Belmawa dikti pt kesehatan

1. KEBIJAKAN
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11
Forum KOPERTIS VI
Salatiga, 11 September 2013
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

2. Landasan Kebijakan
Pendidikan Tinggi Kesehatan
Landasan Filosofis
Landasan Sosiologis
Landasan Yuridis
Landasan Teknis

3. Landasan Filosofis

4. Memperbaiki
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Pendidikan
Inter-Profesi
Kolaborasi
Pelayanan
KEBUTUHAN
KESEHATAN NASIONALSistem kesehatan
terfragmentasi dari
sistem pendidikan
Tenaga Kesehatan
Saat Ini dan Akan
Datang
Tenaga
Kesehatan
Kesiapan
Kolaborasi
Pelayanan
Memperkuat Sistem
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
yang Optimal
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan
dan Sistem Kesehatan
HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN
SERTA PENDIDIKAN INTERPROFESI
Sistem kesehatan
yang terintegrasi
dengan sistem
pendidikan

5. Sistem
Penjaminan Mutu
Kualitas
Institusi
Kualitas
Lulusan
Kualitas
Pelayanan
Derajat Kesehatan
Masyarakat
Terbaik
Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Sistem Akreditasi
Sistem Sertifikasi
Pengembangan Profesi Berkelanjutan
HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU
SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
QUALITY CASCADE

6. Conceptualization - Productivity – Usability
(CPU)
Conceptualization
merupakan konsep hubungan dan relevansi antara profesi kesehatan yang
dihasilkan oleh pendidikan terhadap kebutuhan oleh sistem pelayanan
kesehatan yang akan memanfaatkannya
Productivity
merupakan proses pembelajaran yang sudah selayaknya diterima oleh
peserta didik untuk mendapatkan kompetensi sesuai profil lulusan
pendidikan tinggi tiap bidang kesehatan
Usability
merupakan upaya dari institusi pendidikan tinggi agar lulusannya dapat
diterima secara optimal oleh sistem pelayanan kesehatan dan pengguna
jasa lainnya (misal : industri) melalui pembaharuan yang berkelanjutan
terhadap kompetensi dan profil lulusan

7. Continuous Quality Improvement
(CQI)

8. PERGURUAN
TINGGI
profesional
BUDAYA
MUTU
Perlindungan diri
Perbaikan diri
aktualisasi jati diri manusia seutuhnya
SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
(SPMI)
EKSTERNAL
(SPME)
PROGRAM
STUDI
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
BAN PT
PEMERINTAH
*)Tribalismof
professionals
*)faktor resiko penghambat
Umpanbalikperbaikan
instruksionaldaninstitusional
•Negeri
•Swasta•Independen
•Akuntabilitas sosial
•Kepercayaan
KERANGKA PIKIR LAM PS Kes dalam
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

9. Landasan Sosiologis

10. PERGURUAN TINGGI &
PROGRAM STUDI
LULUSAN
PRODUK ILMIAH
UMPAN BALIK
Intervensi yang
Sistematik &
Terencana
SPME
(akreditasi)
IMPLEMENTASI
BUDAYA MUTU
PembelajaranSepanjangHayat
SPMI
Perbaikan
berkelanjutan
TantanganGlobalisasi&
KnowledgebasedEconomy
HUBUNGAN SPMI, SPME & IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU

11. PEMBAGIAN PERAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
PROGRAM STUDI
(ASOSIASI INSTITUSI
PENDIDIKAN
TINGGI)
LAM PSKes
Prodi
LPUK
Uji Kompetensi
KEMDIKBUD
PEMANGKU
KEPENTINGAN
(KKI, KFN, MTKI)
K/L Terkait
QC : Quality Culture/Implementor
QA : Quality Assurance
QR : Quality Regulator
QC/I
QA
QR
PENDIDIKAN PELAYANAN/PROFESI
PROFESI & PRAKTISI
(ORGANISASI PROFESI)

12. STANDAR
KOMPETENSI &
PENDIDIKAN
BLUE PRINT
KOMPETENSI
(soal)
INSTRUMEN
AKREDITASI
AKREDITASI STATUS
AKREDITASI
UJI
KOMPETENSI
USER
KUALITAS
LULUSAN DI
PELAYANAN
LAM PSKes
Lembaga Pengembangan Uji
Kompetensi (LPUK)
DEMAND
(Global & nasional)
(MUTU INSTITUSI)
(MUTU INDIVIDU)
*) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK)/Lembaga Mandiri
• Industri
• Masyara
kat
• Kurikulum
• Sarpras
• Proses
Pembelajaran
• PT
• OP
• AIP
T
• OP
• Kolegium
• LPNK
*
KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

13. Landasan Yuridis

14. Pengembangan Kebijakan dan Peraturan
• Integrasi akademik-profesi
• Sistem akreditasi
• Sistem uji kompetensi
Sistem Pendidikan &
Penjaminan Mutu
• Bersama dengan Kemkes menyusun kebijakan
dan peraturan mengenai RSP
• Kebijakan resource sharing (termasuk dengan
bidang lain)
SDM
• Pengakuan pendidik (non Kemdikbud) pada
periode klinik
Sarana & Prasarana
• Aturan turunan UU No.12/2012 yang
mendukung pembiayaan pendidikan tinggi
kesehatan secara berkeadilan
Pendanaan

15. (1) UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat (2)
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(2) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat (2)
Kewenangan akreditasi dapat dilakukan oleh lembaga
mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk
melakukan akreditasi.
Pasal 88 ayat (1)-(3)
• Pengakuan LAM oleh Menteri
• Persyaratan LAM
• Ketentuan mengenai LAM akan diatur melalui Permen

16. (3) Permendiknas No.28/2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Pasal 13 ayat (1)-(3)
• Pembentukan LAM PT
• Persyaratan LAM PT
• Pelaporan hasil akreditasi LAM PT
Pasal 14
Pendanaan LAM PT
(4) UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 55 ayat (5) – (8)
• Akreditasi program studi dilakukan oleh LAM
• LAM merupakan bentukan pemerintah atau masyarakat yang
diakui pemerintah atas rekomendasi BAN PT
• LAM dibentuk berdasarkan rumpun dan/atau cabang ilmu
• Ketentuan lebih lanjut mengenai LAM diatur melalui Permen

17. (5) SKB tentang alih bina institusi :
– SKB Mendiknas, Menkes dan Mendagri No. 07/XlI/SKB/2O10, No.
1962/MENKES/PB/X, No. 420 – 1072/2010 tentang Pengelolaan
Institusi Pendidikan Diploma bidang Kesehatan milik PEMDA
– SKB Mendikbud dan Menkes No. 355/E/O/2O12 tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(6) Peraturan Lanjutan UU No.12/2012 :
- Rancangan Permendikbud SPM PT
- Rancangan Permendikbud SNPT
- Rancangan Permendikbud Akreditasi Prodi
(7) Aturan lain yang terkait :
- UU Pendidikan Kedokteran
- RUU Tenaga Kesehatan
- RUU Keperawatan dan Kebidanan

18. Aspek Legal Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
PB Uji Kompetensi
MoU
Dirjen Dikti +
Ka. Badan PPSDMKes
SE Dirjen Dikti ttg Exit Exam
Bidan dan Perawat
Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi
Bidan dan Perawat Tahun 2013
I
2
(*) Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan : tidak termasuk dokter, dokter gigi dan farmasi
PiC : Kemdikbud PiC : Kemkes
Revisi
Permenkes 1796 ttg
Registrasi Nakes
3
Selesai
Selesai Finalisasi
Finalisasi
SE Ketua MTKI
ttg Alur Pendaftaran
Uji Kompetensi
Selesai Selesai
UU Pendidikan Tinggi RUU Tenaga Kesehatan
RUU Keperawatan &
Kebidanan

19. LANDASAN TEKNIS

20. MUTU
KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU
PT KESEHATAN BERBASIS DATA & TIK
SPMI SPME SISTEM UJI SERTIFIKASI
• metode akreditasi
• Instrumen spesifik
• publikasi hasil
akreditasi
• metode uji
• Item soal
• tata kelola
• publikasi hasil
uji kompetensi
LAM PTKesDIKTI :
Standar Nasional
Pendidikan
1) Standar isi;
2) Standar proses;
3) Standar kompetensi lulusan;
4) Standar pendidik dan tenaga
kependidikan;
5) Standar sarana dan prasarana;
6) Standar pengelolaan;
7) Standar pembiayaan;
8) Standar penilaian pendidikan
9) Standar penelitian &
pengabdian masyarakat
LPUK
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PDPT – PDPT Kesehatan
Perguruan Tinggi
+
• K/L
• LPNK
• OP
• Badan lain yang
mendapat
pengakuan
LULUSANINSTITUSI

21. Politeknik
Universitas,Institut,
SekolahTinggi
Program Profesi
Akademi
Komunitas
Akademi
Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi serta
Bentuk Perguruan Tinggi
(UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi)
Program Sarjana
Program D-1
Program D-2
Program D-3
Program D-4
Program Magister
Program Doktor
Kementerian,
Kementerian
lain, LPNK,
Profesi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

22. Standar Pendidikan Tinggi
Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
SPT
SNPT
Ditetapkan oleh
Menteri atas usul
BSNPT
SPT
Ditetetapkan oleh
setiap perguruan
tinggi
1. standar bidang akademik
2. standar bidang non akademik
Standar Nasional
Pendidikan
Standar Isi
Standar Proses
Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Penllaian
Pendidikan
Standar
Penelitian
Standar Hasil
Standar Arah
Standar Proses
Standar Kompetensi
Peneliti
Standar Pendanaan
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Outcome
Standar Pengabdian
Kepada Masyarakat
Standar Hasil
Standar Arah
Standar Proses
Standar Kompetensi
Pelaksana
Standar Pendanaan
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Outcome
Standar Nasional
Pendidikan
Standar
Penelitian
Standar Pengabdian
Kepada Masyarakat

23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
UU No.12/2012 pasal 29 :
(1)Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan
capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran
bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau
pengalaman kerja dalam rangka pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
diberbagai sektor
(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan
kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan
vokasi, dan pendidikan profesi
(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

24. 1
2
3
4
5
7
8
9
6
AHLI
TEKNISI/
ANALIS
OPERATOR
AHLI
TEKNISI/
ANALIS
OPERATOR
S2
S1
S3
SMU
PROFESI
SPESIALIS
S2T
S3T
S1T/DIV
SMK
DIII
DII
DI
Respon UU No.12 tahun 2012

25. PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL,
PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR :
Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur
SMP
SMA
D1
D2
D3
S1
D4
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L3
L1
L2

26. Aksi Ditjen Dikti

27. Konsekuensi
Pendidikan Akademik-Profesi
• Program profesi merupakan program lanjutan yang
tidak terpisahkan dari program sarjana
• Metode pembelajaran dan asesmen yang
mengintegrasikan akademik-profesi
• Proses integrasi pendidikan akademik-profesi
bertujuan untuk mengenalkan ‘pendidikan klinik’ lebih
awal kepada peserta didik (early clinical exposure)
• Kecukupan dan kelayakan sarana pendidikan profesi
• Kecukupan dan kualifikasi pendidik program profesi
• Pembaharuan izin prodi akademik-profesi :
1 surat izin untuk 2 prodi (prodi akademik dan prodi
profesi)

28. Tujuan Pengembangan LAM-PSKes & LPUK
Pengembangan dan
pelaksanaan sistem
penjaminan mutu kesehatan
yang lebih akuntabel dan
transparan
Peningkatan kapasitas dan
keterlibatan secara positif dan
proaktif dari berbagai pemangku
kepentingan profesi kesehatan
dalam sistem penjaminan mutu
dan regenerasi profesi yang
sehat dan berkualitas
Peningkatan pengakuan global
pada mutu pendidikan tinggi
kesehatan dan kompetensi tenaga
kesehatan Indonesia
1 2
3
LAM PSKes : Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kesehatan
LPUK : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi

29. Tabel Variabel Sistem Akreditasi
BAN PT & LAM PS Kesehatan
VARIABEL BAN PT LAM PS Kes
SDM • Tim asesor
• Mendikbud sebagai
pengambil kebijakan utama
• Tim majelis sebagai
pengambil kebijakan
akreditasi
• Tim asesor dan fasilitator
• Majelis Pemangku Kepentingan (pendiri) sebagai
pengambil kebijakan implementasi akreditasi
oleh LAM PSKes
• Badan pelaksana (pengurus) sebagai pelaksana
kebijakan akreditasi
MATERIAL
(INSTRUMEN)
• Generik dengan suplemen
dan spesifik untuk beberapa
program pendidikan
• Database untuk data
akreditasi masih belum valid
• Pengembangan instrumen akreditasi berbasis
standar pendidikan dan standar kompetensi
yang spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang
ilmu
• Pengembangan PDPT yang menjadi warehouse
data yang valid untuk mengisi instrumen
METODE • Penilaian secara summatif
• Paper-based dan IT-based
serta memanfaatkan PDPT
yang mendukung SPMI dan
SPME
• Masa berlaku akreditasi 5
tahun
• Penilaian dengan metode hybrid : formatif dan
sumatif (dengan proporsi formatif lebih besar)
• Implementasi konsep Conceptualization,
Productivity dan Usability dari LAM yang
mendorong dilaksanakannya SPMI
• Prinsip resource sharing untuk penggunaan data
dasar, SIM, investasi dan pengembangan sistem
akreditasi
• Masa berlaku akreditasi 5 tahun

30. VARIABEL BAN PT LAM PS Kes
PEMBIAYAAN • Berdasarkan anggaran
per line item
• Bersumber dari
pemerintah yang
berasal dari anggaran
Balitbang Kemdikbud
• Berdasarkan unit cost
• Bersumber dari :
- masyarakat profesi
- institusi pendidikan tinggi
- pemerintah,
- sumber-sumber lain
SISTEM
AKUNTABILITAS :
- PENGAWASAN
- MITIGASI
• Surveilence, bila ada
keluhan (complaint),
laporan, dan banding
selama menggunakan
metode sumatif
• Pengawasan lembaga
dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal
• Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan
mengembangkan secara berkelanjutan, untuk
meningkatkan kualitas akreditasi
• Mitigasi resiko melalui SOP implementasi
LAM, Badan Pengawas LAM PSKes, PDPT, BAN
PT dan Mendikbud (Pengawasan
implementasi akreditasi dilakukan oleh Badan
Pengawas yang merupakan perwakilan dari
Majelis Pemangku Kepentingan)
• Transparansi informasi hasil akreditasi melalui
laman LAM PSKes
• Public relation, opinion channeling dan
complaint handling
Tabel Variabel Sistem Akreditasi
BAN PT & LAM PS Kesehatan

31. Latar Belakang Uji Kompetensi
Standarisasi
output
pendidikan &
kompetensi
nakes
Globalisasi
Pelayanan
kesehatan
yang
paripurna
Penerapan
beberapa
aturan
hukum
Kurikulum
berbasis
kompetensi
Uji
kompetensi
Prinsip Student Assessment
- Validitas
- Reliabilitas
- Feasibilitas
- Dampak bagi mahasiswa &
institusi pendidikan
Assessment
Institusi PendidikanTenaga
Kesehatan
Set up standard
Drives learning
Drive process
Provide feedback

32. Kerangka Pelatihan untuk Uji Kompetensi
National Training
Regional Training
In-house training
(independent)
•Item OSCE
•Item CBT
•OSCE examiner
•SP Trainer
Input
•OSCE and CBT
Center
Coordinator
•Item Bank
Administrator
Process
• Standard
Setting
Output
• Uji Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi
• Uji Kompetensi Apoteker
• Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain

33. Proses Pengembangan Perangkat
Knowlegde Based Test (KBT)
Call for Item
Call for Reviewer
Item Development
& Review Workshop
Rapat Panel Review
Blue Print
Pembuatan Buku
Soal
Try Out Uji
Kompetensi
Item Bank 1
Item Review
Item Bank 2
Item Bank 3
Item Analysis Item Bank 4
Blue Print
Uji Kompetensi
Standard Setting
Item Analysis
-
+
+
-
-
Book Production
-
+
+

34. Jenis Pelatihan untuk Persiapan
Uji Kompetensi
1. Penyusunan blue print uji kompetensi
2. Penyusunan item development & review
3. Penyusunan standard setting
4. Penyusunan item bank administration
5. Pelatihan item writer & reviewer
6. Pelatihan panel expert
7. Pelatihan penguji Objective Structured Clinical
Examination (OSCE)
8. Pelatihan pelatih Standardized Patient (SP)

35. Jadwal Uji Coba dan Uji Kompetensi
Bidan dan Perawat Tahun 2013
No Profesi April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nov Des
1 Ners
Uji Coba 27 28
UKNI CBT 19
2 Diploma III Keperawatan
Uji Coba 22-23 28
UKDiKI PBT 9
3 Bidan
Uji Coba 20 21
UKBI PBT 2
Uji coba sebagai rangkaian ujian (pengenalan sistem dan bentuk soal kepada peserta uji kompetensi tahun 2013)
Uji coba skala nasional: Uji sistem, soal, ketahanan manajemen, simulasi unit cost uji kompetensi
Implementasi uji kompetensi

36. UNESCO Regional Meeting, Seoul, 23-24 May 2012
Terima Kasih ..
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat
Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar
www.dikti.go.id