1. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU ANTAR-PESERTA
Lombok Utara, 21-22 Nov. 2022
DENI HARTAWAN, SH
KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA
Rapat Koordinasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Tahun 2024
2. DASAR HUKUM
▰ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2017 tentang
Pemilihan Umum
▰ Perbawaslu Nomor 9
Tahun 2022 tentang
Tata Cara
Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan
Umum
3. Sengketa Proses Pemilu
Sengketa proses pemilu adalah
sengketa yang terjadi antar-
peserta Pemilu dan sengketa
Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/
KPU Kota. (Pasal 466 UU Pemilu
Juncto Pasal 2 Perbawaslu Tata
Cara PSPP)
Sengketa antar-Peserta
Pemilu
Sengketa Peserta
Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu
4. OBJEK SENGKETA PROSES PEMILU
▰ Sengketa Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara:
hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kab./Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
provinsiatau KPU Kab.Kota.
▰ Sengketa Antar-Peserta
hak peserta Pemilu yang
dirugikan secara langsung
oleh peserta Pemilu lain pada
tahapan proses Pemilu;
PASAL 4
Perbawaslu
9/2022
PASAL 14
Perbawaslu
9/2022
5. ASAS, PRINSIP, & CIRI KHAS PSAP
▰ asas point d’interet, point
d’action “ (tanpa ada
kepentingan tidak akan
melahirkan
gugatan”)/kerugian
langsung.
▰ Asas acara cepat dan
sederhana
Objek:
▰ Berkaitan dengan
dikeluarkannya
Keputusan (SK/BA)
▰ Teori Residu
Prosedur Sengketa:
▰ Permohonan lisan atau tertulis
▰ Mengutamakan musyawarah
untuk mufakat (premium
remidium)
▰ Dapat diselesaikan oleh
Panwaslu Kecamatan
diwilayah kerjanya
berdasarkan mandat (Pasal 5
ayat (2) Perbawaslu 9/2022)
6. WAKTU PENYELESAIAN PSAP
▰ Penyelesain sengketa
proses Pemilu yang terjadi
antar-peserta diselesaikan
pada hari yang sama pada
saat permohonan
disampaikan
▰ Dalam hal terdapat kondisi tertentu
(akses geografis, akseskomunikasi
dan keadaan lain), proses
penyelesaiannya paling lama 3
hari kalender sejak permohonan
disampaikan.
▰ Penyelesaian PSAP dilakulan
secara cepat dan tanpa biaya
PASAL 5
AYAT (2)
Perbawaslu
9/2022
7. Kewenangan Penyelesaian Sengketa
PSAP
▰ Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang
diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
▰ Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses
Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
▰ Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
▰ Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses
Pemilu yang terjadi antarpeserta Pemilu sebagai pelaksanaan
mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. MEKANISME PSAP BERDASARKAN ACARA CEPAT
▰ Mekanisme Penyelesaian sengketa proses Pemilu
antarpeserta dilakukan dengan acara cepat. (Pasal 6
Perbawaslu 9/2022)
▰ Tahapan antara lain menerima permohonan (tertulis atau
lisan), melakukan pemeriksaan, mempertemukan para
pihak, memeriksa bukti dan memutus.
▰ Permohonan dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-
22 dan memuat paling sedikit identitas pemohon, identitas
termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap
merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemilu.
▰ Permohonan dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau
pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU
Provinsi atau Kab./Kota.
9. PUTUSAN PSAP
▰ Meneliti kronologis tindakan Termohon
yang merugikan Pemohon
▰ Mempertemukan para pihak dan
melakukan musyawarah untuk mufakat
▰ Isi putusan mencapai kesepakatan
atau tidak mencapai kesepakatan (
dituangkan dalam Formulir Model
PSPP-22)
▰ Dalam memutus PSAP, Panwaslu
Kecamatan wajib melakukan
konsultasi dengan Bawaslu Kab./Kota
