2. Gender pada awalnya diambil dari kata dalam
bahasa arab JINSIYYUN yang kemudian di
adopsi dalam bahasa perancis dan inggris
menjadi Gender
Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan
perempuan dalam peran, fungsi, hak,
tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk
oleh tata nilai social, budaya dan adat istiadat
(Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2003)
3. Gender adalah peran dan tanggung jawab
perempuan dan laki-laki yang ditentukan
secara social. Gender berhubungan dengan
persepsi dan pemikiran serta tindakan yang
diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki
yang dibentuk masyarakat, bukan karena
perbedaan biologis (WHO, 1998).
4. Seksualitas/jenis kelamin adalah
karakteristik biologis-anatomis
(khususnya system reproduksi dan
hormonal) diikuti dengan
karakteristik fisiologis tubuh yang
menentukan seseorang adalah laki-
laki atau perempuan (Depkes RI,
2002:2)
5. Seksualitas/Jenis Kelamin (seks) adalah
perbedaan fisik biologis yang mudah dilihat
melalui cirri fisik primer dan secara
sekunder yang ada pada kaum laki-laki dan
perempuan(Badan Pemberdayaan
Masyarakat, 2003)
6. Diskriminasi gender adalah adanya
perbedaan, pengecualian/pembatasan yang
dibuat berdasarkan peran dan norma gender
yang dikonstruksi secara social yang
mencegah seseorang untuk menikmati HAM
secara penuh.
7. Bentuk manifestasi ketidakadilan gender
adalah proses marginalisasi/pemiskinan
terhadap kaum perempuan. Ada beberapa
mekanisme proses marginalisasi kaum
perempuan karena perbedaan gender. Dari
segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan
pemerintah, keyakinan, tafsiran agama,
keyakinan tradisi dan kebiasaan bahkan
asumsi ilmu pengetahuan, misalnya
marginalisasi dibidang pertanian,
8. contohnya revolusi hijau yang memfokuskan
pada laki-laki mengakibatkan banyak
perempuan tergeser dan menjadi miskin.
Contoh lain adanya pekerjaan khusus
perempuan seperti : guru anak2, pekerja
pabrik yang berakibat pada penggajian yang
rendah.
9. Dalam berbagai aspek ketidak-setaraan
gender tersebut sering ditemukan pula
ketidakadilan gender yaitu ketidakadilan
berdasarkan norma dan standart yang belaku.
Ketidak-adilan adalah ketidaksetaraan yang
tidak pantas atau tidak adil.
10. Definisi “keadilan gender dalam kesehatan”
menurut WHO mengandung 2 aspek :
1. Keadilan dalam status kesehatan yaitu
tercapainya derajat kesehatan yang setinggi
mungkin (fisik, psikologi dan social).
2. Keadilan dalam pelayanan kesehatan yang
berarti bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan
kebutuhan tanpa tergantung pada kedudukan
sosial dan diberikan sebagai respon terhadap
harapan yang pantas dari masyarakat dengan
penarikan biaya pelayanan yang sesuai dengan
kemampuan.
11. Isu gender adalah suatu kondisi yang
menunjukkan kesenjangan laki-laki dan
perempuan yaitu adanya kesenjangan antara
kondisi yang dicita-citakan (normatif) dengan
kondisi sebagaimana adanya (obyektif).
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Safe
Motherhood)
Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi Remaja
Infeksi Menular Seksual
12. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap
kesehatan laki-laki dan perempuan. Hal ini
semakin dirasakan dalam ruang lingkup
kesehatan reproduksi antara lain karena hal
berikut :
Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi
sepanjang siklus hidup manusia missal
masalah inses yang terjadi pada masa anak-
anak dirumah, masalah pergaulan bebas ,
kehamilan remaja.
13. Perempuan lebih rentan dalam menghadapi
resiko kesehatan reproduksi seperti
kehamilan, melahirkan, aborsi tidak aman
dan pemakaian alat kontrasepsi. Karena
struktur alat reproduksi yang rentan secara
social atau biologis terhadap penularan IMS
termasuk STD/HIV/AIDS.
14. Masalah kesehatan reproduksi tidak terpisah
dari hubungan laki-laki dan perempuan.
Namun keterlibatan , motivasi serta
partisipasi laki-laki dalam kespro dewasa ini
sangat kurang.
Laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan
reproduksi, khususnya berkaitan dengan IMS.
HIV, dan AIDS. Karena ini dalam menyusun
strategi untuk memperbaiki kespro harus
dipertimbangkan pula kebutuhan, kepedulian
dan tanggung jawab laki-laki.
15. Perempuan rentan terhadap kekerasan dalam
rumah tangga (kekerasan domestic) atau
perlakuan kasar yang pada dasarnya
bersumber gender yamg tidak setara.
Kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan
dengan urusan perempuan seperti KB<>
16. adalah termasuk hak asasi perempuan untuk
dapat secara bebas dan bertanggung jawab
mengontrol dan memutuskan hal-hal yang
terkait dengan seksualitasnya termasuk
kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari
paksaan, diskriminasi dan kekerasan (FWCW
Platform, 1996)
17. Mengacu pada hak-hak asasi manusia seperti
tercantum dalam hukum internasional dan
nasional serta dokumen-dokumen hak asasi
manusia (HAM) mencakup :
Hak dasar individu dan pasangan untuk
menentukan secara bebas dan bertanggung
jawab atas jumlah dan jarak anak,
mendapatkan informasi serta cara-cara untuk
melaksanakan hal tersebut
18. Hak untuk mancapai standar tertinggi
kesehatan reproduksi dan seksual
Hak untuk membuat keputusan yang terbatas
dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan
19. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi
manusia telah diakui dan diatur dalam
berbagai instrumen internasional maupun
nasional. Jaminan pengakuan hak atas
kesehatan tersebut secara eksplisit dapat
dilihat dari beberapa instrumen sebagai
berikut :
20. Instrumen Nasional
1. Amandemen- II Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
2. Pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan.
4. UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
21. Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan
terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi. Seringkali akibat dari
pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap
kesehatan demikian pula sebaliknya,
pelanggaran terhadap hak atas kesehatan
juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.
22. Pengertian kesehatan sangat luas dan
merupakan konsep yang subjektif, serta
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
faktor-faktor geografis, budaya dan sosio
ekonomi.
Core content (PBB) terdiri dari seperangkat
unsur-unsur yang harus dijamin oleh negara
dalam keadaan apapun, tanpa
mempertimbangkan ketersediaan sumber
daya, yang terdiri dari :
23. 1. Perawatan kesehatan :
a. Perawatan kesehatan ibu dan anak,
termasuk keluarga berencana;
b. Imunisasi;
c. Tindakan yang layak untuk penyakit-
penyakit biasa (common disease) dan
kecelakaan;
d. Penyediaan obat-obatan yang pokok
(essential drugs).
24. 2. Prakondisi dasar untuk kesehatan :
a. Pendidikan untuk menangani masalah
kesehatan termasuk metode-metode untuk
mencegah dan mengedalikannya;
b. Promosi penyediaan makanan dan nutrisi
yang tepat;
c. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
25. (ICESCR) memberikan contoh umum dan
spesifik berbagai langkah-langkah yang
muncul dari adanya definisi yang luas dari
hak atas kesehatan dalam pasal 12 ayat (1)
sehingga dapat dapat menggambarkan isi
dari hak atas tersebut, yaitu :
26. mengurangi angka kematian bayi dan anak di
bawah usia 5 tahun;
pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi;
akses terhadap Keluarga Berencana (KB);
perawatan sebelum dan sesudah melahirkan;
pelayanan gawat darurat dalam bidang
obstetri (kebidanan);
akses dan sumber daya yang dibutuhkan
sehubungan dengan kesehatan reproduksi.
27. Non diskriminasi dan perlakuan yang sama;
Perspektif gender
Kesehatan anak dan remaja, orang tua,
penyandang cacat dan masyarakat adat.
28. Mengimplementasikan norma-norma HAM
pada hak atas kesehatan harus memenuhi
prinsip-prinsip :
1. Ketersediaan pelayanan kesehatan
2. Aksesibilitas Fasilitas kesehatan, barang
dan jasa .
Syaratnya :tidak diskriminatif, terjangkau
secara fisik, terjangkau secara ekonomi dan
akses informasi untuk mencari, menerima
dan atau menyebarkan informasi dan ide
mengenai masalah-masalah kesehatan.
29. 3. Penerimaan (oleh etika medis dan sesuai
secara budaya)
4. Kualitas (secara ilmu ,medis dan budaya)
