuan dan
Anak bagi masyarakat Marginal (SAPA MAMA) dan sudah deklarasi
oleh Bupati termasuk DRPP
Meningkatkan
pemahaman kepada
semua pihak ttg PPA
Bersinergi dengan
semua pihak
sebanyak mungkin
Memanfaatkan
moment-moment di
daerah masing-
masing dalam
melakukan sosialisasi
ttg PPA
Meningkatkan
volume dan
memperluas cakupan
sosialisasi ttg PPA
9. 9
Konvergensi Pelaksanaan
Elemen Kondisi Saat ini Rencana Aksi
Upaya Penanganan kasus/korban:
• Pemulihan kehidupan korban:
reintegrasi ke keluarga, lingkungan,
pendidikan dan masyarakat.
• Memperkuat kemandirian ekonomi:
PEP penyintas
• Mencegah perilaku kekerasan:
konseling perilaku untuk korban
• dll
Masih diperlukan pelatihan atau peningkatan
kapasitas SDM Pelayanan di UPT PPA,
pemenuhan SDM juga masih kurang apalagi
setelah UU TPKS disahkan masyarakat menjadi
paham terkait kasus KS dan lapor ke UPT.
Pelatihan Mediator juga diperlukan karena
APBD belum ada untuk pelatihan tersebut.
Belum memiliki ASN yang Profesional (Psikolog,
Peksos dan Konselor)
Tenaga Non ASN (Psikolog) belum tergabung
didalam Apsifor, sehingga kesulitan untuk
menjadi saksi ahli di Pengadilan.
Psikolog belum memiliki sertifikasi dari BNSP
Belum ada SDM yg memiliki sertifikat mediator
Rekomendasi :
1. Perlu adanya dana on call
2. ISO bagi mekanisme
layanan di UPTD
3. Visum koord dengan
pihak2 yang dapat
menyediakan visum
4. pelatihan terpadu
pelayanan komprehensif
bagi korban
5. Kontigensi
6. SOP kasus antar negara
10. 10
Konvergensi Pelaksanaan
Elemen Kondisi Saat ini Rencana Aksi
Upaya Pemulihan:
• Penyelamatan korban: penjangkauan dan
perlindungan dari pelaku, .
• Perlindungan dari akibat fisik dan psikis: layanan
kesehatan dan psikologis
• Pemenuhan hak dan perlindungan:
pendampingan hukum
• Pemenuhan dan dukungan hidup sementara:
pelayanan rumah aman.
• Pengurangan resiko kekerasan berulang:
penanganan pelaku.
Rehabilitasi medis bekerjasama
dengan dinkes, dinsos
Kerjasama dengan balai
Upaya terapi kelompok
Pemberdayaan ekonomi bagi
perempuan korban
Mendorong pemberdayaan ekonomi
bagi perempuan korban kekerasan
(sesuai dengan arahan presiden)
Bagian dari reintegrasi social bagi
perempuan : UPTD bisa menyediakan
layanan pemberdayaan ekonomi bagi
perempuan korban, minmal 10
kab/pertahun
Reintegrasi social bagi anak : terutama
untuk anak usia sekolah, misalnya bisa
berupa home schooling bagi anak yang
hamil, setelah melahirkan dikembalikan
ke sekolah yang baru agar tdk trauma
