Pokok Pokok UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
•
2 likes•15,813 views
Penjelasan Ringkas tentang pokok Pokok UU no 20 tahanu 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pokok Pokok UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Similar to Pokok Pokok UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (20)
More from Suprijanto Rijadi
More from Suprijanto Rijadi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pokok Pokok UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 1. Pokok-‐pokok UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan September 2013 1
- 2. Isu Pokok UU Pendidikan Kedokteran : Kondisi Sebelum & Implikasinya
- 3. TUJUAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN UU pendidikan kedokteran diharapkan mampu : 1. Mengintegrasikan peran pendidikan/akademik dan layanan kesehatan/profesi, dimana secara operasional dikelola oleh kementerian dibawah sektor pendidikan dan kesehatan. 2. mengatasi berbagai problem dalam rangka menjaga mutu, yang terkait dengan proses seleksi, proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana serta alat-‐alat laboratorium, Dosen, tenaga pendidik dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran, 3. memberi kepasAan hukum, disamping undang-‐undang yang sudah ada yaitu Undang-‐undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-‐ undang Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakAk Kedokteran
- 4. Isu Pokok UU Pendidikan Kedokteran 1. Program Dokter layanan primer 2. Integrasi akademik-‐profesi 3. Integrasi FK-‐RSP (termasuk wahana pendidikan kedokteran) 4. Pembiayaan pendidikan 5. Seleksi mahasiswa 6. Kuota mahasiswa 7. Uji kompetensi 8. Internsip (sebagai kelanjutan setelah program profesi dokter) 9. Sistem penjaminan mutu 10. Standar nasional pendidikan kedokteran 11. Afirmasi (untuk mendukung pemerataan distribusi dokter)
- 5. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi ISU POKOK Integrasi akademik-‐profesi PENGATURAN UU DIKDOK Program profesi dokter dan profesi dokter gigi merupakan program lanjutan yang Adak terpisahkan dari program sarjana KEBIJAKAN LANJUTAN Permendikbud Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Pembaharuan izin prodi akademik-‐profesi (satu surat untuk 2 izin, yaitu prodi akademik dan prodi profesi) • Pembaharuan instrumen akreditasi • Penetapan aturan nomor induk mahasiswa untuk program akademik dan profesi (apakah akan satu-‐kesatuan atau terpisah) • Implikasi penyesuaian struktur organisasi prodi akademik dan profesi terhadap struktur organisasi dekanat • SeAap prodi harus menjadi Fakultas dalam waktu 5 tahun (pasal 59)
- 6. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA ISU POKOK PENGATURAN UU DIKDOK • K e r j a s a m a F K / F K G • UU No. Integrasi FK-‐RSP dengan RSP utama, RSP 44/2009 Og RS (termasuk wahana Afiliasi, RSP Satelit dan pendidikan w a h a n a p e n d i d i k a n • UU No. kedokteran) kedokteran 12/2012 Og • Kerjasama dilakukan Pendidikan s e c a r a t e r i n t e g r a s i Tinggi (fungsional dan/atau struktural) Implikasi Kebijakan : KEBIJAKAN LANJUTAN Peraturan Pemerintah Masa transisi : 3 tahun • Perlunya aturan lanjutan dan panduan terkait implementasi kerja sama dan pembagian tugas dan fungsi antara Kemdikbud dan Kemkes • Perlu sinkronisasi dengan PP RSP
- 7. Intregrasi Pendidikan Akademik-‐Profesi, Internsip, Spesialis-‐Subspesialis ORGANISASI PROFESI PROFESI AKADEMIK Min 7 semester 144 SKS Min 3 semester IN TERN SIP Sked SPESIALIS Dokter 60%RS + 40 % PKM FAKULTAS KEDOKTERAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN S u b Sp S u b Sp S u b Sp S S u u b b Sp Sp
- 8. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA • Perpres No. 72/2012 tentang SKN • Standar Pendidikan Profesi Dokter yang disahkan oleh KKI (revisi 2012) ISU POKOK Program Dokter Layanan Primer (DLP) PENGATURAN UU DIKDOK • Program DLP merupakan kelanjutan dari program p r o f e s i d o k t e r d a n program internsip yang setara dengan program dokter spesialis • DLP ditujukan untuk m e m e n u h i l a y a n a n k e s e h a t a n A n g k a t pertama KEBIJAKAN LANJUTAN Peraturan Pemerintah Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Perumusan learning outcomes, standar kompetensi, kurikulum, kualifikasi dosen, dan uji kompetensi khusus • Nomenklatur pendidikan khusus DLP • Perumusan kebijakan kewenangan pelayanan untuk DLP
- 9. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA ISU POKOK UU No.12/2012 Pembiayaan Og Pendidikan pendidikan Tinggi PENGATURAN UU DIKDOK • Menteri menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan • FK & FKG wajib melaporkan satuan biaya operasional kepada Menteri melalui pemimpin PT KEBIJAKAN LANJUTAN Permendikbud Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Penyesuaian pendanaan pendidikan dengan kebijakan UKT dan BOPTN (untuk PTN) • Standardisasi unit cost pendidikan kedokteran untuk program akademik dan program profesi serta spesialis
- 10. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA • UU No. 12/2012 Og Pendidikan Tinggi ISU POKOK Seleksi mahasiswa Implikasi Kebijakan : PENGATURAN UU DIKDOK • Seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan secara nasional • Seleksi memperhaAkan prinsip pemerataan akses dan afirmasi melalui jalur khusus KEBIJAKAN LANJUTAN Permendikbud Masa transisi : 2 tahun • Penetapan metode, waktu dan paniAa seleksi serta waktu penerimaan mahasiswa baru baik untuk program profesi maupun spesialis • Penyesuaian dengan kebijakan kuota penerimaan mahasiswa pendidikan kedokteran
- 11. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA ISU POKOK PENGATURAN UU DIKDOK • UU No.29/2004 Kuota mahasiswa • Kuota nasional diatur tentang standar melalui Peraturan pendidikan Menteri setelah profesi dokter berkoordinasi dengan menteri yang • UU No.12/2012 menyelenggarakan Og Pendidikan urusan pemerintahan di Tinggi bidang kesehatan KEBIJAKAN LANJUTAN • Permendikbud • SE Dirjen DikA mengenai Kuota Penerimaan Mahasiswa FK (sebagai aturan awal) Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Sanksi moratorium penerimaan mahasiswa baru bagi FK yang melanggar ketentuan • Pengurangan kuanAtas lulusan FK, peningkatan kualitas lulusan FK • Kemungkinan pembukaan prodi baru yang lebih memenuhi standar
- 12. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA • UU No. 29/2004 Og Prak_k Kedokteran • UU No. 12/2012 Og Pendidikan Tinggi ISU POKOK PENGATURAN UU DIKDOK Uji Kompetensi • Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional sebelum mengangkat sumpah Dokter dan Dokter Gigi (exit exam) • Lulusan mendapatkan serAfikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PT Implikasi Kebijakan : KEBIJAKAN LANJUTAN Permendikbud Masa transisi : 2 tahun • Biaya pendidikan kedokteran lebih besar karena biaya uji kompetensi masuk pada biaya pendidikan • Perlu aturan teknis terkait mekanisme pemberikan serAfikat profesi dan serAfikat kompetensi
- 13. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA • Permenkes No. 299/2010 Og penyelenggaraan program internsip dan penempatan dokter pasca internship • Perkonsil No. 1/2010 Og internsip ISU POKOK Internsip PENGATURAN UU DIKDOK • Program profesi dokter dilanjutkan dengan program internsip (masuk pada ranah profesi/pelayanan) • Internsip sebagai program pemahiran dan pemandirian Dokter yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara dan diperhitungkan sebagai masa kerja KEBIJAKAN LANJUTAN Peraturan Pemerintah Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Penyusunan PP yang mengatur posisi dan pengelolaan program internsip, pembagian wewenang Kemkes dan Kemdikbud dalam implementasi internsip, serta pembiayaannya
- 14. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA ISU POKOK PENGATURAN UU DIKDOK KEBIJAKAN LANJUTAN • UU No.12/2012 Sistem Pengaturan SPM sesuai Permendikbud Og Pendidikan Penjaminan aturan yang berlaku Tinggi Mutu Masa transisi : • Permendikbud 2 tahun Og SPM-‐PT & SNPT Implikasi Kebijakan : • Implementasi sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal melalui LAM PSKes dan LUK
- 15. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA • UU No.29/2004 Og Prak_k Kedokteran • UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi • Standar pendidikan profesi dokter/ dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang disahkan KKI (revisi 2012) PENGATURAN UU DIKDOK ISU POKOK Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) SNPK mengacu pada SNPT dan disusun bersama oleh asosiasi insAtusi pendidikan, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit pendidikan dan kementerian bidang kesehatan • SNPK ditetapkan oleh Menteri dengan merujuk pada Standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang disahkan KKI • FK & FKG wajib melaksanakan kurikulum berdasarkan SNPK • KEBIJAKAN LANJUTAN Permendikbud Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Harmonisasi SNPK dengan standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi (termasuk dokter spesialis/dokter gigi spesialis ) yang disahkan/diperAmbangkan oleh KKI dan ditetapkan Menteri • Perlu pengaturan pola insenAf untuk program spesialis • Menjadi aspek legal dari implementasi kebijakan SPM & standar pendidikan kedokteran secara nasional
- 16. Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Standar Standar Peneli_an Peneli_an Standar Pengabdian Standar engabdian Kepada Masyarakat Kepada asyarakat Standar Isi SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNPT Standar Hasil Standar Hasil Standar Proses Standar Arah Standar Arah Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses Standar Proses Standar Kompetensi PeneliA Standar Kompetensi Pelaksana Standar Pendanaan Standar Pendanaan Standar Sarana & Prasarana Standar Sarana & Prasarana Standar Outcome Standar Outcome Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana & Prasarana Standar Pengelolaan SPT Standar Pembiayaan Standar Penllaian Pendidikan SPT Ditetetapkan oleh se_ap perguruan _nggi 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik
- 17. Posisi SNPK pada Pendidikan Kedokteran (Integrasi Pendidikan dan Pelayanan) SNP SNPT Permendikbud KKI SNPK SPSKD & SPSKDG • SNPK : Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (+ standar peneliAan + standar pengabdian masyarakat + standar biaya pendidikan ) • SPSKD : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter (termasuk spesialis) • SPSKDG : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter Gigi (termasuk spesialis)
- 18. Harmonisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) SNPT* Isi Proses Kompete nsi SDM Sarpras Kelola Biaya SNPK X X X X X X X X X X Standar Pendidikan Profesi Dokter/Drg (tmsk spesialis) ** X X X X X X X *) SNPT yang diatur pada UU Pendidikan Tinggi **) standar yang disahkan oleh KKI Nilai Pene Peng liAan mas
- 19. PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PENGATURAN SEBELUMNYA • UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi ISU POKOK Afirmasi PENGATURAN UU DIKDOK • Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dan dosen • Program afirmasi untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui penempatan tahap mandiri pendidikan di RS selain RSP KEBIJAKAN LANJUTAN Permendikbud Masa transisi : 2 tahun Implikasi Kebijakan : • Aksesibilitas ‘putra daerah’ untuk mendapatkan pendidikan kedokteran yang berkualitas baik • Implementasi harmonisasi kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran • Kontribusi sistem pendidikan kedokteran terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah
- 20. Kekhususan Pengaturan pada UU Pendidikan Kedokteran
- 21. Pendidikan Pelayanan 9 KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN (RSP) RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas layanan kesehatan yang mengedepankan pelayanan prima 9 kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-‐hak pasien/klien/komunitas/masyarakat yang terjangkau, mudah diakses, berkeadilan dan berbasis bukA (evidence based) RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneraAf); penyakit akibat perilaku dan budaya; akibat kerja; akibat disparitas pelayanan/geografis; infeksi (termasuk pinere); traumatologi 8 (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) dan Adak berbasis departemen RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan primer (Angkat dasar) secara holisAk/komprehensif untuk menjawab problem kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan menekankan juga aspek promoAf dan 7 prevenAf dalam mencapai MDGs, masalah lansia (penyakit degeneraAf); penyakit akibat perilaku dan budaya; akibat kerja; akibat disparitas pelayanan/geografis; infeksi (termasuk pinere); traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) RS Pendidikan merupakan insAtusi utama yang membina jejaring wahana pendidikan sebagai satu enAtas tersendiri yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi 6 tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiAng dosen klinik dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana buAr (1) dan buAr (2) RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inA dari 4 keilmuan klinis dasar (bedah, penyakit dalam, anak dan 5 kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi, Anestesi, Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri ) RS Pendidikan harus menyediakan real paAent yang memadai (jenis dan jumlahnya) dan atau simulasi tentang pasien yang relevan untuk mencapai kompetensi tertentu 3 E_ka Peneli_an 4 RS Pendidikan berfungsi sebagai wahana pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di RS maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan 2 RS Pendidikan merupakan insAtusi yang berfungsi sebagai pelaksana peneliAan translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain 1 RSP harus mengutamakan aspek medikoeAk dan medikolegal profesi dalam melaksanakan pelayanan dan pendidikan oleh DPJP
- 22. RANAH PENDIDIKAN 1. Nomenklatur prodi : program profesi dokter 2. Program profesi (KKNI level 7?/8?) 3. Uji kompetensi sebagai exit exam 4. Kurikulum Berbasis Kompetensi : 80% isi kurikulum + 20% muatan unggulan lokal DLP sesuai Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter (revisi 2012) 1. 2. 3. 4. RANAH PELAYANAN Konsep Program Dokter Layanan Primer (DLP) Nomenklatur prodi : program DLP Program spesialis (KKNI level 8?/9?) Uji kompetensi khusus oleh kolegium Kurikulum : 80 % (spesialis dokter keluarga) + 20 % (kebutuhan khusus, terutama manajemen kesehatan primer) 1. Kompetensi lulusan : Profesionalitas yang Luhur, Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Komunikasi EfekAf, Pengelolaan Informasi, Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Keterampilan Klinis dan Pengelolaan Masalah Kesehatan 2. Menjalankan fungsi sebagai gate keeper 3. Masuk pada skema pembiayaan BPJS ? 1. Kompetensi khusus DLP : Primary care management, Family Medicine Approach, Spesific problem solving skill, Comprehensive approach, Community orientaBon, HolisBc approacH & Team work 2. Menjalankan fungsi sebagai gate keeper atau hospital based (perlu perumusan sesuai target Kemkes) 3. Masuk pada skema pembiayaan BPJS DLP sesuai UU Pendidikan Kedokteran
- 23. Konsep Program Dokter Layanan Primer (DLP) Kebijakan pada masa transisi selama 2 tahun (2014-‐2015) : • Pembentukan Am khusus pengembang DLP yang terdiri dari unsur : Ditjen DikA Kemdikbud, Dit. BUK & BPSDM Kemkes, Dekan FK akreditasi A, KDPI • Penentuan cuH off period implementasi DLP (lulusan mulai periode kapan?) • Program peningkatan kompetensi dokter menjadi DLP melalui CPD terstruktur (dilakukan oleh organisasi profesi/Kolegium Dokter Primer Indonesia) - Apakah program CPD terstruktur akan dilanjutkan (pasca masa transisi), paralel dengan program CPD spesialis ? - Konversi kum CPD melalui credit earning • Diperlukan dukungan dari Ditjen DikA dan Kemkes untuk pengembangan program DLP terutama yang terkait dengan beasiswa, wahana, program penempatan, dan lainnya
- 24. Rencana Tindak Lanjut untuk Implementasi Undang-‐Undang Pendidikan Kedokteran
- 25. RUMUSAN ATURAN LANJUTAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- 26. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : PP PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 6 ayat (6) Syarat dan ketentuan • PP Profesi pembentukan • Permendikbud Fakultas Kedokteran serta penyelenggaraan dan penambahan program pengelolaan PT studi Pasal 7 ayat (9) Program dokter layanan primer dan program internsip • PP Profesi • Permenkes Internsip
- 27. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : PP PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 21 ayat (4) Kesetaraan, pengakuan, • PP Penugasan dosen & dan angka kredit Dosen pemberian insenAf di Rumah Sakit • PP Jabatan fungsional Pendidikan dan Wahana dosen dan angka Pendidikan Kedokteran kreditnya (Kemenpan) Pasal 45 Kerja sama FK dengan RSP dan wahana pendidikan kedokteran PP RSP (Kemkes)
- 28. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 8 Fakultas Kedokteran • PP Profesi ayat (5) yang menyelenggarakan • Permendikbud program dokter layanan penyelenggaraan dan primer, dokter spesialis-‐ pengelolaan PT subspesialis, dan dokter gigi spesialis-‐ subspesialis Pasal 17 Penyelenggaraan ayat (3) program magister dan/ atau program doktor • Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT
- 29. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 9 ayat (2) Kuota nasional mahasiwa prodi kedokteran • Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa • Surat Edaran Dirjen DikA kg kuota mahasiswa kedokteran Pasal 19 ayat (4) Penempatan Mahasiswa • Permendikbud program dokter layanan penerimaan, persyaratan primer, dokter spesialis-‐ & hak mahasiswa subspesialis, dan dokter gigi • Permenkes tentang spesialis-‐ subspesialis di program penempatan rumah sakit selain Rumah (Kemkes) Sakit Pendidikan
- 30. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 22 ayat (2) Warga negara asing yang dapat menjadi Dosen atau Revisi permendiknas kg izin pendidik asing pada satuan pendidikan formal Pasal 27 ayat (6) Seleksi penerimaan calon mahasiswa • Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa • Surat Edaran Dirjen DikA kg kuota mahasiswa baru pendidikan kedokteran dosen tamu
- 31. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 29 ayat (2) Seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-‐ subspesialis, dan dokter gigi spesialis-‐subspesialis Pasal 30 ayat (5) Calon mahasiswa warga Permendikbud penerimaan, persyaratan & negara asing hak mahasiswa Pasal 31 ayat (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa
- 32. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud PASAL PADA UU DIKDOK Pasal 35 NORMA PENGATURAN Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan Pasal 36 ayat Tata cara pelaksanaan uji (4) kompetensi ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Permendikbud beasiswa dan bantuan biaya pendidikan • Permendikbud SerAfikat Kompetensi • SE Dirjen DikA untuk UKDI sbg exit exam
- 33. Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud PASAL PADA UU DIKDOK NORMA PENGATURAN ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA Pasal 47 Sistem Penjaminan Mutu • Permendikbud SPM PT • Permendikbud SNPT • Permendikbud Sistem akreditasi Pasal 52 ayat (3) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan Anggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran PP bentuk & mekanisme pendanaan