SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024
SOSIALISASI DAN FGD
2
ATURAN TERKAIT
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM;
2. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2023 ;
3. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2023 ;
4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1281 TAHUN 2023 TENTANG
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
3
Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam
pemungutan suara.
Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk
menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan
suara.
Perlengkapan Pemungutan Suara
Dukungan Perlengkapan Lainnya
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya
di Luar Kotak Suara
• Kotak suara;
• Bilik suara;
• Tanda pengenal;
• Lem perekat;
• Ballpoint;
• Gembok atau alat pengaman lainnya;
• Spidol;
• Stiker nomor kotak suara;
• Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap;
• Salinan DPT;
• Salinan DPTb;
• Formulir Model C. Daftar Hadir DPT;
• Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb;
• Formulir Model C. Daftar Hadir DPK
di Dalam Kotak Suara
• Surat suara;
• Tinta;
• Segel;
• Alat untuk mencoblos pilihan;
• Sampul kertas;
• Keret pengikat surat suara;
• Kantong plastik;
• Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
• Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
• Alat bantu tuna netra.
5
1. Penerimaan dan Penyimpanan;
2. Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara;
3. Pensortiran Formulir;
4. Pengepakan Logistik;
5. Distribusi dari KPU Kabupaten sampai dengan TPS;
6. Penarikan Logistik pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS ke KPU Kabupaten.
Pengelolaan Logistik :
6
Prinsip Pengelolaan Logistik
1. Tepat Jumlah; logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah
yang dibutuhkan
2. Tepat Jenis; jenis logistik yang tersedia sesuai dengan jenis
barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Tahun
2024
3. Tepat Sasaran; sesuai kebutuhan dan tidak salah alamat
4. Tepat Waktu; logistik diterima dengan tepat waktu
5. Tepat Kualitas; kualitas logistik sesuai dengan standar mutu
yang telah ditetapkan
6. Tepat biaya; logistik yang tersedia diadakan dengan anggaran
yang efisien
7
Belajar dari Pemilu 2019
Mariska dan Kusmanto, 2020
8
• Maladministrasi pemilu adalah setiap tindakan dalam
penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan, kepatutan (etika) administrasi, prosedur (syarat
formil), dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Malpraktik pemilu adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk
memenangkan pemilu dengan menghalalkan segala cara yakni
dengan melakukan manipulasi aturan, manipulasi pemilih dan
manipulasi pemilihan
9
• Kasus surat suara rusak terjadi di Pekan Baru dengan jumlah 7.783 surat
suara rusak, Kabupaten Kendal 147.320, Kabupaten Timor tengah Selatan
Nusa tenggara Timur 67.100, Kabupaten Indramayu 2.779, dan di provinsi
Lampung terdapat 41.062 surat suara rusak.
• Selain daerah tersebut masih ada lagi daerah yang mengalami masalah surat
suara rusak, dari data KPU untuk Pilpres terdapat 262.416 kertas surat suara
yang dikembalikan pemilih karena rusak dan keliru coblos.
• Juga didapati surat suara yang rusak pada saat sortir lipat surat suara.
Maladministrasi tersebut jika dalam jumlah yang sudah ratusan ribu di
beberapa provinsi, maka sudah layak sebagai bahan evaluasi yang jika tidak
ditindaklanjuti dapat diindikasikan sebagai malpaktik dalam pemilu.
Surat Suara Rusak
1
0
• Terjadi keterlambatan surat suara di 30.733 TPS sehingga
pemungutan suara dilakukan lebih dari pukul 07.00 waktu setempat
• Terdapat 2.249 TPS dari 810.193 TPS yang tidak menyelenggrakan
pemilu pada Hari H, akibat keterlambatan logistik, sehingga harus
melakukan pemunguatan suara ulang.
• Kejadian yang berulang ini seyogyanya dapat diantisipasi oleh KPU
berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Perencanaan yang
matang sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.
Keterlambatan Logistik
1
1
• Pada pemilu 2019 surat suara tertukar antar daerah pemilihan (dapil)
di dalam satu kota terjadi di 3.411 TPS
• Pada 2014 surat suara tertukar terjadi 590 TPS yang tersebar di 90
kabupaten/kota di 23 provinsi.
• Walaupun kejadian tersebut dapat dikatakan merupakan
permasalahan yang kecil yang dapat ditanggulangi dengan
pelaksanaan pemilu ulang, namun yang terjadi diatas merupakan
masalah rutin yang selalu berulang setiap periode pemilu.
• Maladministrasi tersebut dapat mengurangi kualitas dari pemilu itu
sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap penyelenggara pemilihan.
Surat Suara Tertukar
1
2
• Di bebeberapa daerah, tak tersedia C1 plano.
• Di 237.382 TPS, ada warga yang belum menerima surat undangan C6.
• Di 3.250 titik, TPS belum disiapkan hingga jam 9 malam sebelum hari pemilihan.
• Di 1.703 TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menerima
perlengkapan pemungutan suara tepat waktu.
• Di 6.474 TPS, kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel. Di Kuningan misalnya, ratusan
segel rusak di bagian lubang.
• 366 TPS tak ramah disabilitas. TPS didirikan di tempat yang berbatu atau berundak atau
bertangga.
• 143 TPS tidak memasang DPT.
• 226 TPS tidak memasang tata cara memilih.
• 834 TPS tidak menyediakan surat suara dengan huruf braille
• Menjelang penghitungan suara, terdapat 3.065 TPS yang kekurangan surat suara. Di 3.066
TPS, sejumlah saksi tidak menandatangani C1 berhologram. Di 40 TPS, gembok kotak suara
diganti dengan tali tis.
Masalah Logistik Lainnya
Terima Kasih
1
3

More Related Content

Similar to Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx

Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptx
Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptxMekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptx
Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptxkalilain121
 
Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...
Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...
Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...DavedeEmanuel
 
materi-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdf
materi-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdfmateri-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdf
materi-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdfssuserd6aad5
 
KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdf
KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdfKERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdf
KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdfrinamawatiy
 
ADM CEPAT.pptx
ADM CEPAT.pptxADM CEPAT.pptx
ADM CEPAT.pptxDeaArsyad
 
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxpresentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxradengamel2
 
DIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptx
DIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptxDIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptx
DIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptxpolitikikpolresta
 
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009Putroe Phang
 
sosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptx
sosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptxsosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptx
sosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptxdesapaketibankecamat
 
Materi Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptx
Materi Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptxMateri Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptx
Materi Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptxRustandiPipit
 
STANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptx
STANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptxSTANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptx
STANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptxAditiaOktaviyanto1
 
PERBAWASLU-9-2022.pdf
PERBAWASLU-9-2022.pdfPERBAWASLU-9-2022.pdf
PERBAWASLU-9-2022.pdfSekolahDai
 
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptxPPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptxnanikyasiroh3
 
Sesi 5 tahapan pemilu
Sesi 5 tahapan pemiluSesi 5 tahapan pemilu
Sesi 5 tahapan pemiluSukrinTaib
 
Materi Ketua.pptx
Materi Ketua.pptxMateri Ketua.pptx
Materi Ketua.pptxAkbarZul
 
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuStrategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaBubuy Sampeu
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 ahmadefendi19
 

Similar to Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx (20)

Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptx
Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptxMekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptx
Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan PSU.pptx
 
Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...
Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...
Penyelesaian-Sengketa-Antar-Peserta-Pemilihan-di-Pilkada-Medan_M-Yusrizal-Adi...
 
materi-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdf
materi-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdfmateri-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdf
materi-pelatihan-dan-bimtek-ptps-tahun-2019-tkt.pdf
 
KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdf
KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdfKERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdf
KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA_edit (1).pdf
 
BAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdfBAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdf
 
ADM CEPAT.pptx
ADM CEPAT.pptxADM CEPAT.pptx
ADM CEPAT.pptx
 
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxpresentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
 
DIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptx
DIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptxDIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptx
DIM tingkat kerawanan pemilu 2024_edit.pptx
 
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009
 
sosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptx
sosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptxsosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptx
sosialisasi PILKADES gelombang III 2019.pptx
 
Materi Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptx
Materi Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptxMateri Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptx
Materi Logistik PPS Desa Giriawas 2024.pptx
 
STANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptx
STANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptxSTANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptx
STANDAR PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 2024 (ADITIA).pptx
 
PERBAWASLU-9-2022.pdf
PERBAWASLU-9-2022.pdfPERBAWASLU-9-2022.pdf
PERBAWASLU-9-2022.pdf
 
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptxPPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptx
 
Sesi 5 tahapan pemilu
Sesi 5 tahapan pemiluSesi 5 tahapan pemilu
Sesi 5 tahapan pemilu
 
Materi Ketua.pptx
Materi Ketua.pptxMateri Ketua.pptx
Materi Ketua.pptx
 
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuStrategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014
 

Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx

  • 1. Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 SOSIALISASI DAN FGD
  • 2. 2 ATURAN TERKAIT 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM; 2. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2023 ; 3. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2023 ; 4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1281 TAHUN 2023 TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
  • 3. 3 Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
  • 4. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya di Luar Kotak Suara • Kotak suara; • Bilik suara; • Tanda pengenal; • Lem perekat; • Ballpoint; • Gembok atau alat pengaman lainnya; • Spidol; • Stiker nomor kotak suara; • Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap; • Salinan DPT; • Salinan DPTb; • Formulir Model C. Daftar Hadir DPT; • Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb; • Formulir Model C. Daftar Hadir DPK di Dalam Kotak Suara • Surat suara; • Tinta; • Segel; • Alat untuk mencoblos pilihan; • Sampul kertas; • Keret pengikat surat suara; • Kantong plastik; • Formulir untuk berita acara dan sertifikat; • Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; • Alat bantu tuna netra.
  • 5. 5 1. Penerimaan dan Penyimpanan; 2. Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara; 3. Pensortiran Formulir; 4. Pengepakan Logistik; 5. Distribusi dari KPU Kabupaten sampai dengan TPS; 6. Penarikan Logistik pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ke KPU Kabupaten. Pengelolaan Logistik :
  • 6. 6 Prinsip Pengelolaan Logistik 1. Tepat Jumlah; logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 2. Tepat Jenis; jenis logistik yang tersedia sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 3. Tepat Sasaran; sesuai kebutuhan dan tidak salah alamat 4. Tepat Waktu; logistik diterima dengan tepat waktu 5. Tepat Kualitas; kualitas logistik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan 6. Tepat biaya; logistik yang tersedia diadakan dengan anggaran yang efisien
  • 7. 7 Belajar dari Pemilu 2019 Mariska dan Kusmanto, 2020
  • 8. 8 • Maladministrasi pemilu adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, kepatutan (etika) administrasi, prosedur (syarat formil), dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Malpraktik pemilu adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk memenangkan pemilu dengan menghalalkan segala cara yakni dengan melakukan manipulasi aturan, manipulasi pemilih dan manipulasi pemilihan
  • 9. 9 • Kasus surat suara rusak terjadi di Pekan Baru dengan jumlah 7.783 surat suara rusak, Kabupaten Kendal 147.320, Kabupaten Timor tengah Selatan Nusa tenggara Timur 67.100, Kabupaten Indramayu 2.779, dan di provinsi Lampung terdapat 41.062 surat suara rusak. • Selain daerah tersebut masih ada lagi daerah yang mengalami masalah surat suara rusak, dari data KPU untuk Pilpres terdapat 262.416 kertas surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak dan keliru coblos. • Juga didapati surat suara yang rusak pada saat sortir lipat surat suara. Maladministrasi tersebut jika dalam jumlah yang sudah ratusan ribu di beberapa provinsi, maka sudah layak sebagai bahan evaluasi yang jika tidak ditindaklanjuti dapat diindikasikan sebagai malpaktik dalam pemilu. Surat Suara Rusak
  • 10. 1 0 • Terjadi keterlambatan surat suara di 30.733 TPS sehingga pemungutan suara dilakukan lebih dari pukul 07.00 waktu setempat • Terdapat 2.249 TPS dari 810.193 TPS yang tidak menyelenggrakan pemilu pada Hari H, akibat keterlambatan logistik, sehingga harus melakukan pemunguatan suara ulang. • Kejadian yang berulang ini seyogyanya dapat diantisipasi oleh KPU berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Keterlambatan Logistik
  • 11. 1 1 • Pada pemilu 2019 surat suara tertukar antar daerah pemilihan (dapil) di dalam satu kota terjadi di 3.411 TPS • Pada 2014 surat suara tertukar terjadi 590 TPS yang tersebar di 90 kabupaten/kota di 23 provinsi. • Walaupun kejadian tersebut dapat dikatakan merupakan permasalahan yang kecil yang dapat ditanggulangi dengan pelaksanaan pemilu ulang, namun yang terjadi diatas merupakan masalah rutin yang selalu berulang setiap periode pemilu. • Maladministrasi tersebut dapat mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan. Surat Suara Tertukar
  • 12. 1 2 • Di bebeberapa daerah, tak tersedia C1 plano. • Di 237.382 TPS, ada warga yang belum menerima surat undangan C6. • Di 3.250 titik, TPS belum disiapkan hingga jam 9 malam sebelum hari pemilihan. • Di 1.703 TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menerima perlengkapan pemungutan suara tepat waktu. • Di 6.474 TPS, kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel. Di Kuningan misalnya, ratusan segel rusak di bagian lubang. • 366 TPS tak ramah disabilitas. TPS didirikan di tempat yang berbatu atau berundak atau bertangga. • 143 TPS tidak memasang DPT. • 226 TPS tidak memasang tata cara memilih. • 834 TPS tidak menyediakan surat suara dengan huruf braille • Menjelang penghitungan suara, terdapat 3.065 TPS yang kekurangan surat suara. Di 3.066 TPS, sejumlah saksi tidak menandatangani C1 berhologram. Di 40 TPS, gembok kotak suara diganti dengan tali tis. Masalah Logistik Lainnya