Dokumen tersebut membahas hubungan dan tanggung jawab antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pengawasan sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. OJK bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan, sementara Bank Indonesia berkoordinasi membuat peraturan perbankan dan dapat memeriksa

1. B. Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan
Hubungan OJK dengan Bank Indonesia
Proses Peralihan Tugas Pengawasan Perbankan (mulai awal 2014)
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
Lembaga Independen
Bank Indonesia
Berkoordinasi
Membuat peraturan
pengawasan di
bidang perbankan
Bank Indonesia
Memeriksa suatu
bank secara
Khusus
Menginformasikan
secara tertulis
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
OJK
menetapkan status sehat
atau tidak sehat terhadap
suatu Bank
Jika suatu bank
dinyatakan tidak
sehat, OJK
menginstruksi
kepada Bank
Indonesia untuk
mengambil langkah
sesuai
kewenangannya dan
menginformasikan
kepada Lembaga
Penjamin Simpanan
(LPS)

2. Hubungan OJK, BI, LPS
Hubungan OJK dengan Lembaga Jasa Keuangan
Penerapan Salah Satu Tujuan OJK
“Melindungi Kepentingan konsumen masyarakat”
Hubungan antara OJK , Bank Indonesia , LPS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Bank Indonesia,
Lembaga Penjamin Simpanan
Bersama memliki kewajiban
membangun dan memelihara
sarana pertukaran informasi
secara terintegrasi
Lembaga Perbankan
Pasar Modal
Perasuransian
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Jasa Keuangan lain
Lembaga
Jasa
Keuangan
OJK bertugas
mengatur &
mengawasi Lembaga
Jasa Keuangan yang
ada di Indonesia
1. Memberi informasi & edukasi kepada masyarakat atas
karakterisktik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan
kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

3. Pelayanan yang dilakukan OJK, mengenai pengaduan konsumen, meliputi :
1. Menyiapkan perangkat yang memadai
untuk pelayanan pengaduan konsumen
yang dirugikan oleh lembaga jasa
keuangan
2. Membuat mekanisme pengaduan
konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
lembaga jasa keuangan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan
konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
lembaga jasa keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.