Dokumen tersebut membahas tentang negara dan kekuasaan. Negara didefinisikan sebagai organisasi politik tertinggi yang memonopoli penggunaan kekuatan secara sah di suatu wilayah. Negara bertugas mengatur hubungan manusia dan mencapai tujuan bersama masyarakat. Unsur-unsur pokok negara adalah wilayah, penduduk, dan pemerintah. Tujuan negara adalah menciptakan ketertiban dan kemakmuran bagi pend

1. Negara dan Kekuasaan
KULIAH 2
NEGARA DAN KEKUASAAN
2.1 Negara
• Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi
pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-
hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala
kekuasaan dalam masyarakat.
• Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana
antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang
dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasannya secara sah
terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.
• Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana
kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh
individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri.
Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-
kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
• Dengan begitu bisa dikatakan bahwa Negara mempunyai dua tugas:
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang
asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak
menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan
golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari
masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan
asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan
diarahkan kepada tujuan nasional.
• Pengendalian ini dilaukan berdasarkan sistem hukum dan dengan
perantaran pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan
Negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
1 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

2. Negara dan Kekuasaan
semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus
dapat menempatkan diri.
2.1.1 Definisi Negara
• Roger H. Soltau: Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas
nama masyarakat.
• Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara
sah lebih tinggi dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup
dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan
mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara apabila cara hidup
yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi
ditentukan oleh suatu wewewnang yang bersifat memaksa dan mengikat.
• Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli
dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
• Robert M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah
yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa.
• Secara umum dapat dikatakan bahwa Negara adalah suatu daerah
territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan
yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan
perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari
keuasaan yang sah.
2.1.2 Sifat-sifat Negara
• Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari
kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada Negara saja
dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya:
1. Sifat Memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan
dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai dan
anarki dapat dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa,
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
2 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

3. Negara dan Kekuasaan
dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik
secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb.
Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai
aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Negara
lebih mengikat. Di Negara demokratis sebaiknya paksaan dipakai
seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi
(membujuk). Lagipula pemakaian paksaan secara ketat selain
memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang
tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang
pajak.
2. Sifat Monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat
menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik
tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, karena dianggap
bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat Mencakup Semua. Semua peraturan perundang-undangan
berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian
memang perlu, sebab apabila seseorang dibiarkan berada di luar
ruang lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara ke arah
tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagipula,
manjadi warga Negara tidak berdasarkan kemauan sendiri dan hal
ini berbeda dengan asosiai lain di mana keanggotaan bersifat
sukarela.
2.1.3 Unsur-unsur Negara
• Negara memiliki beberapa unusr sbb.:
1. Wilayah. Setiap Negara menduduki tempat tertentu di muka bumi
dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan Negara
mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di
sekitarnya dan angkasa di atasnya. Dalam mempelajari wilayah
suatu Negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain
besar kecilnya suatu Negara. Menurut hukum Internasinal, maka
berdasarkan prinsip “the sovereign equality of nations”, semua
Negara sama martabatnya, namun dalam kenyataannya, Negara
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
3 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

4. Negara dan Kekuasaan
kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan
kedaulatannya, palagi apabila tetangganya adalah Negara besar.
Di sisi lain, terdapat Negara yang luas wilayahnya menghadapi
bermacam-macam masalah, apalagi jika mencakup berbagai suku
bangsa, ras, dan agama. Indonesia sendiri mempelopori gagasan
Wawasan Nusantara, bahwa semua perairan antara pulau-pulau
beserta selat dan muara sungai dianggap perairan pedalaman
(internal waters), di mana kedaulatan Indonesia berlaku
sepenuhnya.
2. Penduduk. Setiap Negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan
Negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.
Dalam mempelajari soal penduduk, maka perlu diperhatikan
faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan,
tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.
Dalam hubungannya antara dua Negara yang kira-kira sama
tingkat industrinya, Negara yang sedikit penduduknya sering lebih
lemah kedudukannya daripada Negara yang banyak
penduduknya. Sebaliknya, Negara yang padat pendududuknya
menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang
cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak. Penduduk
dalam suatu Negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas
yang membedakannya dengan bangsa lain. Perbedaan ini tampak
misalnya dalam kebudayaannya, nilai-nilai politik atau identitas
nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya,
kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku
bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang
mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas
nasional yang kuat. Dasar dari suatu Negara terutama bersifat
psikologis, yang dinamakan Nasionalisme. Nasionalsme sendiri
merupakan suatu perasaan subjektif pada sekolompok manusia
bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta
aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai apabila mereka
tergabung dalam satu Negara (nation). Ernest Renan: Pemersatu
bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan suku bangsa,
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
4 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

5. Negara dan Kekuasaan
akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan
keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan.
3. Pemerintah. Setiap Negara mempunyai organisasi yang
berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-
keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam
wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk
undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini
pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan
kekuasaan dari Negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke
arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakan sambil
menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.
Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah
mencakup hanya sebagian kecil daripadanya. Ia sering berubah,
sedangkan Negara terus bertahan (kecuali apabila dicaplok oleh
Negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas
kekuasaan legistaif, eksekutif, dan yudikatif.
4. Kedaulatan. Kedautalan adalah kekuasaan tertinggi untuk
membuat undang-undang dan malaksanakannya dengan semua
cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai
kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduknya
agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya
(kedaulatan ke dalam – internal sovereignty). Di samping itu
Negara mempertahankan kemerdekannya terhadap serangan-
serangan dari Negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke
luar (external sovereignty). Untuk itu Negara menuntut loyalitas
yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan merupakan suatu
konsep yuridus, dan onsep kedaulatan I I tidak selalu sama
dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kadaulatan
yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin
kenegaraan selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-
faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara
mutlak. Apalagi apabila menghadapi masalah dalam hubungan
Internasional; perjanjian-perjanjian Internasional pada dasarnya
membatasi kedaulatan suatu Negara. Kedaulatan umumnya
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
5 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

6. Negara dan Kekuasaan
dianggap tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam Negara federal
sebenarnya kekuasaan dibagi antara Negara dan Negara-negara
bagian.
2.1.4 Tujuan dan Fungsi Negara
• Roger H. Soltau: Tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya
berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.
• Harold J. Laski: Tujuan Negara adalah menciptakan keadaan di mana
rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara
maksimal.
• Setiap Negara menyelanggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak
perlu, yaitu:
1. Melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat,
maka Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan
bahwa Negara bertindak sebagai “stabilitator”
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan; untuk menjaga kemugkinan serangan dari luar. Untuk
itu Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan
pengadilan.
• Charles E. Merriam menyebutkan lima fungsi Negara, yaitu:
1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan
• Keselurugan fungsi Negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
2.1.5 Teori Asal-Usul Negara
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
6 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

7. Negara dan Kekuasaan
− Terdapat 8 (delapan) teori mengenai terbentuknya Negara, yaitu:
1. Teori Perjanjian Masyarakat.
− Masyarakat mengadakan kesepakatan untuk mendirikan
suatu Negara.
− Thomas Hobbes mengemukakan “pactum subjectionis”,
bahwa dengan kesepakatan membentuk Negara, rakyat
menyerahkan semua hal mereka secara alamiah (sebelum
adanya Negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan
Negara.
− John Locke mengemukakan adanya “pactum unionis” dan
“pactum subjectionis”, bahwa sebagian besar (mayoritas)
anggota suatu masyarakat membentuk persatuan (union)
dahulu, baru kemudian anggota masyarakat menjadi
kawula (subject) negara.
− J.J. Rosseau mengemukakan “pactum unions”, yaitu suatu
perjanjian atau kesepakatan untuk membentuk Negara,
tetapi bukan sekaligus berarti menyerahkan hak masing-
masing orang untuk diatur oleh Negara. Justru rakyat yang
memilih wakil-wakilnya, serta menyusun aparatur
pemerintah. Pemerintah hanya “simply and solely a
commission, an employment, in which the rules, more
officials the sovereign, exercise in their own name the
power of which it makes them depositories”.
2. Teori Pengalihan Hak
− Merupakan hak yang diperoleh setelah pihak lain melepas
atau membiarkan berlakunya hak itu.
− Pengalihan hak untuk membentuk Negara serta
memegang kekuasaan dapat berupa pengalihan atau
pendelegasian dari rakyat yang (akan) menjadi kawula
Negara, dapat berupa pengalihan hak Negara atau
penguasa sebelumnya. Umumnya pengalihan hak ini tepat
diterapkan untuk mengkaji terbentuknya Negara monarkis.
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
7 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

8. Negara dan Kekuasaan
Tetapi, dengan sedikit modifikasi, dapat dianalogikan
kepada pembentukan Negara sebagai hasil revolusi.
3. Teori Penaklukan
− Teori ini erat kaitannya dengan doktrin “Kekuatan
Menimbulkan Hak” (Might Makes Right). Bahwa pihak atau
kelompok yang kuat, menaklukan pihak atau kelompok
lainnya, lalu mendirikan Negara. Pembuktian serta
penggunaan kekuatan berlaku sebagai dasar (raison d’
etre) terbentuknya Negara.
4. Teori Organis
− Selain sebagai teori mengenai asal-usul atau dasar
terbentuknya Negara, juga sebagai teori hakikat Negara.
− Negara adalah suatu organisme. Negara lahir
sebagaimana analogi kelahiran makhluk hidup lainnya.
Jika ada embrionya, maka perlahan-lahan berkembang
menjadi Negara. Teori organis mengenai lahirnya Negara
dapat dianalogikan dengan teori historis atau teori evolusi,
bahwa Negara tumbuh sebagai hasil suatu evolusi.
5. Teori Ketuhanan
− Bahwa kekuasaan atas Negara dan terbentuknya Negara
adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan.
6. Teori Garis Kekeluargaan (Patriarkhal, Matriarkhal)
− Bahwa Negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu
keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu
membentuk Negara.
− Adakalanya garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah
(patriarkhal), adakalanya garis ibu (matriarkhal).
− Teori ini disebut juga teori perkembangan suku. Orang-
orang yang mempunyai hubungan darah (kekeluargaan)
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
8 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

9. Negara dan Kekuasaan
berkembang menjadi suatu suku (tribe), lalu berkembang
lagi sehingga membentuk suatu Negara.
7. Teori Metafisis
− Bahwa Negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang
seharusnya ada. Negara adalah kesatuan supra-natural,
terbentuknya pun karena dorongan supra-natural atau
metafisis.
8. Teori Alamiah
− Bahwa Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia.
Sebagai “zoon politicon”, manusia membutuhkan adanya
Negara. Sehubungan dengan kebutuhan alamiah inilah,
maka dibentuk Negara.
2.2 Kekuasaan
• Kekuasaan adalah kemampuan seeseorang atau sekelompok manusia
untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala
kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap
masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.
• Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship), dalam arti
bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah
(the tuler and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak
yang memenuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang
satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam
hubungan kekuasaan. Paksaan tidak selalu perlu dipakai secara
gamblang, tetapi adanya kemungkinan paksaan itu dipakai, sering sudah
cukup.
• Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk memengaruhi kebijaksanaan
umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai
dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
9 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana

10. Negara dan Kekuasaan
tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga
masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan
tujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas Negara di bidang
administratif, legislatif, dan yudikatif.
• Suatu kekuasaan politik tidaklah mungkin terjadi tanpa penggunaan
kekuasaan (machtsuitoefening). Kekuasaan itu harus digunakan dan
harus dijalankan. Apabila penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan
efektif, hal ini dapat disebut sebagai penguasaan/pengendalian. Dengan
sendirinya untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada
penguasa, yaitu pelaku yang memegang kekuasaan, dan harus ada
alat/sarana kekuasaan (machtsmiddelen) agar penggunaan kekuasaan
itu dapat dilakukan dengan baik.
• Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu:
1. Bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam
lembaga Negara (kekuasaan Negara atau state power), seperti
lembaga-lembaga pemerintahan.
2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo. Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Rudy, May. 2011. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan
Kegunaannya. Bandung: PT Revika Aditama
Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan
‘12
10 Finny F Basarah Ajar
Universitas Mercu Buana