Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to KEBIJAKAN RS PENDIDIKAN
Similar to KEBIJAKAN RS PENDIDIKAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KEBIJAKAN RS PENDIDIKAN
- 1. KEBIJAKANKEMENTERIANKESEHATAN TENTANG RUMAHSAKITPENDIDIKAN dr. Siti Khalimah,Sp.KJ, MARS Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan 4 Maret 2022
- 2. 2 135dari 386RS yang menyelenggarakan Pendidikan mempunyai SK sbgRS Pendidikan • RS vertical • RS TNI/Polri • RS BUMN • RSUD Prov • RSUD Kab/Kota • RS Swasta • RS Kementerian Lain :31 :36 :1 :69 :152 :88 :9 PERMASALAHAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RS yang mempunyai fungsi sbg tempat Pendidikan, penelitian, & pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan kedokteran &/atau kedokteran gigi, Pendidikan berkelanjutan, & Pendidikan Kesehatan lainnya secara multiprofesi
- 3. TUJUAN PENGATURAN 1 Menjaminpelayanan Kesehatan yg dapat digunakan utk Pendidikan & penelitian dg mengutamakan keselamatanpasien 2 3 Memberikan perlindungan & kepastianhukum Menjamin terselenggaranya pelayanan, Pendidikan &penelitian yang bermutu
- 4. 4 DASAR HUKUM UU No 44 thn 2009 : rumah sakit UU No 20 thn2013: Pendidikan kedokteran PPNo 93 thn 2015: RSPendidikan PPNo 47 thn 2016: fasilitaspelayanan Kesehatan PPNo 52thn 2017: Pelaksanaan UU No 20 thn 2013tentang Pendidikan Kedokteran KMK No 1069/Menkes/SK/XI/2008 : Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan (ProsesRevisi)
- 5. FUNGSI DAN TUGAS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 1. Pelayanan Kesehatan terintegrasi 2. Sesuai kebutuhan, standar pelayanan & mengutamakan keselamatanpasien 3.Mutu dan keselamatan pasien PELA YANAN PENDIDIKAN tenaga • Menyediakan dosen • Menghasilkan Kesehatan • Membina jejaring rumah sakit Pendidikan • Menyediakan pasien dengan variasi kasus dan jumlah sesuai kebutuhan Pendidikan • Melaksanakan penelitian translasional • Melaksanakan health technology assessment • Pengembangan pusat unggulan • Penelitian untuk kemajuan Pendidikan • Kerjasama dengan pelaku industry dll PENELITIAN akreditasi
- 6. JENIS RS PENDIDIKAN RS Pendidikan Utama RSU dan RSGM memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi RS Pendidikan Afiliasi RS Khusus dan RSU dengan unggulan Untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi RS Pendidikan Satelit RSU Untuk memenuhi sebagian kurikulum guna mencapai kompetensi • Terakreditasi PARIPURNA • Permohonan menjadiRS pendidikan • Visitasi • Penetapan
- 7. RSU &RSGM KELASA &B INSTITUSIPENDIDIKAN RS PENDIDIKANUTAMA RS KHUSUS & RSU DGN UNGGULAN KELASA & B RSU RSPSATELIT FASYANKESLAIN RSP AFILIASI JEJARING RS PENDIDIKAN WAHANA PENDIDIKAN
- 8. Mahasiswa FK PPDS PPDSII Fakultas kedokteran KUALITASLULUSAN JAJARANMANAJEMEN RS KOMITELAIN KOMKORDIK Unit fungsionalRS SDM DOSEN PENDIDIK • Target pembelajaran • Kegiatan terstruktur dan berimbang • Sistemevaluasi: jelas dan obyektif Perencanaan Pembelajaran klinik kepada mahasiswa melalui pelayanan yang diberikan oleh dosen
- 9. KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN RSPUtama Ketua :RSP Utama Wakil Ketua :Institusi Pendidikan Sekretaris :RSP Utama Jejaring RS Pendidikan Institusi Pendidikan Timkordik Komkordik dibentuk oleh Direktur/Kepala RS PendidikanUtama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Direktur / Kepala RS Pendidikan serta melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan. SK Komkordik berisi : Struktur Uraian tugas tanggung jawab Hak Wewenang masa tugas •Ruang sekretariat :di RSPendidikan Utama •Membuat program kerja tahunan :perencanaan sd evaluasi kelengkapan •Dibantu staf sekretariat menangani pendidikan peserta didik (alat bantu belajar, ruangan, proses nilai, pengaturan jadual dan administrasi).
- 10. KERJASAMAFAKULTAS KEDOKTERAN/ KEDOKTERANGIGI DENGANRUMAHSAKIT PENDIDIKAN FK/FKG RS Pendidikan Utama RS Pendidikan satelit RS Pendidikan Afiliasi Fasyankes Lain *) UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Pasal 40) *) PP No.93 Tahun 2015 tentangRS Pendidikan FK dan FKG dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit PendidikanSatelit
- 11. MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA Perjanjian Kerjasama FK - RS Pendidikan Utama • Tujuan • Ruang lingkup • Tanggung jawabbersama • Hak dan kewajiban • Pendanaan • Penelitian • Rekruitmen dosen dan tenagakependidikan • Kerja sama dengan pihakketiga • Pembentukan komite koordinasipendidikan • Tanggung jawabhukum • Keadaan memaksa • Ketentuan pelaksanaan kerjasama • Jangka waktu kerjasama • Penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerjasama FK - RS Pendidikan Afiliasi &Satelit • Tujuan • Ruang lingkup • Tanggung jawabbersama • Hak dan kewajiban • Pendanaan • Penelitian • Rekruitmen dosen dan tenagakependidikan • Kerja sama dengan pihakketiga • Tanggung jawabhukum • Keadaan memaksa • Ketentuan pelaksanaan kerjasama • Jangka waktu kerjasama • Penyelesaian perselisihan
- 12. MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA Tanggung jawabbersama Hak Kewajiban • Pengaturan dosen • Proses pendidikan • Jumlah mahasiswa pada tiap jenjang danprogram • Menerima mahasiswa sesuai daya dukung dan daya tampung RSPendidikan • Menerima kontribusi Pendidikan dana pendidikan dari Institusi • Menyiapkan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhanmasyarakat • Memberikandukungan untuk penelitian di RS Pendidikan
- 13. PENDANAAN 1 2 3 4 5 Tanggung jawabbersama Digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaranklinik Dapat berasal dari sumberlain Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan harus tertuang dalamanggaran rumah sakit Usulan kebutuhan dikoordinasikan dandiusulkan oleh komite koordinasi pendidikan kepada direktur/kepala RS Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan Kewajiban Fakultas Kedokteran dalam Pembiayaan Pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Undang Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran • Pasal 43 Fakultas mendanai Pendidikan di rumah kedokteran dan kedokteran gigi wajib sakit berkontribusi Pendidikan • Pasal 48 Pendanaan Pendidikan klinik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, Rumah Sakit Pendidikan dan masyarakat PP No. 93 tahun 2015 tentang RS Pendidikan • Pasal 21 Dalam perjanjian kerja sama antara RS pendidikan dan institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan berhak menerima konstribusi dana dari institusi pendidikan • Pasal 31 Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi RS Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan
- 14. PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER MUDA RUMAH SAKIT FAKULTASKEDOKTERAN • Rumah Sakit membuat unitcost per mahasiswa (termasukBHP) • Tertuang dalam RBARS • Memberikan pendanaan • Pembayaran berdasarkan unitcost yang di buat oleh RSP melalui KOMKORDIK • Mempengaruhi unit cost RS produk yang di hasilkan menjadi mahal • Mahasiswa tidak membantu fungsi pelayanan di RS beban RS • Risiko keuangan RS dengan pola pembayaran paket INA CBG
- 15. PENDANAAN PENDIDIKAN SPESIALIS/SUBSPESIALIS RUMAH SAKIT FAKULTASKEDOKTERAN RS menentukan kuota mahasiswa sebagai SDM berbasis pelayanan RSsesuai kebutuhan Membantu melakukan fungsipelayanan INSENTIF PPDS • Mempengaruhi unit cost RS produk yang di hasilkan menjadimahal • Residen dapat membantu fungsi pelayanan di RS aset RS • Risiko keuangan RS dengan pola pembayaranpaket INA CBG Kewajiban Rumah Sakit Dalam Membayarkan Insentif PPDS UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran • Pasal 31: Setiap Mahasiswa berhak memperoleh insentif di RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis dan subspesialis PP No. 93 tahun 2015 tentang RS Pendidikan • Pasal 25: RS Pendidikan memiliki kewajiban memberikan insentif bagi peserta program DLP & spesialis - Sub spesialis
- 16. PERSYARATAN PENETAPAN RS PENDIDIKAN jumlah dan variasikasus ijin operasional mshberlaku akreditasi dokumen PKS dosen teknologikesehatan terstandar nasional program penelitianrutin pernyataan kesediaanpemilik isian instrumen standarRSP Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Direktur RS mengajukan permohonan penetapan Menteri Kesehatanc.q Dirjen Yankes TIM PENILAI: Melakukan evaluasi thd berkas permohonan penetapan RS Pendidikan • Kemenkes • Kemenristek dikti • ARSPI • Asosiasi Institusi Pendidikan
- 17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar RS Pendidikan • Tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Oleh : • Menteri Kesehatan • Menteri Ristekdikti • Gubernur • Bupati/walikota dengan mengikutsertakan • Organisasi profesi, • Asosiasirumah sakit pendidikan, • Asosiasiinstitusi pendidikan Penetapan RS Pendidikan dicabut atau dibatalkan: *) PP No.93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan
- 18. SANKSIDANKETENTUANPERALIHAN Pelanggaran : • Pasal 18 Belum ditetapkan sebagai RSPendidikan • Pasal 21 ayat 1 RS Pendidikan Utama tidak memiliki Perjanjian Kerjasama tertulis dengan InstitusiPendidikan • Pasal 21 ayat 2 RS PendidikanAfiliasi /RS Pendidikan Satelit tidak memiliki Perjanjian Kerjasama tripatite tertulis dengan RS Pendidikan Utama dan InstitusiPendidikan • Pasal 25 huruf g tidak memberikan insentif bagi peserta dokter layanan primer dan spesialis -subspesialis SANKSI ADMINISTRATIF: 1. Teguran tertulis 2. Denda administratif 3. Pencabutan atau pembatalan status RSPendidikan 4. Penghentian fungsi sebagai RSPendidikan Sanksi administratif dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI, Menteri di Bidang Riset,Teknologi dan Dikti, Gubernur, Bupati/ Walikota KETENTUAN PERALIHAN Paling lambat 2 (dua) tahun sejak PP mulai berlaku, RS yang telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan masihtetap dapat menjalankan fungsinya sebagai RS Pendidikan sampai dengan berakhirnya jangka waktupenetapan Paling lambat 16Desember 2017,semua RSyang telah menyelenggarakan fungsi pendidikanharus ditetapkan sebagai RS Pendidikan *) PP No.93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan
- 19. PEMETAAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN KEDOKTERAN • 3 FK • 8 RS • 2 SK 1 • 6 FK • 14 RS • 6 SK • 2 FK • 10 RS • 1 SK • 2 FK • 8 RS • 3 SK • 1 FK • 3 RS • 1 SK • 2 FK • 9 RS • 3 SK • 1 FK • 2 RS • 0 SK • 2 FK • 6 RS • 1 SK • 4 FK • 12 RS • 5 SK • 10 FK • 35 RS • 21 SK • 5 FK • 16 RS • 9 SK • 9 FK • 38 RS • 11 SK • 5 FK • 33 RS • 11 SK • 1 FK • 5 RS • 1 SK • 12 FK • 50 RS • 17 SK • 3 FK • 8 RS • 5 SK • 1 FK • 1 RS • 1 SK • 1 FK • 3 RS • 1 SK • 1 FK • 5 RS • 1 SK • 2 FK • 8 RS • 3 SK • 1 FK • 6 RS • 3 SK • 5 FK • 19 RS • 4 SK • 2 FK • 7 RS • 2 SK • 1 FK • 1 RS • 0 SK • 1 FK • 2 RS • 1 SK • 1 FK • 6 RS • 1 SK • 1 FK • 6 RS • 0 SK • 1 FK • 4 RS • 0 SK • 2 FK • 3 RS • 0 SK • 1 FK • 1 RS • 1 SK
- 20. SE MENKES 133/ 2022 Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan
- 22. 20 TERIMAKASIH