Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab hukum akuntan publik dan jenis laporan audit. (2) Dibahas pula jenis pelanggaran dalam audit seperti negligence dan fraud serta kasus fraud berdasarkan pelaku dan tindakan. (3) Terdapat pula pembahasan mengenai jenis laporan auditor, perubahan format laporan audit di Indonesia, dan keterbatasan dari laporan auditor.

1. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN
PUBLIK DAN LAPORAN AUDIT
Kelompok 1 (AKS 5 B)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

2. ADJI
SULAIMAN
(0502162058)

3. CITRA HIDAYAH
(0502161039)

4. FITRI LESTARI
(0502161050)

5. MAHALITA NUR
QALBY
(0502162149)

6. A. HAK DAN KEWAJIBAN AKUNTAN
PUBLIK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang
Akuntan Publik diatur antara lain tentang hak, kewajiban dan
larangan kepada akuntan publik.
1. Hak Akuntan Publik.
 Dalam pasal 24, antara lain ditegaskan bahwa : Akuntan Publik
berhak untuk :
 Memperoleh imbalan jasa;
 Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan
jasa sesuai dengan SPAP; dan
 Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang
berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

7. 2. Kewajiban Akuntan Publik.
 Akuntan Publik wajib: berhimpun dalam Asosiasi Profesi
Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan
Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang
KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau
cabang.
 KAP dimaksud; mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan
Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri
dari suatu KAP; melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak: menjadi Rekan
pada KAP; mengundurkan diri dari KAP; atau merangkap jabatan
yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini; menjaga kompetensi
melalui pelatihan professional berkelanjutan; dan berperilaku baik,
jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

8. 3. Tanggungjawab Akuntan Publik
 Dalam Pasal 26 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik, antara lain diatur tentang tanggungjawab akuntan
publik, yaitu : Akuntan Publik bertanggung jawab atas
jasa yang diberikan.
 Selanjutnya, dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik, antara lain diatur : KAP atau
cabang KAP wajib: mempunyai paling sedikit 2 (dua)
orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang
akuntansi; mempunyai kantor atau tempat untuk
menjalankan usaha; memiliki dan menjalankan sistem
pengendalian mutu; dan memasang nama lengkap kantor
pada bagian depan kantor.

9. 4. Larangan Terhadap Akuntan Publik.
Dalam UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur juga
mengenai Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Di dalam Pasal 30,
ditentukan, bahwa : Akuntan Publik dilarang:
 memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;
 merangkap sebagai: pejabat negara; pimpinan atau pegawai pada lembaga
pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan
peraturan perundang-undangan; atau jabatan lain yang mengakibatkan benturan
kepentingan;
 memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui
KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin;
 memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat
(3) melalui KAP;
 melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang
berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
 menerima imbalan jasa bersyarat;
 menerima atau memberikan komisi; atau melakukan manipulasi, membantu
melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan.

10. B. JENIS PELANGGARAN DALAM
AUDIT
Tanggungjawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul
suatu kelalaian atau akuntan publik tersangkut (kecurangan) fraud.
Jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi :
 Ordinary negligensi ( yaitu kesalahan ringan, manusiawi, tidak
disengaja) ini merupakan pelanggaran ringan.
 Gross negligensi (yaitu kesalahan agak berat, harusnya tidak
terjadi jika auditor menerapkan due profesional care).
 Constructive fraud (pelanggaran berat, akuntan publik terlibat
secara angsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang
dilakukan manajemen).
 Fraud (pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara sadar
terlibat bersama manajemen daam melakukan fraud).

11. C. KASUS FRAUD
“Fraud adalah tindakan
curang, yang dilakukan sedemikian
rupa, sehingga menguntungkan diri
sendiri / kelompok atau merugikan
pihak lain (perorangan, perusahaan
atau institusi).”

12. Jenis fraud berdasarkan pelaku dikelompokkan
menjadi:
 Employee fraud (kecurangan pegawai), adalah
kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu
organisasi kerja.
 Management fraud (kecurangan manajemen), adalah
kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen
dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi
keuangan sebagai sarana fraud, biasanya dilakukan
untuk mencurangi pemegang kepentingan
(stakeholders) yang terkait organisasinya.

13. Jenis fraud berdasarkan tindakan dikelompokkan
menjadi:
 Penyelewengan terhadap aset (misappropriation of assets),
adalah penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja utk
kepentingan pribadi, biasanya sering dilakukan oleh
pegawai (employee). Contohnya, penggelapan kas
perusahaan, penggunaan fasilitas untuk kepentingan
pribadi.
 Kecurangan dalam laporan keuangan (fradulent finacial
reporting), adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan
pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu
para pengguna laporan, biasanya sering dilakukan oleh
manajemen. Contohnya, overstating asset, understating
liabilities.

14. D. LAPORAN AUDITOR
Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit.
Lapaoran audit adalah hal yang sangat penting dalam
penugasan audit dan assurance karena
mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Dalam
laporan audit, seorang auditor akan memberikan
kesimpulan dari pendapatnya, dan hasil dari laporan
ini yang diandalkan dari para pemakai laporan
keuangan untuk membuat suatu keputusan. Sehingga
auditor bertanggungjawab atas hasil laporan auditnya

15. JENIS-JENIS PENDAPAT AUDITOR
Dalam standar profesional akuntan publik yang di
terbitkan oleh Ikatan Akuntan Indoesia (IAI) pendapat
auditor dibagi kedalam lima kategori yaitu:
 Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).
 Pendapat wajar dengan bahsa penjelasan (unqualified
opinionwith language disclousure).
 Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion).
 Pendapat tidak wajar (adverse opinion).
 Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer
opinion).

16. LAPORAN AUDITOR STANDAR (UN QUALIFIED
OPINION)
Unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan dalam
menyusun laporan audit standar adalah sebagai berikut.
 Suatu kalimat yang tersembunyi “Laporan Auditor
Independen”.
 Alamat laporan di tujukan kepada pihak yang memberi tugas.
 Laporan disusun dalam tiga paragraf yang terdiri dari:
 Paragraf pengantar.
 Paragraf scope
 Paragraf opini
 Tanda tangan auditor, nama dan nomor register auditor
 Tanggal laporan audit

17. LAPORAN AUDITOR YANG MENYIMPANG
DARI LAPORAN STANDAR
 Pernyataan Pendapat Wajar Dengan Bahasa Penjelas (Un Qualified Opinion With
Lang-Usage Disclosure.
Untuk keadaan tertentu auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan
bahasa penjelasan untuk menjelaskan kondisi tertentu yaang dihadapi auditor dalam
melaksanakan audit.
 Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan secara
keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum.
 Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor apabila adanya
pembatasan terhadap ruang lingkup audit sehingga tidak dapat melakukan yang cukup
untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan yang
diauditnya.

18. E. PERUBAHAN FORMAT LAPORAN AUDIT DI
INDONESIA
Perbedaan yang sangat prinsipil antara laporan audit menurut NPA dengan SPAP
adalah sebagai berikut:
 Dalam lemabaran kantor audit harus di buat sebuah kalimat “laporan auditor
independen“. Ketentuan ini tidak diaatur dalam NPA.
 Dalam NPA audit report standar terdiri dari dua paragraf sedangkan dalam SPAP
laporan terdiri dari tiga paragraf’
 Dalam NPA awal paragraf scope dimulai dengan “kami telah memeriksa sedangkan
dalam SPAP dimulai dengan” kami telah mengaudit”.
 Dalam NPA tidak diungkapkn batasan tanggung jawab antara manajemen dengan
auditor sedangkan dalam SPAP telah diungkapkan secara tegas bahwa laporan
keuangan adalah tanggung jawab manajemen sedangkan auditor bertanggung jawab
pada pernyataan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan audit
yang dilakukan.
 Dalam NPA tidak dinyatakan ssecara tegas NPA yang di tetapkan oleh IAI.
 Dalam paragraf opini menurut NPA harus dinyatakan “penerapan prinsip akuntansi
secara konsisten dengan tahun sebelumnya” sedangkan dalam SPAP kata-kata konsisten
tidak perlu diungkapkan.

19. F. KETERBATASAN DARI LAPORAN AUDITOR
Audit mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut ini:
 1. Biaya yang terbatas
Adanya keterbatasan biaya membuat audit tidak dapat
dilakukan pada seluruh transaksi. Kondisi ini mendorong
auditor untuk melakukan pengujian dengan menggunakan
materialitas sebagai batasan.
 2. Waktu yang terbatas
Adanya keterbatasan waktu membuat audit tidak dapat
dilakukan pada seluruh transaksi. Sama seperti kondisi akibat
adanya keterbatasan biaya, auditor juga terdorong untuk
melakukan pengujian dengan menggunakan materialitas sebagai
batasan.

20. Selain dari keterbatasan audit, laporan keuangan juga
mendapat keterbatasan yang berasal dari proses akuntansi itu
sendiri yaitu:
 1. Adanya prinsip akuntansi alternatif
Dengan adanya prinsip akuntansi alternatif, maka
pengguna laporan keuangan harus waspada terhadap efek
dari penggunaan prinsip akuntansi alternatif.
 2. Adanya estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi merupakan sesuatu yang tidak
pasti bahkan auditor pun tidak dapat memastikannya. Oleh
karena itu, pengguna laporan keuangan juga harus waspada
terhadap hal ini.

21. Kesimpulan
 Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa
atestasi/asurans. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas
oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan
keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan sangat penting dalam
mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan.
 Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan
masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab
Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan
atau informasi keuangan suatu entitas.
 Pemberian sanksi hukum terhadap akuntan publik, agar kelompok masyarakat
yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas,
termasuk tanggungjawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak
adil. Ketentuan tentang sanksi hukum sangat perlu diperhatikan sehubungan
dengan pelaksanaan jasa akuntan publik, karena dalam kegiatan yang dilakukan
oleh akuntan publik memiliki implikasi kepada publik. Ketentuan ini diharapkan
dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan
dengan modus menggunakan nama akuntan publik asli dengan menerbitkan
laporan palsu, maupun dengan memalsu yang seolah-olah adalah akuntan
publik.

22. TERIMA KASIH