tentang wawasan nusantara

1. WAWASAN NUSANTARA
Disusun oleh:
Alfian Eko Rosyadi
(2302412011)
Azizah
(2101412154)
Atik Afriyani
(3301412113)
Fajar Nurprayogo
(2601412084)
M. Aziz Himawan A
(2303412036)
Novi Devianasari
(2101412089)
Lina Wati
(2501412071)
Rina Novianti
(3301412095)

2. A. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

Hakikat Wawasan Nusantara adalah cara pandang
yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup
nusantara demi kepentingan nasional Indonesia.
Jadi, Wawasan Nusantara adalah cara pandang
dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dengan
tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan di
dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk
mencapai tujuan nasional Indonesia.

3. B. PENTINGNYA WAWASAN NUSANTARA BAGI
NEGARA DAN BANGSA INDONESIA





Pentingnya Wawasan Nusantara dapat dilihat dari 2
aspek, yaitu:
1. Aspek Fisik Geografis
Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan
dengan ribuan pulau besar kecil dan jarak antara pusat
dengan daerah yang jauh. Hal itu menyebabkan sering
terjadi persoalan adanya daerah yang ingin
memisahkan diri, terutama daerah yang jauh dari
pemerintah pusat.
2. Aspek Sosio Kultural
Kondisi Sosio Kultural yang beraneka ragam
menyimpan potensi terjadinya konflik. Namun demikian
kenyataan semacam itu menjadikan perhatian semua
pihak agar dapat mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa

4. C. WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK


1. Dasar Pemikiran Historis dan Yuridis Formal :
Perkembangan Konsep Wawasan Nusantara
Di dalam pembukaan UUD 1945 ” segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia”. Dengan
demikian, ketentuan ordonasi tahun 1939 tentang batas-batas
laut wilayah masih berlaku. Teritorial-Zee en Maritieme
ordonantie 1939 menentukan lebar laut wilayah HindiaBelanda adalh 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai
setiap pulau. Namun hal itu jelas mengganggu kepentingan
negara indonesia terutama dari segi keamanan, karena dilaut
bebas kapal-kapal asing dapat masuk-keluar tanpa ada yang
dapat memprsoalkan. Kemudian pada tanggal 13 desember
pemerintah mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah
perairan Indonesia yang dikenal sebagai deklarasi juanda,
yang menetapkan lebar laut wilayah indonesia menjadi 12 mil,
lebar tersebut diukur dari garis-garis dasar yang
menghubungkan titik terluar dari pulau terluar dalam wilayah
Indonesia dan selanjutnya kita sebut dengan point to point
theory.

5. 


2. Dasar Pemikiran dari Segi Kepentingan Nasional
Sebagai bangsa yang telah menegara, bangsa Indonesia
selalu berusaha mempertahankan kelangsungan
hidupnya. Penyelenggaraan kelangsungan hidup itu
dipandang sebagai suatu kebulatan yang utuh dan
menyeluruh sesuai dengan prinsip kesatuan dan
keseimbangan Pancasila. Penyelenggaraan kelangsungan
hidup sesuai dengan prinsip Pancasila itu merupakan
penyelenggaraan dan jaminan atas kepentingan
Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu cara pandang yang
utuh menyeluruh. Cara pandang ini adalh wawasan
nusantara.
Proses akulturasi terjadi berhubungan erat dengan letak
dan keadaan geografis kepulauan Indonesia. Akan tetapi
pengaruh letak dan keadaan geografis itu tidak hanya
berhenti di situ. Laut antara pulau-pulau merupakan pintu
terbuka untuk masuknya segala bentuk ancaman baik
yang langsung maupun yang tidak langsung
membahayakan, yaitu, infiltrasi, penyelundupan, buronan
internasional, lintasan kapal perang, dsb.

6. 






3. Batas Wilayah Indonesia
a. Batas Laut Teritorial
Batas laut teritorial ditarik dari sebuah garis dasar, dengan
jarak 12 mill laut ke luar, ke arah lautan bebas, sedangkan
laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar, namanya
laut pedalaman. Garis dasar adalah garis khayal, yang
menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau-pulau
kemudian jaraknya tidak boleh melebihi 200 mill.
b.Batas Landas Kontinen
Batas landas kontinen adalah dasar lautan, baik dari segi
geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari
kontinen atau benuanya. Kewenangan atau hak sebuah
negara dalam wilayah landas kontinen adalah dalam
memanfaatan sumber daya alam terdapat di dalam dan di
bawah wilayah landas kontinen itu. Namun dengan kewajiban
untuk tidak mengganggu lalu-lintas pelayaran damai.
c.Batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Pada jarak 200 mill dari garis dasar ke arah laut bebas adalah
batas ZEE .

7. D. LATAR BELAKANG
NUSANTARA






PEMIKIRAN WAWASAN
1. Aspek Kewilayahan Nusantara
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu
diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam
(SDA) dan suku bangsa.
2. Aspek Kehidupan
a.Latar Belakang Sosial Budaya
Sosial budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional ( disamping
politik, ekonomi, dan hankam) adalah faktor dinamik masyarakat yang
memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya.
Dipahami bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga
persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau
kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi
budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina
kehidupan bersama secara harmonis, sehingga wawasan kebangsaan
atau wawasan basional Indonesia diwarnai oleh keinginan untuk
menumbuhsuburkn faktor-faktor positif, terwujudnya persatuan dan
kesatuan bangsa serta berusaha untuk mengurangi pengaruh negatif
dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa atau
kalau dapat menghilangkannya.

8. 


b.Tinjauan kesejarahan
Sebelum tahun 1900-an perjuangan bangsa Indonesia
masih bersifat kedaerahan, barulah pada tahun 1900-an
mulai muncul nuansa kebangsaan ditandai dengan
lahirnya Boedi Oetomo. Dengan semangat kebangsaan
tersebut melalui perjuangan berikutnya menghasilkan
Proklamasi 17 Agustus 1945, dimana Indonesia mulai
menegara. Proklamasi kemerdekaan harus
dipertahankan dengan semangat persatuan yang
esensinya adalah “mempertahankan persatuan Bangsa
Indonesia dan menjaga kesatuan Wilayah Negara
Republik Indonesia”.
Wawasan Kebangsaan diwarnai pengalaman sejarah
yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan
dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia yang
akan melemahkan perjuangan dalam mengisi
kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional sebagai hasil kesepakatan bersama, agar
bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.

9. E. LANDASAN WAWASAN NUSANTARA




1.Landasan Idiil
Landasan idiil Wawasan Nusantara adalah Pancasila.
Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar
negara, termasuk mendasari keberadaan Wawasan
Nusantara. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain
mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografi
serta isi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah
nusantara.
2.Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional Wawasan Nusantara adalah
Undang-Undanga Dasar 1945, karena undang-undang
dasar itulah yang merupakan konstitusi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

10. F.UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. Wadah (Contour)
 Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang
memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan
alam dan penduduk serta aneka ragam budaya
ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Setelah menegara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia
memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan
wadah sebagai kegiatan kenegaraan dalam wujud
suprastruktur politik, sedangkan wadah dalamm
kehidupan bermasyarakat adalah sebagai
kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik.


11. 2.Isi (Content)
 “Isi” adalah aspirasi bangsa yang berkembang di
masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. “Isi”
menyangkut dua hal yang esensial, yakni :
a.Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan
bersama, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita
dan tujuan nasional.
b.Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3.Tata Laku (Conduct)
 “Tata Laku” merupakan hasil interaksi antara
“wadah” dan “isi” yang terdiri dari tata laku
bathiniah dan lahiriah.


12. G. ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA
1. Arah Pandang Ke Dalam
 Bertujuan menjamin perwujudan persatuan
kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik
aspek alamiah maupun aspek sosial.
 2. Arah Pandang Ke Luar
 Ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional
dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan
saling hormat menghormati.


13. H.KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN WAWASAN
NUSANTARA






1.Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa
Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan
penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan citacita dan tujuan nasional, juga dijadikan sebagai landasan visional
dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2.Fungsi Wawasan Nusantara
Berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta ramburambu, dalam menentukan segala kebijakan, keputusan,
tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh
rakyat/masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
3.Tujuan Wawasan Nusantara
Bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala
bidang/aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih
mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan
orang perorangan kelompok, suku bangsa atau daerah.

14. I. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA







1.Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
a.Kehidupan Bidang Politik
Wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak
dalam wujud pemerintahan yang aspiratif dan terpercaa yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
Penyelenggara negara yang sehat dan dinamis bukan hanya
menyangkut penataan kelembagaan negara suprastruktur politik, tetapi
juga secara sinergis dengan pembangunan infrastruktur politik.
Pembangunan infrastruktur politik merupakan wujud tanggung jawab
warga negara Indonesia dalam ikut serta menyelenggarakan negara
sehingga demikian dapat dipenuhilah cita-cita masyarakat. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan berupa penataan kehidupan partai-partai
politik.
b.Kehidupan Bidang Ekonomi
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang ekonomi
diharapkan akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara merata dan adil.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang ekonomi
juga mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam
yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal
balik.

15. 



c.Kehidupan Sosial Budaya
Dalam kehidupan sosial budaya, implementasi Wawasan
Nusantara akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk
perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup di
sekitarnya dan sekaligus sebagai karunia dari Sang Pencipta.
Oleh karena itu, Bangsa Indonesiadiharapkan lebih mampu
menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan
bersatu tanpa membedakan golongan dan status sosialnya.
d.Kehidupan Bidang Pertahanan Keamanan
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan
dan keamanan diharapkan akan menumbuhkan dan
mengembangkan kesadaran cinta tanah air adan bangsa.
Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara juga dapat
diterapkan ke daam segala pranata sosial yang berlaku di dalam
masyarakat dalam nuansa kebhinekaan sehingga akan tercipta
dinamika kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat
dan taat pada hukum. Kesemuanya itu menggambarkan, bahwa
Wawasan Nusantara akan mengarahkan warga negara
Indonesia akan sikap, faham, dan semangat kebangsaan yang
tinggi sebagai jati diri Bangsa Indonesia itulah yang disebut
dengan Nasionalisme Indonesia.

16. 2.Implementasi Wawasan Nusantara dalam Hubungan Antara
Negara Indonesia dengan Bangsa-Bangsa Lain Di Dunia
 a.Perhatian pada Daerah Frontier
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
kepulauan yang terbesar di dunia. Wilayah Indonesia terdiri
atas rangkaian pulau-pulau besar dan kecil sekitar 17.502
buah yang membentang seluas lebih kurang delapan juta kilo
meter persegi. Sesuai dengan posisi geografisnya, Indonesia
memiliki daerah perbatasan berupa perbatasan di darat dan
perbatasan di laut dengan negara-negara tetangga.
Daerah frontier yang terbentuk bersifat dinamis, artinya dapat
bergeser sesuai dengan kadar pengaruh pemerintah terhadap
masyarakat yang bersangkutan.
Pemahaman atas kondisi dan konstelasi Indonesia serta
posisinya di antara negara-negara lain yang realitf lebih maju
dan sejahtera, kesadaran akan kemungkinan terjadinya
daerah frontier harus selalu dihidupkan.


17. Ada beberapa prinsip kebijaksanaan yang dapat dikembangkan
dalam menguasai munculnya daerah frontier sebagai berikut:
1.Adanya perbaikan sistem sirkulasi di seluruh wilayah negara,
terutama pada daerah-daerah terpencil dan sepanjang daerah
perbatasan negara.
2.Upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah terpencil
atau daerah perbatasan sesuai dengan potensi daerah tersebut.
3.Upaya menjalin kerjasama dalam bidang budaya, ekonomi dan
politik dengan negara tetangga yang berbatasan.



b.Implikasi Hukum Laut Internasional dan Kaitannya dengan
Wawasan Nusantara
Hukum Laut Internasional (HLI) telah mengatur secara internasional
hubungan hak, kewenangan, dan kewajiban negara di atas laut.
Deklarasi Djuanda tahun 1957 merupakan aspirasi bangsa
Indonesia yang menegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ( NKRI ) dalam upaya memperoleh hak dan kewenangan
atas laut dalam wilayah yuridikasi nasional yang sekaligus
berimplikasi terhadap hak dan kewajibannya dalam dunia
internasional.

18. 
c.Pemanfaatan Ruang Dirgantara
Ruang dirgantara menurut pemanfaatannya dibagi menjadi
dua bagian, yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang
udara merupakan ruang yang berada di atas wilayah suatu
negara dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ruang
antariksa merupakan ruang bebas yang berada di atas
ruang udara.
Ruang udara yang berada di atas wilayah suatu negara
dikategorikan sebagai ruang udara nasional. Ruang udara
nasional merupakan bagian wilayah kedaulatan suatu
negara yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara
yang bersangkutan. Adapun bagian ruang antariksa
pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan
tidak boleh dijadikan wilayah yang masuk dalam
kedaulatan suatu negara, termasuk negara yang berada di
bawahnya.

19. Upaya yang dapat dilakukan Negara Indonesia untuk
memanfaatkan ruang dirgantara di masa-masa
mendatang dapat menggunakan model sebagai berikut :
1.Pemanfaatan ruang dirgantara yang selalu dikaitkan
dengan kepentingan mempertahankan kedaulatan dan
keamanan negara.
2.Pengembangan industri angkutan udara sipil beserta
infra strukturnya yang berdaya saing global.
3.Pengembangan kekuatan penegakan kedaulatan dan
penjamin keamanan di ruang udara nasional.
 Implementasi Wawasan Nusantara dalam format
tersebut diharapkan akan membawa Bangsa dan
Negara Indonesia ke arah semangat INDONESIA BARU
sebagaiman dikobarkan melalui semangat reformasi.


20. Terima Kasih 