SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
HUKUM ALIH
TEKNOLOGI
Pengertian
Alih Teknologi
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005
definisi alih teknologi dikemukakan sebagai pengalihan
kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau
orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri
maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau
sebaliknya
Tujuan
Menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam memanfaatkan
dan menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi guna kepentingan
masyarakat dan negara.
01
02
Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2005, tujuan alih
teknologi terbagi menjadi dua, yaitu:
Hubungan
Hukum dan Teknologi
Hukum adalah bagian dari teknologi
karena teknologi terkait dengan masalah
konstitusi dan fungsinya sebagai legal
struktur yang fundamental. Didalam
konstitusi suatu negara tercakup
berbagai pertimbangan dan keputusan
manusia yang berposisi sebagai
teknokat, birokrat dan politikus.
PENGATURAN HUKUM
TENTANG ALIH TEKNOLOGI
DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING
Sejak tahun 1970, di sadari bahwa
penanaman modal asing OLEH
perusahaan asing yang melakukan kontrol
dengan berbagai negara berkembang
dalam hal ini Indonesia, membangun
modal teknologi dan berbagai keahlian ke
Indonesia, memburu modal teknologi dan
berbagai keahlian ke Indonesia.
BENTUK DAN
CARA ALIH
TEKNOLOGI
BERKAITAN
DENGAN
PENANAMAN
MODAL
ASING
ALIH TEKNOLOGI dari suatu negara ke
negara lain, umumnya dari negara maju
berkembang dapat dilakukan dengan
berbagai cara tergantung pada
macamnya bantuan teknologi yang
dibutuhkan untuk suatu proyek.
Teknologi dapat dipindahkan melalui
cara sebagai berikut:
Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Dengan cara ini
negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi.
Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment
lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri
Perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat
memudahkan teknologi dengan memeberikan hak kepada setiap
orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.
PENANAMAN MODAL ASING DIHARAPKAN
DAPAT MEWUJUDKAN ALIH TEKNOLOGI DAN
PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN.
KELEMAHAN NEGARA BERKEMBANG DALAM
BIDANG TEKNOLOGI AKAN SANGAT
MEMPENGARUHI PROSES TRANSFORMASI
DARI AGRARIS MENUJU INDUSTRIALISASI.
DIPERLUKAN ADANYA DANA
YANG CUKUP UNTUK
DIALOKASIKAN DALAM
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI.
BAGI INDONESIA, INVESTASI
ASING MEMPUNYAI PERANAN
YANG SANGAT PENTING
DALAM PROSES
INDUSTRIALISASI DAN ALIH
TEKNOLOGI.
THANKYOU

More Related Content

What's hot

Perkembangan iptek di indonesia
Perkembangan iptek di indonesiaPerkembangan iptek di indonesia
Perkembangan iptek di indonesiaCii Slama'Nhaa
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
 Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
Laporan Akhir Magang Fakultas HukumTotok Priyo Husodo
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatikHak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatikLana Karyatna
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAM
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAMLEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAM
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAMAdam Zuhelsya
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
 
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Dimebag Darrell
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 

What's hot (20)

SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Macam Macam Delik
Macam Macam DelikMacam Macam Delik
Macam Macam Delik
 
Perkembangan iptek di indonesia
Perkembangan iptek di indonesiaPerkembangan iptek di indonesia
Perkembangan iptek di indonesia
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
 Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatikHak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatik
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAM
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAMLEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAM
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAM
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
 
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 

alih teknologi.pptx

  • 2. Pengertian Alih Teknologi Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 definisi alih teknologi dikemukakan sebagai pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya
  • 3. Tujuan Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara. 01 02 Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, tujuan alih teknologi terbagi menjadi dua, yaitu:
  • 4. Hubungan Hukum dan Teknologi Hukum adalah bagian dari teknologi karena teknologi terkait dengan masalah konstitusi dan fungsinya sebagai legal struktur yang fundamental. Didalam konstitusi suatu negara tercakup berbagai pertimbangan dan keputusan manusia yang berposisi sebagai teknokat, birokrat dan politikus.
  • 5. PENGATURAN HUKUM TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING Sejak tahun 1970, di sadari bahwa penanaman modal asing OLEH perusahaan asing yang melakukan kontrol dengan berbagai negara berkembang dalam hal ini Indonesia, membangun modal teknologi dan berbagai keahlian ke Indonesia, memburu modal teknologi dan berbagai keahlian ke Indonesia.
  • 6. BENTUK DAN CARA ALIH TEKNOLOGI BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING ALIH TEKNOLOGI dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut:
  • 7. Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Dengan cara ini negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi. Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri Perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memeberikan hak kepada setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.
  • 8. PENANAMAN MODAL ASING DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN ALIH TEKNOLOGI DAN PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN. KELEMAHAN NEGARA BERKEMBANG DALAM BIDANG TEKNOLOGI AKAN SANGAT MEMPENGARUHI PROSES TRANSFORMASI DARI AGRARIS MENUJU INDUSTRIALISASI.
  • 9. DIPERLUKAN ADANYA DANA YANG CUKUP UNTUK DIALOKASIKAN DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI. BAGI INDONESIA, INVESTASI ASING MEMPUNYAI PERANAN YANG SANGAT PENTING DALAM PROSES INDUSTRIALISASI DAN ALIH TEKNOLOGI.