2. Pemilihan
Umum Kepala
Daerah
Persiapan
Pelaksanaan
Evaluasi
- Regulasi Kepemiluan
- Penentuan sistem
pemilihan
- Persiapan struktur/instansi
pemilihan
- Proses pemilihan
- Pelaksanaan
pemilihan
- Penyelesaian
gugatan kepemiluan
(Proses penyelesaian
permasalahan
pemilihan di DKPP,
MA, dan MK)
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah
Struktur / Instansi /
Kelembagaan Terkait dengan
Pilkada
Substansi dari Regulasi Pilkada
Budaya Penyelenggara dan
Masyarakat
Indikator Kapasitas
Penyelenggara
Pilkada dapat
dari segi
1. kapasitas,
2. kapabilitas,
3. kompetensi, dan
4. profesionalitasnya
Undang-Undang
Peraturan KPU
Peraturan Bawaslu
Peraturan MK
Peraturan MA
KPU
BAWASLU
MK
MA
KEJAKSAAN
POLRI
DKPP
4. Tugas Pengawas Pemilihan
Umum
Menerima permohonan atau menemukan sengketa
proses pemilihan
Melakukan verifikasi, dan Pemeriksaan Permohonan
Perselisihan sengketa Proses Pemilihan
Menetapkan Berita Acara Pemeriksaan
Menetapkan Putusan
Menyampaikan Putusan kepada Pihak terkait
6. Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan
melalui tahapan:
a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan
mufakat.
Berdasarkan tahapan tersebut maka, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.
7. Objek Sengketa
Perselisihan Peserta
dengan Penyelenggara
Pemilihan
Keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang
menyebabkan hak peserta
Pemilihan dirugikan secara
langsung dapat berupa:
- Surat Keputusan KPU Provinsi
atau Surat Keputusan KPU
Kab/Kota
- Berita Acara KPU Provinsi atau
Berita Acara KPU Kab/Kota
Pengecualian Keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU Kab/Kota lihat Pasal 5
Perbawaslu No. 2 tahun 2020
8. a. Bakal Pasangan Calon;
atau
b. Pasangan Calon.
Pemohon dalam
Penyelesaian Sengketa
Pemilihan
Termohon Dalam
Penyelesaian
Sengketa Pemilihan
KPU Provinsi
KPU Kabupaten/Kota
(sengketa Pemilihan Peserta dengan
Penyelenggara)
Pasangan Calon
(sengketa Pemilihan Antar Peserta)
Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.
9. PENYELESAIN SENGKETA PEMILIHAN ANTAR
PESERTA PEMILIHAN DALAM PILKADA
Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Antarpeserta
Pemilihan
Pasal 466 UU No. 7 Thn 2017
Pasal 142 UU No. 1 thn 2015 sebagaimana
yang telah diubah dengan UU No. 10
tahun 2016
Perbawaslu No. 2 tahun 2020
Kewenangan Penyelesian proses sengketa dibentuk untuk menjaga proses pemilihan umum Kepala Daerah
10. Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta
Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah
dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi
pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan
mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan
secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta
Pemilihan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan
diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada
hari yang sama
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta
Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Panwaslu
Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Surat
Keputusan yang terlebih dahulu berkonsultasi
dengan Bawaslu Provinsi
Penyelesaian
sengketa
pemilihan
antar peserta
11. 1. Akses geografis yang sulit dijangkau;
2. Akses komunikasi yang sulit terjangkau;
dan/atau
3. Keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian
sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
pada hari yang sama.
Penyelesaian
Sengketa
Pemilihan
Antarpeserta
Pemilihan tidak
pada hari yang
sama dengan
peristiwa
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutus paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan
antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
Panwaslu Kecamatan
12. • Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota memeriksa dan memutus
Sengketa Pemilihan Paling lama 12 hari sejak diterimanya
Laporan atau Temuan.
• Di dalam menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan
ketentuan UU Pemilu dan UU Pilkada bahwa Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian
sengketa melalui tahapan:
1. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat
13. Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dengan
musyawarah didasarkan pada:
a. Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau
b. Pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.
• Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Perbawaslu No. 2 tahun 2020
bahwa Pengajuan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan
antarpeserta yang didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh
Pasangan Calon dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.
Adapun permohonan dalam Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan dapat dilakukan oleh Pasangan Calon dan
Tim Kampanye.
“Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang
didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota” (PKPU 4 Tahun 2017 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota).
14. Tahapan Penyelesaian
Sengketa Antarpeserta
Pemilihan
1. Menerima permohonan
penyelesaian sengketa
Pemilihan antarpeserta
Pemilihan;
2. Melakukan pemeriksaan
permohonan penyelesaian
sengketa Pemilihan
antarpeserta Pemilihan;
3. Mempertemukan pemohon dan
termohon yang bersengketa
untuk musyawarah;
4. Memeriksa bukti; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa
antarpeserta Pemilihan.
Lihat Pasal 64 Perbawaslu No. 2 tahun
2020
15. • Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta
Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model PSP-19 (Lihat
Perbawaslu No. 2 tahn 2020)
• Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta
Pemilihan dituangkan dalam Formulir Model PSP-20.
• Hasil pemeriksaan yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan
penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sesuai dengan Formulir
Model PSP-27.
• Hasil musyawarah dalam penyelesaian sengketa antarpeserta dapat
berupa:
a. kesepakatan; atau
b. tidak mencapai kesepakatan
Lihat Pasal 64 Perbawaslu No. 2 tahun 2020
16. • Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah sesuai dengan Formulir Model
PSP-21 dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan, pemohon dan termohon.
• Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai
dengan Formulir Model PSP-22.
• Materi kesepakatan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, memutus penyelesaian sengketa
antarpeserta Pemilihan.
• Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan dalam Formulir
Model PSP-22.
• Putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau putusan
Panwaslu Kecamatan
• Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah.
Lihat Perbawaslu No. 2 tahun 2020
17. Berdasarkan Ketentuan Pasal 65 Perbawaslu No. 2 tahun 2020 bahwa:
1. Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (5) huruf e dituangkan dalam Formulir Model PSP-22.
2. Putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau putusan Panwaslu
Kecamatan.
3. Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah.
4. Putusan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan
fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, pemohon, dan termohon.
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan,
pemohon, dan termohon.
7. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Asas Penyelesaian
Sengketa
Antarpeserta
1. Asas mandiri dan adil
2. Asas Kepastian Hukum;
3. Asas jujur, keterbukaan, dan
akuntabiltas;
4. Asas Kepentingan Umum;
5. Asas Proposionalitas;
6. Asas Profesionalitas, Efisiensi,
dan Efektivitas;
7. Asas tertib hukum dan tertib
administrasi
19. • Di dalam Proses penyelesaian sengketa proses antarpeserta di Pilkada
maka berdasarkan Perbawaslu No. 2 tahun 2020 dilaksanakan dengan
proses sengketa acara cepat .
• Di dalam proses penyelesaian sengketa acara cepat maka dokumen
administrasi sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar wajib
dipenuhi dalam proses penyelesaian sengketa dengan acara cepat
artinya dokumen administrasi tidak dapat dikesampingkan.
• Penyelesaian Sengketa dengan Acara Cepat dilakukan dalam
menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan. Kewenangan
Penyelesaian Sengketa denga Acara Cepat diamanatkan kepada Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Panwaslu Kecamatan.
• Perlu diperhatikan, pemberian kewenangan kepada Panwaslu
Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu
Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.
20. Kekuatan Mengikat
Putusan Bawaslu dalam
Penyelesaian Sengketa
Antarpeserta dalam Pilkada
Pasal 66
(1) Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat.
(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
putusan dibacakan kepada:
a. KPU Provinsi oleh Bawaslu Provinsi;
b. KPU Kabupaten/Kota oleh Bawaslu
c. Kabupaten/Kota; dan
d. PPK oleh Panwaslu Kecamatan.
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di
sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan/atau Panwaslu Kecamatan.
(4) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai
dengan Formulir Model PSP-26.
21. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa
proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final
dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa
proses Pemilu yang berkaitan dengan:
1.Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2.Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
3.Penetapan Pasangan Calon.
22. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pembentuk UU memberikan
transformasi kekuasaan kepada Bawaslu dengan menambahkan
fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, adjudikasi.
Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar
pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau
pemutus perkara. Berdasarkan UU Pemilu, fungsi adjudikasi yang
dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk
menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
23. • Keadilan Pemilu (electoral justice) sebagai sarana dan mekanisme untuk
menjamin bahwa proses Pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan
kecurangan. Termasuk dalam mekanisme keadilan Pemilu adalah pencegahan
terjadinya sengketa Pemilu melalui serangkaian kegiatan, tindak, dan
rekomendasi kepada pihak terkait apakah itu KPU ataupun Peserta Pemilu
• Jika penegakkan hukum Pemilu diartikan sebagai sarana untuk memulihkan
prinsip dan aturan hukum Pemilu yang dilanggar sehingga dapat mewujudkan
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Pemilu, maka sejatinya keadilan Pemilu
berkaitan dengan proses penegakan hukum Pemilu.
• Proses yang menjamin Pemilu yang jujur dan adil (free and fair election),
dengan menjamin hak konstitusional semua pihak secara proporsional dan
berkeadilan
24. • Pada aspek normatif penegakkan keadilan Pemilu, desain dan
mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
(PSPP) yang diamanatkan UU Pemilu terdapat kombinasi
penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif.
• Sifat alternatif PSPP tergambar melalui metode “Mediasi”, yang
mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan
difasilitasi Mediator dari Bawaslu. Sedangkan PSPP secara
korektif tergambar melalui metode “Adjudikasi”, berupa Bawaslu
menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan
oleh pihak peserta Pemilu yang merasa dirugikan sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.
• Hal yang sama juga mengikuti pada pemilihan umum kepala
daerah (Pilkada) khususnya untuk PSPP antar Peserta
Pemilihan
25. • Pilkada secara langsung oleh rakyat sudah berlangsung sejak
2005, dan pilkada secara serentak sudah dilakukan
bergelombang sejak 2015, 2017, dan 2018, serta tahun 2020.
• Terlepas berbagai kekurangannya, prestasi yang sudah dicapai
bangsa Indonesia dalam praktik demokrasi di daerah melalui
penyelenggaraan pilkada langsung perlu terus dilanjutkan ke
depan guna menghasilkan demokrasi yang relatif stabil,
sehingga menjadi rujukan banyak negara di dunia.
