Menjelaskan Sistem Pemungutan Pajak dan Alur Administrasi Pajak

1. Sistem Pemungutan
Pajak & Alur
Administrasi Pajak

3. Iffana (06)
Vidya Anisa (08)
Euodia Putri (10)
Yusuf (15)
Intan Ayu (28)

4. Sistem Pemungutan Pajak
Alur Administrasi Pajak

5. Sistem Pemungutan Pajak
Alur Administrasi Pajak

6. Offsicial Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak
ini memberikan wewenang
kepada pemerintah (petugas
pajak) untuk menentukan
besarnya pajak terhutang wajib
pajak.
Sistem Pemungutan Pajak

7. Offsicial Assessment System
Dalam hal ini wajib pajak
bersifat pasif karena utang
pajak baru timbul setelah
dikeluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus.
Sistem Pemungutan Pajak

8. Offsicial Assessment System
Sistem diterapkan dalam hal
pelunasan Pajak Bumi Bangunan
(PBB), dimana KPP akan
mengeluarkan surat ketetapan pajak
mengenai besarnya PBB yang
terutang setiap tahun. Jadi waji pajak
tidak perlu menghitung sendiri, tapi
cukup membayar PBB berdasarkan
Surat Pembayaran Pajak Terutang
(SPPT) yang dikeluarkan olek KPP.
Sistem Pemungutan Pajak

9. Self Assessment System
sistem pemungutan pajak ini
memberikan wewenang kepada
wajib pajak untuk menghitung
sendiri, melaporkan sendiri, dan
membayar sendiri pajak yang
terhutang yang seharusnya dibayar.
Sistem Pemungutan Pajak

10. Self Assessment System
Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif
untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajaknya sendiri,
sedangkan fiskus hanya memberi
penerangan, pengawasan atau
sebagai verifikasi.
Sistem Pemungutan Pajak

11. Self Assessment System
Sistem ini diterapkan dalam
penyampaian SPT Tahunan PPh
(baik untuk Wajib Pajak Badan
maupun Wajib Pajak Orang
Pribadi), dan SPT Masa PPN
Sistem Pemungutan Pajak

12. Withholding System
sistem pemungutan pajak ini
memberikan wewenang kepada
pihak lain atau pihak ketiga untuk
memotong dan memungut
besarnya pajak yang terhutang oleh
wajib pajak. (Pihak ketiga : pihak
selain pemerintah dan wajib pajak)
Sistem Pemungutan Pajak

13. Withholding System
DIterapkan dalam mekanisme
pemotongan atau pemungutan
sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh
Final Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15,
dan PPN.
Sistem Pemungutan Pajak

14. Withholding System
Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini
biasanya berupa bukti potong atau
bukti pungut. Dalam kasus tertentu
ada juga yang berupa Surat Setoran
Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan
ini nanti dilampiri dalam SPT Tahunan
PPh atau SPT Masa PPN dari Wajib
Pajak yang bersangkutan
Sistem Pemungutan Pajak

15. Sistem Pemungutan Pajak
Alur Administrasi Pajak

16. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP (Nomor
Pajak Wijib Pajak).
NPWP memiliki fungsi :
• Sarana dalam administrasi perpajakan.
• Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
• Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
• Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
pengawasan administrasi perpajakan.
Alur Administrasi Pajak

17. Cara memeperoleh NPWP
Alur Administrasi Pajak

18. Alur Administrasi Pajak

19. Setelah membayar pajak WP akan menerima SPT.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh
Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan perpajakan.
Terdapat dua macam SPT yaitu :
1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk
suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.