Teks tersebut membahas tentang PSAK 46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. PSAK 46 mewajibkan pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian pajak kini dan tangguhan dalam laporan keuangan. PSAK 46 berlaku untuk perusahaan publik maupun non publik.

1. Nama : Eva Hadi Yani
NPM : CA417121083
Mat. Kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen : Suryanih, SE, MM
INSTITUT STIAMI JAKARTA KAMPUS KOTA TANGERANG
PSAK 46
Pajak sebagai iuran wajib kepada kas negara merupakan hal yang harus dijunjung
tinggi keberlangsungannya, baik ketaatan masyarakat dalam menyetor pajak,
ataupun keakuratan perhitungan pajak itu sendiri. Pembayaran pajak di Indonesia
masuk dalam kas negara sekitar 75% dari jumlah kas yang ada. Sehingga pajak
dominan berpengaruh terhadap penusunan anggaran belanja negara. Tetapi masih
banyak masyarakat di lapisan bumi pertiwi ini yang tidak sadar akan pajak dan
bahkan memanfaatkan uang pajak untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, dll.
Untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam pelaporan akuntansi,
wajib pajak sering mengalami permasalahan akibat perbedaan peraturan perpajakan
dengan pernyataan standar keuangan akuntansi. Perbedaan tersebut terdiri dari
perbedaan sementara (temporary different) dan perbedaan tetap (permanent
different). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi
karena berdasar aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan. Sedangkan
perbedaan sementara boleh diakui, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal
untuk mengetahui laba fiskal perusahan.
PSAK 46 sebenarnya sudah mulai diberlakukan sejak tahun 1999. Namun untuk
perusahaan yang bukan perusahaan publik diperbolehkan menerapkan PSAK 46 ini
untuk Laporan Keuangan mulai tahun 2001.
PSAK 46 mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan
suatu unit usaha. Selama ini perusahaan tidak menyajikan perbedaan akibat
pengaruh fiskal dalam Laporan Keuangan komersial. Jika terjadi perbedaan antara
perlakuan akuntansi dan perlakuan fiskal, hanya dilakukan rekonsiliasi fiskal.
Rekonsiliasi fiskal tidak mempengaruhi laporan keuangan komersial karena tidak
dicatat dalam pembukuan akuntansi. Akibatnya Laporan keuangan komersial tidak
dapat menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan oleh perbedaan perlakuan
akuntansi dan fiskal.

2. Karena Standar Akuntansi Internasional mensyaratkan penyajian perbedaan
tersebut, maka Laporan Keuangan yang disusun menggunakan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) tidak dapat dibandingkan Laporan Keuangan perusahaan asing.
Sebab standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak mewajibkan penyajian dan
pengungkapan perbedaan tersebut. Selain itu investor asing yang ingin
menanamkan modalnya pada perusahaan lndonesia Juga tidak dapat mengevaluasi
pengaruh perbedaan itu dalam Laporan Keuangan.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:
 Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai tercatat
aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca,
(b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan
disajikan didalam laporan komersial perusahaan.
 Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang
belum dikompesasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan
keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan
pajak penghasilan Prinsip Dasar Akunansi Pajak Penghasilan.
Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan
 Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan
dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang
kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun
berjalan.
Prinsip dasar:
 Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam
mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di
masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-
transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.
Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi
yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.
 Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak
penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba
kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang
oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi
kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah

3. pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan
dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.
 Dalam PSAK 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak (penghasilan
pajak), laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan
final, pajak kini, perbedaan temporer.
 Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan. Dasar
pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan
setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan
denganliabilitas tersebut pada periode masa depan.
 Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aset liabilitas pada laporan keuangan
konsolidasi.
 Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-
masing entitas, jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk
membuat SPT konsolidasi. Jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode
sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui
sebagai aset.
 Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak
tanggugan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak berasal dari
pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset
atau liabilitasdari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan
tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Pajak kini dan pajak
tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi,
kecuali bila penghasilan berasal dari kombinasi bisnis dan transaski yang
diakui periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi.
 Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban
lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan
keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang
ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi
kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan maka perlakuan
akuntansinya mengacu pada PSAK 25. Jumlah tambahan pokok dan denda
pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus
dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba
Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding.
 Atas perbedaan antara nilai tercatat menurut akuntansi dan DPP menurut
pajak atas aset dan liabilitas yang dikenai pajak final, tidak dilakukan
pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Selisih antara jumlah PPh

4. final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada
perhitungan laba.
PENERAPAN PSAK 46 DALAM SPT WAJIB PAJAK
penyusunan Laporan Keuangan yang mengacu kepada PSAK 46 hanya ditujukan
untuk kepentingan pelaporan akuntansi. Penghasilan dan biaya yang timbul dari
pengaruh perbedaan temporer akibat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal
hanya akan mempengaruhi laporan keuangan komersial. Perbedaan tersebut tidak
akan mempengaruhi laporan pajak penghasilan dalam surat Pemberitahuan (SPT),
yang selama ini selalu menggunakan metode utang pajak.
Jika terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal, SAK digunakan untuk
Kepentingan pelaporan akuntansi. Sedangkan pelaporan fiskal mengacu pada
ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian penghasilan dan biaya yang
timbul akibat penerapan PSAK 46 (yang menggunakan metode pajak tangguhan)
tidak akan dilaporkan dalam SPT (yang menggunakan metode utang pajak).
PERBEDAAN TEMPORER
perbedaan perlakuan antara akuntansi dan fiskal menimbulkan dua jenis perbedaan,
yaitu perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Perbedaan Tetap terjadi akibat
perbedaan pengakuan akuntansi dan fiskal. Perbedaan tetap ini tidak akan
menghasilkan jumlah pendapatan atau beban yang sama antara akuntansi dan
fiskal.
Yang dimaksud dengan Perbedaan Temporer adalah perbedaan jumlah tercatat
aktiva atau kewajiban menurut dasar akuntansi dan dasar fiskal. Dasar akuntansi
adalah nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban menurut pembukuan
akuntansi. Dasar fiskal adalah nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
perbedaan temporer akan menghasilkan pendapatan atau beban fiskal di masa yang
akan datang ketika nilai aktiva dipulihkan atau jumlah kewajiban dilunasi. Secara

5. total jumlah pendapatan atau beban menurut akuntansi dan fiskal akan sama
selama periode terjadinya perbedaan itu.
Perbedaan temporer dapat berupa aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak
tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan
pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang bisa dikurangkan
dan sisa kompensasi terutang pada periode mendatang akibat adanya perbedaan
temporer kena pajak.
Perbedaan temporer yang menghasilkan aktiva pajak tangguhan dapat bersumber
dari perbedaan pengakuan beban penghapusan piutang dan beban tuntutan hukum
antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan temporer yang menghasilkan kewajiban
pajak tangguhan dapat bersumber dari perbedaan metode penyusutan dan
perbedaan pengakuan penjualan cicilan antara akuntansi dan fiskal.
Kenaikan aktiva pajak tangguhan akan menimbulkan keuntungan pajak tangguhan
dan Penurunannya akan menimbulkan beban pajak tangguhan. Sebaliknya
kenaikan kewajiban pajak tangguhan akan menimbulkan beban pajak tangguhan
dan penurunannya akan menimbulkan keuntungan pajak tangguhan.
Pajak kini
• Pajak kini = semua pajak terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan
pada peride tersebut:
– Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT  hanya atas laba dari
induk perusahaan
– Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final
– Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari inverstasi
yang dicatat dengan metode ekuitas
– Pajak yang telah dibayarkan namun menurut ketentuan pajak tidak
boleh sebagai kredit pajak  pajak LN tidak dapat dikreditkan

6. Pajak Tangguhan
• Pada saat entitas memiliki Laba sebelum pajak > Penghasilan kena pajak 
ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak
tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.
• Pada saat entitas memiliki Laba sebelum pajak < Penghasilan kena pajak 
pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga
diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.
• Perusahaan memiliki kerugian  dapat dikompensasikan di masa mendatang
 manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi  Aset pajak
tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.
• Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa
mendatang akan diperoleh entitas
Pengakuan Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan
• Perbedaan Temporer Kena Pajak - Liabilitas
– Kombinasi Bisnis
– Aset Tercatat pada Nilai Wajar
– Goodwill
– Pengakuan Awal Aset atau Liabilitas
• Perbedaan Temporer dapat Dikurangkan - Aset
– Goodwill
– Pengakuan Awal Aset atau Liabilitas
• Rugi Pajak Belum Dikompensasi dan Kredit Pajak Belum Dimanfaatkan 
Aset
• Investasi pada Entitas Anak, Cabang dan Entitas Asosiasi dan Bagian
Partisipasi dalam pengaturan Bersama
Penilaian Kembali Aset Pajak Tangguhan Tidak Diakui
• Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak
tangguhan.

7. • Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila
kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk
dipulihkan.
• Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan
entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai
pada periode masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya
tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan
Sumber :
http://www.mitrakonsultindo.co.id/akuntansi-perpajakan/konsultan-pajak-jakarta-jasa-
psak-46-akuntansi-pajak-penghasilan/
https://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/slide-psak/