Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to ADM CEPAT.pptx
Similar to ADM CEPAT.pptx (20)
ADM CEPAT.pptx
- 1. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF ACARA CEPAT DISUSUN OLEH: DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN
- 2. DASAR HUKUM YANG BERKAITAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERBAWASLU 7 / 2018 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU PERBAWASLU 8 / 2018 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
- 3. OBYEK PELANGGARAN ADMINITRATIF ACARA CEPAT OBYEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF ACARA CEPAT Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung dan/atau adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu Pelanggaran administrasi Pemilu yang membutuhkan perbaikan administrasi dengan segera, memiliki dampak yang luas, perbuatannya telah selesai dilaksanakan dalam hari yang sama
- 4. PUTUSAN REKOMENDASI • BAWASLU • BAWASLU PROVINSI • BAWASLU KABUPATEN/KOTA • PANWASLU KECAMATAN • PANWASLU KELURAHAN/DESA • PENGAWAS TPS
- 5. PELAPOR TERLAPOR PELANGGARAN ADMIN PEMILU TERLAPOR PELANGGARAN ADMIN PEMILU TSM a. Calon anggota DPR; b. Calon anggota DPD; c. Calon anggota DPRD provinsi; d. Calon anggota DPRD kabupaten/kota; e. Pasangan calon; f. Tim kampanye; dan/atau g. Penyelengara pemilu. a. Calon anggota DPR; b. Calon anggota DPD; c. Calon anggota DPRD provinsi; d. Calon anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau e. Pasangan calon; 1. Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Hak Pilih; 2. Peserta Pemilu; 3. Pemantau Pemilu.
- 6. SUMBER DUGAAN PELANGGARAN PEMILU TEMUAN LAPORAN • HASIL PENGAWASAN YANG TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN DAN DI PLENOKAN OLEH PENGAWAS PEMILU PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DITEMUKAN • DITUANGKAN DALAM FORM ADM-1 YANG MEMUAT PALING SEDIKIT: A. PENEMU B. TERLAPOR C. WAKTU DAN TEMPAT PERISTIWA D. BUKTI DAN SAKSI E. URAIAN PERISTIWA F. HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN • DISAMPAIKAN OLEH WNI YANG PUNYA HAK PILIH, PESERTA PEMILU DAN PEMANTAU PEMILU KEPADA PENGAWAS PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DIKETAHUI PERISTIWA • MELAMPIRKAN FC KTP-E/IDENTITAS LAIN • DITUANGKAN DALAM FORM ADM-2 • SYARAT FORMIL: A. IDENTITAS PELAPOR B. IDENTITAS TERLAPOR • SYARAT MATERIL: A. OBYEK YANG DILAPORKAN • WAKTU • TEMPAT • SAKSI • BUKTI • URAIAN PERISTIWA B. HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN • LAPORAN DIBUAT DALAM 7 (TUJUH) RANGKAP
- 7. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MELALUI PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT TERJADI PERISTIWA YANG DIDUGA PELANGGARAN PENGAWAS PEMILU DAPAT MEREKOMENDASIKAN KPU SESUAI TINGKATAN UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN DENGAN MEMINTA BANTUAN KEAMANAN PENGAWAS PEMILU MENCARI TEMPAT DAN MENGUMPULKAN PELAPOR DAN TERLAPOR DALAM SATU TEMPAT UNTUK DILAKUKAN PENYELESAIAN SECARA TERBUKA PENGAWAS PEMILU MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR DAN TERLAPOR, SERTA SAKSI-SAKSI PUTUSAN MENGGUNAKAN FORMULIR ADM-22 KETERANGAN: • DILAKUKAN PALING LAMA 2 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA • DISELESAIKAN DITEMPAT KEJADIAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KELAYAKAN DAN KEAMANAN
- 8. SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU SANKSI PERBAIKAN ADMINISTRASI TERHADAP TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; T E G U R A N T E R T U L I S TIDAK DIIKUTKAN PADA TAHAPAN TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU; SANKSI ADMINISTRATIF LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI PEMILU.
- 9. PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA PELANGGARAN ADMINISTRATIF ACARA CEPAT BAWASLU, BAWASLU PROV, BAWASLU KAB/KOTA PLENO SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU, BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KAB/KOTA PEMERIKSA SEKRETARIS PEMERIKSA • MINIMAL 1 ORANG
- 10. Proses penyelesaian Adm Acara Cepat • Laporan dugaan Pelanggaran Administrastif melalui acara cepat dapat disampaikan secara lisan dan dicatat oleh petugas penerima laporan disertai dengan bukti-bukti pendukung • Bukti-bukti para pihak tidak wajib di leges • Jawaban terlapor Pelangggaran Administrastif melalui acara cepat dapat disampaikan secara lisan • Pengawas pemilu memeriksa laporan serta jawaban terlapor dan bukti-bukti pada hari yang sama • Temuan pelanggaran administratif diselesaikan oleh pengawas pemilu setempat • Pengawas pemilu menyampaikan temuan dan bukti-bukti kemudian mempersilahkan terlapor menyampaikan jawaban dan bukti-bukti pada hari yang sama
- 11. Proses penyelesaian Adm Acara Cepat • Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh para pihak. • Salinan putusan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama setelah putusan dibacakan. • Rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan secara langsung kepada para pihak.
- 12. POTENSI ADM ACARA CEPAT DI UU 7/2017 Catatan: • Melalui mekanisme pengawasan, dilakukan saran perbaikan oleh Pengawas Pemilu • Apabila saran perbaikan tidak diindahkan/diikuti maka dilakukan proses penyelesaian pelanggaran administratif acara cepat
- 13. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS Pasal 374 Ayat (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: • kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; • penghitungan suara dilakukan secara tertutup; • penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; • penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; • penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; • saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; • penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau • ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pasal 375 ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Ayat (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- 14. REKAPITULASI ULANG Pasal 376, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut: • kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; • rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; • rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; • rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; • rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; • saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau • rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pasal 377 ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten /Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan. Ayat (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- 15. PERHITUNGAN SUARA ULANG DI PPK Pasal 378 Ayat (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Ayat (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Pasal 379, Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.
- 16. LAPORAN REKAPITULASI DI PPK Pasal 394 • Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. • Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. • PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- 17. LAPORAN REKAPITULASI DI KABUPATEN Pasal 399 • Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2). • Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran; penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2). • KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- 18. LAPORAN REKAPITULASI DI PROVINSI Pasal 403 • Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau. kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2). • Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2). • KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- 19. LAPORAN REKAPITULASI NASIONAL Pasal 407 • Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan: dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara Peserta Pemilu. • Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan:. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2). • KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- 20. “BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”