Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kementerian Desa, Pembandungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai program-program peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pen

1. 1
PEMBANGUNAN
KAWASAN

2. www.themegallery.com
Company Logo
Nama : MISRIANI,SH
Nip : 19710616 1992032 003
Tempat/Tgl.Lahir : Lajau, 16 Juni1971 (Tembilahan riau )
Alamat : Lamtementimur Kec.Jayabaru
Hobby : Olah ragadan seni.
Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangansarana dan
prasaranakawasanmukimdan Gampong DPMGAceh

3. 5
2
2
RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

4. UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa
• Desa Membangun
• Membangun Desa
PP 43 Tahun 2014 dan PP 47 Tahun
2015
• Pemenuhan target-target afirmatif
RPJMN 2015-2019 seperti :
 menekan ketimpangan pembangunan wilayah
 menekan urbanisasi
 penciptaan lapangan kerja
• Pelaksanaan di luar target-target RPJMN
NAWACITA Ke-3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
Sasaran Prioritas Nasional dalam
RPJMN
• Pengurangan 5000 Desa Tertinggal
& penambahan 2000 Desa Mandiri
• Pembangunan 40 Kawasan
Perdesaan
UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
Amanat penataan ruang kawasan perdesaan
Permendes
No. 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan
Perdesaan
UU 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nsional
DASAR HUKUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

5. Kawasan Perdesaan
adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan
utama pertanian,
termasuk pengelolaan
sumber daya alam
dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat
permukiman
perdesaan, pelayanan
jasaekonomi.
Kawasan Perdesaan
(Pasal 1 UU 6/2014)
PENGERTIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kab./ Kota
Pemerintah Desa
Pihak Ketiga
Dalam rangka pencapaian sasaran, pembangunan kawasan dilakukan secara sinergis antar berbagai komponen (K/L, Korporasi, Masyarakat)
sehingga perlu sinkronisasi pengembangan kawasan perdesaan.

6. Kualitas Pelayanan
Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu pada Pengembangan
Potensi dan atau Pemecahaan Masalah Kawasan Perdesaan
Melalui
Pendekatan Partisipatif

7. 1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar
2. Terbatasnya infrastruktur dasar
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi desa dan kawasan perdesaan
4. Rendahnya keterkaitan (konektivitas)
5. Rendahnya akses transportasi dan telekomunikasi
6. Tingginya kesenjangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah
7. Meningkatnya kerentanan dan risiko bencana
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-
Undang No.6 Tahun 2014, termasuk belum tertatanya pendampingan kepada
masyarakat dan pemerintah desa, rendahnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan desa, belum optimalnya pengelolaan keuangan desa, dan belum
berkembangnya kawasan perdesaan yang berkelanjutan
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN

8. 8
PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2017

9. Maraknya kegiatan Musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaan
sampai eksekusi pembangunan
Transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari
akuntabilitas penyelanggara pemerintahan desa
Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program
harus dijalankan secara swakelola, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga
Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga
desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas
Munculnya aneka upaya untuk memerkuat kapasitas warga dan
pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal
1
2
3
4
5
CAPAIAN DANA DESA SELAMA 4 TAHUN

12. 8.39 8.52 8.34 8.16 8.29 8.22 7.79 7.73 7.72 7.26 7.02
14.32 14.42 14.17 13.76 14.21 14.09 14.11 13.96 13.93 13.47 13.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Maret 2013 September 2013 Maret 2014 September 2014 Maret 2015 September 2015 Maret 2016 September 2016 Maret 2017 September 2017 Maret 2018
Kota Desa Rata-Rata Nasional
Pertama kali angka kemiskinan
Indonesia hanya satu digit, terendah
sejak 1998. yaitu mencapai 9,82%
(25,95 Juta Jiwa)
Sumber : BPS 2018
12
PERSENTASE KEMISKINAN PERDESAAN - PERKOTAAN

13. 4 KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
13

15. PERATURAN MENTERI DESA, PDTT
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

16. Tujuan
Desa dalam menyelenggarakan
Kewenangan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa yang dibiayai
Dana Desa.
Pemerintah Pusat dalam
pemantauan dan evaluasi
penggunaan Dana Desa;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
membina dan memfasilitasi
penggunaan Dana Desa;
Pemerintah Daerah Provinsi
dalam memfasilitasi
penggunaan Dana Desa
melalui pendampingan
masyarakat Desa;
TUJUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

17. Pasal
3
Prinsip
Keadilan
Kebutuhan
Prioritas
Terfokus
Kewenangan
Desa
Partisipatif
Swakelola
Berdikari
Berbasis
Sumberdaya
Desa
Tipologi Desa
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa
tanpa membeda-bedakan;
mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;;
mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5
(lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional,
provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan
Dana Desa yang dibagi rata.;
mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;;
mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta
masyarakat Desa
mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan
sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari,
oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara
berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis,
sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta
perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
PRINSIP PENETAPAN
PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA
DESA

18. Penggunaan
Dana Desa
diprioritaskan
untuk membiayai
pelaksanaan
program dan
kegiatan di
bidang
pembangunan
Desa dan
pemberdayaan
masyarakat
Desa.
Prioritas
penggunaan Dana
Desa sebagaimana
dimaksud dapat
digunakan untuk
membiayai
pelaksanaan
program dan
kegiatan prioritas
yang bersifat
lintas bidang.
Prioritas penggunaan dana desa
diharapkan dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat Desa berupa
peningkatan kualitas hidup,
peningkatan kesejahteraan dan
penanggulangan kemiskinan
serta peningkatan pelayanan
publik di tingkat Desa
Pasal
4
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

19. Peningkatan kualitas
hidup masyarakat
Desa diutamakan
untuk membiayai
pelaksanaan program
dan kegiatan di
bidang pelayanan
social
dasar yang
berdampak langsung
pada meningkatnya
kualitas hidup
masyarakat.
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Lingkungan pemukiman;
2. Transportasi;
3. Energi; dan
4. Informasi dan Komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:.
1. Kesehatan masyarakat; dan
2. Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi
Desa yang meliputi:
1. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. Penanganan bencana alam; dan
3. Pelestarian lingkungan hidup.
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
Pasal 5
BIDANG PEMBANGUNAN
DESA

20. Pasal 6
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar antara lain yang berdampak langsung pada
penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi bagi anak-anak.
Kegiatan penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi antara lain meliputi:
Penyediaan air bersih dan sanitasi;
Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
Pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu
menyusui;
Pengembangan ketahanan pangan di Desa;
Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diswakelola oleh Desa
dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada di Desa.
1
2
3

21. Pasal 7
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
1
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan
kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan
pendapatan asli Desa.
Program dan kegiatan antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau kawasan perdesaan,
BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan
kewenangan Desa.
Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau
BUMDesa bersama.
Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diswakelola oleh
Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada di
Desa.
2
3
4
5

22. Pasal 8
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
1
2
3
4
5
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.
Kegiatan padat karya tunai diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi
dan sumberdaya manusia di Desa.
Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk
bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat
Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana
Desa.
Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

23. Pasal 9
DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA,
MELIPUTI:
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa
pada: Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha
ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

24. Pasal 9
DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA,
MELIPUTI:
Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pembangunan pada:
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan
pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

25. Kawasan Agropolitan (pertanian)
Kawasan Minapolitan(Industri perikanan)
Kawasan Sumber daya alam
Kawasan Wisata dan Budaya
Kawasan Industri rumah tangga.

26.  Kegiatan Pertanian.
 Pengelolaan sumber daya alam
 Tempat Pelayanan.
 Nilai strategis
 Keserasian Pembangunan
 Kearifan Lokal dan Eksistensi masyarakat
hukum dan adat istiadat.
 Keterpaduan dan Berkelanjutan.

27. APB DESA
APBN
APBD
PROVINSI
SUMBER
LAIN YANG
SAH DAN
TIDAK
MENGIKAT
APBD
KAB//KOTA

28. Pasal
19
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa.
 Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah kabupaten/kota menyediakan
pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa.
 Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah
kabupaten/ kota yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 Organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada
masyarakat Desa dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
 Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati/Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
 Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah
(OPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
 Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam
Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
 Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Pasal 20
PELAPORAN
 Bupati/Walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas
penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja
penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.