Powerpoint auditing 1 dkdbxkcbkcd djfbckdbeidbeieicbcbrjeorj

1. Kewajiban
Hukum
Elmiyati L. M. 200221100162
Naila Tsawaba 200221100163
Afifah Yuliyanti 200221100164
Siti Aisyah 200221100165
Auditing and Assurance Services, Arens, Alvin A. et al,
16th edition chapter 5

2. Lingkungan yang
dihadapi oleh
praktek akuntan
publik

3. Lingkungan Hukum yang Berubah
Menurut common law, para profesional audit
bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah
dinyatakan dalam kontrak dengan klien
Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak
cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara
hukum bertanggung jawab kepada klien atas
kelalaian dan/atau pelanggaran kontrak, dan dalam
situasi tertentu, kepada pihak selain klien mereka

4. Auditor umumnya berutang tugas “kehati-hatian” kepada pihak ketiga yang merupakan
bagian dari kelompok terbatas orang-orang “diperkirakan” kepercayaannya oleh auditor.
Selain kewajiban hukum umum, dalam hal ini auditor dapat dimintai pertanggungjawaban
kepada pihak ketiga berdasarkan undang-undang.
Undang-undang Securities Act 1933, Securities Exchange Act tahun 1934, dan
Sarbanes-Oxley Act berisi ketentuan yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap
auditor.

5. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, auditor bahkan
telah dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana.
Hukuman pidana terhadap seorang auditor dapat terjadi
ketika penggugat membuktikan bahwa auditor bermaksud
untuk menipu atau merugikan orang lain.

6. Profesi melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan
publik, jumlah tuntutan dan besar ganti-rugi bagi para penuntut tetap tinggi,
termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut common law maupun
UU sekuritas federal. Faktor-faktor berikut merupakan penyebab utamanya:
 Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan
tanggung jawab akuntan publik
 Kesadaran yang meningkat dipihak Securities & Exchange Comission (SEC)
mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor
 Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh
meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis
serta transaksi keuangan

7.  Kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan
terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa
yang salah
 Resesi global dan masa ekonomi yang sulit mengakibatkan kegagalan bisnis,
yang memicu stakeholder atau pemangku kepentingan menuntut restitusi dari
pihak lain, termasuk auditor eksternal
 Keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus
melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan
pelayanan hukum atas dasar fee kontinjen.
 Banyak akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum diluar
pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang
merugikan
 Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta
menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing

8. Kegagalan bisnis,
kesalahan audit dan
risiko audit bisa
menyebabkan tuntutan

9. Kegagalan Bisnis, Kesalahan Audit dan Risiko Audit
Kegagalan Bisnis → terjadi ketika usaha tersebut tidak dapat mengembalikan
pinjaman atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena
keadaan ekonomi atau keadaan usaha tersebut.
Kesalahan Audit → terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang
salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada General Accepted
Auditing Standard (GAAS).
Risiko Audit → memperlihatkan risiko yg dihadapi auditor yg menyatakan
bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar sehingga pendapat auditor yg
tidak bermutu sudah diterbitkan, tetapi pada kenyataannya laporan tsb
ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi.

10. Konsep Hukum yang Menyebabkan
“Kewajiban”
Konsep kehati-hatian
(Prudent person
concept)
Kurangnya hak
komunikasi istimewa
(Lack of privileged
communication)
Kewajiban atas
tindakan orang lain
Auditor bukan penjamin
laporan keuangan
Perusahaan (perjanjian
tertulis)
Tidak
merahasiakan
informasi pada
pengadilan
Partner
bertanggung jawab
atas tindakan
orang
kepercayaannya

11. Empat Sumber Kewajiban Hukum
Kewajiban
terhadap klien
01 02
03 04
Kewajiban terhadap
pihak ketiga menurut
common law
Kewajiban perdata
menurut Hukum
Sekuritas Federal
Kewajiban kriminal

12. Kewajiban terhadap Klien
Tanggung jawab auditor kepada klien dengan adanya klaim:
 Kesalahan menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dg tanggal yang
disepakati
 Pembatalan proses audit yg tidak bertanggungjawab
 Kegagalan menemukan kecurangan (pencurian aset perusahaan)
 Melanggar syarat audit yang kerahasiaannya harus dijaga
Pembelaan auditor terhadap klien
 Tidak adanya kewajiban melaksanakan jasa pelayanan
 Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja
 Kelalaian kontribusi
 Ketiadaan hubungan timbal balik

13. Kewajiban thd Pihak Ketiga menurut
Common Law
 Sebuah KAP mungkin berkewajiban kepada pihak jika terjadi pada pihak
penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan.
 Pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga:
 Tidak adanya kelalaian dlm penyelesaian pekerjaan (lebih disukai)
 Kelalaian kontribusi (tidak berlaku)
 Ketiadaan hubungan timbal balik (tidak adanya hubungan antara pemakai
laporan dengan laporan keuangan)
 Keterbatasan tugas

14. Kewajiban Perdata menurut Hk.
Sekuritas Federal
 Securities Act tahun 1933 (Hukum sekuritas)
 Securities Exchange Act of 1934 (Perubahan Hukum Sekuritas – tahun 1934)
 Pasal 10b-5 dari Securities Exchange Act of 1934
 Auditor Defenses – 1934 Act (Pembelaan Auditor – 1934)
 Sanksi SEC
 Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act
 Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977

15. Kewajiban Kriminal
→ Cara terakhir para Akuntan Publik dianggap bertanggungjawab
→ Memaksa praktisi untuk sangat peduli dan menggunakan itikad baik
dalam kegiatannya.
 Mengesahkan lap. keuangan yang berisi pengungkapan yg tidak
memadai
 Menipu orang lain dengan sadar
 Terlibat dalam laporan keuangan yang palsu

16. Ketentuan hukum yang menimbulkan
kewajiban para akuntan publik
Kelalaian dan penipuan
(negligence and fraud):
Kelalaian biasa (ordinary
negligence) – kurang sungguh -
sungguh kurang profesional
Kelalaian kotor (gross
negligence) – kurang
teliti/ceroboh
Penipuan konstruktif
(constructive fraud) –
kelalaian luar biasa/ektrim
walaupun bukan untuk tujuan
menipu
Kesalahan karena kelalaian (tort
action for negligence/Fraud) –
kegagalan salah satu pihak untuk
memenuhi kewajiban, shg
merugikan pihak lain

17. Ketentuan hukum yang menimbulkan
kewajiban para akuntan publik
Hukum kontrak
(Contract Law):
Pelanggaran kontrak (Breach of
Contract) – kegagalan KAP
menyampaikan SPT klien pada tanggal yang
telah ditetapkan dalam kontrak
Kepentingan pihak ke tiga (Third-
party beneficiary) – pinjaman cukup
besar, bank mensyaratkan untuk dilakukan
audit atas penggunaannya

18. Ketentuan hukum yang menimbulkan
kewajiban para akuntan publik
Syarat-syarat Lain:
Hukum adat
(Common Law)
Kewajiban bersama dan
beberapa kewajiban (Joint
and several Liability)
Hukum berdasarkan UU
(Statutory Law)
Kewajiban yang terpisah
dan proposional (Separate
and proportionate Liability)

19. Tanggapan Profesi terhadap
Kewajiban Hukum
Cara mengurangi risiko terkena sanksi hukum:
 Mencari perlindungan dalam proses pengadilan
 Meningkatkan kerja audit sehingga memenuhi permintaan pemakai
dengan lebih baik
 Mendidik pemakai tentang batas audit

20. Melindungi setiap Akuntan Publik thd
Kewajiban Hukum
Langkah untuk meringankan kewajibannya:
 Hanya berurusan dg klien yang memiliki integritas
 Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi
mereka dengan pantas
 Mengikuti standar profesi
 Mempertahankan independensi
 Memahami usaha klien
 Melaksanakan audit yang bermutu

21. Terima Kasih