2. DASAR HUKUM
• Undang - Undang 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum
• Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
• PKPU Nomor 3 Tahun 2022
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
• Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
• Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
• PKPU Nomor 7 Tahun 2022
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Sistem Informasi Data Pemilih
• PKPU Nomor 25 Tahun 2023
Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum
3. TREND PELANGGARAN
1 2 3 4 5
NETRALITAS
APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)
PELANGGARAN
TERHADAP ALAT
PERAGA
KAMPANYE (APK)
KEGIATAN
KAMPANYE
TANPA ADANYA
PEMBERITAHUAN
PERUSAKAN/
PENGHILANGAN
ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK)
KEGIATAN KAMPANYE
YANG MENGARAH
KEPADA PEMBERIAN
BARANG ATAU
materi lainnya secara
langsung maupun
tidak langsung
5. TEMUAN DAN LAPORAN
(Pasal 1 angka 30)
( Pasal 1 angka 31)
Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang
ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas
Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota dan
Panwaslu Kecamatan.
Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu
yang disampaikan secara resmi kepada
Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak
pilih Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu
6. KETENTUAN MENGENAI TEMUAN
01
02
03
Ada lima syarat untuk penetapan
temuan : (1) Identitas penemu ; (2) tidak
melebihi batas wakti ; (3) identitas
terlapor ; (4) uraian kejadian ; dan (5)
Bukti (Pasal 5 ayat 1)
Temuan didasarkan pada
hasil pengawasan dan hasil
investigasi terhadap peristiwa
yang mengandung dugaan
pelanggaran (Pasal 2)
Temuan diregistrasi oleh pengawas
yang melakukan penanganan paling
lama 2 hari kerja setelah penetapan
temuan (Pasal 5 ayat 3)
Laporan hasil pengawasan yang
mengandung dugaan pelanggaran
etik penyelenggara adhoc
ditangani oleh Bawaslu Kab /Kota
04
7. KETENTUAN MENGENAI LAPORAN
01
02
04
Pelapor menyerahkan dokumen
fotokopi KTP dan bukti Pasal 11
ayat 5 huruf d)
Laporan disampaikan pada hari dan
jam kerja , kecuali pada masa tenang
dan pemungutan suara yang bisa
dilakukan dalam waktu 1x24 jam
(Pasal 11 ayat 1 4)
Dalam hal laporan merupakan
dugaan pelanggaran Administratif
Pemilu TSM, maka bukti harus
menunjukan terjadinya pelanggaran
di 50% dari wilayah atau daerah
pemilihan (Pasal 13 ayat 3)
Laporan yang diterima oleh PKD atau
Pengawas TPS diteruskan ke
Panwaslu Kecamatan (mengarahkan
atau menemani pelapor datang ke
Panwascam), jika Pelapor tidak
bersedia ke Panwascam , maka
laporan tersebut menjadi informasi
awal (Pasal 9)
05
Bukti dalam bentuk surat
dirangkap 3 ( tiga ) dan bukti
elektronik disampaikan melalui
media penyimpanan (Pasal 13
ayat 1 2)
03
8. • Nama dan Alamat Pelapor
• Pihak Terlapor ; dan
• Waktu penyampaian tidak melebihi
jangka waktu
(Pasal 15 ayat 3)
• Waktu dan Tempat kejadian dugaan
pelanggaran Pemilu
• Uraian kejadian dugaan pelanggaran
Pemilu ; dan
• Bukti
(Pasal 15 ayat 4)
SYARAT FORMIL DAN MATERIEL LAPORAN
9. KAJIAN AWAL
Kajian Awal dilakukan paling lama 2 ( dua )
Hari sejak laporan disampaikan Dalam
hal laporan disampaikan secara daring,
maka Kajian Awal dihitung setelah
dokumen laporan disampaikan ke kantor
Pengawas Pemilu (Pasal 15 ayat 2)
Kesimpulan Kajian
Awal terdiri dari (Pasal 16 ayat 1):
• Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta
merupakan dugaan pelanggaran Pemilu ; atau
• Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/ atau
materiel atau merupakan dugaan pelanggaran
terhadap peraturan perundang undangan lain.
Kajian Awal dilakukan untuk
menentukan keterpenuhan syarat
Laporan dan jenis dugaan
pelanggararan Pemilu
Kajian Awal dilakukan hanya
terhadap laporan
Kajian Awal diplenokan Pengawas
Pemilu dan ditandatangani oleh
Ketua (Pasal 16 ayat 4)
10. KAJIAN AKHIR
PELANGGARAN PEMILU :
• PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU;
• PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU; dan/atau
• TINDAK PIDANA PEMILU.
BUKAN PELANGGARAN PEMILU :
• TEMUAN ATAU LAPORAN TIDAK TERBUKTI SEBAGAI
PELANGGARAN PEMILU; atau
• TEMUAN ATAU LAPORAN MERUPAKAN DUGAAN
PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG -
PERUNDANGAN LAINYA
11. KLARIFIKASI
1
Klarifikasi
dapat dilakukan secara
tatap muka atau secara
daring
2 4
Klarifikasi daring
hanya dapat
dilakukan apabila
terdapat masalah
geografis , keamanan ,
ketersedian
sarana dan prasarana ,
serta bencana
alam atau nonalam
Salinan BA Klarifikasi
diberikan
saat penanganan
pelanggaran
selesai (hanya terbatas
salinan BA
yang diklarifikasi )
3
Apabila
pihak yang diperiksa tidak
bersedia disumpah , maka
klarifikasi tetap bisa
dilakukan
tanpa sumpah
12. Penghitungan frasa “sejak” :
Penghitungan frasa “setelah” :
Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diketahui terjadinya dugaan pelanggaran (Pasal 8 ayat 3).
Apabila A mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022
maka hari itu dihitung sebagai hari pertama Sehingga
laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 9
November 2022.
Bawaslu menyusun kajian awal paling lama 2 (dua) hari
setelah laporan disampaikan (Pasal 15 ayat 1) Apabila A
menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022
maka hari pertama adalah hari Selasa 1 November 2022
sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari
Rabu 2 November 2022.
Penghitungan frasa “sebelum” :
Surat undangan disampaikan 1 (satu) hari sebelum Klarifikasi
(Pasal 29 ayat 2). Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada
hari Rabu 2 November 2022 maka surat undangan harus
sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa 1
November 2022.
14. PARA PIHAK
• PENEMU Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab /Kota (Pasal
6 dan Pasal 57);
• PELAPOR WNI yang punya hak pilih Peserta Pemilu dan
Pemantau Pemilu (Pasal 7 dan Pasal 58);
• TERLAPOR Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota
DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD,
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta
Penyelenggara Pemilu di jajaran KPU (Pasal 8);
• Khusus untuk Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
TSM, TERLAPOR adalah Calon Anggota DPR, Calon
Anggota DPD, Calon Anggota DPRD, dan Pasangan Calon
(Pasal 59).
15. Penetapan Temuan dan Penyampaian
Laporan
Penetapan temuan dan penyampaian laporan diatur dalam Peraturan
Perbawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu
(Pasal 9 ayat 2 Perbawaslu 7 22).
Jadi dalam Perbawaslu ini tidak mengatur lagi mengenai hal tersebut.
Kewenangan Panwascam dalam proses penanganan pelanggaran hanya diatur
sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan
Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
16. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM
(PKPU Nomor 25 tahun 2023)
17. PASAL 80 PASAL 81
• Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam
dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara
tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
• Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian
dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai
berikut:
• pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
• petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara
yang sudah digunakan;
• petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah; dan/atau
• Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan jdih.kpu.go.id - 49 -
tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
• Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan
suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih
dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.
• Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan
menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya
pemungutan suara ulang.
• Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan
kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan
diadakannya pemungutan suara ulang.
• Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10
(sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
• Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara
ulang.
• KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui
PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU
Provinsi.
• KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk
hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang
18. PASAL 93 PASAL 94
• Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan
Mahkamah Konstitusi, KPU:
• Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara
ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
dan
• merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan
suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
• Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU.
• Alur pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi
ditetapkan dengan Keputusan KPU.
• Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah
Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(1), dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang
diliburkan.
• KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala
daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan
perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan
kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak
pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan
Mahkamah Konstitusi.
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK
19. PASAL 96
Surat suara untuk pemungutan suara
ulang di TPS, disediakan sebanyak:
Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi disediakan sebanyak:
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR
untuk setiap Dapil;
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD
untuk setiap Dapil;
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota
DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota
DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota
DPR untuk setiap Dapil;
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota
DPD untuk setiap Dapil;
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota
DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
• 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota
DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASAL 84
