OPTIMASI RS PT

1 | P e d o m a n R S P T
PEDOMAN RUMAH SAKIT
PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2013

KATA PENGANTAR
Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No.20
tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta UU no 29 tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran dalam upaya menghasilkan dokter layanan primer yang
profesional dan kompeten, Fakultas Kedokteran disetiap Perguruan Tinggi wajib
menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran yang berorientasi kepada kepentingan
Nasional. Pendidikan Kedokteran diselenggarakan melalui dua tahap yaitu
Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter,
dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan
Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
tahun 2012. Pada Pendidikan Profesi Dokter setiap Fakultas Kedokteran wajib
mempunyai Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pendidikan profesi dokter.
Pada PP No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dicantumkan
bahwa Pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan
pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan
pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia
kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi
dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Sumber daya manusia
dan pengembangannya pada Sistem Kesehatan Nasional termasuk didalamnya
adalah dokter layanan primer yang dihasilkan dari Pendidikan Profesi Dokter di
RS Pendidikan, dengan demikian RS Pendidikan tidak berdiri sendiri namun
merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional sehingga dokter layanan
primer yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan nasional untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
RS Perguruan Tinggi adalah Rumah sakit pendidikan berkedudukan langsung
dibawah Rektor Univesitas dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kemdikbud merupakan tempat pendidikan di bidang kedokteran dan
kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
Untuk menyelenggarakan RS PT diperlukan Pedoman RS PT sebagai acuan pada
setiap program anggaran dan kegiatan pendidikan di RS PT.
Kepada seluruh kontributor penyusunan buku pedoman ini kami sampaikan
terimakasih. Semoga rumah sakit perguruan tinggi negeri dapat menjadi tempat
pendidikan yang menghasilkan luaran tenaga kesehatan, penelitian dan layanan
yang berkualitas.
Jakarta, Agustus 2013
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TIM PENYUSUN
1. Dadang Sudiyarto
2. Harris Iskandar
3. Amal C. Sjaaf
4. Anwar Santoso
5. Tri Hanggono Achmad
6. Ova Emilia
7. Arsitawati P. Rahardjo
8. Abidin Widjanarko
9. Tri Hesty Widyastoeti
10. Erwin Santosa
11. Buddy HW. Utoyo
12. Budi Riyanto
13. Johnny Sinaga
14. Fadjrif H. Bustami
15. Ahmad Samhari Baswedan
16. Masyitoh

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... 2
TIM PENYUSUN ............................................................................................ 3
DAFTAR ISI .................................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 6
1.2. Landasan Hukum ........................................................................10
1.3. Pengertian Rumah Sakit Pendidikan ...........................................13
1.4. Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi..................................13
1.5. Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi........................13
BAB II KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
2.1. Konsep Dasar Rumah Sakit Pendidikan ......................................14
2.2. Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan ....................................16
2.3. Indikator Rumah Sakit Pendidikan .............................................21
BAB III IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI RS PT
3.1. Implementasi Konsep Dasar Pendidikan di RS PT......................24
3.2. Implementasi Konsep Dasar Penelitian di RS PT .......................32
3.3. Implementasi Konsep Dasar Pelayanan di RS PT ......................35
BAB IV KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RS PT
4.1. Kelembagaan RS PT ...................................................................38
4.2. Tujuan RS PT ..............................................................................38
4.3. Visi dan Misi RS PT ..................................................................39
4.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .........................................39
4.5. Organisasi RS PT ........................................................................41
4.6. Kerjasama ....................................................................................42
BAB V TATA KELOLA SUMBER DAYA RS PT
5.1. Rencana Strategi Bisnis ...............................................................43
5.2. Tata Kelola Sumber Daya Manusia ............................................44
5.3. Tata Kelola Keuangan RS PT Milik Pemerintah ........................46
5.4. Tata Kelola Aset...........................................................................49
5.5. Tata Kelola Teknologi Peralatan RS PT ......................................50
5.6. Tata Kelola Sistem Informasi RS PT ..........................................52
BAB VI PEMBANGUNAN FISIK RS PT
6.1. Landasan Hukum dan Pedoman Pembangunan Fisik RS PT ......53
6.2. Proses Pembangunan Fisik RS PT ..............................................54
6.3. Konsep Dasar Perencanaan RS PT...............................................74
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 89

DAFTAR GAMBAR
Hal
3.1 Assessment Method ……………………………………………………………….. 26
3.2 Pathway Pendidikan Kedokteran untuk Mencapai Kompetensi Klinik ………….. 29
3.3 Peranan Pendidikan Interprofesional dalam Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan …………………………………………………………………………
31
3.4 Gambaran Proses Penelitian di Rumah Sakit …………………………………….. 34
3.5 Implementasi Kegiatan RS PTN …………………………………….................... 36
5.1 Skema Asal SDM, Sumber Pendanaan dan Peruntukannya dalam Pengelolaan
SDM RS PTN …………………………………………………………………….. 45
5.2 Skema Pendanaan RS PTN pada PT BLU/Satker ………………………………... 47
5.3 Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN pada PTN
BLU ………………………………………………………………………………. 47
5.4 Skema Pendanaan RS PTN pada PTN-BH………………………………............. 48
5.5 Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN pada PTN
BH ………………………………………………………………………………... 48
5.6 Peruntukan Dana BOPTN ………………………………………………………... 49
6.1 Proses Penyusunan Studi Kelayakan
(Pedoman Studi Kelayakan Kemkes 2012) ………………………………………. 58
6.2 Proses Penyiapan Rencana Induk
(Pedoman Penyusunan Rencana Induk RS Kemkes 2012) ………………………. 65
6.3 Proses Pembuatan DED RS PT …………………………………………………... 70
6.4 Zona, Alur, dan Sarana Prasarana RS …………………………………………..... 77

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mendapatkan
pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga. Negara bertanggung jawab
dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini
makin disoroti dengan akan diberlakukannya Universal Coverage atau Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional mengatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka diproyeksikan kebutuhan
akan penyelenggara pelayanan kesehatan semakin meningkat. Peningkatan
kebutuhan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, akan
diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
Sampai tahun 2010 Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia masih
kekurangan 30 ribu tenaga dokter.
Institusi pendidikan selaku produsen tenaga dokter dituntut untuk ikut berperan
dalam menyukseskan diberlakukankannya Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN). Pendidikan kedokteran berperan dalam menghasilkan tenaga dokter yang
cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas. Kuantitas yang cukup dan
kualitas yang baik dari tenaga dokter dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik.
Sistem pendidikan diharapkan dapat menjawab tuntutan kompetensi tenaga dokter
dan tuntutan kualitas layanan masa kini dan masa datang. Layanan kesehatan yang
berkualitas seperti yang diharapkan SJSN membutuhkan tenaga kesehatan,
khususnya dokter yang berkualitas.

Data dokter umum, registrasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010
mengatakan bahwa jumlah tenaga dokter umum masih kurang. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar ± 235 juta dengan
tingkat laju pertumbuhan penduduk ± 1,42 % per tahun maka jumlah penduduk
Indonesia tahun 2016 diperkirakan ± 255 juta, jika tingkat atrisi dokter umum 5%
per 5 tahun dan rasio ideal tenaga dokter dengan penduduk adalah 1:1200 maka
pada tahun 2016 Indonesia akan kekurangan tenaga dokter sebanyak 149.540
orang. Untuk memenuhi kebutuhan dokter umum pada tahun 2016 maka
diperlukan lulusan sebanyak 29.908 lulusan/ tahun.
Untuk dapat menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan maka jumlah tempat tidur di
rumah sakit sebagai sarana pendidikan menjadi bagian yang diperhatikan. Kajian
The Accreditation Council of Graduate Medical Education menyatakan bahwa
jumlah tempat tidur rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan memiliki
korelasi terhadap tingkat kelulusan dalam ujian sertifikasi dokter. Jika rasio ideal
mahasiswa dan tempat tidur adalah 1 : 3 maka kebutuhan tempat tidur (TT) RS
untuk pendidikan pada tahun 2013 adalah 10.450 TT. Fakultas kedokteran yang
ada (72 FK) belum dapat mengejar kebutuhan tenaga dokter.
Kualitas lulusan tenaga dokter merupakan peran penting lainnya yang menjadi
tanggung jawab sebuah institusi pendidikan. Dimasa yang akan datang tenaga
dokter harus mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dimana mulai
bermunculannya infeksi baru, timbulnya resiko dari kondisi lingkungan dan
perilaku serta makin cepatnya transisi demografi yang mengancam kesehatan.
Sistem kesehatan dunia saat ini masih terus berjuang menghadapi kondisi yang
semakin kompleks dan mahal.
Data WHO dalam World Health Report 2006 mengatakan bahwa penyakit kronis
saat ini berkembang dan menjadi penyebab kematian tertinggi, lebih lanjut lagi
WHO merekomendasikan untuk melakukan revitalisasi strategi pendidikan
kedokteran. Pendidikan dokter saat ini belum dapat menjawab tantangan ini
dikarenakan kurikulum yang terfragmentasi dan berjalan ditempat sehingga

menghasilkan lulusan yang hanya menguasai penyakit. Hal ini dibenarkan dengan
adanya data Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang mengatakan
bahwa lulusan dokter Indonesia menguasai penegakkan diagnosa dan terapi tetapi
sangat lemah dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, rehabilitasi dan
pengetahuan akan hukum dan etik.
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menetapkan SKDI sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pendidikan dokter di Indonesia. Kompetensi tenaga dokter
Indonesia terdiri dari empat pilar dan tiga pondasi. Pilar kompetensi terdiri dari
pengelolaan informasi, landasan ilmiah kedokteran, keterampilan klinis dan
pengelolaan masalah kesehatan. Pondasi terdiri dari profesionalitas yang luhur,
mawas diri dan pengembangan diri serta komunikasi yang efektif. Untuk dapat
menjawab tantangan dimasa yang akan datang maka pendidikan tenaga dokter dan
tenaga kesehatan lainnya haruslah berorientasi pada outcome dan kesiapan
terhadap peningkatan jumlah penyakit kronik. Outcome yang ingin dihasilkan
adalah pembelajaran transformatif dan interdepedensi dalam pendidikan.
Pembelajaran transformatif adalah suatu cara pembelajaran dimana kepemimpinan
dikembangkan, yang bertujuan untuk menghasilkan seorang agen perubahan.
Tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya diharapkan bukan hanya memiliki
pengetahuan dan keterampilan menjadi seorang professional, tetapi juga menjadi
pemimpin yang siap menghadapi berbagai kondisi mendatang. Interdependensi
adalah elemen kunci dalam pendekatan sistem, karena menekankan pada cara dari
berbagai komponen berinteraksi. Interdependensi dalam pendidikan juga
melibatkan 3 pemikiran fundamental yaitu pendidikan yang terisolasi menjadi
pendidikan yang sejalan dengan sistem kesehatan, institusi yang berdiri sendiri
menjadi institusi yang memiliki jejaring dan institusi yang melihat ke dalam
menjadi institusi yang menjalin koneksi dengan dunia luar untuk konten kemajuan
pendidikan. Pembelajaran transformatif dan interdepedensi di jabarkan dalam
sembilan konsep dasar. Sembilan konsep dasar ini di harapkan dapat menjawab
tantangan masa depan mengenai kompetensi dan kualitas layanan tenaga
kesehatan, khususnya dokter.

Dalam perjalanannya sistem pendidikan kedokteran memerlukan rumah sakit
sebagai tempat pendidikan. Munculnya paradigma bahwa fungsi pendidikan
mengganggu pelayanan di rumah sakit menyebabkan pengembangan kompetensi
interprofesionalitas dalam pelayanan dan pendidikan serta penelitian translasional
belum berjalan optimal.
Model rumah sakit pendidikan saat ini adalah rumah sakit rujukan pelayanan
tertier sehingga peserta didik/co-ass seringkali menemukan kesulitan
mendapatkan kasus sesuai kompetensinya. Kasus yang ada dalam rumah sakit
rujukan sebagian besar merupakan kasus-kasus rujukan sehingga sudah tidak tepat
lagi untuk tempat pendidikan dokter layanan primer, tetapi lebih sesuai sebagai
tempat pendidikan dokter spesialis.
Selain itu ditemukan juga perbedaan kualitas hasil didik Fakultas Kedokteran di
beberapa RS Pendidikan, hal ini ditengarai oleh besarnya variasi rumah sakit
pendidikan, lemahnya koordinasi antar bagian di beberapa RS Pendidikan dalam
men-standarisasi proses pendidikan klinik, belum adanya integrasi antara
pendidikan dan pelayanan, dan belum adanya model rumah sakit pendidikan yang
ideal .
Belajar dari keadaan yang ada dimana Indonesia masih kekurangan tenaga dokter
yang dalam pendidikannya memerlukan rumah sakit sebagai wahana pendidikan,
perlunya perubahan strategi pendidikan kedokteran, perlunya pendekatan
pembelajaran transformatif dan menempatkan pendidikan kedokteran sebagai
bagian dari sistem kesehatan di Indonesia dan lahirnya UU Pendidikan
Kedokteran No 20 Tahun 2013 maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
mendirikan 21 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.

Rumah sakit perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RS PT merupakan rumah
sakit pendidikan milik Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan atau swasta yang dikelola perguruan tinggi. RS PT ditujukan untuk
menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan
pelayanan kesehatan secara terpadu.
Keberadaan RS PT tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Sistem
Kesehatan Nasional (SKN). SKN adalah pengelolaan kesehatan yang
diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan
saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. (PP RI No 72 tahun 2012 tentang Siskesnas) termasuk disini
adalah dokter layanan primer yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan
pada masyarakat, yang merupakan output dari proses pendidikan kedokteran di
Fakultas Kedokteran dan RS PT. Dengan demikian jati diri RS PT adalah untuk
kepentingan bangsa dalam hal ini kesehatan bangsa. Jadi arah pendidikan dokter
disamping kompetensi dokter sesuai SKDI juga pembangunan karakter nasional
dengan pemahaman bahwa RS adalah bagian dari sistem kesehatan nasional.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Pedoman RS PT adalah sebagai berikut :
1. UUD 1945.
a. Pasal 28H
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
b. Pasal 34
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Pasal 6

Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi
syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis,
laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium
kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan
d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit
yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana
Pendidikan Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
a. Pasal 1
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan
dan gawat darurat.
b. Pasal 22
1. Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit
Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah
Sakit Pendidikan.
2. Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang membidangi urusan pendidikan.

c. Pasal 23
1. Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan
dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi
kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan
pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
2. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat
dibentuk jejaring RS PT.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Pendidikan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional
8. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum.
9. Permenkes No 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
10. Permenkes No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit.
11. Permenkes No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit.
12. Kepmenkes No 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Kesehatan Nomor 2/V/PB/2013 Nomor 38 tahun 2013
tentang Rumah Sakit Pendidikan.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012
tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012
tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

1.3. Pengertian Rumah Sakit Pendidikan
Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai
tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu
dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan
berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
1.4. Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi
a. Rumah sakit perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RS PT
merupakan rumah sakit pendidikan milik pemerintah, yang dikelola
perguruan tinggi.
b. RS PT sebagaimana dimaksud pada butir (a) ditujukan untuk menjadi
wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan
pelayanan kesehatan secara terpadu.
1.5. Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi
Tujuan Pedoman RS PT adalah sebagai berikut :
1. Sebagai petunjuk dan acuan perencanaan dan penyelenggaraan,
pendidikan kedokteran, pelayanan medik prima dan penelitian
translasional secara terintegrasi di RS PT.
2. Sebagai petunjuk dan acuan pengembangan dan pembangunan fisik RS
PT sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian RS PT.

BAB II
KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
Konsep yang dibangun dalam mengembangkan dan merancang Rumah Sakit
Pendidikan mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang terkait pelayanan
kesehatan dan pendidikan, tuntutan kompetensi tenaga dokter masa kini dan masa
datang, tuntutan kualitas layanan kesehatan masa kini dan masa datang serta
perkembangan RS Pendidikan di luar negeri. Atas dasar tersebut maka disusunlah
konsep dasar RS Pendidikan yang di sembilan konsep dasar dan sebelas konsep
teknis serta sembilan indikator RS Pendidikan. Pembuat kebijakan dan pengelola
RS Pendidikan harus berpegangan kepada sembilan konsep dasar dan sebelas
konsep teknis RS Pendidikan.
2.1. Konsep Dasar RS Pendidikan
Konsep Dasar RS Pendidikan terdiri dari sembilan konsep, meliputi 4 (empat)
konsep dasar pendidikan, 3 (tiga) konsep dasar pelayanan, 1 (satu) konsep
dasar penelitian dan 1 (satu) etika dan medikolegal.
2.1.1. Konsep Dasar Pendidikan Kedokteran
Konsep dasar pendidikan kedokteran pada sembilan konsep dasar RS
Pendidikan, meliputi:
1. RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan
primer secara holistik/komprehensif untuk menjawab problem
kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan
menekankan juga aspek promotif dan preventif dalam mencapai
MDGs, untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit
akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas
pelayanan/ geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi
(kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam
universal coverage/SJSN).

2. RS Pendidikan merupakan institusi yang membina jejaring tempat
pendidikan sebagai satu entitas tersendiri yang sesuai dengan
Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan
Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi tenaga kesehatan lainnya
yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik
dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana butir
(1) dan (2).
3. RS Pendidikan harus menyediakan real patient yang memadai baik
jenis dan jumlahnya dan atau simulasi tentang pasien yang relevan
untuk mencapai kompetensi tertentu.
4. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di rumah sakit
maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang
berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan.
2.1.2. Konsep Dasar Penelitian
Konsep dasar penelitian pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan,
yaitu:
RS Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pelaksana
penelitian translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan
pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain.
2.1.3. Konsep Dasar Pelayanan
Konsep dasar pelayanan pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan,
meliputi:
1. RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas
layanan kesehatan yang mengedepankan pelayanan prima
kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-hak
pasien/klien/komunitas/masyarakat yang terjangkau, mudah
diakses, berkeadilan dan berbasis bukti (evidence based).

2. RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk
masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan
budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/geografis, infeksi
(termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health
(sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/ SJSN) dan
tidak berbasis departemen.
3. RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan
klinis dasar meliputi : Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu
Kesehatan Anak dan Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan
8 keilmuan klinis lainnya meliputi: Ilmu Radiologi, Ilmu Anestesi,
Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit
THT, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Penyakit Syaraf dan Ilmu
Kesehatan Jiwa.
2.2. Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan
Konsep teknis RS Pendidikan adalah penjabaran dari 9 konsep dasar
menjadi konsep yang secara teknis harus dilaksanakan dalam
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan dan penelitian di RS
Pendidikan.
Konsep teknis RS Pendidikan terdiri dari sebelas konsep meliputi 5 (lima)
konsep teknis input, 3 (tiga) konsep teknis proses dan 3 (tiga) konsep teknis
output.
2.2.1. Konsep Teknis Input
Konsep teknis input yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 5 (lima) konsep teknis yaitu:
1. Memiliki perhitungan unit cost berbasis aktifitas pendidikan
klinik.
Standar pelayanan yang disusun dengan berdasar kepada clinical
pathway dikombinasikan dengan standar akademik dan
penelitian akan menghasilkan standar pelayanan yang lebih
baik. Standar pelayanan yang lebih tinggi inilah yang membuat

akuntabilitas RS Pendidikan menjadi lebih tinggi. Dalam rangka
menjaga akuntabilitasnya maka RS Pendidikan mutlak harus
menghitung besarnya biaya pelayanan yang berdasar kepada
aktifitas pendidikan klinik. Beberapa hal yang memberikan
kontribusi dalam perhitungan unit cost di RS Pendidikan adalah:
a. Kegiatan promotif dan preventif untuk mencapai MDGs
dalam pendidikan profesi.
b. Aktifitas pendidikan profesi dokter yang menggunakan
jejaring RS Pendidikan dan wahana kesehatan lain yang
dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik.
c. Pemenuhan aktifitas pendidikan 4 keilmuan klinis dasar dan
8 keilmuan klinis lainnya.
d. Biaya komponen skills lab, real patient dan atau manekin.
e. Biaya atas pemanfaatan fasilitas RS Pendidikan untuk
pendidikan selain dokter.
f. Biaya pelaksanaan aktifitas penelitian translasional.
g. Kontribusi biaya aktifitas pendidikan yang dilaksanakan
langsung oleh DPJP terhadap unit cost.
Akuntabilitas RS Pendidikan yang tinggi akan mengakibatkan
biaya satuan (unit cost) pada RS Pendidikan menjadi lebih tinggi
juga karena adanya biaya pendidikan yang mengacu kepada
standar akademik. Biaya yang lebih tinggi pada pelayanan tidak
sepenuhnya dibebankan kepada pasien, pasien hanya membayar
untuk beban pelayanan langsung, sementara biaya yang timbul
dari adanya aktifitas pendidikan klinik menjadi tanggung jawab
institusi pendidikan. Penyusunan unit cost menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari pendidikan klinik. Oleh karena itu dalam
penyusunan harus menjadi tanggung jawab bersama RS
Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.

2. Memenuhi rasio sumber daya yang mengacu kepada Standar
Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK).
Rasio sumber daya adalah perbandingan antara dokter pendidik
klinik, mahasiswa (co-ass) dan pasien. RS Pendidikan harus
memiliki rasio yang ideal antara pendidik klinik dengan
mahasiswa dan rasio jumlah serta jenis pasien dengan
mahasiswa yang mengacu kepada SNPK.
3. Memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Perguruan
Tinggi sebagai tempat pendidikan dokter pelayanan primer
sesuai dengan UU No 44 tahun 2009 tentang RS dengan
pelayanan 4 spesialis dasar dan 8 spesialis lainnya dan mengacu
kepada Permenkes No 340 tahun 2010.
RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga
dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka memberikan
pelayanan yang terbaik, minimal harus memenuhi rumah sakit
dengan 4 (empat) spesialis dasar dan 8 (delapan) spesialis
lainya. Segala bentuk pelayanan, sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana mengacu kepada standar rumah sakit yang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan
dan pedoman tata laksana pasien.
4. Memenuhi kebutuhan Tri Dharma Pendidikan dalam lingkup
keilmuan Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan
Humaniora serta Kedokteran Komunitas.
Setiap mahasiswa dan pendidik klinik memiliki kewajiban
dalam melaksanakan penelitian. Lingkup penelitian yang
dilaksanakan di RS Pendidikan terdiri dari lingkup keilmuan
Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta
Kedokteran Komunitas yang berdasar kepada guidelines
penelitian yang sudah disusun RS Pendidikan.

5. Memiliki akreditasi RS sesuai dengan UU No 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit.
Akreditasi pada RS Pendidikan diperlukan untuk menjamin
kualitas dari sebuah pelayanan. Pelayanan di RS Pendidikan
sangat berperan dalam sistem pendidikan kedokteran klinik yang
berujung pada dihasilkannya tenaga dokter yang kompeten.
Mengantisipasi kesiapan RS Pendidikan yang baru berdiri,
untuk memperoleh akreditasi dapat diwujudkan dalam bentuk
komitmen untuk mendapatkan akreditasi yang tertuang dalam
bentuk kebijakan rumah sakit.
2.2.2. Konsep Teknis Proses
Konsep teknis proses yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 3 konsep teknis yaitu:
1. Menerapkan kurikulum pendidikan kedokteran dalam mencapai
SKDI sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter.
Dalam pelaksanaan pendidikan dokter klinik harus mengacu
kepada kurikulum pendidikan kedokteran yang terdiri dari
content kurikulum, proses delivery dan assessment yang sesuai
dengan standar pendidikan profesi dokter. Dalam
pelaksanaannya upaya pendidikan didasarkan pada pedoman
dan SPO pendidikan yang terintegrasi dengan memperhatikan
kaidah pendidikan klinik yang berkualitas. RS Pendidikan juga
diharuskan menerapkan peningkatan kualitas pengembangan
profesi berkelanjutan (Continuing Profesionalism Development)
di rumah sakit. Dalam setiap fungsinya rumah sakit harus
memperhatikan aspek medikoetik dan medikolegal.

2. Melaksanakan penelitian terpadu di bidang Biomedik,
Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran
Komunitas.
RS Pendidikan melakukan penelitian di bidang Biomedik,
Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran
Komunitas.
3. Bagian dari sistem upaya pelayanan kesehatan perseorangan
(jejaring pelayanan kesehatan).
RS Pendidikan harus memiliki jejaring. Jejaring RS Pendidikan
terdiri dari rumah sakit lain, puskesmas dan jenis pelayanan
kesehatan lainnya. Semua jejaring RS Pendidikan menjadi
tanggung jawab RS Pendidikan. Bentuk tanggung jawab
tersebut adalah memastikan diterapkannya peningkatan kualitas
pelayanan berkelanjutan.
2.2.3. Konsep Teknis Output
Konsep teknis output yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 3 (tiga) konsep teknis yaitu:
1. Meluluskan dokter yang kompeten sesuai dengan SKDI.
Output dari fungsi rumah sakit sebagai tempat pendidikan
adalah menghasilkan lulusan tenaga dokter yang kompetensinya
sesuai dengan SKDI yang memiliki penguasaan terhadap
permasalahan kesehatan bangsa dan memperhatikan medikoetik
dan medikolegal profesi.
2. Menghasilkan publikasi dan atau karya penelitian Biomedik,
Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran
Komunitas.
Output dari fungsi penelitian adalah dipublikasikannya karya
penelitian baik nasional maupun internasional di bidang
Biomedik, Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora serta
Kedokteran Komunitas.

3. Menghasilkan pelayanan prima, bermutu dengan tingkat
keselamatan pasien yang tinggi.
Output dari fungsi pelayanan adalah dihasilkanya pelayanan
prima yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien.
2.3. Indikator Rumah Sakit Pendidikan
Indikator RS Pendidikan merupakan ukuran dari pelaksanaan 9 konsep
dasar dan 11 konsep teknis RS Pendidikan. Indikator dikelompokkan
menjadi 5 indikator pendidikan, 1 indikator penelitian dan 3 indikator
pelayanan.
2.3.1. Indikator Pendidikan
Indikator pendidikan pada RS Pendidikan meliputi:
1. Rasio perbandingan jumlah tenaga dokter pendidik dengan
peserta didik.
Rasio perbandingan antara dokter pendidik klinik dan peserta
didik adalah 1 : 5. Tenaga pendidik klinik pada RS Pendidikan
disahkan oleh institusi pendidikan melalui surat keputusan
Dekan.
2. Rasio jumlah dan jenis pasien dengan peserta didik.
Adalah rasio jumlah pasien dan jenis pasien yang memiliki
kasus sesuai dengan standar kompetensi dokter yang mengacu
kepada SKDI.
3. Memiliki pedoman tata laksana pasien untuk pendidikan.
Tersedianya buku tata cara dan tata laksana serta SPO
penangangan yang terintegrasi antara pendidikan dan pelayanan
dengan pendekatan systematic team work. Dalam penyusunan
alur pasien pada RS Pendidikan harus memperhatikan
keterlibatan peserta didik.

4. Jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi SKDI dan
memiliki penguasaan terhadap masalah kesehatan bangsa.
Persentase jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi
SKDI dan memiliki penguasaan terhadap karakteristik masalah
kesehatan Bangsa.
5. Jumlah pelaksanaan Continuing Professional Development
(CPD) dan Continuing Quality Improvement (CQI) di rumah
sakit.
Adalah jumlah pelaksanaan CPD dan CQI setiap tahunnya di RS
Pendidikan.
2.3.2. Indikator Penelitian
Indikator penelitian pada RS Pendidikan yaitu:
Jumlah publikasi dan atau karya penelitian dalam bidang biomedik,
kedokteran klinis, bioetika dan humaniora, kedokteran komunitas
dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang di publikasikan baik
nasional maupun internasional.
2.3.3. Indikator Pelayanan
Indikator pelayanan pada RS Pendidikan meliputi:
1. Kontribusi biaya terhadap pelayanan rumah sakit berbasis
kepada aktifitas/kegiatan.
Merupakan komponen biaya yang terdiri dari tenaga pendidik
klinik, sarana prasarana (ruang diskusi, ruang istirahat, dll),
peralatan (berpedoman kepada standar kompetensi dokter),
bahan habis pakai dan lain sebagainya yang digunakan pada
aktifitas pendidikan klinik yang di hitung dalam biaya satuan
(unit cost) yang timbul dari aktifitas pendidikan klinik
(pelayanan, pendidikan dan penelitian) yang memberikan
kontribusi terhadap pelayanan yang dihitung berdasarkan
kegiatan ABC (Activity Base Costing).

2. Tingkat kepatuhanan pelaksanaan SPO, persentase kepuasan
pasien, laporan angka kejadian near miss dan KTD.
RS Pendidikan diharuskan memiliki sebuah sistem dimana
asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut meliputi
assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang
berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis
insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.
Evaluasi yang dilakukan di RS Pendidikan dengan
menggunakan:
a. Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan SPO.
b. Persentase kepuasan pasien pada layanan rawat jalan dan
rawat inap.
c. Angka kejadian near miss yaitu sebuah insiden yang dapat
menimbulkan cedera tetapi belum terpapar kepada pasien.
d. Angka Kejadian Tidak Diharapkan adalah sebuah insiden
yang dapat menimbulkan cedera pada pasien.
3. Indikator Etika dan Medikolegal bidang pelayanan.
Indikator Etika dan Medikolegal yaitu, berkurangnya
pelanggaran etik dan disiplin. Berkurangnya angka pelanggaran
etik dan disiplin diperoleh dengan cara membandingkan dengan
data pelanggaran tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari
komite etik dan disiplin.

BAB III
IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI
RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI
RS PT merupakan rumah sakit pendidikan yang dikelola perguruan tinggi.
Kehadiran RS PT di dunia pendidikan adalah konsekuensi logis dari adanya
pendidikan profesi dokter yang merupakan kelanjutan dari program pendidikan
sarjana kedokteran Fakultas Kedokterann. Hal ini juga semakin kuat dengan
lahirnya UU Pendidikan Kedokteran yang mengamanahkan bahwa tiap Fakultas
Kedokteran harus memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah Sakit yang
bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang
Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi
Negeri, maka Dirjen Dikti Kemdikbud menindaklanjuti dengan membuat konsep
dasar RS Pendidikan untuk diimplementasikan di RS PT. Konsep dasar ini terbagi
menjadi Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan, dimana implementasi konsep dasar
pada ketiga area tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini.
3.1. Implementasi Konsep Dasar Pendidikan di RS PT
3.1.1. Kompetensi Klinis yang harus dicapai untuk Memenuhi Standar
Kompetensi Dokter Indonesia
Kompetensi dokter dibangun oleh fondasi profesionalitas yang luhur,
mawas diri, pengembangan diri, dan komunikasi efektif. Kompetensi
juga dibangun oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan
ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah
kesehatan. Aplikasi konsep dasar RS PT untuk aspek pendidikan harus
bisa mencapai kompetensi klinis sesuai dengan pilar keterampilan
klinis yang diatur pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).

Kompetensi inti yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan dokter
adalah mampu melakukan prosedur klinis sesuai kewenangannya yang
berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menggunakan prinsip
keselamatan pasien, serta keselamatan diri sendiri dan orang lain
(universal precaution). Berdasarkan SKDI, seorang dokter harus
mampu:
1. Melakukan prosedur diagnosis.
a. Melakukan dan menginterpretasi hasil auto, allo dan
heteroanamnesis, pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai
dengan masalah pasien.
b. Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasar
dan mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional.
2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara
holistik dan komprehensif.
a. Melakukan edukasi dan konseling.
b. Melaksanakan promosi kesehatan.
c. Melakukan tindakan medis preventif.
d. Melakukan tindakan medis kuratif.
e. Melakukan tindakan medis rehabilitatif.
f. Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat
membahayakan diri sendiri dan orang lain (universal
precaution).
g. Melakukan tindakan medis pada kedaruratan klinis sesuai
dengan kewenangannya.

Gambar 3.1 Assessment Method
3.1.2. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada
Pendidikan Kedokteran
Kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia masih disusun
berdasarkan kompetensi lulusan yang mengacu pada World
Federation Medical Education (WFME), sehingga muncul perubahan
paradigma pendidikan kedokteran dari sebelumnya teacher-centered
menjadi student centered learning. Student centered learning
menekankan pada problem based, integrated, community-based, early
clinical exposure and systematic (SPICES). Penekanan pembelajaran
yang dilakukan lebih mengarah kepada pembelajaran konstruktif,
kolaboratif, kontekstual dan mandiri. Keempat konsep pembelajaran
tersebut tercakup dalam strategi pembelajaran berdasarkan masalah
(problem-based learning). Ada 2 implementasi KBK pada pendidikan
kedokteran, yaitu:
1. Metode Pembelajaran dengan KBK.
Kurikulum Berbasis Kompetensi ditetapkan dalam Kurikulum Inti
Pendidikan Dokter Indonesia (KIPDI III). Pada kurikulum inti dan

institusional di tahun 2000, terjadi perubahan konsep dimana
kurikulum didorong oleh masalah global atau eksternal terutama
yang diuraikan dalam laporan UNESCO. Kurikulum lebih
didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai oleh
lulusan perguruan tinggi yang mendekati kompetensi yang
dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan. Perubahan
juga didorong oleh perubahan otonomi perguruan tinggi yang
dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tiap
Perguruan Tinggi dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri
dengan mengacu kepada kompetensi standar yang harus dipenuhi.
Pembelajaran dalam KBK menganut prinsip Student-Centered
Learning (SCL) yakni dengan memfokuskan pada tercapainya
kompetensi yang diharapkan. Terjadi perubahan paradigma
mengenai belajar, dari mulanya dianggap sebagai transfer of
knowledge yang bersifat pasif menjadi proses untuk
mengkonstruksi suatu pengetahuan melalui pembelajaran aktif.
Terdapat bermacam-macam metode pembelajaran untuk SCL. Dari
sekian banyak metode pembelajaran, contohnya adalah sebagai
berikut:
a. Small Group Discussion
b. Role Play and Simulation
c. Case study
d. Discovery Learning
e. Self-Directed Learning
f. Cooperative Learning
g. Collaborative Learning
h. Contextual Instruction
i. Project Based Learning
j. Problem Based Learning and Inquiry

Metode pembelajaran yang digunakan juga dapat dikembangkan
sendiri oleh pengajar di Perguruan Tinggi. Kurikulum Berbasis
Kompetensi telah dirumuskan sejak tahun 2004 dan terus
disempurnakan oleh Tim Kerja. Sosialisasi KBK kepada Perguruan
Tinggi telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 dan dilanjutkan
dengan pelatihan untuk pelatih sampai tahun 2008. Sebanyak
sekitar 800 orang dosen perwakilan dari 372 perguruan tinggi telah
mengikuti pelatihan yang diharapkan dapat mendiseminasikan dan
menggunakan pengetahuan KBK di Perguruan Tingginya.
2. Pathway pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi
klinik.
Berdasarkan konsep piramida Miller, pendidikan kedokteran untuk
mencapai kompetensi sebagaimana diatur pada Standar
Kompetensi Dokter Indonesia membutuhkan tahapan mulai dari
mengetahui (knows), mengetahui bagaimana melakukan (knows
how), menunjukkan bagaimana melakukan (show how) dan
melakukan secara komprehensif (does). Dalam setiap tahapan
tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan dan output yang akan
didapatkan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Pathway Pendidikan Kedokteran untuk Mencapai Kompetensi Klinik
3.1.3. Output (luaran) yang Diharapkan
Output yang diharapkan oleh Ditjen Dikti pada RS PTN, yaitu:
1. Membangun karakter yang professional.
Tujuan utama pendidikan profesi tenaga kesehatan adalah
menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. Profesionalisme
ini ditandai dengan kompetensi yang sesuai standar, dilaksanakan
dengan otonomi yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh etika
profesi. Profesionalisme dapat diartikan sebagai karakter yang
selalu mengutamakan keselamatan pasien, kualitas, kejujuran,
evidence-based dan scientific-based terhadap setiap keputusan
klinik yang diambil. Profesionalisme sebagai landasan utama
profesi kesehatan hanya dapat dibentuk dan dibangun dalam suatu
lingkungan rumah sakit pendidikan yang profesional. Jadi, RS PTN
bukanlah sekedar wahana, tetapi juga harus merupakan lingkungan
yang membentuk karakter profesional. Oleh karena itu, semua

sumber daya manusia, sarana/prasarana, dan manajemen haruslah
mendukung untuk terbentuknya karakter profesional. Pola
hubungan antar sejawat, antar profesi, antara atasan-bawahan,
dosen-mahasiswa dan user-supplier harus didasari atas
profesionalisme. Semua kepentingan harus bermuara pada
keselamatan dan kepuasan pasien, serta lulusan tenaga kesehatan
yang berkualitas. Untuk membangun karakter profesional ini, peran
tenaga pendidik tidak lagi sekedar transfer pengetahuan, tetapi
transfer nilai. Mereka harus menjadi role model bagi peserta didik.
2. Melaksanakan pendidikan yang berbasis pada pelayanan.
Pendidikan tenaga kesehatan sangat tergantung pada pasien, baik
sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks
tersebut, upaya promotif, prediktif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif dilaksanakan. Pelayanan dilaksanakan dengan
menggunakan standar pelayanan yang telah disepakati untuk
menghasilkan luaran kesehatan yang terbaik bagi pasien. Birokrasi
pendidikan tidak boleh bertentangan atau mengatasi standar
pelayanan. Pelaksanaan pelayanan oleh residen atau mahasiswa
harus dilaksanakan dengan pendampingan oleh supervisor, baik
diruang perawatan, rawat jalan, maupun di pelayanan gawat
darurat. Pendampingan ini tidak hanya penting dalam pencapaian
kompetensi bagi peserta didik, tetapi juga meningkatkan rasa
percaya diri bagi mereka, dan memberikan kepuasan bagi pasien
karena dilayani dengan cepat dan profesional. Dalam melaksanakan
pendidikan yang berbasis pelayanan ini, keselamatan pasien
merupakan hal yang paling utama.
3. Mengembangkan kompetensi interprofesional.
Pelayanan kesehatan kita diberbagai tingkatan masih bersifat dan
dibayangi oleh ego profesi dari berbagai profesi kesehatan. Hal ini
disebabkan oleh pendidikan tenaga profesi yang sifatnya uni-
professional dimana peserta didik belajar dalam lingkup profesi
mereka masing-masing. Kondisi ini tentulah tidak sesuai dengan

permasalahan kesehatan kita yang kompleks dan membutuhkan
pendekatan antar disiplin. Keadaan ini menyebabkan pelayanan
kesehatan masyarakat tidak dapat berlangsung dengan baik.
Pendekatan antar disiplin dapat dikembangkan melalui pendidikan
interprofesional. Menurut Centre for the Advancement of
Interprofessional Education (CAIPE), pendidikan interprofesional
dapat didefinisikan sebagai when two or more professions learn
with, from and about each other to improve collaboration and the
quality of care (CAIPE 2002).
Peserta didik juga harus dipersiapkan bekerja dalam lingkungan
interprofesional agar mereka dapat memahami tentang apa peranan
profesi lain sehingga dapat bekerja sama dengan profesi lain dalam
satu tim pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilaksanakan bila
ada cara pandang yang positif terhadap peluang yang sama,
menghargai perbedaan dan keanekaragaman.
Gambar 3.3 Peranan Pendidikan Interprofesional dalam Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan.

Rumah sakit merupakan lingkungan yang ideal untuk
mengembangkan pendidikan dan kompetensi interprofesional.
Disana bekerja berbagai profesi kesehatan untuk bersama-sama
melayani pasien. Sampai saat ini di Indonesia belum ada upaya
secara sadar dan sistematik untuk memasukkannya kedalam
kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Kondisi pelayanan
kesehatan yang semakin komplek membutuhkan penanganan oleh
tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan mampu bekerja
dalam suatu tim interdisiplin. Tenaga kesehatan profesional yang
saat ini bekerja di rumah sakit adalah dokter, dokter gigi, perawat,
apoteker, bidan, gizi dan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini,
pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai
tenaga kesehatan tersebut diatas masih bersifat fragmented. Hal
tersebut tercermin dari kegiatan pelayanan dan pendidikan di
rumah sakit yang belum menyediakan mekanisme dan lingkungan
untuk berkembangnya kompetensi interprofesional sebagaimana
mestinya. Manajemen pelayanan di rumah sakit saat ini masih
didominasi oleh satu profesi (dokter), terkait dengan struktur,
proses, insentif dan karir. Kondisi ini bukanlah lingkungan yang
ideal untuk mengembangkan kompetensi interprofesional.
3.2. Implementasi Konsep Dasar Penelitian di RS PT
3.2.1. Kegiatan Penelitian di Rumah Sakit
Penelitian/riset adalah suatu proses yang dilakukan dengan sistematis
dengan meliputi pengumpulan data dan analisis data (informasi) untuk
meningkatkan pengetahuan.
Di RS PT sesuai konsep dasar penelitian dilakukan pada bidang
Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta
Kedokteran Komunitas.

3.2.2. Pathway Penelitian di RS PT
Berdasarkan skema penelitian/riset pada pendidikan tinggi, maka
penelitian/riset dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
a. Riset Fundamental
1) Riset yang menghasilkan teori, ide dan konsep baru.
2) Menjawab pertanyaan WHY dan HOW.
3) Mendorong inovasi baru dalam satu bidang ilmu.
b. Riset Eksplorasi
1) Melakukan eksplorasi terhadap bidang-bidang yang belum
banyak dikaji.
2) Menjawab pertanyaan WHAT dan WHERE.
3) Temuannya dapat dilanjutkan menjadi aplikasi.
c. Riset Prototipe
1) Riset ini bertujuan untuk memungkinkan penelitian fundamental
dan eksploari dikembangkan untuk siap dikomersialkan.
2) Riset ini dapat berupa proof of concepts evaluation, up-scaling,
uji pre-klinik dan uji lapangan.
Riset fundamental yang dapat diterapkan pada industri, masyarakat
atau klinik disebut dengan riset translasi. Dimana pada riset translasi
temuan permasalahan pada masyarakat, industri atau klinik dapat
dipecahkan di laboratorium. Jadi, secara konsep dan operasional,
ketiga jenis penelitian harus didesain sedemikian rupa agar
mempunyai benang merah yang jelas. Dalam sejarah perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, rumah sakit memainkan
peranan yang sangat penting. Hasilnya telah terbukti sangat besar
manfaatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Riset di RS PT harus menjadi kegiatan utama, karena yang
membedakan secara jelas Rumah Sakit Pendidikan dan yang bukan
adalah kegiatan riset. Kenyataan bahwa SDM Universitas yang
bekerja di RS PT merupakan potensi yang sangat besar dengan jumlah
pasien yang besar dan variasi kasus yang banyak dan kadang unik

merupakan harta karun/aset yang tidak digarap secara optimal.
Sejalan dengan skema riset nasional, riset yang dikembangkan di RS
PT adalah riset translasi. Pada riset translasi, temuan pada ilmu dasar
dengan segera dapat diterapkan pada pasien di klinik atau di
masyarakat. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan di masyarakat
dan di klinik dapat dicarikan pemecahannya di laboratorium ilmu
dasar. Riset translasi di RS PT tidak saja memberikan dampak pada
kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi
bagi bangsa dengan temuan obat baru, vaksin untuk pencegahan dan
berbagai marka biologi untuk diagnosis.
Gambar 3.4 Gambaran Proses Penelitian di Rumah Sakit
Terkait pembiayaan riset, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan
cara :
a. Bottom-up. Riset diinisiasi oleh institusi atau individu. Hibah
diberikan dalam bentuk kompetisi.
b. Top-down. Skema pembiayaan jenis ini khususnya untuk riset yang
sifatnya strategis dan penting untuk kepentingan negara, bersifat
multidisiplin, dan tidak perlu dikompetisikan. Beberapa institusi
yang dianggap mampu (menurut penilaian reviewer yang
independent) diberikan dana selama 5 tahun untuk
mengembangkan produk yang dibutuhkan. Setiap tahun dilakukan
evaluasi apakah sesuai dengan target atau tidak.

3.2.3. Harapan Dikti untuk penelitian yang akan dihasilkan
Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, riset yang
dilakukan di pendidikan tinggi sekurang-kurangnya memiliki tujuan
untuk:
1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada
masyarakat;
2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi
kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan
umat manusia;
3. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik Perguruan
Tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan pelindungan hak
kekayaan intelektual (HKI) secara nasional dan internasional.
Khususnya untuk bidang kedokteran, Ditjen Dikti mengharapkan
penelitian yang ditujukan untuk menyempurnakan standar pendidikan
dan standar kompetensi serta kurikulum dilakukan secara
berkelanjutan.
3.3. Implementasi Konsep Dasar Pelayanan di RS PT
Sebagai sebuah Rumah Sakit Pendidikan maka jenis pelayanan yang di
berikan harus dapat memberikan paparan kepada peserta didik untuk dapat
memenuhi kompetensi sesuai SKDI.
Berbeda dengan RS Umum, pelayanan medik pada RS PT merupakan
support system terselenggaranya pendidikan dan penelitian, oleh karena itu
pelayanan medik di RS PT harus lebih baik ditinjau dari segala aspeknya dan
merupakan contoh bagi pelayanan medik di RS Umum lainnya. Kompetensi
tenaga medik dan keperawatan baik dokter spesialis dan perawat mahir
meliputi: Knowledge, Skills, Attitude dan Communication serta
profesionalitas luhur harus diutamakan karena sikap dan perilaku ini akan

Pendidikan
PenelitianPelayanan
menjadi akademik atmosfir bagi anak didik dan masyarakat yang
menggunakan pelayanan medik di RS Perguruan Tinggi. Dengan demikian
sasaran pelayanan medik yang profesional kepada pasien di RS Perguruan
Tinggi ditujukan untuk memberikan pembelajaran pada peserta didik.
Sembilan konsep dasar dijabarkan kedalam bentuk pelayanan yang akan
diberikan di rumah sakit. RS PTN adalah rumah sakit yang menjalankan
fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan secara berkesinambungan.
Gambar 3.5 Implementasi Kegiatan RS PTN
Dalam memberikan pelayanan RS PT tidak terlepas dari fungsi pendidikan
dan penelitian. Pelayanan yang diberikan haruslah mengedepankan pelayanan
prima, keselamatan pasien, menjunjung hak-hak pasien, serta memberikan
pelayanan yang berbasis bukti. Dalam memberikan pelayanannya RS PT
menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit
degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat
disparitas pelayanan/geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi
(kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal
coverage/SJSN) dan tidak berbasis departemen.

Sebagai sebuah rumah sakit dengan fungsi pendidikan maka RS PT harus
memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar (Bedah, Penyakit
Dalam, Anak dan Kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi,
Anestesi, Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri)
sebagai syarat untuk dapat memenuhi kompetensi tenaga dokter sesuai
dengan SKDI.
Dalam memberikan pelayanan peserta didik harus dalam pengawasan
pendidik klinik sebagai dokter penanggung jawab pelayanan. Semua bentuk
pelayanan yang diberikan peserta didik harus tertera jelas di standar
pelayanan rumah sakit.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT
PERGURUAN TINGGI
4.1. Kelembagaan RS PT
Sesuai dengan UU No 20 tahun 2013 pasal 8 ayat 3d tentang Pendidikan
Kedokteran, Perguruan tinggi dalam mendirikan Pendidikan Kedokteran
harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya memiliki Rumah Sakit
Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah
Sakit Pendidikan dan wahana Pendidikan Kedokteran.
Rumah sakit, sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 40 tahun
2009, pada pasal 7 dikatakan harus berbentuk badan layanan umum (BLU).
Rumah Sakit Perguruan Tinggi yang disebut RS PT merupakan rumah sakit
milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
yang dikelola oleh Perguruan Tinggi mengacu kepada PB (pasal 1).
Kelembagaan pada RS PT menurut UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi dapat berbentuk:
1. UPT Pendidikan Tinggi
2. UPT Pendidikan Tinggi dengan PK BLU
3. UPT PTN BH (badan hukum)
Dengan ini menjadi jelas bahwa status RS PT adalah entitas yang dikelola
Perguruan Tinggi dengan hierarki setara Fakultas dan mengembangkan
struktur organisasi yang khusus untuk dapat menjalankan fungsi pendidikan,
penelitian dan pelayanan.
4.2. Tujuan RS PT
RS PT bertujuan untuk mengasilkan dokter layanan pimer, penelitian
translasional dan pelayanan prima yang berorientasi pada Sistem Kesehatan
Nasional.

4.3. Visi dan Misi RS PT
Didalam visi misi RS PT harus terlihat jelas fungsi pendidikan, penelitian dan
pelayanan. RS PT wajib memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi
perguruan tinggi, dan untuk RS PT milik pemerintah wajib untuk mengikuti
Visi Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berorientasi pada
Sistem Kesehatan nasional.
4.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
4.4.1. Kedudukan
a. Kedudukan RS PT di Organisasi Universitas.
Kedudukan RS PT secara struktural dan administratif berada
dibawah Universitas, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
pokoknya kepada Rektor. RS PT digunakan sebagai wahana
pendidikan dan pelatihan bagi Fakultas Kedokteran, Fakultas
Kesehatan dan Fakultas Non kesehatan serta LPP/LPM dan UPT
lain.
b. Kedudukan RS PT di Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan
1. Kedudukan dalam Sistem Pendidikan Nasional.
RS PT milik Pemerintah merupakan Rumah Sakit Pendidikan
dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang
dikelola Perguruan Tinggi. RS PT ditujukan untuk menjadi
wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan,
penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
2. Kedudukan di Pendidikan Tinggi.
RS PT dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan
penelitian dibawah kendali oleh Dirjen Dikti Kemdikbud.

c. Kedudukan RS PT di Kementerian Kesehatan
1. Kedudukan dalam Sistem Kesehatan Nasional.
Dalam Sistem Kesehatan Nasional, RS PT merupakan bagian
integral yang berperan dalam pendidikan, pelayanan medik
penelitian secara terpadu bersama semua komponen kesehatan
lain yang saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Kedudukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan.
RS PT tidak dapat terlepas dari Sistem Pelayanan Kesehatan di
tingkat Nasional umumnya dan ditingkat Pemerintah Daerah
pada khususnya, dengan demikian perencanaan dan sistem
pelayanan RS PT tidak terlepas dari perencanaan dan
penyelenggaraan sistem pelayanan Lembaga Kesehatan di
daerahnya.
4.4.2. Tugas Pokok
1. Melaksanakan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan
lainnya.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran
dan kesehatan.
3. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas.
4. Membangun karakter professional.
5. Mengembangkan kompetensi interprofesional.
6. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

4.4.3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RS PT mempunyai
fungsi:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan
kedokteran dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya meliputi
program profesi dokter dan program-program profesi kesehatan
lainnya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian translasional yang hasilnya
dapat diaplikasikan pada kegiatan klinik, kegiatan pendidikan,
kegiatan manajerial dan kegiatan kedokteran komunitas.
3. Melaksanakan pelayanan medik yang prima dengan
mengutamakan keselamatan pasien (patent savety) dan
kewaspadaan universal (universal precautions) serta medico-
ethic dan medico-legal sebagai akademik atmosfir pendidikan
profesi dokter.
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan manajemen
administrasi, manajemen keuangan, manajemen pendidikan,
manajemen pelayanan medik, manajemen penelitian,
manajemen sumber daya manusia dan manajemen penjaminan
mutu.
4.5. Organisasi RS PT
Organisasi dan tata laksana RS PT dapat berbentuk:
1. Satker Univeristas Murni
2. RS dengan Universitas PK BLU
3. RS dengan PK BLU dibawah PTN BH
Struktur organisasi RS PT dibentuk dengan mempertimbangkan tugas pokok
dan fungsi, status kelembagaan, peraturan terkait (Kemkes, RPP tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan PT, PP dan Permen tentang statuta PTN)
dan kemampuan operasional dari RS PT. Pada RS PT fungsi pendidikan dan
penelitian harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan pelayanan.

4.6. Kerjasama
Dalam pengelolaannya RS PT harus sejalan dengan aturan Perguruan Tinggi
dan dalam pelaksanaannya RS PT menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit
Pemda, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan lainnya yang dibuktikan dengan adanya MOU.
Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan
lembaga RS merujuk kepada peraturan terkait Dikti, Dirjen BUK (Kemkes),
Dirjen Otonomi Daerah (Sekwilda tingkat 1) deputi bidang Sumber Daya
Manusia Aparatur (Kemenpan), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (Dit
BLU).

BAB V
TATA KELOLA SUMBER DAYA RUMAH SAKIT PERGURUAN
TINGGI
5.1. Rencana Strategis Bisnis
Duncan mendefinisikan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang
digunakan untuk menelaah situasi serta mengembangkan tata cara
pengambilan keputusan di dalam organisasi. Hasil dari suatu proses
perencanaan strategi adalah rencana strategi (Swayne, Duncan et al. 2006).
Sebuah perencanaan yang baik haruslah dibuat berdasarkan data–data yang
realistis dan terukur karena akan dijadikan pedoman dalam kegiatan rumah
sakit. Renstra RS PT harus mengacu kepada renstra Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan serta Renstra Kementerian Kesehatan. BLU menyusun
rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Oleh karena itu penyusunan
rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan
Inpres tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan
program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan
dapat dicapai.
Dalam menyusun sebuah perencanaan strategis diawali dengan visi dan misi.
Visi adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai RS PT di masa
mendatang dan pernyataan misi menjawab bagaimana visi tersebut dapat
diwujudkan. Langkah berikutnya melakukan analisis lingkungan internal
yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan rumah sakit dan lingkungan
eksternal yang dapat menggambarkan peluang dan ancaman yang harus
dihadapi rumah sakit. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam penentuan
strategi serta implementasinya. Sebuah rensta harus sampai pada rencana
kerja dari tiap unit RS PT. Renstra RS PT memberikan gambaran strategi
yang dominan pada pendidikan dan penelitian, yang akan terlihat dari
rencana kerja tiap unit/satuan kerja di rumah sakit.

5.2. Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Perencanaan sumber daya manusia dalam RS PT mutlak mengacu kepada
perencanaan strategis yang telah disusun. Jenis dan jumlah SDM yang
dibutuhkan pada RS PT mengacu kepada klasifikasi rumah sakit yang diatur
oleh Undang-Undang Rumah Sakit dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi
pendidikan dan penelitian yang dominan pada RS PT. Selain itu perencanaan
kebutuhan SDM harus juga mengacu kepada hospital by laws dan medical
staf by laws RS PT.
Pemenuhan kebutuhan SDM bersumber dari lulusan PT yang terakreditasi
baik dan peserta didik dari berbagai bidang kesehatan maupun non kesehatan
yang terkait dengan fungsi RS. Proses rekruitmen dalam RS PT milik
pemerintah dapat berasal dari internal dan eksternal PT. Rekruitmen internal
adalah mendapatkan sumber daya manusia dari lingkungan PT. Sumber daya
berasal dari staf pengajar PT, baik dibidang kesehatan maupun bidang lain
yang menunjang. RS PT dapat membuat pengajuan ke dekan fakultas yang
dituju atau melalui pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi.
Rekruitmen eksternal dapat dilakukan dengan merekrut PNS baru atau dapat
juga dengan memanfaatkan fleksibilitas BLU. Untuk merekrut PNS baru,
maka RS PT harus terlebih dahulu membuat usulan kepada pimpinan
tertinggi Perguruan Tinggi mengenai jumlah dan jenis SDM yang
dibutuhkan. Fleksibilitas BLU dapat dimanfaatkan dengan merekrut SDM
berstatus pegawai BLU, baik pegawai teknis maupun administratif. Dengan
demikian SDM pada RS PT dapat berstatus:
– PNS (kemendikbud atau kementrian lain)
– Pegawai tetap non PNS/ Pegawai BLU
– Dosen tetap non PNS dari PT yang terkait
– Pegawai yang diizinkan lainnya (misal : pegawai kontrak, pegawai
tidak tetap, dosen tidak tetap)
– Pegawai Universitas/PTN BH

SDM RS PT memiliki hak dan kewajiban yang mengikuti peraturan
perundangan terkait dengan status SDM. Jenjang karir SDM Pendidik
(Dosen) akan mengikuti peraturan pemerintah yang diterbitkan kemudian.
Sumber pendanaan untuk remunerasi dan pengembangan SDM dapat berasal
dari :
― APBN/APBD
― PNBP
― Hibah
Berikut adalah skema sumber pendanaan untuk SDM RS PTN
Gambar 5.1. Skema Asal SDM, Sumber Pendanaan dan Peruntukannya dalam
Pengelolaan SDM RS PTN
Rekrutmen, Pendayagunaan, Pengembangan, dan Penghentian merujuk
kepada peraturan perundangan ditingkat Universitas. Dalam pelaksanaannya
RS PT milik pemerintah harus memperhatikan implementasi Permenpan No
17/2003 tentang Jafung dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen dari
Kemdikbud atau Kemkes di RS PT diperlakukan sama berdasarkan status
pendidik, bukan pasien.

5.3. Tata Kelola Keuangan RS PT Milik Pemerintah
Pengelolaan keuangan RS PT mengikuti UU RS dengan PK BLU yang
diselaraskan dengan perundangan dibidang keuangan, dan UU Pendidikan
Tinggi. RS PT merupakan organ yang resmi dicantumkan dalam statuta PT.
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran RS PT harus menjadi bagian dari
rencana kegiatan dan anggaran PT dan pengesahannya dilakukan oleh
Rektor, dan dalam melakukan penyusunan LAKIP perlu dilakukan
sinkronisasi dengan output Ditjen Dikti untuk dimasukkan pada RKAKL.
Pembiayaan operasional RS PT untuk proses pembelajaran dan penelitian
mahasiswa bersumber dari APBN dan dari mahasiswa berupa UKT.
Sementara untuk biaya penelitian yang dilakukan oleh RS PT menjadi bagian
dari biaya penelitian PT yang mendapatkan bagian sebesar 30 % dari BOPTN
yang dialokasikan untuk RS PT. Pemenuhan kebutuhan operasional dan
investasi RS PT berasal dari APBN/P dalam bentuk dana investasi, dana
rutin, BOPTN. Selain itu, dapat berasal dari kerja sama dan hibah
dengan/dari institusi lain.
Pengelolaan operasional keuangan untuk biaya investasi, perawatan dan
operasional (pendidikan, penelitian dan pelayanan) sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Berikut adalah skema pengelolaan Keuangan RS PTN untuk
PT BLU dan PTN-BH:

Gambar 5.2. Skema Pendanaan RS PTN pada PT BLU/Satker
Gambar 5.3. Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN
Pada PTN BLU

Gambar 5.4. Skema Pendanaan RS PTN pada PTN-BH
Gambar 5.5. Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN
Pada PTN BH

Gambar 5.6. Peruntukan Dana BOPTN
Untuk memungkinkan pengelolaan tersendiri dan fleksibel dari pendanaan
RS maka diperlukan rekening khusus a.n Rektor yang kemudian akan
diterbitkan surat penegasan dari Dirjen Dikti agar penerimaan RS PT sebagai
PNBP/DM dimanfaatkan kembali untuk kepentingan RS PT. RS PT harus
membuat standar pelayanan minimum (SPM) yang disetujui oleh pimpinan
BLU (rektor). Biaya satuan dihitung dengan menggunakan standar pelayanan
minimum. Pola dan penetapan tarif pelayanan RS disesuaikan dengan aturan
umum (BLU) dan aturan PTN-BH yang berdasarkan biaya satuan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan oleh Kemkeu (PP No 74 Tahun 2012).
Untuk kegiatan Komite Bersama RS PTN akan dibiayai dengan anggaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.
5.4. Tata Kelola Aset
Sumber aset baik berupa sumber dana maupun sumber barang menggunakan
peraturan yang berlaku saat ini dan akan berlaku kemudian (misal : RPP
Pengelolaan dan penyelenggaraan PT). Asset tersebut tercatat pada SIMAK
BMN PTN. Kepemilikan akhir asset dapat melalui peralihan asset yang
dimungkinkan melalui perubahan status kepemilikan (serah terima antar

kementerian) dan pemberian dalam bentuk hibah dan tercatat. Tata Kelola
Aset RS PT dikembangkan dan dilaksanakan merujuk kepada:
1. Tata Kelola Aset Negara di Perguruan Tinggi.
2. Tata Kelola Aset Negara di RS Pemerintah.
3. Tata Kelola Aset Negara menurut kementrian Keuangan.
Dengan demikian aset tata kelola aset negara di RS PT dapat berbentuk:
1. Tata kelola aset negara menurut Kementerian Keuangan (pengadaan,
pencatatan, dll).
2. Tata kelola aset negara yang telah dipisahkan di PTN BH (PP 58 tahun
2013).
Kedua bentuk diatas tidak menutup kemungkinan untuk menerima biaya
modal (investasi) dari APBN/APBD, hibah dari pihak ketiga yang terikat
sesuai dengan tupoksi RS PT dan hibah dari pihak ketiga yang tidak terikat.
5.5. Tata Kelola Teknologi Peralatan RS PT
Manajemen teknologi peralatan pada RS PT terdiri dari:
a. Memilih dan menentukan teknologi (technology assessment).
Alat medik yang ada dalam RS PT harus tetap memperhatikan keamanan,
baik untuk pasien juga untuk petugas yang menggunakannya. Syarat
penyediaan alat medik untuk rumah sakit adalah aman, efektif, dan cost-
effective. RS PT dalam penyediaan peralatannya perlu memperhatikan hal
sebagai berikut:
 Pengkajian HTA (Health Technology Assesment) tidak mungkin
menjadi mekanisme penapisan yang efektif karena kebaruan
teknologi belum diikuti cumullative experience dan riset aplikatif
yang menunjang kajian meta-analysis atau systematic review.
 Penapisan perlu dikerjakan secara kritis oleh peer-reviewer dan
expert yang tidak memiliki conflict of interest (Rahardjo, Eddy).

b. Perencanaan kebutuhan peralatan.
Dalam membuat perencanaan kebutuhan peralatan harus sejalan dengan
renstra yang dibuat, mengutamakan peralatan yang diperlukan dalam
rangka pemenuhan kompetensi dokter dan penelitian.
c. Evaluasi dan analisis perangkat.
d. Perencanaan anggaran belanja peralatan.
Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembelanjaan peralatan:
1. Efektifitas alat dimana akan menghasilkan outcome pasien lebih baik,
CFR menurun, hospital stay menurun.
2. Keamanan alat yang perlu dijawab oleh expert opinion.
3. Efisiensi alat dengan perhitungkan down time, jumlah pasien potensial.
4. Cost-wise, cost-wise tidak selalu murah tetapi setiap jumlah rupiah
yang dikeluarkan memberikan hasil yang diharapkan.
e. Analisa siklus hidup peralatan (life cycle equipment).
f. Pengelolaan kontrak layanan (service contract management).
Peranan tata kelola teknologi:
1. Pemeliharaan peralatan:
a. Pengecekan peralatan yang akan digunakan.
b. Perbaikan peralatan (corrective maintenance).
c. Pemeliharaan terencana (preventive maintenance).
d. Pengurusan kalibrasi dan sertifikasi peralatan.
2. Instalasi peralatan.
3. Evaluasi peralatan.
4. Pengelolaan keamanan peralatan (safety & control).
Seluruh alat medik yang ada di rumah sakit harus terjamin keamanannya.
Keamanan dalam segi penggunaannya dan juga saat penyimpanan. Alat
yang banyak dipakai di rumah sakit seperti: alkohol swab, alat suntik,
sarung tangan, IV Catheter, “Dressing”, botol infus/Infusion Set,
Catheter/NGT, tempat tidur, termometer, tensimeter, ECG, ambulans,
USG/Rontgen/CT-Scan/MRI dan sebagainya. Pemakaian alat medik harus
memperhatikan Prinsip Safety Device:

a. The Right Device for.
Alat medik yang akan digunakan harus tepat sesuai dengan indikasi dari
diagnosa.
b. The Right Procedure for.
Alat medik yang digunakan harus digunakan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan dan ditentukan. Sebelum menggunakan alat
medik agar membaca cara penggunaannya dan juga memahami benar
bagaimana cara penggunaannya.
c. The Right Patient.
Alat medis yang digunakan harus untuk pasien yang tepat, yaitu pasien
yang memiliki indikasi dari penggunaan alat medis tersebut. Hal diatas
berguna demi keamanan pasien dan juga petugas dan tepat dalam
pengadaan, penggunaan serta pemeliharaan alat medis
(procuring,using, maintaining).
5. Modifikasi peralatan (jika diperlukan dengan tetap mempertimbangkan
standar, regulasi, dan keamanan)
6. Membangun fasilitas terkait dengan kebutuhan operasional peralatan.
5.6. Tata Kelola Sistem Informasi RS PT
Sistem informasi adalah suatu sistem yang diterapkan di rumah sakit yang
menghasilkan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Sistem informasi pada RS PT terdiri dari:
a) Sistem informasi akutansi keuangan.
b) Sistem informasi SDM.
c) Sistem informasi medical record.
d) Sistem informasi laboratorium.
e) Sistem informasi logistik.
f) Sistem informasi penelitian.
g) Sistem informasi penunjang.

BAB VI
PEMBANGUNAN FISIK
RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI
6.1. Landasan Hukum dan Pedoman Pembangunan Fisik RS PT
a. Semua pembangunan bangunan Negara mengacu kepada:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Negara.
2) Peraturan Menteri PU No 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung.
b. Khusus Pembangunan Rumah Sakit mengacu kepada:
1) Permenkes No 147/Menkes/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
2) Permenkes RS No 2306 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis
Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit.
3) Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan RS. Kemenkes 2012.
4) Pedoman Rencana Induk Rumah Sakit. Kemenkes 2012.
5) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit kelas B. Kemenkes 2012.
6) Pedoman Teknis Ruang Operasi. Kemenkes 2012.
7) Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada Bangunan
Rumah Sakit. Kemenkes 2012.
8) Pedoman Teknis Ruang Perawatan Intensif RS. Kemenkes 2012.
9) Pedoman Teknis Ruang Gawat Darurat RS. Kemenkes 2012
10) Pedoman Teknis Prasarana RS Sistem Instalasi Gas Medik dan
Vakum Medik. Kemenkes 2012
11) Pedoman Teknis Prasarana RS Sarana Keselamatan Jiwa.
Kemenkes 2012.
12) Pedoman Teknis Bangunan RS yang aman dalam Situasi Darurat
dan Bencana. Kemenkes 2012.
13) Pedoman Teknis Prasarana RS Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.
Kemenkes 2012.
14) Pedoman Teknis Bangunan Pusat Sterilisasi Instalasi Sterilisasi
Sentral (CSSD). Kemenkes 2012.
15) Pedoman Teknis Bangunan RS Instalasi Rawat Inap Kemenkes
2012

6.2. Proses Pembangunan Fisik RS PT
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Bangunan
Negara dan Permenkes tentang Perizinan RS serta Pedoman Kemenkes
tentang Studi Kelayakan dan Rencana Induk RS maka Proses Pembangunan
Fisik RS PT dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu Tahap
Pendahuluan, Tahap Perencanaan, Tahap Konstruksi dan Tahap Operasional.
Yang membedakannya dengan RS Umum adalah pada RS PT fungsi RS
ditambah dengan fungsi Pendidikan dan Penelitian mengacu kepada 9 konsep
dasar RS Pendidikan dengan segala konsekuensi logis nya.
6.2.1. Tahap Pendahuluan
Tahap pendahulan meliputi studi kelayakan, master plan dan studi
amdal.
a. Studi Kelayakan (Feasibility Study).
Studi kelayakan (feasibility study) adalah hasil analisis dan
penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari
pendirian atau pengembangan suatu RS PT, terkait dengan
penentuan rencana kerja pelayanan, pendidikan dan penelitian
kesehatan RS PT yang baru akan dilakukan, maupun lanjutan
dari yang sudah ada dalam melakukan rencana
pengembangan atau peningkatan kelas dari suatu Rumah Sakit.
Studi kelayakan meliputi Persiapan, Analisis Situasi, Analisis
Permintaan, Analisis Kebutuhan, Analisis Keuangan dan
Rekomendasi Kelayakan. (lihat Pedoman Studi Kelayakan RS
Kemkes 2012).
1. Tahap Persiapan.
Adalah tahapan melakukan kompilasi data dari seluruh data
yang didapat dari hasil pengumpulan data yang terdiri dari
Data Primer dan Data Sekunder.

2. Analisis Situasi.
Analisis situasi adalah analisis dari seluruh aspek-aspek baik
dari aspek eksternal sebagai peluang ataupun ancaman
maupun aspek internal yang dapat menjadi kekuatan ataupun
kelemahan sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadikan
kecenderungan suatu rumah sakit dalam melakukan
pembangunan baru atau melakukan pengembangan berupa
peningkatan status pelayanan, pendidikan dan penelitian
rumah sakit tersebut.
3. Analisis Permintaan
Analisis permintaan membahas tentang analisis posisi
kelayakan rumah sakit dari 5 (lima) aspek. Berdasarkan
analisis aspek eksternal dan aspek internal yang telah
dilakukan pada analisis situasi maka dilakukan analisis
yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
ancaman yang secara sistematis akan menjadi
pertimbangan terhadap kelayakan pembangunan rumah sakit
tersebut. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan
sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah
selanjutnya dalam upaya memaksimalkan kekuatan (strength)
dan memanfaatkan peluang (opportunity) serta secara
bersamaan berusaha untuk meminimalkan kelemahan
(weakness) dan mengatasi ancaman (threat).
4. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan analisis mengenai kebutuhan
yang harus disediakan oleh Rumah Sakit PT secara
keseluruhan yang disesuaikan berdasar analisis permintaan
yang telah dilakukan.

Analisis kebutuhan ini dapat memberikan gambaran
mengenai rencana pengembangan dari Rumah Sakit PT
tersebut dilihat dari aspek:
 Kebutuhan Lahan,
Pemilihan site/lokasi lahan rumah sakit dapat dihitung
berdasarkan program ruang rumah sakit serta kebijakan
Pemerintah Daerah setempat mengenai intensitas
bangunan berupa Koefisien Dasar bangunan (KDB),
Koefisien Lantai bangunan (KLB), Garis Sempadan
Bangunan (GSB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDH),
serta peruntukan lahan yang mengizinkan digunakan
sebagai lahan yang dapat dibangun rumah sakit.
 Kebutuhan Ruang,
Kebutuhan ruang secara keseluruhan dari rumah sakit
dapat dihitung 1 TT sebesar 80 m2 – 110 m2 disesuaikan
dengan bentuk dan klasifikasi rumah sakitnya.
 Peralatan Medis dan Non Medis,
Peralatan medis dan non medis akan disesuaikan dengan
kapasitas dan jenis layanan dari rumah sakit tersebut.
 SDM,
Dalam hal pemenuhan ketenagaan atau Sumber Daya
Manusia (SDM) perlu
mempertimbangkan/memperhitungkan tenaga seefisien
dan seefektif mungkin agar menjadikan suatu manajemen
pengelolaan RS PT yang optimal.
 Organisasi dan Uraian Tugas.
Organisasi dan uraian tugas RS PT disusun sesuai dengan
bentuk dan klasifikasi rumah sakit tipe B.

5. Analisis Keuangan
Analisis keuangan memberikan gambaran tentang rencana
penggunaan sumber anggaran yang dimiliki, sehingga dapat
diketahui tingkat pengembalian biaya yang akan
diinvestasikan. Dengan demikian maka pihak pemilik/
investor dapat melihat tingkat keuntungan yang mungkin
akan diperoleh.
Adapun aspek keuangan yang akan dianalisis terdiri dari:
a) Rencana Investasi dan Sumber Dana
b) Proyeksi Pendapatan dan Biaya
c) Proyeksi Cash Flow
d) Analisis Keuangan : Break Event Point (BEP),
Internal Rate of Return (IRR), dan Net Present Value
(NPV)
6. Rekomendasi.
Adalah kesimpulan dari studi kelayakan (feasibility study)
akan memberikan perspektif dari 4 sudut pandang, yaitu
analisis situasi, analisis permintaan, analisis kebutuhan dan
analisis keuangan.

b. Master Plan RS PT
Rencana membangun atau mengembangkan RS PT dilakukan
setelah mengetahui jenis layanan kesehatan rumah sakit serta
kapasitas Tempat Tidur (TT) jenis pendidikan serta kapasitas
DPJP dan peserta didik dan jenis penelitian translasional yang
akan dilakukan dan disediakan sesuai dengan hasil kajian studi
kelayakan/feasibility study.
Gambar 6.1. Proses Penyusunan Studi Kelayakan (Pedoman Studi
Kelayakan Kemkes 2012)

Rencana ini selanjutnya disusun dalam suatu kajian berupa
penyusunan rencana induk/master plan yang menggambarkan
rencana pembangunan dan atau pengembangan serta rencana
pentahapan pelaksanaannya yang dilihat dari semua aspek secara
komprehensif dan berkesinambungan serta utuh sebagai satu
kesatuan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Perguruan
Tinggi.
Rencana induk/master plan disusun melalui beberapa tahapan
meliputi tahap persiapan, analisis kondisi umum, master
program, program fungsi, rencana blok bangunan dan konsep
utilitas RS sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan rencana
induk/Master Plan yang terintegrasi. (lihat Pedoman Rencana
Induk RS. Kemkes 2012)
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan pada penyusunan rencana induk/master plan
adalah suatu tahapan pekerjaan dimana dilakukan kompilasi
data yang didapat dari hasil pengumpulan data, yang terdiri
dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data
untuk penyusunan rencana induk pembangunan rumah sakit
baru dan rencana induk pengembangan rumah sakit
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.
2. Analisis Kondisi Umum
Analisis kondisi umum dalam pekerjaan penyusunan rencana
induk/master plan adalah melakukan analisis dari seluruh
aspek-aspek baik dari aspek eksternal maupun aspek internal
sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadikan rumusan
kecenderungan suatu rumah sakit dalam melakukan
pembangunan baru atau melakukan pengembangan berupa
peningkatan status layanan rumah sakit, yang disebut
Perumusan Kecenderungan atau Master Program.

Analisis ini dilakukan untuk mengkaji ulang data yang ada
walaupun di dalam analisis situasi pada studi kelayakan telah
dilakukan, dan hasil dari analisis kondisi umum pada
penyusunan rencana induk/master plan adalah untuk
perumusan master program.
Untuk menganalisis aspek ekternal dan aspek internal perlu
dilakukan proyeksi berupa forcasting, kecuali data yang tidak
memungkinkan tetap disajikan dalam bentuk tabel, diagram
batang atau pun diagram pie untuk melihat kecenderungannya.
c. Master Program
Master program merupakan perumusan kecenderungan RS PT
yang menggambarkan secara umum Pendidikan Profesi Dokter
dan Tenaga Kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, dan penelitian translasional.
Hasil studi kelayakan ataupun analisis kondisi umum pada
analisis rencana induk/master plan ini sangat menentukan master
program berupa perumusan kecederungan karena telah mengkaji
seluruh aspek baik aspek eksternal yaitu yang telah memberi
gambaran mengenai segmentasi baik dari aspek geografi,
demografi, sosekbud, derajat kesehatan dan ketenagakerjaan
serta aspek internal yang memberikan gambaran mengenai
kondisi rumah sakit dilihat dari aspek lahan, lokasi, SDM dan
organisasi, teknologi hingga kemampuan dari
pendanaan/pembiayaan.
Master program dalam rencana induk terdiri dari:
a) Jenis pelayanan, pendidikan klinik dan penelitian
translasional.
b) Penetapan kelas RS.
c) Kapasitas tempat tidur dan klasifikasi kelas perawatan.
d) Perhitungan SDM dan struktur organisasi.
e) Kebutuhan ruang bangunan RS.

d. Program Fungsi (Functional Program)
Program fungsi merupakan suatu penjelasan secara rinci dari
master program atau perumusan kecenderungan rumah sakit
dalam bentuk-bentuk kegiatan pada rumah sakit, meliputi:
aktifitas kerja, hubungan fungsional, pengelompokan/zonasi,
pola sirkulasi kegiatan RS, perencanaan green bulding, dan
kebutuhan pembiayaan.
i. Aktifitas Kerja.
Aktivitas RS sangat dipengaruhi oleh kinerja RS.
Aktivitas RS dipengaruhi oleh penempatan fungsi-fungsi
ruangan yang harus berkaitan atau berhubungan dengan
akses yang mudah dan cepat antara fungsi-fungsi yang
berkaitan. Pola aktifitas dan sirkulasi timbul dari kegiatan
yang berlangsung di RS PT meliputi pelayanan,
pendidikan dan penelitian disetiap unit RS PT yang terdiri
atas kegiatan perawatan medik, pelayanan penunjang
medik dan non medik, administrasi dan rekam medik,
servis dan utilitas, serta pelayanan perawatan gawat
darurat.
ii. Hubungan Fungsional.
Hubungan Fungsional RS PT adalah hubungan antar
fungsi kegiatan dalam memberikan pelayanan,
pendidikan dan penelitian yang saling berkaitan satu sama
lain guna menghasilkan layanan pasien, hasil didik dan
publikasi penelitian yang sesuai dengan standar dan
dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas
dalam segala bidang. Rencana fisik bangunan dari sebuah
RS PT pada dasarnya menjelaskan segala hal yang terkait
dengan upaya penetapan lokasi kerja setiap unit pekerjaan
dalam bentuk rencana zonasi/rencana kelompok
peruntukan ruang dan atau rencana blok bangunan rumah

sakit sesuai dengan luasan lantai dan fungsinya bangunan
guna memenuhi kebutuhan utama dan penunjangnya.
iii. Pengelompokan/Zonasi RS.
Pengelompokkan/zonasi rumah sakit pengkategoriannya
yaitu zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya
penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi dan zonasi
berdasarkan pelayanan.
Pengelompokan zonasi dibagi sebagai berikut:
a) Zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya
penularan penyakit.
b) Zonasi berdasarkan provasi kegiatan.
c) Zonasi berdasarkan pelayanan.
iv. Pola sirkulasi Kegiatan RS.
Pada dasarnya jalur sirkulasi adalah jalur yang menjadi
titik hubung antara satu pola aktifitas dengan aktifitas
lainnya, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan
pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi.
Fungsi-fungsi layanan tertentu memerlukan akses cepat
dan mudah ditemukan sehingga perlu dipertimbangkan:
a) Peletakkan pintu dan besarannya.
b) Tata letak fungsi bangunan, jarak antar massa
bangunan dan luasannya.
c) Pengaturan sirkulasi, jarak, dan besaran baik untuk
pejalan kaki dan kendaraaan.
d) Jarak pencapaian dari halte kendaraan umum menuju
ke pintu utama lokasi rumah sakit harus dekat dan
aman bagi pejalan kaki.
e) Perencanaan jalur sirkulasi dari dan menuju bangunan
harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 Mencegah terjadinya sirkulasi silang.
 Pintu masuk utama harus mudah terlihat dan
dicapai.

 Tersedia fasilitas parkir yang memadai dan parkir
khusus bagi penyandang cacat.
 Pintu masuk RS minimal 3 pintu, yaitu pintu
utama, pintu khusus ke Instalasi Gawat Darurat
dan pintu ke area servis.
e. Pentahapan Pembangunan
Pentahapan Pembangunan meliputi:
1) Tahap Perencanaan (Planning)
Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek,
mencakup: recruitment konsultan/perencana untuk
menterjemahkan kebutuhan pemilik, pembuatan TOR,
survey, feasibility studies/studi kelayakan proyek,
pemilihan desain, schematic design, program dan budget
financing.
2) Tahap Perancangan (Design)
Tahap Perancangan terdiri dari:
a) Prelimenery Design (Pra Rancangan)
Mencakup kriteria desain, skematik desain, proses
diagramblok plan, rencana tapak, potongan, denah,
gambar situasi/site-plan tata ruang, estimasi cost
(kerja global).
b) Design Development (Pengembangan Rancangan)
Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan
yang sudah dibuat dan perhitungan-perhitungan yang
lebih detail.

3) Tahap Pengadaan (Pelelangan)
Pengadaan/pelelangan dilakukan untuk:
a) Pengadaan konsultan.
(1) Konsultan Perencanaan/MK setelah gagasan
awal/TOR ada.
(2) Konsultan pengawas/supervisi setelah dokumen
lelang ada
b) Pengadaan kontraktor setelah dokumen lelang ada.
4) Tahap Pelaksanaan Konstruksi (Construction)
Merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik
yang telah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini,
setelah kontrak ditandatangani, SPK dikeluarkan, maka
pekerjaan pelaksanaan dilakukan.
Pekerjaan pelaksanaan mencakup:
a) Rencana kerja (time schedule).
b) Pembagian waktu secara terperinci.
c) Rencana lapangan (site plan/instalation) rencana
peletakan bahan, alat dan bangunan
bangunan pembantu lainnya.
d) Organisasi lapangan.
e) Pengadaan bahan/material.
f) Pengadaan dan mobilisasi alat.
g) Pengadaan dan mobilisasi tenaga.
h) Pekerjaan persiapan dan pengukuran (stake out).

Gambar 6.2. Proses Penyiapan Rencana Induk (Pedoman Penyusunan Rencana
Induk RS Kemkes 2012
f. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) RS
Rumah sakit sebagai salah satu hasil pembangunan dan upaya
penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan
sarana pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit
maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran
lingkungan, gangguan kesehatan dan dapat menjadi tempat
penularan penyakit. Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya

penanggulangan dampak lingkungan rumah sakit yang dimulai
dari Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Kenyataan, upaya
tersebut tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala
khususnya biaya.
Analisis dampak lingkungan RS mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Dampak
Lingkungan. Permen Lingkungan Hidup RS Nomor 5 tahun 2012
tentang setiap rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki
Analisis Dampak Lingkungan Hidup, dan Pedoman Teknis
Instalasi Pengolahan Air Limbah Kemkes 2011.
1. Limbah RS
Secara garis besar ada 3 (tiga) macam limbah Rumah Sakit
yaitu limbah padat (sampah), limbah cair dan limbah klinis.
1) Limbah Padat (sampah)
Rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai
penyebaran penyakit menular karena sampah menjadi
tempat tertimbunnya mikro organisme penyakit dan
sarang serangga serta tikus. Disamping itu kadang-kadang
dapat mengandung bahan kimia beracun dan benda-benda
tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau cidera.
Sampah yang dihasilkan di rumah sakit antara lain terdiri
dari: sampah yang mudah busuk yang berasal dari
instalasi gizi, sampah yang tidak mudah busuk dan tidak
mudah terbakar atau yang mudah terbakar, sampah medis,
sampah patologis serta sampah yang berasal dari
laboratorium.
2) Limbah Cair
Limbah cair rumah sakit adalah semua limbah cair yang
berasal dari ruangan-ruangan atau unit di rumah sakit
yang kemungkinan mengandung mikro organisme, bahan
kimia beracun dan radio aktif.

3) Limbah klinis
Limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan
medis, perawatan gizi, "veteranary", farmasi atau sejenis
serta limbah yang dihasilkan di rumah sakit pada saat
dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian. Bentuk
limbah klinis antara lain berupa benda tajam, limbah
infeksius, jaringan tubuh limbah cito toksik, limbah
farmasi, limbah kimia, limbah radio aktif dan limbah
plastik.
2. Dampak
Ketiga limbah di atas secara langsung maupun tidak langsung
menimbulkan gangguan kesehatan dan membahayakan bagi
pengunjung maupun petugas kesehatan. Ancaman ini timbul
pada saat penanganan, penampungan, pengangkutan dan
pemusnahannya. Keadaan ini terjadi karena:
1) Volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan
pembuangannya.
2) Beberapa di antara limbah berpotensi menimbulkan
bahaya apabila tidak ditangani dengan baik.
3) Limbah ini juga akan menimbulkan pencemaran
lingkungan bila dibuang sembarangan dan akhirnya
membahayakan serta mengganggu kesehatan masyarakat.
3. Upaya Penanggulangan limbah RS
Upaya-upaya penanggulangan dampak limbah RS PT
merupakan bagian dari upaya peningkatan lingkungan rumah
sakit, seperti yang tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri
Kesehatan No.986/1992, yang meliputi penyehatan
bangunan, makanan dan minuman, kualitas air, tempat,
pencucian linen, pengendalian sampah dan limbah, tikus dan
serangga, sterilisasi, perlindungan radiasi serta penyuluhan
kesehatan lingkungan.

Sesuai dengan edaran Dirjen Pelayanan Medis tentang limbah
rumah sakit, maka:
1) Setiap rumah sakit harus mempunyai Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2) IPAL yang telah ada agar dikelola dengan baik.
3) Efluen IPAL dipantau secara berkala. Minimal 1 (satu)
bulan sekali diperiksa di laboratorium yang telah ditunjuk
dan yang belum memenuhi syarat harus segera diperbaiki.
4) IPAL harus direncanakan dengan baik dan disertai studi
kelayakan.
5) Tenaga pengelola IPAL didayagunakan seoptimal
mungkin. Kualifikasi tenaga tergantung dari kelas
Rumah Sakit.
Kelas A & B serendah-rendahnya S1 di bidang kesehatan
lingkungan: teknik penyehatan, kimia, dan teknik sipil.
Kelas C serendah-rendahnya D3 di bidang kesehatan:
lingkungan, teknik penyehatan, biologi, teknik kimia,
teknik lingkungan dan teknik sipil.
Kelas D Paramedik dibidang kesehatan lingkungan,
teknik penyehatan, kimia, dan teknik sipil.
6) Bagi rumah sakit yang belum mempunyai tenaga-tenaga
tersebut agar dipersiapkan antara lain mengikuti
pelatihan.
6.2.2. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan pembangunan fisik meliputi DED (Detail
Engneering Design) RS PT dan perencanaan peralatan baik peralatan
penunjang medik maupun peralatan penunjang umum.

a. Detail Engineering Design (DED) RS PT
Pembangunan RS PT sebelumnya harus memiliki dan membuat
DED. Proses pembuatan DED rumah sakit guna melihat dan
mengkaji sejauh mana rumah sakit tersebut siap untuk dibangun.
Ruang rumah sakit adalah kebutuhan dengan pendekatan sistem
yang mejadi acuan sebelum merancang sebuah ruang untuk
berbagai kegiatan manusia. Untuk mengetahui jenis ruang, fungsi
ruang, syarat-syarat mutlak ruangan, aktivitas, kondisi, dan
karakteristik bangunan yang akan kita rancang ruangannya.
Proses pertama yang harus dilakukan secara efektif adalah
menjalankan analisis yang konstruktif dan menyeluruh, terutama
mengenai aturan baku suatu ruangan maupun perilaku dan
kebiasaan.
Dalam sebuah konsep desain arsitektur, perancangan bangunan
secara langsung selain harus terkait dengan kebutuhan sosial dan
budaya masyarakat yang menempatinya tetapi juga harus
berdasarkan standarisasi ruang. Hal ini disebabkan oleh aktivitas
dan perilaku yang dilakukan akan sangat berpengaruh pada situasi
ruangan yang akan digunakan. Tanpa mengedepankan
standarisasi ruang maka dikhawatirkan akan terjadi
ketidaknyamanan pengguna ruangan oleh penghuni maupun
masyarakat yang terlibat dalam penggunaannya. Namun tidak
begitu saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, konsep desain
yang dihasilkan juga harus menjadi bangunan yang memiliki
kemampuan sustainability untuk bertahan mengikuti pola
perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan zaman.

Melalui penjabaran di atas, dilakukan pengkajian secara khusus,
bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut akan hubungan sebuah
aktivitas tertentu terhadap kebutuhan desain dan konsep
perancangan arsitektur mengikuti teori yang telah ada dalam
memenuhi kebiasaan dan kondisi masyarakat dengan
mengedepankan pendekatan sistem yang telah baku dalam
pembangunan sebuah rumah sakit.
Gambar 6.3. Proses Pembuatan DED RS PT
Sumber : Johnny Sinaga, dalam Workshop Master Plan dan DED RS PT, 18-19
Juli 2012

b. Perencanaan Peralatan
Perencanaan pengadaan peralatan mengacu kepada Peraturan
Presiden RS Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan pengadaan barang/jasa dan sebagai berikut:
a) Mengidentifikasi kebutuhan barang/alat kesehatan RS PT.
b) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
pengadaan barang/alat kesehatan.
c) Menetapkan kebijakan umum tentang:
(1) Pemaketan pekerjaan.
(2) Cara pengadaan barang/alat kesehatan.
(3) Pengorganisasian pengadaan barang/alat kesehatan.
d) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
(1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.
(2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan.
(3) Spesifikasi teknis barang/alat kesehatan yang akan
diadakan.
(4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
6.2.3. Tahap Konstruksi
Tahap konstruksi meliputi proses pelelangan kontraktor dan proses
pembangunan konstruksi. Mengacu kepada Peraturan Menteri PU
Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Proses pelelangan diawali
dengan pembentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah
unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa
yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen.
1. Proses Pelelangan.
Pokja ULP melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses
pemilihan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penawaran melalui Undangan Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi.
b. Pengambilan Dokumen Pemilihan.
Peserta dapat mengambil dokumen pemilihan sesuai hari,
tanggal dan waktu serta tempat pembambilan tercantum dalam
undangan.
c. Pemberian Penjelasan.
Penjelasan dijelaskan kepada peserta mengenai: metoda
pemilihan, cara penyampaian dokumen penawaran,
kelengkapan dokumen, pembukaan dokumen penawaran,
metoda evaluasi, hal hal yang menyangkut penguguran
penawaran, jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan
evaluasi, dll.
d. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran.
Dokumen penawaran meliputi: surat penawaran dimana
tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran,
jaminan penawaran asli, rincian harga, surat kuasa dari
direktur, rekapitulasi perhitungan, dan kualifikasi.
e. Pembukaan Dokumen Penawaran.
Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu
dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan.
Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen
penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
a. Evaluasi Dokumen Penawaran
b. Koreksi Aritmatik
c. Evaluasi Admininstrasi
d. Evaluasi Teknis
e. Evaluasi Harga
f. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi
administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh pokja ULP
dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah
anggota pokja ULP. BAHP bersifat rahasia sampai dengan
pengumuman pemenang.
2. Proses Konstruksi
Tahap Pelaksanaan (Construction)
Merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah
dirancang pada tahap design. Pada tahap ini, setelah kontrak
ditandatangani, SPK dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan
dilakukan.
Pekerjaan pelaksanaan mencakup:
a. Rencana kerja (time schedule)
b. Pembagian waktu secara terperinci
c. Rencana lapangan (site plan/instalation) rencana peletakan
bahan, alat dan bangunan-bangunan pembantu lainnya.
d. Organisasi lapangan
e. Pengadaan bahan/material
f. Pengadaan dan mobilisasi alat
g. Pengadaan dan mobilisasi tenaga
h. Pekerjaan persiapan dan pengukuran (stake out)
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk gedung berbeda dengan
pekerjaan konstruksi jalan atau konstruksi bendungan, pelabuhan,
dsb. Pada pekerjaan konstruksi 4 target yang harus dicapai
kontraktor:
a. Selesai dengan mutu/kualitas paling tidak sama dengan yang
ditentukan dalam spesifikasi perencanaan.
b. Selesai dengan waktu kurang atau sama dengan waktu
perencanaan.
c. Selesai dengan biaya kurang atau sama dengan biaya yang
direncanakan.

d. Selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan (sosial,
fisik, dan administratif)
Selanjutnya dilakukan:
a. Pemeriksaan laboratorium/testing konstruksi
b. Acara penyerahan pertama penyelesaian bangunan
c. Masa pemeliharaan bangunan masih dalam tanggungan
d. Penyerahan kedua setelah selesai masa pemeliharaan.
6.2.4. Tahap Operasional
Tahap operasional meliputi operasional RS PT dan pemeliharaan
sarana fisik. Tahap ini dimulai setelah tahap penyerahan gedung dari
kontraktor setelah masa Pemeliharaan yang masih dalam tanggungan
Kontraktor.
6.3. Konsep Dasar Perencanaan RS Pendidikan Tinggi
Konsep dasar perencanaan RS PT meliputi perencanaan berdasarkan fungsi
terdiri dari program fungsi RS PT, zoning dan sirkulasi.
6.3.1. Perencanaan Bangunan RS PT Berdasarkan Fungsi
Fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu bentuk atau panduan
menuju bentuk. Fungsi menunjukan ke arah mana bentuk harus
diwujudkan. Arsitektur tidak hanya bicara tentang fungsi dan bentuk
saja, namun ada unsur-unsur lain yang juga erat kaitannya dengan
arsitektur, yang merupakan konsekuensi logis dari adanya fungsi.
Louis Sullivan dalam bukunya Form Follow Function menyatakan
bahwa fungsi juga merupakan gambaran dari kegiatan, dimana
kegiatan tersebut membutuhkan tempat/ruang untuk
keberlangsungannya. Dengan demikian dalam membahas fungsi,
tentunya akan berlanjut dengan pembahasan tentang ruang dan
penataannya.

OPTIMASI RS PT

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to OPTIMASI RS PT

Similar to OPTIMASI RS PT (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

OPTIMASI RS PT