3. 3
PAJAK DALAM PERUSAHAAN
Pajak dalam
Perusahaan
Transaksi
Kewajiban
Perusahaan
Laporan
Keuangan
Keputusan
Manajemen
Kewajiban
Withholding
4. 4
Badan
Penghasilan
Beban yang dapat dikurangkan
Penghasilan kena pajak
X tarif pajak
Pajak terutang 1thn fiskal
Kredit pajak
• Angsuran pajak (PPh25)
• Dipotong pihak lain (22,23)
• Pajak luar negeri (24)
Pajak kurang/lebih bayar (29/28
Pajak Perusahaan
Memotong
PPh 21
atas gaji
Dipotong
PPh 23 atas
penghasilan jasa
PPN atas
penyerahan
barang/jasa
Meterai
PBB
BPHTB
Pajak Daerah lain
Bea masuk; cukai
Setor
Kas negara
Lapor
KPP
Memotong
PPh 23
atas jasa
5. 5
Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1
PSAK Undang-Undang
AKUNTANSI PAJAK
PERBEDAAN
Permanen Temporer
Pajak Tangguhan:
Aktiva/utang
Beban/Pendapatan
Penelitian:
Book tax Gap
Eff Tax Rate
6. 6
Pengertian Pajak
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum
(Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)
Definisi Pajak
• Dipungut berdasarkan undang-undang
• Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi
• Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah
• Diperuntukkan pengeluaran pemerintah public investment
• Mempunyai tujuan lain reguler
7. 7
Fungsi Pajak
• Budgetair sumber penerimaan
utama
• Reguler PPnBM Minimun keras, PPh
pengusahan kecil lebih rendah,
Redistribusi
Demokrasi
UU Nomor 2 Thn 2020 Penetapan Perppu 1 Thn 2020 Kebijakan
Keuangan Negara Penanganan Pandemi Covid-19
Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri
dan bentuk usaha tetap;
Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas
kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka
penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Perpanjangan waktu pengajuan oleh Wajib Pajak dan Penyelesaian oleh DJP
8. FASILITAS PPH ATAS PENANGANAN
COVID19
Latar Belakang
Perlunya perlindungan kesehatan dan keselamatan jiwa
masyarakat dan melindungan sektor usaha
Penanganan Covid 19 membutuhkan dana APBN, APBD
dan kontribusi / sumbangan masyarakat
Mendorong industri Kesehatan
Menjaga stabilitas pasar saham
PP 29 tahun 2020 Fasilitas PPh dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
Tambahan pengurangan penghasilan neto 30% untuk WP yang memproduksi alat
Kesehatan untuk Covid-19
Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 dapat menjagi pengurang penghasilan
bruto
Tambahan penghasilan yang diterima SDM bidang Kesehatan yang mendapat penugasan
dikenakan tarif 0%.
Penghasilan kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta untuk penanganan Covid-
19 dikenakan tarif 0%, selama 1/3/2020 sampai dengan 30/9/2020
Pembelian kembali saham diperhualbelikan di bursa memperoleh tarif 3% lebih rendah.
PMK 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak
untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019.
• PPh 21
• PPh Final dalam PP 23 tahun 2013
• PPh 22 Impor
• PPh 25 pengurangan angsuran
8
9. PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
9
PMK 48 / 2020 PPN atas PMSE
TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN
PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
• Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2020
Obyek pajak
Pemanfaatan BPK tidak berwujuda termasuk digital, dan atau
Pemanfaatan JKP termasuk jasa digital
Dari luar daerah Pabean di dalam daera pabean melalui
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (B2B atau B2C)
Contoh e-book, e-magazine, multimedia, virtual goods, streaming film,
web hosting
12. 12
POSTUR APBN PERUBAHAN 2020
Referensi: nformasi APBN 2020
BELANJA NEGARA: Tambahan belanja sekitar Rp125,4T untuk
penanganan Covid & program PEN:
Subsidi dan Imbal Jasa Penjaminan UMKM
Perpanjangan Bansos Tunai & Diskon Listrik
Tambahan DID untuk PEN
Belanja Penanganan Covid lainnya
PEMBIAYAAN ANGGARAN: Menampung kebijakan pembiayaan investasi,
PMN, dan penempatan dana dalam rangka PEN
TUJUAN UTAMA PERPRES 72: Untuk penguatan penanganan
Covid-19 dan fokus pada pemulihan ekonomi nasional.
PENDAPATAN NEGARA: Perluasan dan perpanjangan kebijakan
insentif pajak dunia usaha s.d. Desember 2020:
PPh 21 ditanggung Pemerintah
Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat Kesehatan)
Percepatan Restitusi PPN
18. 18
Azas pajak
• EQUALITY Pajak adil dan
merata
• Adil secara vertikal
• Adik horisontal
CONVINIENCE tidak
menyulitkan, Pay as you
earn, ex:withholding system
CERTAINTY tidak
sewenang-wenang,
berdasarkan undang-
undang yang dilaksanakan
ECONOMY efisien
ex:self assesment
Adam Smith dalam
An Inquiri into the
nature and cause of
the wealth of
nations
19. 19
Azas Pemungutan
Azas Menurut Falsafah Hukum
• Teori Asuransi (melindungi)
• Teori Kepentingan
• Teori daya pikul
• Teori Bakti
• Teori azas daya beli
Azas yuridis
Hukum pajak harus
memberikan jaminan hukum
UU
Azas ekonomi
Negara perekonomian
meningkat. Pajak tidak
menghambat ekonomi
Azas untuk memungut
Azas tempat tinggal
Azas kebangsaan
Azas sumber
19
20. HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK MATERIAL
mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak
yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan
hubungan hukum antara pemerintah dan WP
UU Pajak Penghasilan
UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM)
UU Bea Meterai
UU Pajak dan Retribusi Daerah
UU Pajak Bumi dan Bangunan
HUKUM PAJAK FORMAL
tata cara untuk mewujudkan hukum material
menjadi kenyataan
• UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,
• UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
• UU Pengadilan Pajak
HUKUM PAJAK
Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara
pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai
pembayar pajak
21. UU PAJAK PENGHASILAN (UU 36/2008)
Perubahan keempat dari UU 7/1983
Subyek Pajak
• Obyek; bukan obyek; pengurang dan bukan pengurang
Obyek Pajak
• Tarif, struktur modal, harga transaksi, revaluasi
Cara Menghitung Pajak
• PPh 21; 22; 23; 24; 25
Pelunasan pajak dalam Tahun Berjalan
• PPh 28; PPh 29
Perhitungan pajak akhir tahun
21
22. Orang Pribadi (OP)
Badan
Bentuk usaha tetap (BUT), merupakan
subyek pajak yang perlakuan pajaknya
dipersamakan dengan subyek pajak
badan.
Warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan, bersifat menggantikan
yang berhak.
Subjek Pajak
Pasal 2 Ayat (1 dan 1a)
22
23. Merupakan setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang:
- Diterima atau diperoleh wajib pajak.
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia.
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak.
Definisi Penghasilan
Pasal 4 Ayat (1)
Dengan nama dan dalam bentuk apapun
23
25. 25
Standar Akuntansi Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK berbasis IFRS
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP –
Exposure Draft SAK Entitas Privat
Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM
Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi
nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut)
• Nama laporan dapat berbeda
• Akun dalam laporan keuangan dapat berbeda
• Memperhatikan ketentuan PSAK 1 Penyajian
Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Syariah
• Mengatur transaksi Syariah
• Pelaporan organisasi Syariah
• Diterapkan bersamaan dengan
PSAK / SAK ETAP / EMKM
tergantung entitasnya.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS
/ International Public Sector Accounting Standards.
26. 26
UU PPN & PPnBM (UU 42/2009)
Perubahan keempat dari UU 8/1983
Pengukuhan pengusaha kena pajak
Kewajiban melaporkan usaha, memungut dan menyetor
dan melaporkan pajak terutang
Obyek Pajak
Tarif dan Cara Menghitung Pajak
Saat dan tempat terutang
Laporan Perhitungan pajak
Ketentuan Khusus - pemungut
27. 27
Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU 16 Tahun 2009
• Bab I Ketentuan Umum
• Bab II Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat
Pemberitahuan, Dan Tata Cara Pembayaran Pajak
• Bab III Penetapan Dan Ketetapan Pajak
• Bab IV Penagihan Pajak
• Bab V Keberatan Dan Banding
• Bab VI Pembukuan Dan Pemeriksaan
• Bab VII Ketentuan Khusus
• Bab VIII Ketentuan Pidana
• Bab IX Penyidikan
• Bab X Ketentuan Peralihan
• Bab XI Ketentuan Penutup
28. KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
Pendaftaran
(NPWP-NPPKP)
Pembukuan/
Pencatatan
Pembayaran
(SSP)
Pelaporan
(SPT)
Pemeriksaan
Penetapan (SKP)
Keberatan
Banding
Kasasi
FISKUS
WAJIB PAJAK
Pendaftaran
(NPWP-NPPKP)
Pembukuan/
Pencatatan
Pembayaran (SSP)
Pelaporan (SPT)
BPP
MA
SELF
ASSESMENT
OFFICIAL
ASSESMENT
28
29. Fase timbulnya
hak dan
kewajiban
Fase self
assessment
Fase
Pengawasan
Fase
Sengketa
Fase
Penyelesaia
n Sengketa
Pengadilan
Pajak
Berlakunya
UU
Hak dan
kewajiban
Ber-NPWP
& PKP
Menyampai-
kan SPT
Diperiksa ?
Tidak
Pemeriksaan
Ketetapan
Pajak
Setuju?
Ya
Tidak
Keberatan
Surat Kep.
Keberatan
Setuju?
Ya
Tidak
BANDING
PUTUSAN
BANDING
Ya
S
E
L
E
S
A
I
5 Th
Pembukuan
29
30. Pendaftaran
Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
KUP Pasal 1 ayat 2
Nomor Pokok Wajib
Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan undang-
undang perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak
30
31. Pembukuan
• Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan atau penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laba rugi pada setiap tahu pajak berakhir
• Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan:
• WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
• WP badan di Indonesia
• WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan
menghitung dengan penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto. WP pribadi yang tidak melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas
– Orang yang dikecualikan menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan
pencatatan
31
32. 32
Ilustrasi Hukum Formal:
Surat Administratif
Keterangan SPT SKP STP
Definisi Surat untuk
pelaporan,
perhitungan, dan
pembayaran pajak
terutang.
Surat keterangan
berupa SKPKB, SKPKBT,
SKPLB, SKPN.
Surat untuk menagih
pajak dan sanksi
administrasi.
Fungsi Pelaporan dan
pertanggungjawaba
n penghitungan
jumlah pajak
terutang,
pembayaran sendiri,
pemotongan.
Alat koreksi, sarana
mengenakan sanksi,
dan alat menagih pajak.
Alat koreksi pajak
terutang, sarana
mengenakan sanksi,
dan alat menagih
pajak.
33. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
• Hukum Perdata
Mencari dasar kemungkinan
pemungutan atas
kejadian,keadaan dan
perbuatan hukum yang
bergerak dalam lingkungan
perdata
• Hukum Pidana
Adanya sanksi atas
kealpaan dan kesengajaan
terhadap WP yang
melanggar peraturan
33
34. 34
• Hukum Pidana
Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan
terhadap WP yang melanggar peraturan.
• Hukum Perdata
Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas
kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak
dalam lingkungan perdata.
Kedudukan Hukum Pajak
35. 35
Ilustrasi Ketentuan Pidana:
(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
• Karena kealpaan
• Tidak menyampaikan SPT; atau
• Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .
• Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau
denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
36. 36
Ilustrasi Ketentuan Pidana:
(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
• Kesalahan Disengaja
• Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
• Tidak menyampaikan SPT; atau
• Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
• Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
• Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar; atau
• Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
• Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.
• Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
37. 37
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/
