1. Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting;
“Upaya Pemda dalam Pencapaian Target Penurunan
Stunting”
Disampaikan pada Acara
“Bincang-bincang Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”
Oleh: Kepala Biro Perencanaan BKKBN
Jakarta | 13Oktober 2023
c
4. Benchmarking praktik baik penurunan Stunting
Maharastra 3% per tahun 1
Dari 44% tahun 2005 menjadi 22,8% tahun 2012
1. Advokasi pentingya 1000 HPK
2. Ada ‘think thank’ yang menyiapkan saran kebijakan berbasis bukti kepada pemerintah
3. Menciptakan platform konvergensi antar departmen
Sumber: WHO Global Nutrition Target: Stunting Policy Brief 1, Improving child nutrition. The achievable imperative for global progress. New York: United Nations Children’s Fund; 2013
(https://www.unicef.org/gambia/Improving_Child_Nutrition_-_ the_achievable_imperative_for_global_progress.pdf2, https://www.unicef.org/dprk/nutrition3
Bolivia 2.5% per tahun 1
Dari 18,5% tahun 2008 menjadi 13,5% di tahun 2011
1. Promosi ASI ekslusif dan MPASI yang terfortifikasi
2. Program WASH
3. Pertanian keluarga untuk pemenuhan kebutuhan protein dan sayuran
Peru 4.25% per tahun 2
Dari 54% tahun 2000 menjadi 37% 2004 (khusus baduta di daratan Amazone)
1. Fokus pada keluarga miskin
2. Skema insentif financial (Juntos) yang dikirim ke ibu agar membawa anaknya ke fasillitas Kesehatan
3. Program WASH
4. Dukungan psikososial tumbuh kembang baduta.
Korea DPR 1,78% per tahun 3
Dari 28% di tahun 2012 menjadi 19,1% di tahun 2017
1. Skrining LILA dan rujukan dini kasus malnutirsi serta perawatan gizi di fasilitas kesehata (Ready To Use
Therapeutic Food/RUTF)
2. Outreach pemberian vitamin A, obat cacing dan taburia untuk seluruh ibu yang memiliki bayi usia 6-23 tahun
2kali per tahun
3. Inisiasi menyusui dini , ASI eksklusif dan pengenalan makanan fortifikasi sesuai usia. Promosi konsumsi protein
hewan 1 telur per hari.
5. 27.7
24.4
21.6
2019 2021 2022
17.8
2023
14
2024
5 Pilar Strategi Nasional PPS & RAN PASTI
Layanan
Intervensi
Spesifik
9
Layanan
Intervensi
Sensitif
11
Target Intervensi
2023
PREVALENSI STUNTING INDONESIA
*Pendataan Keluarga (PK) 2021 | ** Pemutakhiran PK 2022
Sasaran (Keluarga, Catin, PUS, Bumil, Bufas, Baduta/Balita)
21,9 Juta Keluarga Berisiko Stunting (Keluarga Berisiko Stunting)*
13,5 Juta Keluarga
Berisiko Stunting**
Penurunan Jumlah Keluarga Berisiko Stunting
Catatan: Dibutuhkan Studi lebih lanjut untuk melihat dampak implementasi Stranas PPS dan RAN PASTI terhadap penurunan Jumlah Keluarga Berisiko Stunting
Implementasi 2023
Implementasi Strategi Nasional
Percepatan Penurunan Stunting 2023-2024
17
3,8%
6. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi, 2021-2022
37,8
33,8
29,5
31,4
33,2
26,2
29,7
29,8
30,2
27,4
27,4
28,7
27,5
23,3
30,0
22,8
29,0
27,5
25,8
20,9
21,6
24,5
24,5
22,1
23,5
24,8
18,6
22,4
22,3
17,3
17,6
18,5
16,8
10,9
24,4
35,3
35,0
34,6
32,7
31,2
30,0
28,2
27,8
27,7
27,2
26,9
26,1
26,1
25,2
24,6
23,9
23,8
22,1
21,1
20,8
20,5
20,2
20,0
19,8
19,2
18,6
18,5
18,0
17,0
16,4
15,4
15,2
14,8
8,0
21,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
SSGI2021 SSGI 2022
Provinsi yg naik
Sumber: Kemenkes, SSGI 2022
6
Indonesia
turun 2,8%
6 Provinsi mengalami kenaikan: Sulawesi Barat, Papua, NTB, Papua Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur
3 Provinsi mengalami penurunan terbesar: Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara
7. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INTERVENSI BAGI KELUARGA
Intervensi Spesifik: Upaya untuk mengatasi
penyebab langsung terjadinya Stunting
Intervensi Sensitif: Upaya untuk mengatasi
penyebab tidak langsung terjadinya Stunting
Peningkatan kualitas
lingkungan tempat tinggal:
Air bersih dan sanitasi
Peningkatan kualitas
ketahanan pangan
keluarga
Peningkatan akses keluarga pada
asupan gizi dan layanan kesehatan
primer yang berkualitas
Dalam pelaksanaan intervensi pada keluarga,
dibutuhkan kolaborasi koordinasi lintas sektor dan
pihak untuk mensinergikan program/ kegiatan kunci
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
KELOMPOK KEGIATAN DALAM INTERVENSI
8. APAKAH STUNTING
DAPAT DICEGAH?
REMAJA PUTRI
• Skrining anemia dan konsumsi tablet
tambah darah
• Asupan nutrisi bagi calon pengantin
MASA KEHAMILAN
• Rutin melakukan ANC untuk
memeriksakan kondisi kehamilan
ke dokter/bidan.
• Memenuhi asupan nutrisi yang
baik dengan makanan sehat dan
mineral seperti zat besi, asam folat
dan iodium harus tercukupi
BALITA
• Terapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
• Imunisasi
• ASI Ekslkusif
• MPASI dengan kecukupan gizi
adekuat
Perilaku Hidup Bersih Sehat
• Terapkan gaya hidup bersih dan
sehat (pemenuhan gizi/nutrisi)
• Cuci tangan pakai sabun dengan
air bersih
• Buang air besar di jamban
• Memiliki air minum yang merupakan
air bersih
• Sanitasi sehat
INTERVENSI DALAM PENCEGAHAN STUNTING
9. INTERVENSI DALAM PENCEGAHAN STUNTING
Peningkatan akses keluarga pada asupan gizi dan
Penekanan pada Upaya Peningkatan kualitas
ketahanan pangan keluarga
mengintervensi keamanan
pangan untuk mendukung
percepatan penurunan
stunting
pengawasan produk
pangan fortifikasi yang
ditindaklanjuti oleh
pelaku usaha
• Sinergitas pelaksanaan program keamanan pangan yang
selama ini telah dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat
dan daerah
• Dukungan dengan perencanaan anggaran yang efektif dan
efisien sesuai dengan kewenangan/tusi
10. Fokus Poin Intervensi Spesifik (1)
ASI EKSKLUSIF
Meningkatkan
Komunikasi Perubahan
Perilaku Tentang
Pemberian ASI
Eksklusif
MP-ASI
Data Intervensi
Pemberian MP-ASI
8
11. Fasilitasi Rumah Tangga Mendapatkan Akses Air Minum
Layak di Lokasi Prioritas.
Fasilitasi Rumah Tangga Mendapatkan Akses Sanitasi
Layak di Lokasi Prioritas.
Memastikan Bantuan Jaminan Nasional dari 40%
Penduduk Berpendapatan Terendah.
Mengoptimalkan Keluarga Miskin dan Rentan Menerima
Bantuan Sosial Pangan.
Meningkatkan Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat
di Desa/Kelurahan agar Stop Buang Air Besar
Sembarangan.
Fokus Poin Intervensi Sensitif
Menuju Capaian Indikator Tahun 2023
10
12. 1. Optimalisasi Pelayanan KBPP di RS/Puskesmas/Faskes lainnya
pada semester 2 tahun 2023.
3. Maksimalkan pemanfaatan Elsimil di dari KUA/Bimas, Catatan
Sipil, dan Tempat Ibadah Agama selain Islam
4. Memastikan Rumah Tangga Mendapatkan Akses
Air Minum Layak
7. Memastikan data KRS terdampingi tersedia (masih dlm pross)
Fokus Poin Intervensi Sensitif Semester 1 Tahun 2023
Menuju Target 14% Tahun 2024
15
14. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TUJUAN PILAR STRANAS RENCANA AKSI NASIONAL
Pendekatan Keluarga
1. Menurunkan prevalensi
stunting
2. Meningkatkan kualitas
penyiapan kehidupan
berkeluarga
3. Menjamin pemenuhan
asupan gizi
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan
6. Meningkatkan akses air
minum dan sanitasi
1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah
Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan
pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat
individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi,
riset, dan inovasi
1. Penyediaan data keluarga
berisiko stunting
2. Pendampingan keluarga
berisiko stunting
3. Pendampingan semua calon
pengantin/calon PUS;
4. Surveilans keluarga berisiko
stunting
5. Audit kasus stunting
Ditetapkan oleh Kepala BKKBN
14%
STRANAS: Acuan Dalam Rangka Menyelenggarakan
Percepatan Penurunan Stunting
15. 01
02
03
Penguatan perencanaan dan
penganggaran
Peningkatan kualitas pelaksanaan
Peningkatan kualitas pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan
Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
04
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah
Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah
Kab/Kota
Pemerintah Desa
Pedoman Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting
PELIBATAN SECARA KONVERGEN
DAN TERINTEGRASI
16. Strategi Berdasarkan Capaian dan Target Indikator
PerPres 72/2021 dan RAN PASTI
1. Peningkatan Pelaksanaan aksi konvergensi Kabupaten/Kota dan Desa
2. Integrasikan program/kegiatan PPS dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kabuaten/Kota dan Desa
3. Pendampingan Kespro dan edukasi gizi 3 bulan pra nikah bagi Calon Pasangan Usia Subur (PUS)
4. Mempertegas irisan Keluarga Berisiko Stunting dengan akses air minum dan sanitasi layak (KemenPUPR dan BKKBN)
PILAR 3
PILAR 1
STRATEGI
MENUJU
14%
1. Peningkatan alokasi APBD untuk PPS di Kab/kota dan APBDes
2. Kebijakan Perbup/Perkot tentang kewenangan Desa dalam percepatan penurunan stunting
3. Memastikan terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
1. Peningkatan pelaksanaan kampanye nasional
stunting khususnya terkait Penanganan Stunting
dari Hulu (catin), ASI Eksklusif, stop BABS, dan
Gemarikan.
2. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan
dikonsumsi oleh sasaran dengan memastikan
pendampingan
3. Memastikan PMT dikonsumsi oleh Keluarga
Berisiko Stunting melalui Dukungan Pendanaan
dari BOK Kesehatan, Dana desa, PKH, BAAS/
Bantuan sosial dan Pendampingan
1. Pemberian reward (Insentif)
kepada Pemda yang berkinerja
baik
2. Peningkatan pemantauan dan
evaluasi PPS di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Desa
3. Penguatan Pusat Pengendali Data
Stunting
PILAR 5
PILAR 2 DAN PILAR 4
17. Keterpaduan
K/L, Pemerintah
Daerah dan
Pemerintah
Desa .
Government
Partisipasi Aktif Swasta
dalam percepatan
penurunan stunting baik
langsung maupun tidak
langsung kepada
kelompok sasaran.
Swasta
PENDEKATAN MULTISEKTOR DAN MULTIPIHAK
G S PT MS M
Partisipasi Aktif
Perguruan Tinggi dan
akademisi dalam
percepatan penurunan
stunting melalui
Tridarma Perguruan
Tinggi
PT
Partisipasi
Masyarakat Sipil
(LSM, NGO,
Perseorangan, dan
Mitra Pembangunan)
dalam percepatan
penurunan stunting.
MaSyarakat
Partisipasi Media
dalam percepatan
penurunan stunting
melaui KIE
Pencegahan dan
Penanganan
Stunting.
Media
19. Kebijakan Penganggaran PPS di BKKBN
APBN;
➢Penganggaran Kegiatan BKKBN Pusat yang terkait dengan operasionalisasi Sekretariat PPS Pusat,
High Level Meeting (Koordinasi Tk. Pusat), Kebijakan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
➢Penganggaran Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi yang terkait dengan operasionalisasi Satgas PPS
Tk. Provinsi dan Kab/Kota, Koordinasi TPPS Tk. Prov, Kegiatan operasional (1000 HPK, Catin, GenRe,
pemantauan Bumil, penggerakan Yan KB dan Kespro) yang bersifat pilot project dan momentum di
Provinsi dan Kab/Kota, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
TKDD;
DAK Sub Bidang KB - Fisik dan Non Fisik (BOKB)
Bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah (Kab/Kota) dalam peningkatan akses dan
pelayanan (Yan KB KR, MKJP, Pembangunan Keluarga, dan penguatan data dan informasi), serta
kontribusi terhadap upaya Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting
APBD;
Penganggaran Program/Kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Kab/Kota)
dan disinkronkan dengan arahan indikator dalam Perpres 72 dan RAN PASTI
20. • Pelaksanaan percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan pendekatan
multisector dan multi pihak, dan terkait pelaksanaan program/kegiatan tetap
mengacu pada tusi masing-masing K/L dan sesuai tingkatan kewenangan
(Pemerintas Pusat dan Daerah)
• Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan PPS di lapangan dilakukan dengan
pendekatan keluarga beresiko stunting dan siklus hidup, baik untuk intervensi
spesifik maupun sensitive.
• Penganggaran kegiatan PPS tetap memperhatikan sinergitas anggaran sesuai
tingkatan kewenangan (APBN, TKDD, dan APBD), memperhatikan indikator dan tusi
yang menjadi kewenangan lintas K/L dan lintas Pemerintah Pusat dan Daerah, serta
membuka dukungan/partisipasi Masyarakat Sipil (LSM, NGO, Perseorangan, dan
Mitra Pembangunan) dalam pembiayaan percepatan penurunan stunting.
PENUTUP
