Tugas Eko 12

1. LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
DISUSUN OLEH :
1. ADAM MARSA R.
2. FABIO RAYHAN
3. HAIDAR FRIZA WIDAD
4. MUHAMMAD ANAND R.A.
5. NURALAMSAH

2. Kelompok3 [DAFTAR ISI]
I
Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas karunianya atas
karunia dan rahmat-Nya kami bisa menulis makalah ini dengan lancer. Dalam
penulisannya kami tidak luput dari bimbingan dan saran dari berbagai pihak, jadi
kami mengucapkan terima kasih kesegala pihak yang membantu kami.
Kami menyadari makalah yang kami buat ini masih banyak kekurangan. Oleh
karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata kami
mengharapkan Makalah Ekonomi Lembaga Keuangan Negara ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca.

3. Kelompok3 [ISI]
II
Kata Pengantar …………………………………………………………… I

4. Kelompok3 [ISI]
II
Pengertian Lembaga Keuangan
Secara umum lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan,
menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Sedangakan menurut UU Perbankan
No.14/1967, pasal 1 ayat b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan
adalah Semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan yaitu menghimpun
dana dan menyalurkannya ke masyarakt.
Kegiatan utama dalam lembaga keuangan yaitu membiayai permodalan suatu bidang usaha
disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh
pemiliknya. Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan
Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.
Jenis Lembaga Keuangan di Indonesia

5. Kelompok3 [ISI]
II
Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia
Uang yang kalian simpan di bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fungsi LPS
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang LPS pasal 4 adalah menjamin simpanan
nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya. Dalam bahasan kali ini, kamu akan mempelajari tentang hal-hal yangberkaitan
dengan OJK,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menurut Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK adalah lembaga yang independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang OJK Lebih lanjut, pasal 2 UU tersebut menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain,
kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK.
Adanya OJK menjadikan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasakeuangan di sektor pasar
modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain
beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK
Demikian pula, otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK Lembaga OJK adalah lembaga independen yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali hal
tertentu yang diatur dalam UU OJK.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa OJK adalah lembaga negara yang
independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan
industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasinya adalah
perbankan, pasar modal dan Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas asuransi,
dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2. Tujuan, Peran, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan pengertian OJK yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut kamu, bagaimana
sesungguhnya fungsi, tugas dan wenenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Adapun tujuan dibentuknya OJK adalah sebagai berikut.
a. Kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. Mampumewujudkansistemkeuanganyangtumbuhsecaraberkelanjutan dan stabil; dan
c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut, OJK memiliki tiga tugas utama, yaitu
pertama tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
kedua, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;

6. Kelompok3 [ISI]
II
ketiga, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Khusus terkait dengan pengawasan bank, tugas OJK meliputi empat hal sebagai berikut.
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank.
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank.
d. Pemeriksaan bank.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan
pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang
menjadi tugas dan wewenang OJK.
Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential sebagaimana sudah dijelaskan
pada artikel sebelumnya merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai
wewenang sebagai berikut.
a. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank
meliputi; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana
kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
b. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan
bank meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan
pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem
informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan Standar akuntansi bank.
c. Wewenang yang berhubimgan dengan pengaturan dan pengawasan aspek keliati-hatian bank
meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
d. Wewenang untulc melakukan pemeriksaan bank.
Khusus dalam rangka menjalankan tugas pengaturan industri jasakeuangan, OJK juga memiliki
beberapa wewenang sebagai berikut.
a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelak&anaan tugas OJK;

7. Kelompok3 [ISI]
II
Adapun khusus terkait dengan tugas pengawasan industri jasa keuangan, OJK mempunyai
wewenang,yaitu:
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terfwMap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelalcsanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta perlindungan konsumen, dan tindakan
lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
d. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tujuan, Fungsi dan Tugas OJK
Tujuan OJK
a. Agar kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan,
dan akuntabel.
b. Agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
c. Agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Fungsi OJK
Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Tugas OJK
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lain.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK berkoordinasi dengan otoritas lain, yaitu
Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam hal terjadi bank bermasalah
dalam kesehatannya, OJK memberikan informasi kepada LPS. LPS juga dapat melakukan
pemeriksaan terhadap bank terkait. dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya melalui koordinasi
dengan OJK. Demikian pula apabila bank inengalami kesulitan likuiditas atau kesehatan bank
memburuk, OJK menginformasikan bank tersebut ke Bank Indonesia agar melakukan langkah-
langkah yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya.
Pengertian Lembaga keuangan ini kegiatannya menghimpun dan dana secara langsung dari
masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) contohnya : deposito, giro, tabungan. Lembaga yang
menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.
Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi 3 yaitu bank sentral, bank umum dan bank
perkreditan rakyat. Berikut ini penjelasanyya:

8. Kelompok3 [ISI]
II
Lembaga Keuangan Bank
1. Bank Sentral
Bank sentral adalah bank yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, lender of the last resort dan bankers
bank pada suatu negara. Bank Indonesia merupakan bank sentral bagi Negara Indonesia, dalam pelayannya
lebih banyak kepada pihak pemerintah dan pihak lembaga perbankan.
Apa tujuan utama dari bank sentral ? Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai serta
memelihara kestabilan nilai rupiah.
Upaya bank sentral untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menetapkan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.
Contoh: Bank Indonesia
2. Bank Umum
Bank umum adalah bank yang tugasnya melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan
masyarakat, baik bagi masyarakat perorangan atau lembaga-lembaga lainnya.
Bank umum dikenal juga dengan nama bank komersil. Bank umum dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :
1. Bank umum devisa, melayani jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing.
2. Bank umum non devisa, tidak melayani jasa yang berhubungan dengan mata uang asing.
3. Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang secara khusus melayani masyarakat kecil
contohnya di pedesaan. Sejarah bank perkreditan rakyat adalah berawal dari bank desa, bank
pegawaim lumbung desa dan bank lain yang kemudian dilebur menjadi BPR (Bank perkreditan
rakyat).
Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relative sempit bila dibandingkan dengan bank umum. Bahkan da
beberapa jenis jasa bank, yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, contohnya pembukaan rekening giro
dan ikut kliring.
Contoh: Danamon,Mandiri,Bca,CIMB,BNI,BTN,
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Kamu telah berhasil menyelesaikan materi tentang uang dan bank. Akan tetapi, jangan berhenti sampai di sini.
Masih ada lembaga keuangan bukan bank yang tidak kalah menariknya untuk kamu ketahui. Apa saja yang
termasuk lembaga keuangan bukan bank ini
a. Pegadaian
Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan
tertentu. Jaminan tersebut digadaikan oleh nasabah dan kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian untuk
menentukan besarnya nilai jaminan.
Jaminan dapat berupa barang-barang berharga seperti perhiasan, sepeda motor, mobil, dan barang-barang
elektronik.

9. Kelompok3 [ISI]
II
Di Indonesia usaha gadai masih dikuasai oleh satu perusahaan milik pemerintah, yaitu Perusahaan Umum
Pegadaian atau Perum Pegadaian.
Dengan adanya perusahaan Pegadaian ini masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak perlu lagi
meminjam uang kepada para pelepas uang, tukang ijon, atau rentenir yang umumnya menuntut bunga yang
sangat tinggi.
b. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing)
Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-
barang modal yang diinginkan oleh nasabah.
Misalnya seorang nasabah membutuhkan barang modal, sepertimesin pabrik dan mobil. Ia dapat menyewa
atau dibeli secara kredit dari perusahaan leasing.
Perusahaan leasing juga dapat bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan leasing tidak boleh
melakukan kegiatan seperti bank yaitu memberikan jasa simpanan dan kredit dalam bentuk uang.
c. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam adalah usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana dari anggota kemudian
menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota dan masyarakat umum.
Bunga yang diberikan dalam koperasi simpan pinjam relatif ringan sekitar 12% setahun. Akan tetapi, pinjaman
yang diberikan juga tidak terlalu besar karena modal yang dimiliki koperasiumumnya terbatas.
d. Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan
dihadapi oleh nasabahnya. Setiap nasabah akan dikenakan polis asuransiyang harus dibayar sesuai dengan
perjanjian.
Perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikan apabila nasabah kena musibah atau
kena risiko seperti yang telah diperjanjikan.
Usaha asuransi merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan karena ada polis
yang dibayar dan klaim yang diterima nasabah. Besarnya polis akan menentukan besarnya klaim yang akan
diterima.
Perusahaan asuransi dapat bergerak di bidang asuransikredit, asuransi jiwa, asuransikecelakaan, asuransi
kebakaran, asuransi beasiswa, asuransi kehilangan, dan asuransihari tua
e. Dana Pensiun
Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan
pendapatan kepada peserta sesuai perjanjian.
Dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang memungut dana karyawan perusahaan
kemudian membayarkannya kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu.

10. Kelompok3 [ISI]
II
Misalnya saat karyawan telah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain. Lembaga dana pensiun akan
menginvestasikan dana yang terkumpul dalam sektor-sektor produktif yang menguntungkan.
f. Pasar Modal
Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksiantara para pencaridana (emiten) dengan
para penanam modal (investor).
Emiten di pasar modal adalah perusahaanperusahaan yang berusaha menjual efek atau surat berharga seperti
saham dan obligasi di pasar modal.
Investor adalah pihak yang ingin membeli efek di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar
modal atau dikenal dengan bursa efek di Indonesia awalnya ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya.
Akan tetapi, kedua bursa efek tersebut kemudian digabung dengan nama Bursa Efek Indonesia.
g. Pasar Uang
Hampir sama dengan pasar modal, pasar uang merupakan tempat memperoleh dana dan menginvestasikan
dana.
Akan tetapi, instrumen yang dijual di pasar uang merupakan instrumen jangka pendek. Peserta pasar uang
adalah bank atau lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek.
h. Pasar Valuta Asing
Pasar valuta asing merupakan pasar ketika transaksivaluta asing dilakukan baik antarnegara maupun dalam
satu negara.
Transaksidalam pasar valuta asing dapat dilakukan oleh badan usaha maupun perseorangan dengan berbagai
tujuan. Dalam transaksi di pasar valuta asing ada nilai tukar atau kurs yang berubah-ubah sesuaidengan situasi
ekonomi maupun politik.

11. Kelompok3 [ISI]
II
Jasa keuangan
Jasa Keuangan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukan jenis jasa yang
diberikan atau disediakan oleh industri lembaga keuangan. Industri lembaga keuangan yang
dimaksud misalnya Bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen,
dan perusahaan kartu kredit. Berikut ini adalah beberapa penjelasan terkait dengan lembaga atau
perusahaan yang bekerja dalam bidang jasa keuangan.
Perusahaan Penjaminan Kredit
Perusahaan penjaminan kredit merupakan salah satu badan hukum yang bekerja pada bidang
keuangan dimana kegiatan pokok dari perusahaan ini adalah memberikan pinjaman kredit
kepada nasabah. Perusahaan penjaminan kredit bertujuan untuk membantu Usaha Kecil, Usaha
Menengah, Usaha Mikro untuk mengakses dana dari lembaga keuangan lain, misalnya
perbankan.
Perusahaan Penjaminan Infrastruktur
Perusahaan penjaminan infrastruktur merupakan salah satu bentuk perusahaan persero. Tujuan
dari pendirian perusahaan ini adalah untuk memberi jaminan kepada proyek-proyek yang
bekerjasama dengan pemerintah namun badan usaha ini bergerak hanya di bidang infrastruktur
yang dilakukan dengan cara menyediakan penjaminan infrastruktur.
Lembaga Penyediaan Ekspor Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau (LPEI) dibentuk demi membantu dan
mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong ekspor barang-barang
asli dalam negeri menuju Negara-negara tertentu.
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Fungsi atau tugas dari pendirian perusahaan ini adalah untuk menyediakan berbagai macam
pembiayaan perumahan. Tujuan dari pembiayaan perumahan antara lain untuk meningkatkan
kapasitas pembiayaan perumahan agar dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai kalangan. Di
Indonesia hanya ada satu Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, nama perusahaan
tersebut adalah PT Sarana Multigriya Finansial atau sering disingkat dengan PT. SMF (persero).
Perusahaan Pegadaian
Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke
bawah. Untuk meningkatkan dan mendukung program pemerintah tersebut, perusahaan
pegadaian didirikan untuk memberi kemudahan bagi usaha skala mikro, kecil dan menengah
dalam mencari pinjaman modal dengan bunga pinjaman yang tergolong kecil. Pemberian
pinjaman memiliki dasar hukum gadai dan fidusia.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Lembaga jasa keuangan ini sering disebut dengan BPJS yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perusahaan ini
memberikan jaminan dalam berbagai bentuk, yaitu jaminan kematian, jaminan kesehatan,

12. Kelompok3 [ISI]
II
jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jenis jaminan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang menggunakan BPJS.
Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didirikan tidak hanya untuk mendapat keuntungan semata.
Lembaga jasa keuangan ini bergerak khusus dalam bidang pemberian jasa pengembangan usaha
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Caranya adalah dengan memberi pinjaman dan
pembiayaan secara langsung untuk usaha yang berskala mikro baik kepada anggotanya atau
kepada masyarakat. Perusahaan ini juga melakukan pengelolaan uang simpanan masyarakat atau
kelompok dan bersedia memberi konsultasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh
kelompok masyarakat maupun individu.
Anda dapat memilih perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
anda. Baik untuk perorangan maupun untuk kelompok demi kelancaran usaha-usaha yang anda
miliki. Masing-masing lembaga perusahaan juga memiliki tingkatan masing-masing, mulai dari
yang tersedia untuk kalangan bawah hingga untuk kalangan atas dengan nominal yang sangat
bervariasi. Jasa keuangan merupakan industri yang memiliki pendapatan paling besar di dunia,
yaitu mencapai 20%. Dengan begitu banyak keuntungan yang didapat, tak heran jika di
Indonesia semakin banyak perusahaan jasa keuangan yang lahir.