SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
MODUL KAS
DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA
DEFINISI
1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
adalah system terintegrasi seluruh proses yang
terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi
modul penganggaran, modul komitmen, modul
pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan
modul akuntasi dan pelaporan.
2. Modul Kas adalah bagian dari SPAN yang
melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan rekening
milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan dana,
rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.
PER-59/PB/2013
1. Penatausahaan Rekening Milik BUN
2. Penyediaan Kebutuhan Dana
3. Rekonsiliasi Bank
4. Pembukuan dan Pelaporan
PENATAUSAHAAN REKENING BUN
1. Rekening milik BUN: Rekening BUN yang dikelola
oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN) dan
Rekening BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN di
Daerah (KPPN).
2. Rekening BUN: Rekening BUN, Rekening
Transito, dan Rekening Pengesahan.
3. Penatausahaan: Perekaman data rekening,
Pemutakhiran data rekening, penentuan
hubungan antar rekening, dan penutupan
rekening.
PENATAUSAHAAN REKENING BUN
4. Direktorat PKN melakukan setup rekening atas
semua rekening milik BUN (Rek.BUN,
Rek.Transito, dan Rek.Pengesahan).
5. Setup Rekening: input kepemilikan dan
penggunaan, input informasi rekening, dan
input pengendali rekening.
6. Informasi Rekening: Nama Rek.(pada SPAN/pada
sistem bank), Nomor.Rek, Mata Uang, Pemilik
Rek., Tgl Rek.aktif/non aktif, Tipe Rekening,
Akses Rek.koran, No.Rek tujuan pelimpahan
(dalam rangka penihilan).
PENATAUSAHAAN REKENING BUN
7. Pada awal implemantasi SPAN, setup rekening
pada aplikasi SPAN dilakukan oleh Direktorat
Transformasi Perbendaharaan c.q. Tim Pengelola
Data Referensi.
8. Selanjutnya, setelah pelaksanaan SPAN pada
seluruh KPPN, penatausahaan/setup rekening
dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas
Negara dengan berkoordinasi dengan Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
TIPE REKENING DALAM SPAN
No Tipe Deskripsi No Tipe Deskripsi
1 A Rekening Kas Umum Negara 15 O Rekening Khusus
2 B Rekening Pengeluaran BI 16 P Rekening Penerimaan SUN
3 C Rekening Pengeluaran SUN 17 Q Rekening Penempatan
4 D RPKBUNP 18 R Rekening dana Antara
5 E Rekening Retur 19 S RPL Migas dan Non Migas
6 F BO II/RPKBUNP.gaji 20 T Rekening Pemerintah Daerah
7 G Rekening Bapertarum 21 U Rekening Dana Investasi
8 H Rek. Pengesahan GUP/TUP Nihil 22 V Rekening SAL
9 I SubRKUN Penerimaan BI 23 W Rekening Dana Bergulir/KUT/dsb
10 J Rek.Tuj tertentu Dit.PKN 24 X Rek.Pengesahan BLU KPPN
11 K Rekening Persepsi PBB 25 Y Rekening Transito Lainnya
12 L Rekening BO III 26 Z Rekening Transito Reklas
13 M Rekening Persepsi 27 1 RPKBUNP.KPPN
14 N Rekening Devisa Persepsi 28 2 RPL Kementerian Lembaga
PENGENDALI REKENING
(Chart of Account/Bagan Akun Standar)
Segmen Deskripsi CoA Rekening RPKBUNP.span_BRI
Segmen_1 SEGMEN SATKER 999001.
Segmen_2 SEGMEN KPPN .999.
Segmen_3 SEGMEN AKUN .111331.
Segmen_4 SEGMEN PROGRAM .0000000.
Segmen_5 SEGMEN OUTPUT .0000000.
Segmen_6 SEGMEN DANA .0000000000.
Segmen_7 SEGMEN BANK .D0009.
Segmen_8 SEGMEN KEWENANGAN .0.
Segmen_9 SEGMEN LOKASI .0000.
Segmen_10 SEGMEN ANGGARAN .0.
Segmen_11 SEGMEN ANTAR ENTITAS .000000.
Segmen_12 SEGMEN CADANGAN .000000.
PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA
1. Direktorat PKN c.q. Subdit RKUN mengetahui jumlah kebutuhan dana
untuk pembayaran SP2D setelah Kasi PD melakukan approval atas SPM
terkait melalui aplikasi SPAN.
2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana:
a. Batch_1, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
b. Batch_2, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja
berkenaan.
c. Batch_3, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA
KPPN KPH-RPBI
1. Terdapat 4 (empat) RPBI: RPBI IDR (membayar SP2D non exotic currency),
RPBI USD (membayar SP2D USD dan SP2D exotic currency), RPBI JPY
(membayar SP2D JPY), dan RPBI EURO (membayar SP2D EURO).
2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana:
a. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
b. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja
berkenaan.
c. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
REKONSILIASI BANK
1. Rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening milik BUN
(Rekening BUN, Rekening Transito, dan Rekening
Pengesahan).
2. Rekonsiliasi bank Rek.BUN adalah pencocokan data
transaksi pada SPAN dengan data transaksi pada R/K yang
dikirimkan oleh Bank.
3. Data SPAN adalah data transaksi yang berasal dari Modul
Penerimaan, Modul Pembayaran, dan Modul Kas.
4. Rekonsiliasi bank Rek.Transito adalah pencocokan data
SPAN terhadap transaksi transito.
5. Rekonsiliasi bank Rek.Pengesahan adalah pencocokan data
SPAN dengan transaksi pengesahan.
6. Status atas pelaksanaan rekonsiliasi bank Rek.BUN: belum
direkonsiliasi, reconciled, dan unreconciled.
REKONSILIASI BANK
7.Transaksi yang belum direkonsiliasi (dari
report SPAN) merupakan data transaksi SPAN
yang belum direkonsiliasi/datanya belum
tersajikan di R/K yang dikirimkan oleh bank.
8.Transaksi reconciled (report SPAN) adalah data
transaksi R/K yang sama (No.Transaksi dan
Nilai Transaksi) dengan data SPAN.
9.Transaksi unreconciled (report SPAN) adalah
data transaksi R/K yang tidak sama dengan
data SPAN.
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
1. Untuk memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada
Rek. Milik BUN (Rek.BUN,Rek.Transito, dan Rek. Pengesahan) telah
dilakukan Direktorat PKN/KPPN dengan benar):
a. Rekening yang disetup di SPAN sudah benar.
b. Saldo awal yang diinput sudah benar.
c. Laporan Transaksi yang belum direkonsiliasi NIHIL.
d. Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran dengan status
“unreconciled” nihil.
e. Laporan Kas Posisi/Laporan Konsolidasi Kas KPPN wajar dan
dapat dijelaskan dibandingkan dengan data rekening koran fisik.
f. Laporan Rekonsiliasi CM – GL
2. Salah satu indikator validitas Laporan Arus Kas KPPN adalah
terpenuhinya kondisi pada 1 a dan 1 b.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Ambara Sugama
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Ahmad Abdul Haq
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Muhammad Amri
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satker
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 

Viewers also liked (8)

Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
Pertemuan 2 untuk mahasiswa
Pertemuan 2 untuk mahasiswaPertemuan 2 untuk mahasiswa
Pertemuan 2 untuk mahasiswa
 
Akuntansi kas
Akuntansi kasAkuntansi kas
Akuntansi kas
 

Similar to Modul Kas Dalam SPAN

Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Ahmad Abdul Haq
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
ArifBudiman342884
 
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
AmiLaksmi2
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Ahmad Abdul Haq
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Adi Jauhari
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 

Similar to Modul Kas Dalam SPAN (20)

Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
PPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptxPPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptx
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
Rekonsilasi
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 

More from Ahmad Abdul Haq

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Modul Kas Dalam SPAN

  • 1. MODUL KAS DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
  • 2. DEFINISI 1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah system terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntasi dan pelaporan. 2. Modul Kas adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan rekening milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.
  • 3. PER-59/PB/2013 1. Penatausahaan Rekening Milik BUN 2. Penyediaan Kebutuhan Dana 3. Rekonsiliasi Bank 4. Pembukuan dan Pelaporan
  • 4. PENATAUSAHAAN REKENING BUN 1. Rekening milik BUN: Rekening BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN) dan Rekening BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN). 2. Rekening BUN: Rekening BUN, Rekening Transito, dan Rekening Pengesahan. 3. Penatausahaan: Perekaman data rekening, Pemutakhiran data rekening, penentuan hubungan antar rekening, dan penutupan rekening.
  • 5. PENATAUSAHAAN REKENING BUN 4. Direktorat PKN melakukan setup rekening atas semua rekening milik BUN (Rek.BUN, Rek.Transito, dan Rek.Pengesahan). 5. Setup Rekening: input kepemilikan dan penggunaan, input informasi rekening, dan input pengendali rekening. 6. Informasi Rekening: Nama Rek.(pada SPAN/pada sistem bank), Nomor.Rek, Mata Uang, Pemilik Rek., Tgl Rek.aktif/non aktif, Tipe Rekening, Akses Rek.koran, No.Rek tujuan pelimpahan (dalam rangka penihilan).
  • 6. PENATAUSAHAAN REKENING BUN 7. Pada awal implemantasi SPAN, setup rekening pada aplikasi SPAN dilakukan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan c.q. Tim Pengelola Data Referensi. 8. Selanjutnya, setelah pelaksanaan SPAN pada seluruh KPPN, penatausahaan/setup rekening dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan berkoordinasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  • 7. TIPE REKENING DALAM SPAN No Tipe Deskripsi No Tipe Deskripsi 1 A Rekening Kas Umum Negara 15 O Rekening Khusus 2 B Rekening Pengeluaran BI 16 P Rekening Penerimaan SUN 3 C Rekening Pengeluaran SUN 17 Q Rekening Penempatan 4 D RPKBUNP 18 R Rekening dana Antara 5 E Rekening Retur 19 S RPL Migas dan Non Migas 6 F BO II/RPKBUNP.gaji 20 T Rekening Pemerintah Daerah 7 G Rekening Bapertarum 21 U Rekening Dana Investasi 8 H Rek. Pengesahan GUP/TUP Nihil 22 V Rekening SAL 9 I SubRKUN Penerimaan BI 23 W Rekening Dana Bergulir/KUT/dsb 10 J Rek.Tuj tertentu Dit.PKN 24 X Rek.Pengesahan BLU KPPN 11 K Rekening Persepsi PBB 25 Y Rekening Transito Lainnya 12 L Rekening BO III 26 Z Rekening Transito Reklas 13 M Rekening Persepsi 27 1 RPKBUNP.KPPN 14 N Rekening Devisa Persepsi 28 2 RPL Kementerian Lembaga
  • 8. PENGENDALI REKENING (Chart of Account/Bagan Akun Standar) Segmen Deskripsi CoA Rekening RPKBUNP.span_BRI Segmen_1 SEGMEN SATKER 999001. Segmen_2 SEGMEN KPPN .999. Segmen_3 SEGMEN AKUN .111331. Segmen_4 SEGMEN PROGRAM .0000000. Segmen_5 SEGMEN OUTPUT .0000000. Segmen_6 SEGMEN DANA .0000000000. Segmen_7 SEGMEN BANK .D0009. Segmen_8 SEGMEN KEWENANGAN .0. Segmen_9 SEGMEN LOKASI .0000. Segmen_10 SEGMEN ANGGARAN .0. Segmen_11 SEGMEN ANTAR ENTITAS .000000. Segmen_12 SEGMEN CADANGAN .000000.
  • 9. PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA 1. Direktorat PKN c.q. Subdit RKUN mengetahui jumlah kebutuhan dana untuk pembayaran SP2D setelah Kasi PD melakukan approval atas SPM terkait melalui aplikasi SPAN. 2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana: a. Batch_1, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja berkenaan. b. Batch_2, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja berkenaan. c. Batch_3, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja berkenaan. d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja berkenaan. e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja berkenaan.
  • 10. PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA KPPN KPH-RPBI 1. Terdapat 4 (empat) RPBI: RPBI IDR (membayar SP2D non exotic currency), RPBI USD (membayar SP2D USD dan SP2D exotic currency), RPBI JPY (membayar SP2D JPY), dan RPBI EURO (membayar SP2D EURO). 2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana: a. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja berkenaan. b. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja berkenaan. c. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja berkenaan. d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja berkenaan. e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja berkenaan.
  • 11. REKONSILIASI BANK 1. Rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening milik BUN (Rekening BUN, Rekening Transito, dan Rekening Pengesahan). 2. Rekonsiliasi bank Rek.BUN adalah pencocokan data transaksi pada SPAN dengan data transaksi pada R/K yang dikirimkan oleh Bank. 3. Data SPAN adalah data transaksi yang berasal dari Modul Penerimaan, Modul Pembayaran, dan Modul Kas. 4. Rekonsiliasi bank Rek.Transito adalah pencocokan data SPAN terhadap transaksi transito. 5. Rekonsiliasi bank Rek.Pengesahan adalah pencocokan data SPAN dengan transaksi pengesahan. 6. Status atas pelaksanaan rekonsiliasi bank Rek.BUN: belum direkonsiliasi, reconciled, dan unreconciled.
  • 12. REKONSILIASI BANK 7.Transaksi yang belum direkonsiliasi (dari report SPAN) merupakan data transaksi SPAN yang belum direkonsiliasi/datanya belum tersajikan di R/K yang dikirimkan oleh bank. 8.Transaksi reconciled (report SPAN) adalah data transaksi R/K yang sama (No.Transaksi dan Nilai Transaksi) dengan data SPAN. 9.Transaksi unreconciled (report SPAN) adalah data transaksi R/K yang tidak sama dengan data SPAN.
  • 13. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 1. Untuk memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada Rek. Milik BUN (Rek.BUN,Rek.Transito, dan Rek. Pengesahan) telah dilakukan Direktorat PKN/KPPN dengan benar): a. Rekening yang disetup di SPAN sudah benar. b. Saldo awal yang diinput sudah benar. c. Laporan Transaksi yang belum direkonsiliasi NIHIL. d. Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran dengan status “unreconciled” nihil. e. Laporan Kas Posisi/Laporan Konsolidasi Kas KPPN wajar dan dapat dijelaskan dibandingkan dengan data rekening koran fisik. f. Laporan Rekonsiliasi CM – GL 2. Salah satu indikator validitas Laporan Arus Kas KPPN adalah terpenuhinya kondisi pada 1 a dan 1 b.