Kajian ini bertujuan menyusun rencana aksi konvergensi untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Grobogan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data penyebab stunting, identifikasi masalah, dan penyusunan strategi konvergensi multi-sektoral. Hasilnya berupa dokumen rencana aksi yang disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan selama 75 hari.

1. [Kerangka Acuan Kerja] Page 1
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
Kegiatan
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL
DAN BUDAYA
Pekerjaan
KAJIAN PENYUSUNAN AKSI KONVERGENSI STUNTING
Tahun Anggaran 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN GROBOGAN
Jalan S. Parman Nomor 23
Telepon (0292) 421200, 421084, 421040 Psw. 141, 201, 146
Purwodadi – Grobogan 58111
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

2. [Kerangka Acuan Kerja] Page 2
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KAJIAN PENYUSUNAN AKSI KONVERGENSI STUNTING
Uraian Pendahuluan
1. Latar
Belakang
Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu
masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017 22,2% atau
sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Namun angka ini sudah
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000
yaitu 32,6%.
Data prevalensi Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi
tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata
prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%.Stunting di
Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 telah mencapai angka 21%. Dan Kabupaten
Pemalang merupakan daerah utama yang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.
balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization (WHO),
Menurut data Susenas tahun 2017, hasil survei pada perempuan berumur 15-49
tahun diketahui bahwa 54,01% hamil pertama kali pada usia di atas 20 tahun (usia
ideal kehamilan). Sisanya sebesar 23,79% hamil pertama kali pada usia 19-20 tahun,
15,99% pada usia 17-18 tahun, dan 6,21% pada usia 16 tahun ke bawah. Hal ini
menunjukkan bahwa setengah dari perempuan yang pernah hamil di Indonesia
mengalami kehamilan pertama pada usia muda atau remaja.
Dampak yang disebabkan oleh kasus stunting adalah kegagalan pertumbuhan,
kegagalan pertumbuhan fungsi otak yang menyebabkan kebodohan. optimal. Kondisi
kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan
mempengaruhi pertumbuhan janin dan bayi serta membawa risiko terjadinya stunting.
Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak
kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang
pada saat setelah persalinan. kehamilan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan, Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,
serta Pelayanan Kesehatan Seksual, faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil
adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak
kelahiran. Usia kehamilan ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) berisiko
melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mempengaruhi sekitar
20% dari terjadinya stunting
Permasalahan stunting tidak hanya permasalahan dinas kesehatan saja, tetapi
permasalsahan kabupaten yang membutuhkan sinergi dan kerja sama antar dinas dan
stakeholder. Melihat dampak yang ditimbulkan dan perlunya afirmatif action
mencegah terjadinya stuntng demi kualitas SDM kedepan maka perlu disusun
Penyusunan Aksi konvergensi Stunting di Kabupaten Grobogan
2. Maksud dan
Tujuan
1) Maksud
Maksud dari Kajian Penyusunan Aksi Konvergensi Stunting adalah : terseusunnya
pedoman bagi stakeholder dalam pelaksanaan stunting di Kabupaten Grobogan
2) Tujuan
Tujuan dari kegiatan penyusunan Aksi Konvergensi Stunting adalah:
a) Mewujudkan komitmen daerah dalam mendukung pencegahan dan
penurunan stunting.
b) Memastikan upaya-upaya pencegahan dan penurunan stunting menjadi
prioritas pembangunan daerah.
c) Meningkatkan kualitas koordinasi antar elemen pemerintah dan stakeholder
masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan
pencegahan dan penurunan stunting.

3. [Kerangka Acuan Kerja] Page 3
3. Lokasi
Kegiatan
Bappeda Kabupaten Grobogan
4. Sumber
Pendanaan
APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019
5. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen :
AFI WILDANI, S.T., M.Eng
NIP. 19790805 200501 1 007
Bappeda Kabupaten Grobogan
Jalan S. Parman Nomor 23
Telepon (0292) 421200, 421084, 421040 Psw. 141, 201, 146
Purwodadi – Grobogan 58111
6. Sumber Dana
Dan
Perkiraan
Biaya
a. Sumber dana Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa
konsultansi berasal dari Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Dan Budaya
b. Perkiraan biaya Rp. 97.180.000, 00
Data Penunjang
7. Referensi
Hukum
Dasar hukum yang menjadi landasan Kajian Penyuunan Aksi Konvergensi Stunting
Kabupaten Grobogantahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5537 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor --- )
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3 )
9. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/Sustanaible Development Goals (SDGs)
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan
Gizi

4. [Kerangka Acuan Kerja] Page 4
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Pangan dan Gizi
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024
Ruang Lingkup
1. Lingkup
Kegiatan
Ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
1. Lingkup wilayah
Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah administratif Kabupaten Grobogan.
2. Lingkup materi
1) Mengumpulkan data penyebab stunting
2) Melakukan identifikasi permasalahan penyebab stunting
3) Menyusun aksi penanganan stunting
4) Menyusun stretgi konvergensi stunting
2. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Kajian Penyuunan Aksi Konvergensi Stunting adalah:
Dokumen Rencana Aksi Konvergensi
3. Peralatan,
Material,
Personeldan
Fasilitas dari
Pejabat
Pembuat
Komitmen
1. Peralatan dan material yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah
ruang pertemuan untuk diskusi dan pembahasan laporan.
2. Guna membantu penyedia jasa, maka dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan selaku Pengguna Anggaran.
4. Peralatan
dan Material
dari Penyedia
Jasa
Konsultansi
Dalam pelaksanaan perencanaan pada kegiatan ini diperlukan minimal antara lain :
1. Studio kerja dan peralatan standart untuk proses penyusunan kajian.
2. Komputer dan kelengkapan.
3. Sarana komunikasi dan transportasi.
5. Jangka
Waktu
Penyelesaian
Kegiatan
75 (tujuh puluh lima) hari kalender

5. [Kerangka Acuan Kerja] Page 5
6. Personel
Posisi Kualifikasi
Jumlah
Orang Bulan
Team Leader Ahli
Kesehatan
S1 Ilmu Kesehatan Minimal
pengalaman 7 tahun
1 orang 2,5 bulan
Ahli Sosial Minimal S1 Ilmu
Sosial/Administrasi Negara
pengalaman 3 tahun
1 orang 2,5 bulan
Ahli Kebijakan Publik S1 Ilmu Administrasi Negara
pengalaman 3 tahun
1 orang 2,5 bulan
Ahli Pengolahan Data dan
Informasi
S1 Ilmu Manajemen Informatika
dan Teknik Komputer pengalaman
3 tahun
1 orang 2,5 bulan
Ahli Perencanaan Wilayah S1 Perencanan Wilayah Kota
pengalaman 3 tahun
1 orang 2,5 bulan
Administrasi S1/D3 segala jurusan 1 orang 2,5 bulan
Surveyor D3/SMA/SMK 2 orang 1 bulan
7. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Kegiatan
Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi
adalah 2,5 bulan atau 75 (tujuh puluh lima) hari dngan jadwal pelaksanan sebagai
berikut :
No Kegiatan
Bulan I Bulan II Bulan III
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
.
Tahap I Persiapan
1. Penyusunan Laporan
Pendahuluan
2. Presentasi Laporan
Pendahuluan
3. Perbaikan Laporan
Pendahuluan
B
.
Tahap II Pelaksanaan
Pekerjaan
1. Pengumpulan data primer
dan data sekunder
2. Pengolahan data
3. Analisis data
4. Fokus Group Discussion
(FGD) dengan perangkat
daerah
5. Desk Rencana Aksi Daerah
dengan Perangkat Daerah
6. Penyusunan draft laporan
antara
7. Pembahasan draft laporan
antara
8. Finalisasi laporan antara
paska pembahasan
C
Tahap III Penyusunan
Laporan Akhir
9. Penyusunan draft laporan
akhir
10. Pembahasan draft laporan
akhir
11. Perbaikan draft laporan
akhir menjadi laporan final
12. Penyerahan dokumen

6. [Kerangka Acuan Kerja] Page 6
Laporan
8. Laporan Kajian Penyuunan Aksi Konvergensi Stunting, melalui beberapa tahapan kegiatan yang
masing-masing tahapan menghasilkan produk laporan sebagai berikut :
1. Laporan Pendahuluan, berisi tentang kerangka pikir dan metode serta rencana kerja
dalam pelaksanaan. Draft laporan pendahuluan diserahkan sebanyak 15 eksemplar
sebagai bahan pembahasan dengan tim teknis. Laporan pendahuluan final
diserahkan sebanyak 5 buku/eksemplar.
2. Laporan Antara, berisi tentang hasil analisis data dan capaian indikator kinerja
masing-masing bidang penanggulangan kemiskinan dilengkapi permasalahan yang
masih dihadapi dalam pencapaian target. Draft laporan antara diserahkan sebanyak
15 eksemplar sebagai bahan pembahasan dengan tim teknis. Laporan antara final
diserahkan sebanyak 5 buku/eksemplar.
3. Laporan Akhir, berisi secara keseluruhan hasil dan dilengkapi dengan rekomendasi.
Draft laporan akhir diserahkan sebanyak 15 eksemplar untuk dilakukan
pembahasan dengan tim teknis. Laporan akhir final diserahkan sebanyak 5
buku/eksemplar.
4. Flashdisk hasil laporan sebanyak 1 buah.
9. Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan dalam
Penyusunan Belanja Jasa Konsultansi Kajian Penyuunan Aksi Konvergensi Stunting
Kerangka Acuan Kerja ini sudah diupayakan rinci, namun demi sempurnanva
hasil pekerjaan, maka dimungkinkan adanya perubahan-perubahan berdasarkan
pada proses pelaksanaannya. Untuk itu konsultasi dipersyaratkan untuk
mengikuti perkembangan dan keputusan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan
bersama.
Purwodadi, September 2019
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
AFI WILDANI, S.T., M.Eng
NIP. 19790805 200501 1 007