hukum acara pilkada

1. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILU DAN PILKADA
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
Kerjasama antara PERADI dengan Universitas Islam Balitar
Blitar, 14 Januari 2023
1
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi

2. TANTANGAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK
2
Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Serentak
Masalah teknis persiapan Pemilu dan
Pilkada
Masalah partisipasi pemilih
Masalah transparansi dan tata Kelola
pemilu yang akuntabel
Kampanye yang dilakukan secara
langsung maupun melalui media sosial
seringkali diwarnai pelanggaran
Tantangan Penanganan Sengketa Hasil Pemilu
dan Pilkada oleh MK
Banyaknya perkara yang masuk
Singkatnya waktu penyelesaian
Mahkamah sering menemukan
kesaksian palsu, dokumen palsu, dan
tanda-tangan palsu

3. DESAIN PEMILU SERENTAK 2024
02
3
3
Berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, desain pemilihan umum
serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang pada
tahun 2024 adalah pemilu serentak dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
Pemilu Serentak
(i) pemilihan umum serentak untuk
memilih Anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden, dan
Anggota DPRD
Pilkada Serentak
(ii) beberapa waktu
setelahnya dilaksanakan
Pilkada serentak secara
nasional.

4. 02
4
4
Putusan MK
No. 18/PUU-
XX/2022 telah
mempertimbangkan
mengenai keserentakan
waktu penyelenggaraan
pemilihan Kepala Daerah
Mengenai keserentakan waktu Pilkada menurut Mahkamah
tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (voting
time) melainkan juga waktu pelantikan (inauguration time)
yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya.
Keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi
Kepala Daerah terpilih untuk mensinergikan kebijakan
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta
mensinkronkan tata kelola pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat.
Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik
pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih
maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi
kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat.
URGENSI PILKADA SERENTAK

5. 5
Palenggaran
administrasi
dan proses
Pemilihan/
Pemilu
Sengketa
Tata
Usaha
Negara
Pemilihan
/ Pemilu
Tindak
Pidana
Pemilihan/
Pemilu
Pelanggaran
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
Perselisihan
Hasil
Pemilu/Pilkada
KPU dan
Bawaslu
PTUN
Penegakan
Hukum
Terpadu
(Gakkumdu)
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
Mahkamah
Konstitusi
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PILKADA

6. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Sumber Utama:
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang
telah direvisi beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya
6

7. Jenis Pemilihan Batas Waktu
Pengajuan
Batas Waktu
Penyelesaian
Perkara
Pemilihan Presiden 3 hari setelah 14 hari
Pemilihan Anggota
Legislatif
3 x 24 jam 30 hari
Pemilihan Kepala
Daerah
3 hari sejak 45 hari
Pengajuan permohonan secara online dan proses
persidangan melalui daring dapat dilakukan
BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

8. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
(PHPU Presiden dan Wakil Presiden)
PHPU Presiden dan Wakil Presiden
 Para Pihak
1. Pemohon
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Termohon
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3. Pihak Terkait
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
 Objek
Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU
 Tenggang Waktu
Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
 Putusan
Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
8

9. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
(PHPU Anggota DPR/DPRD)
PHPU Legislatif (Anggota DPR/DPRD)
 Para Pihak
1) Pemohon
• Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
• Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK
2) Termohon
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3) Pihak Terkait
• Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
• Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK
4) Pemberi Keterangan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
 Objek
Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya
calon anggota DPR dan/atau DPRD.
 Tenggang Waktu
Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 Putusan
Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam
BRPK. 9

10. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
(Anggota DPD)
PHPU Legislatif (Anggota DPD)
 Para Pihak
1) Pemohon
Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.
2) Termohon
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3) Pihak Terkait
Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap
permohonan Pemohon.
4) Pemberi Keterangan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
 Objek
Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara
hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.
 Tenggang Waktu
• Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.
 Putusan
Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat
dalam BRPK. 10

11. Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Kepala Daerah
PHP
Kada
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota.
Untuk Calon Tunggal:
• Pemohon adalah Pemantau Pemilihan
dalam negeri yang terdaftar dan
memperoleh akreditasi dari penyelenggara
pemilu.
PIHAK TERKAIT
Peserta Pemilihan:
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota yang memperoleh suara terbanyak.
TERMOHON
KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA
 Objek
Keputusan KPU/KIP Prov/Kab/Kot tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
 Tenggang Waktu
Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 Putusan
Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan
dicatat dalam BRPK. 11

12. AMAR PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Permohonan tidak dapat diterima
2. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
3. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan dan
selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara
oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
* Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk dilaksanakan penghitungan
suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU)

13. Akibat Hukum Putusan
Memutuskan rekapitulasi suara yang benar
Memerintahkan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang
Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang
Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah

14. TERIMA
KASIH
14